Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 3 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Syamsul Haling
Perlindungan hak asasi anak jalanan dalam bidang pendidikan menurut hukum nasional dan konvensi internasional
" Abstrak
Anak jalanan bagaimanapun telah menjadi fenomena yang menuntut perhatian semua pihak. Adanya hal tersebut penelitian ini mengangkat permasalahan, yaitu: Pertama, Bagaimanakah wujud dan kualifikasi pelanggaran HAM anak bidang pendidikan, Kedua, Bagaimanakah upaya dan perlindungan hak Asasi Anak jalanan dalam bidang pendidikan. Metode Kajian yaitu Metode yuridis-normatif dengan cara mengkaji perundang-undangan nasional dan konvensi Internasional yang berhubungan dengan hak asasi anak dalam bidang pendidikan. Hasil Penelitian menunjukkan wujud pelanggaran hak asasi anak jalanan dalam bidang pendidikan ... "
Depok: Badan Penerbit FHUI, 2018
340 JHP 48:2 (2018)
Artikel Jurnal  Universitas Indonesia Library
cover
Teguh Arifiyadi
Analisis hukum pengadaan barang dan jasa secara elektronik (Electronic Pocurenment ) pada instansi pemerintah
" ABSTRAK
Tesis ini membahas bagaimana revolusi teknologi dan informasi (TI) dan reformasi keuangan negara telah mempengaruhi terjadinya perubahan manajemen penyelenggaraan negara dan pemerintahan dalam menyelenggarakan pengadaan barang/jasa di lingkungan pemerintah dari yang sistem yang manual menjadi sistem elektronik. E-procurement pemerintah berkembang dari tahapan konvensional menjadi semi e-procurement, dan berkembang ke arah penerapan e-procurement secara utuh. Tesis ini menggambarkan perbedaan tiap tahapan dari implementasi e-procurement instansi pemerintah di Indonesia. E-procurement dianggap sebagai salah satu isu penting pada pembahasan badan-badan perdagangan internasional dalam menyusun kebijakan ekonomi. Pemberlakuan prinsip-prinsip umum ... "
2010
T27976
UI - Tesis Open  Universitas Indonesia Library
cover
Ervina Yael Febrianty
Kewenangan dan pertanggungjawaban pemerintah terhadap wajib pajak yang merepatriasi harta melalui tax amnesty (pengampunan pajak) = Government’s authority and responsibility for taxpayer who repatriate assets through tax amnesty
" Penelitian ini membahas kewenangan Pemerintah dalam menunjuk Bank Persepsi yang menghimpun harta repatriasi wajib pajak dengan menganalisis kewenangan Pemerintah dalam administrasi negara serta menganalisis kewenangan Pemerintah dalam perpajakan menurut peraturan perundang-undangan. Penelitian ini juga akan membahas mengenai pertanggungjawaban Pemerintah dan juga Bank Persepsi terhadap menyusutnya keuntungan harta wajib pajak yang direpatriasi melalui tax amnesty. Penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif dengan mengolah data kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian, Pemerintah memiliki kewenangan untuk menunjuk Bank Persepsi serta ... "
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2020
S-pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library