Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKTanggung jawab sosial perusahaan (Corporate Social Responsibility -CSR) merupakan isu hangat beberapa tahun terakhir ini, baik di seluruh duniamaupun di Indonesia. Beragamnya konsep, definisi dan pemahaman mengenaiCSR menimbulkan perbedaan dalam menilai keberhasilan, keefektivan danmanfaat program CSR, baik bagi perusahaan pelaksananya, maupun bagipenerima program (beneficiaries), dan bagi Iingkungan hidup. Peraturan yangdisusun oleh pemerintah untuk memberikan kepastian dalam pelaksanaan CSR,justru ditolak oleh kalangan bisnis karena ketidakjelasan dan ketidakkonsistenanpasal-pasalnya serta ketidakpastian yang ditimbulkannya bagi kalanganpengusaha. Sementara itu secara internasional, sedang disusun panduanstandar, yaitu ISO 26000 Guidance on Sociai Responsibility yang diharapkanmampu menjadi dasar bagi pelaksanaan CSR di setiap negara.Sinar Mas Group adalah satu dari sedikit perusahaan di Indonesia yangaktif dalam pengembangan draft ISO 26000 dan dalam tim kajian Ps. 74 UU No.40/2007. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana prosespemahaman dan penentuan sikap (organizationai information processing) terjadidi Sinar Mas Group terhadap standar dan peraturan tersebut, serta bagaimanaperan boundary spanner. Hasilnya diharapkan dapat berkontribusi bagipengembangan ilmu komunikasi, khususnya komunikasi organisasi, serta dapatdigunakan sebagai bahan rekomendasi bagi perusahaan Iain dalammeningkatkan kemampuannya memahami informasi Iingkungan sehinggamampu bertindak dengan tepat demi mempertahankan hidup dan keunggulankompetitifnya sambil pada saat yang sama membenkan manfaat bagimasyarakat dan Iingkungan hidup. Hasil penelitian juga dapat digunakan sebagaibahan rekomendasi bagi pemerintah dalam upayanya mendorong perusahaanmelakukan Ianggung jawab sosialnya, tanpa bertentangan dengan instrumenInternasional dan tanpa mengurangi, bahkan meningkatkan daya saingIndonesia. Hasil penelitian juga bisa digunakan sebagai bahan rekomendasi bagiNMC SR, LSM, dan asosiasi bisnis dalam upaya mereka melakukan sosialisasidan advokasi mengenai tanggung jawab sosial dengan Iebih efektif dan efisien.Kerangka pemikiran dari penelitian ini adalah: organisasi sebagai suatuinstitusi, dituntut tetap hidup dan bertumbuh di dalam situasi yang terus berubahdengan kecepatan dan akselelasi yang semakin tinggi. Pemrosesan inforrnasimengenai Iingkungan eksternal merupakan aktivitas kunci manajerial organisasiHal ini penting bagi adaptasi dan periahanan hidup jangka panjang. IsuTanggung Jawab Sosial Perusahaan (Corporate Social Responsibility - CSR)dengan standarisasi dan peraturannya, merupakan salah satu isu Iingkunganyang perlu diperhatikan perusahaan sebagai bagian dari upayanya untukbertahan hidup dan berkembang.Penelitian dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif. Teknikpengumpulan data dengan observasi partisipasi moderat, wawancara mendalam,wawancara tidak terstruktur, dan studi dokumentasi. Sampel sumber ditentukansecara purposive, yaitu GM CSR Enhancement, GM Comorate Govemance, GMPublic Relations, dan Komisaris lndependen. Analisis data dilakukan dengandata reduction, data display dan verification.Hasil penelitian menunjukkan proses pemahaman dan penentuan sikapteljadi melalui tahapan yang nampak sederhana, namun sesungguhnyakompleks dan merupakan proses iterasi terus-menerus. Penentu dari proses iniadalah kesiapan dari boundary spanner secara individu dan kesiapan organisasitempat ia bekerja. Di Sinar Mas proses ini terjadl dengan menggunakan berbagaimedia komunikasi, baik yang berfungsi untuk menginformasikan, mengatur,membujuk, dan mengintegrasikan dengan menggunakan pesan task,maintenance, human, dan pesan inovatif. Arah komunikasi ke atas, ke bawah,dan ke samping, baik secara formal maupun informal. ISO 26000diinterpretasikan merupakan peluang keunggulan kompetitif sekaligus tantangan,dengan respons: perubahan internal dan mempengaruhi kondisi Iingkungan.Sementara Pasal 74 UU No.40l2007 diintepretasikan merupakan tantangandengan respons: mempengaruhi kondisi Iingkungan. Dari hasil penelitiandidapatkan ternyata peran boundary spanner dan peran change agentdibawakan oleh orang yang sama sehingga hasilnya tidak optimal.Berdasarkan penelitian tersebut diberikan rekomendasi perbaikan dalam strategikomunikasi internal dan eksternal, serta strategi komunikasi untuk memperbaikikesalahan persepsi yang terjadi. Rekomendasi lain yang diberikan adalahperlunya dimasukkan aspek sustainability, yang rnerupakan jiwa ISO 26000, kedalam visi misi setiap unit bisnis Sinar Mas, serta dalam media komunikasiinternal dan eksternal. ETF sebagai wadah pelaksana tanggung jawab sosial diSinar Mas juga disarankan untuk memperjelas identitas dirinya. Rekomendasibagi perusahaan lain, pemerintah maupun bagi Iembaga-Iembaga yang berminatmelakukan kampanye kepada perusahaan-perusahaan agar mau melakukanCSR, juga diberikan."

"Tesis ini membahas mengenai penerapan Pasal 66 Undang-Undang Jabatan Notaris berkaitan dengan tanggung jawab Notaris sebagai saksi di Pengadilan. Tanggung jawab yang harus dipikul oleh Notaris sehubungan dengan tindakan Notaris dalam menjalankan kewenangan dan kewajibannya mempergunakan prinsip tanggung jawab berdasarkan kesalahan (liability based on fault) yaitu prinsip tanggung jawab atas prinsip umum yang berlaku dalam hukum pidana dan perdata. Menjadi saksi dalam perkara perdata ataupun dalam perkara pidana adalah merupakan suatu kewajiban karena dengan jelas diatur dalam Undang- Undang. Notaris sebagai saksi dalam perkara perdata dan pidana ternyata menurut penelitian terdapat perbedaan dalam pengaturannya yaitu berdasarkan ketentuan Pasal 66 Undang-Undang Jabatan Notaris dan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.03.HT.03.10. Tahun 2007. Pemberlakuan Peraturan Menteri ini dapat dipandang memperlemah pelaksanaan Pasal 66 karena jangka waktu pemberian persetujuan sejak diterimanya permohonan untuk Majelis Pengawas Daerah itu menjadi kendala bagi Majelis Pengawas Daerah dalam menjalankan tugasnya.

---

This thesis aimed to review all implementation aspects of Article 66 of Act No. 30/2004 about Notary Function regarding to their responsibilities as witness in a court where concerned on duty and authorities of all their law action uses liability based on fault principle. This principle means there is any notary responsibilities on common principle of criminal and civil laws where become witness is a mandatory and also ruled by Minister of Law and Human Rights Ordinance No. M.03.HT.03.10/2007. Conclusion of this thesis explains that above stated Minister of Law and Human Rights Ordinance could be diluting effectiveness of Article 66 implementation regarding in any time delays to approval for LocalSupervision Board (MPD) starting their jobs."

"Semenjak deregulasi perbankan yang berupa Paket Kebijaksanaan 1 Juni 1983 dan Paket Kebijaksanaan 27 Oktober 1988 diterapkan dunia perbankan banyak mengalami perbaahan baik disegi manajemen operasional maupun didalam manajemen non operasional. Akibat yang paling nyata dirasakan sekarang adalah tingginya tingkat persaingan dalam bisnis perbankan, pihak perbankan dipaksa untuk bekerja keras dalam mengelola bank disamping menciptakan atau mendaur ulang produk yang sudah ada agar tetap menarik perhatian masyarakat.Bank BNI adalah salah satu bank yang turut bersaing, untuk dapat bersaing dan berperan di masyarakat diciptakan Taplus sebagai tabungan yang banyak mengandung keistimewaan. Agar Taplus itu dapat menjangkau masyarakat maka dalam pemasarannya, Taplus tersebut di publikasikan melalui iklan di berbagai media massa dengan berbagai janji. Yang menjadi rasalah apakah janji-janji tersebut dapat diterima atau telah memuaskan nasabah. Karena itu perlu dilakukan penelitian tentang bagaimana sikap nasabah terhadap janji-janji tersebut dan sekaligus meneliti faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi kepuasan nasabah, disamping itu juga diteliti kesenjangan (gap) yang mempengaruhi kepuasan nasabah, dan memetakan harapan dan kenyataan nasabah terhadap janji iklan dengan mengacu kepada teori Lovelock tentang kepuasan dan teori Zeithami tentang hambatan (gap) pemasaran akibat gagalnya proses promosi atau penyampaian pesan oleh pemasar melalui iklan. Penelitian ini menggunakan metode kajian pustaka dan penelitian lapangan dengan membagikan kuesioner kepada nasabah Taplus, dan hasil penelitian diukur dengan rumus rata-rata hitung dengan metode rata-rata tertimbang yang disetarakan dengan Skala Likert.Dari penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa nasabah puas dengan janji iklan Taplus, tetapi masih terdapat kesenjangan komunikasi antara nasabah dengan pegawai yang melayani Taplus, untuk itu disarankan agar biro iklan mencari data yang rinci tentang Bank BNI sebelum mengiklankan suatu produk, informasi yang disampaikan sebaiknya lengkap, jelas sehingga tidak meragukan, janji yang dibuat harus di wujudkan, dan komunikasi sumber daya manusia di bank dengan nasabah diharapkan bisa lebih terbuka tanpa mengabaikan faktor rahasia bank."

"Pada mulanya pembuatan Undang-undang hukum pidana berpendapat bahwa hanya manusia yang dapat menjadi subyek hukum pidana....."

"Tesis ini membahas mengenai tinjauan yuridis terhadap tanggung jawab pelaku usaha terhadap iklan-iklan yang menyesatkan konsumen. Penelitian ini adalah penelitian normatif yang menggunakan deskriptif analitis. Hasil dari penelitian ini adalah diperlukannya pengaturan yang lebih baik dalam hal mengatur usaha periklanan di Indonesia, khususnya terhadap perlindungan konsumen. Karena pengaturan usaha periklanan di Indonesia, masih merujuk kepada beberapa undang-undang dan etika periklanan. Oleh karena itu, hasil dari penelitian ini menyarankan agar pemerintah dapat mengeluarkan hukum positif tentang periklanan, yang mengatur seluruh hak-hak, kewajiban-kewajiban dan tangung jawab dari pelaku usaha, pelaku usaha eriklanan dan konsumen.

---

This thesis discusses about juridical review concerning the responsibility from entrepreneur to advertisement which mislead the consumer. This research is a normative juridical research and analytical descriptive. The result of research is needs the better regulated in order to arrange the commercial business in Indonesia, especially concerning the consumer protection, because the regulation of commercial business in Indonesia still refer to several regulations and commercial ethics. This research suggest that overnment may legislated a regulation about commercial which arrange all rights, obligations and responsibility from the entrepreneur, advertising and consumer."