Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
ABSTRAK
Skripsi ini membahas mengenai tanggung jawab sekolah dan guru terhadap suatu kerugian murid dalam hal terjadi perbuatan melawan hukum, dengan bentuk penelitian yuridis normatif, metode penelitian studi kepustakaan, dan menggunakan data sekunder. Pada dasarnya, pengaturan mengenai perbuatan melawan hukum yang termuat dalam KUHPerdata mengatur bahwa setiap orang yang karena kesalahannya menerbitkan kerugian, wajib untuk mengganti kerugian tersebut, tetapi orang yang tidak menerbitkan kerugian tersebut menurut KUHPerdata juga bisa dimintakan pertanggungjawaban. Di Indonesia sendiri belum terdapat aturan yang jelas mengatur mengenai tanggung jawab sekolah dan guru terhadap muridnya. Sejauh mana sekolah dan guru yang memiliki kewajiban terhadap murid tersebut dapat dimintakan pertanggungjawaban terhadap suatu kerugian yang dialami murid akan dibahas dalam skripsi ini.

---

ABSTRACT
This thesis discusses the school and teacher liability for the loss which student underneath their obligation has suffered, with the shape of the normative juridical research, literature study method, and using secondary data. Basically the unlawful act regulations contained in the Civil Code stipulates that every unlawful act that causes damage onto another person, obliges the wrongdoer to compensate such damage, as well as for that which caused by the acts of individuals for whom he she is responsible are also liable to compensate. In Indonesia, there hasn rsquo t had a certain and clear regulations towards the school and teacher liability due to student rsquo s loss. In what conditions or circumstances the school and teacher are liable for its student rsquo s injury will be discussed in this thesis.

Abstrak :
ABSTRAK
Penelitian ini membahas mengenai penerapan Pertanggungjawaban Negara atas kebakaran hutan di Kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Palangka Raya Nomor 118/Pdt.G/LH/2016/PN Plk. Pertanggungjawaban Negara atas kebakaran hutan tersebut dikaitkan dengan teori hukum nasional dan hukum internasional. Penelitian ini mengidentifikasi perbedaan Tanggung Jawab Negara State Responsibility dengan Tanggung Gugat Negara State Liability serta menganalisis keterkaitan antara Tanggung Jawab Negara State Responsibility dengan Tanggung Gugat Negara State Liability dalam kasus kebakaran hutan dan lahan. Penelitian ini juga mengidentifikasi dan menganalisis perihal penerapan Tanggung Jawab Negara State Responsibility dan Tanggung Gugat Negara State Liability dalam kasus kebakaran hutan dan lahan berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Palangka Raya Nomor 118/Pdt.G/Lh/2016/Pn Plk.

---

ABSTRACT
This research discusses the application of State Responsibility law during the forest fire in Palangka Raya City of the Kalimantan Tengah Province based on the Decision of the Palangka Raya District Court Number 118 Pdt.G LH 2016 PN Plk. The state rsquo s responsibility for forest fire is related to the theory of national and international law. This research identifies not only the differences between State Responsibility and State Liability but also analyzes the connection between the two in the scope of land and forest fire. It also identifies and analyzes the state responsibility and state liability in land and forest fire based on the Decision of the Palangka Raya District Court Number 118 Pdt.G LH 2016 PN Plk.

Abstrak :
Penelitian ini berfokus pada perjanjian kerjasama yang ditandatangani tanpa surat kuasa karena dalam kenyataannya sering memunculkan sengketa. Sebagaimana kasus dalam Putusan MA No. 723K/Pdt.Sus-Pailit/2020, di mana ditemukan penggunaan kuasa dibawah tangan oleh perusahaan yang mengatasnamakan direksi yang kemudian disalahgunakan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah kedudukan akta perjanjian kerjasama yang ditanda tangani tanpa adanya surat kuasa direksi dan tanggung gugat direksi perusahaan dan notaris atas perjanjian kerjasama tanpa surat kuasa menurut ketentuan dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas (UUPT) dan Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN). Penelitian yuridis normatif ini dilakukan untuk mengumpulkan data sekunder melalui studi dokumen (kepustakaan) yang selanjutnya dianalisis secara kualitatif. Dari hasil analisis dapat dikemukakan bahwa akta yang ditandatangani tanpa surat kuasa tersebut tidak memenuhi syarat subjektif di mana suatu akta diharuskan memiliki kekuatan pembuktian sempurna, oleh karena itu akta tersebut tidak sah dan tidak mengikat yang mengakibatkan akta tersebut dapat dibatalkan. Selain itu mengenai tanggung gugat direksi dan notaris ditemukan bahwa direksi memiliki tanggung jawab penuh secara pribadi terhadap kerugian perseroan apabila terbukti bersalah atau lalai dalam menjalankan tugasnya dan notaris dapat diminta pertanggungjawaban berupa sanksi administratif, sanksi perdata, dan sanksi pidana. ......This study focuses on cooperation agreements signed without a power of attorney because in reality they often lead to disputes. As is the case in Supreme Court Decision No. 723K/Pdt.Sus-Pailit/2020, where it was found that the use of power under the hands of a company on behalf of the board of directors was later misused by irresponsible persons. The problem raised in this study is the position of the cooperation agreement deed which was signed without a power of attorney of the board of directors and the accountability of the company's directors and notaries for the cooperation agreement without a power of attorney according to the provisions of the Limited Liability Company Law (UUPT) and the Notary Position Act (UUJN). This normative juridical research was conducted to collect secondary data through document study (library) which was then analyzed qualitatively. From the results of the analysis, it can be stated that the deed signed without a power of attorney does not meet the subjective requirements where a deed is required to have perfect evidentiary power, therefore the deed is invalid and non-binding which causes the deed to be cancelled. In addition, regarding the accountability of the directors and notaries, it was found that the directors have full personal responsibility for the company's losses if proven guilty or negligent in carrying out their duties and the notary can be held accountable in the form of administrative sanctions, civil sanctions, and criminal sanctions.

Abstrak :
Skripsi ini membahas mengenai permasalahan yang dihadapi oleh Advokat di Indonesia terkait pertanggungjawaban kepada klien selaku pihak ketiga atas perbuatan hukum atau bantuan hukum yang diberikan Advokat kepada Klien yang dianggap telah merugikan klien. Penelitian ini adalah penilitian yuridis normatif. Adapun jenis data yang diperoleh adalah primer yang diperoleh dari hasil wawancara, dan sekunder yang diperoleh dari studi kepustakaan. Pembahasan di dalam skripsi ini mencakup tanggung jawab Advokat dalam hal klien yang merasa tidak puas atau merasa dirugikan dari jasa hukum yang telah diberikan. Terdapat produk Asuransi Tanggung Gugat Profesi merupakan sebuah produk asuransi yang melindungi gugatan balik dari klien yang merasa tidak puas atau dirugikan dan hal tersebut tidak diwajibkan oleh undang-undang bahwa advokat harus memilikinya. Dengan demikian, pentingnya Asuransi Tanggung Gugat Profesi bagi Advokat di Indonesia dan di negara lain menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini. Hasil penelitian menunjukan bahwa perlu adanya pengaturan mengenai kewajiban Advokat untuk memiliki Asuransi Tanggung Gugat Profesi yang berpraktek di Indonesia guna memberikan perlindungan bagi Advokat dalam hal adanya gugatan dari klien yang merasa tidak puas atau merasa dirugikan. ......This thesis discusses the problems faced by Advocates in Indonesia related to accountability to the client as a third party for legal acts or legal assistance provided by the Advocate to the Client which is deemed to have harmed the client. This research is a normative juridical study. The type of data obtained is the primary obtained from interviews, and secondary obtained from library studies. The discussion in this thesis involves the Advocate 39 s responsibility in the case of a client who is not satisfied or feels aggrieved by the legal services provided. There is a Professional Indemnity Insurance product that is an insurance product that protects a counter claim from a client who is unsatisfied or harmed and is not required by law that an advocate should have it. Thus, the importance of Professional Liability Insurance for Advocates in Indonesia and other country became the problem formulation in this study. The results of the study indicate that there is a need to regulate the obligation of an Advocate to have a Professional Indemnity Insurance that practices in Indonesia in order to provide protection for the Advocate in the event of a lawsuit from a client who is dissatisfied or feels aggrieved.

Abstrak :
Pertanggungjawaban seseorang terhadap kesalahan yang dilakukan oleh orang lain biasa disebut dengan tanggung gugat atau dalam bahasa Inggris dikenal dengan istilah (Vicarious Liability). Salah satu bentuk Vicarious Liability adalah tanggung jawab majikan terhadap bawahannya yang diatur dalam Pasal 1367 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Pada perkembangan zaman saat ini memungkinkan lahirnya sistem-sistem ketenagakerjaan yang baru, salah satunya adalah sistem outsourcing. Pada sistem outsourcing perusahaan dapat melimpahkan atau mendelegasikan proses produksi kepada pihak lain atau pihak ketiga yang dapat disertai dengan tenaga kerja. Pasal 81 Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 yang mengubah Pasal 66 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003, yang menjelaskan mengenai pertanggungjawaban atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh karyawan outsourcing merupakan tanggung jawab perusahaan penyedia jasa outsourcing apabila terdapat pihak lain yang merasa dirugikan atas perbuatan karyawan outsourcing tersebut. Dengan lahirnya sistem tersebut sering terjadi kesalahpahaman mengenai siapakah yang pada akhirnya dapat dimintai pertanggungjawaban terhadap perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh karyawan outsourcing. Penulisan skripsi ini akan menganalisis masalah pertanggungjawaban perusahaan terhadap kesalahan karyawan outsourcing dalam Putusan No. 634/Pdt.G/2020/PN. Jkt. Utr, dimana terdapat dua majikan yang dimiliki karyawan outsourcing tersebut. Dengan adanya dua pihak yang menjadi majikan karyawan outsourcing menimbulkan ketidakjelasan mengenai siapakah majikan yang nantinya dapat dimintai pertanggungjawaban oleh pihak yang merasa dirugikan atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh karyawan outsourcing. Ditambah pihak yang merasa dirugikan tidak mengetahui bahwa karyawan yang telah menyebabkan kerugian kepadanya merupakan karyawan outsourcing. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa perusahaan penerima jasa outsourcing tetaplah bertanggung jawab atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh karyawan outsourcing. ......Vicarious Liability is a concept that states someone will be liable for mistakes made by others. One of the concepts of vicarious liability is the master will be liable for any tort committed by the servant which is regulated by Article 1367 paragraph 3 of Indonesian Civil Law. The development of the current era allows for the new invention of new employment systems, such as outsourcing systems. In the outsourcing system, companies can delegate or delegate the production process to other parties or third parties. Article 81 Indonesian Omnibus Law on Job Creation which amended Article 66 of Indonesian Labour Law explains that any tort committed by outsourcing employees is the responsibility of the outsourcing provider service company if anyone aggrieved by the outsourcing employee’s action. Because of this system, there are often misunderstanding about who will be liable for any tort committed by outsourcing employees. This thesis will analyse the issue of vicarious liability in Indonesian Court Decision No. 634/Pt./2020/PN. Jkt. Utr., where there are two employers owned by the outsourced employee at this verdict, creates ambiguity regarding which employer can later be liable for any tort committed by outsourcing employees. Also at some point, the victim of the tort committed by outsourcing employees did not know that the employee who committed the tort was an outsourced worker. The result of this thesis suggests that the contracting enterprise will be liable for the tort committed by outsourced employees.

Abstrak :
ABSTRACT
Permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini adalah konsep dari penyalahgunaan transfer dana pada sebuah bank dan dalam hal apa bank dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan hukum yang dilakukan karyawannya. Bentuk penelitian yang akan digunakan Penulis, yaitu yuridis normatif, dengan menganalisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 1566 K/Pdt/2013. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa konsep penyalahgunaan transfer dana telah diatur secara jelas dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Transfer Dana. Selanjutnya, bank sebagai majikan dapat bertanggungjawab atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh karyawan dengan berdasarkan teori vicarious liability yang diatur dalam Pasal 1367 ayat 3 KUH Perdata. Dalam kasus ini, karyawan melakukan pengambilan atau pemindahan sebagian atau seluruh dana milik nasabah melalui Perintah Transfer Dana palsu. Dengan adanya hubungan hukum antara nasabah dengan bank, maka bank wajib menjaga keamanan dan wajib menjamin dana nasabah yang disimpan pada bank tersebut. Bank sebagai pihak yang bertanggungjawab apabila karyawannya telah menyalahgunakan kewenangannya atau perbuatannya masih dalam ruang lingkup pekerjaannya. Penelitian ini juga memberikan saran kepada pihak bank untuk meningkatkan sistem keamanan dengan lebih memperinci SOP mengenai prosedur pegawai bank dalam melakukan pekerjaan memproses pengambilan dan pemindahan dana, dan perlu adanya pengaturan mengenai batasan teori vicarious liability guna menghindari perbedaan pendapat Majelis Hakim.

---

ABSTRACT
The problem discussed in this thesis is the concept of misuse of fund transfers in a bank and in what case can the bank be held accountable for the legal acts committed by its employees. The form of research used is normative juridicial by analyzing Award of the Supreme Court Number 1566 K Pdt 2013. The results of the study indicate that the concept of misuse of fund transfers has been clearly regulated in Act Number 3 of 2011 on Fund Transfers. Furthermore, the bank as an employer may be liable for tort by employees by virtue of the vicarious liability theory set forth in Article 1367 paragraph 3 of the Civil Code. In this case, the employee taking or removing part or all of the customer rsquo s funds through a fake fund transfers order. By the existence of a legal relationship between the customer and the bank, requires the bank to maintain the security and must guarantee the customer rsquo s funds deposited in the bank. The bank should be the party who rsquo s responsible if their employees have misused their authority or actions are still within the scope of their work. This study has also advised the banks to increase their security systems by further detailing the SOP on bank staff procedures in undertaking the work of collecting and transferring of funds, and the need to regulate the limits of the vicarious liability theory to avoid differences of opinion of the Panel of Judges.

Abstrak :
Tulisan ini menganalisis bagaimana penerapan doktrin vicarious liability dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 2600 K/Pdt/2022 mengenai tanggung gugat bank atas perbuatan melawan hukum pegawai bank yang merugikan nasabah sebagaimana diatur dalam Pasal 1367 ayat (3) KUHPerdata. Tulisan ini disusun dengan menggunakan metode penelitian doktrinal. Doktrin tanggung gugat atau doktrin vicarious liability, dalam hukum perdata diatur dalam Pasal 1367 ayat (3) KUHPerdata, yakni doktrin yang mengatur bahwa majikan bertanggung jawab atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan bawahan, yang mana perbuatan tersebut dilakukan masih dalam lingkup pekerjaannya. Bank sebagai pemberi kerja yang memiliki hubungan kerja dengan pegawainya dapat dibebankan pertanggungjawaban atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan pegawai terhadap nasabahnya. Pada kasus tanggung gugat dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 2600 K/Pdt/2022, terdapat perbedaan pertimbangan Majelis Hakim pada Putusan Tingkat Pertama dengan Putusan Tingkat Banding dan Kasasi mengenai penerapan Pasal 1367 ayat (3) KUHPerdata. Pada hasil penelitian tulisan ini, penulis setuju dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan bahwa Tergugat bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan Farrahdhiba Jusuf selaku pegawai Tergugat dengan melihat hubungan hukum yang sah berupa hubungan kerja dan kesalahan Tergugat yang memiliki sistem manajemen yang buruk. Berbeda dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dan Kasasi yang menerima salah satu eksepsi Tergugat, mengenai gugatan kurang pihak dengan tidak menarik pihak pegawai bank sebagai Turut Tergugat dalam perkara ini sehingga melepaskan tanggung jawab bank sebagai majikan, telah memperlihatkan bahwa Majelis Hakim tidak menerapkan Pasal 1367 ayat (3) KUHPerdata dalam putusan terkait. ......This paper analyzes the application of the vicarious liability doctrine in Supreme Court Decision No. 2600 K/Pdt/2022 concerning the liability of a bank for the wrongful acts of its employees that harm customers, as regulated in Article 1367 paragraph (3) of the Indonesian Civil Code. The study is conducted using the doctrinal research method. Vicarious liability doctine, in civil law is regulated in Article 1367 paragraph (3) of the Indonesian Civil Code. This doctrine stipulates that an employer is responsible for the wrongful acts committed by subordinates within the scope of their employment. Banks as employers who have a employment relationship with their employees can be held liable for the wrongful acts committed by its employees against customers. In the case of bank's liability in the decision of Supreme Court No. 2600 K/Pdt/2022, there are differences in the considerations of the Judges at the First Instance Decision compared to the Decision at the Appellate and Supreme Court regarding the application of Article 1367 paragraph (3) of the Indonesian Civil Code. Based on the findings of this study, the author agrees with the considerations of the First Instance Panel of Judges, stating that the bank as the defendant in this case is responsible for the losses incurred by Farrahdhiba Jusuf as an employee of the bank, considering the valid employment relationship and the bank's negligence in having a poor management system. In contrast, the considerations of the Appellate and Supreme Court, which accepted one of the defendant's exceptions regarding the inadequacy of the plaintiff's claim by not involving the bank employee as a co-defendant in this case thereby absolving the bank from employer liability, indicate that the Panels of Judges did not apply Article 1367 paragraph (3) of the Indonesian Civil Code in the related judgment.

Abstrak :
Penulisan Skripsi ini dilatar belakangi oleh semakin maraknya penggunaan debt collector oleh bank dalam penagihan tunggakan kartu kredit kepada nasabah. Skripsi ini membahas mengenai perbuatan melawan hukum yang dilakukan debt collector dan tanggung gugat bank atas perbuatan melawan hukum tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah Metode penelitian yang digunakan adalah Penelitian Kepustakaan, yang bersifat yuridis normatif. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa bank bertnaggung jawab atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh bank berdasarkan peraturan perundang-undangan. Penelitian ini juga memberikan saran kepada lembaga pembentuk perundang-undangn agar membuat peraturan perundang-undangan yang lebih jelas mengenai pengaturan penggunaan debt collector.

---

The writing of this thesis is based on the increase of employment of debt collectors by banks regarding the billing of credit card arrears towards bank customers. This thesis analyzes the conduct of tort by debt collectors and the vicarious liability of banks towards the aforesaid tort. The method of research used is based on literature, which is as well of juridical normative characteristics. The results of this research revealed that a bank is responsible for its selfconducted tort as stipulated in the related regulations. Furthermore, this research also provides suggestions addressed to the legislators with the aim that they may construct regulations, which are more lucid concerning the employment of debt collectors.

Abstrak :
[ABSTRAK Skripsi ini membahas tiga hal utama: lingkup tanggung jawab perusahaan angkutan umum, pemilik kendaraan bermotor, dan pengemudi dalam perbuatan melawan hukum berupa kecelakaan lalu lintas, implikasi perjanjian pengalihan risiko yang membatasi tanggung jawab perusahaan angkutan umum terhadap pekerjanya dalam kecelakaan lalu lintas, dan analisis mengenai kesesuaian pertimbagan hakim dengan peraturan yang berlaku (studi kasus Putusan No: 04/Pdt.G/2013/PN.Psr). Penelitian ini merupakan penelitian yuridis-normatif dengan menggunakan analisis kualitatif atas data sekunder. Hasil penelitian ini adalah: (1) perusahaan angkutan umum, pemilik kendaraan, dan pengemudi bertanggung jawab secara tanggung gugat dalam kecelakaan lalu lintas menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, (2) suatu perjanjian pengalihan risiko tidak dapat menghilangkan tanggung jawab perusahaan angkutan umum atas kerugian pihak ketiga yang diakibatkan oleh pekerjanya menurut hukum Indonesia serta sistem hukum Common Law, (3) Pertimbangan majelis hakim dalam perkara ini sesuai dengan hukum yang berlaku, meskipun belum mempertimbangkan seluruh permasalahan.

---

ABSTRAK , This thesis reviews about three main things: liability of public transport company, owner of the vehicle, and driver for traffic accidents in tort law, the implication of exemption clause aim to restrict the employer liability for the torts of his employee regarding traffic accidents, and analysis on the judge decision and its compliance with the prevailing regulation (study in decision No: 04/Pdt.G/2013/PN.Psr). This research is normative legal research with qualitative analysis on secondary data. The results of this research are: (1) public transport company, owner of the vehicle, and driver are vicarious liable for damages in traffic accidents under the Indonesian Civil Code and Law Number 22 Year 2009 regarding Road Traffic, (2) an agreement aim to limit the risk can not release the employer liability in respect for the injury to a third party caused by the torts of his employee under the Indonesian Law and Common Law system, (3) Judge decision has shown the compliance with the prevailing regulation, even though has not yet consider all the issues.]