Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Permasalahan yang diangkat dalam tulisan ini mengenai kedudukan tanda bukti hak lama sebagai petunjuk kepemilikan hak atas tanah. Mengacu pada ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun dan Pendaftaran Tanah. PP No. 18 tahun 2021 ini menanggapi kedudukan hukum tanda bukti hak lama saat ini hanya merupakan petunjuk untuk kepentingan pendaftaran tanah untuk pertama kali dan derajatnya lebih rendah daripada alat buktiuntuk melakukan perbuatan hukum. Keberadaan tanda bukti hak lama menjadi dasar penerbitan sertifikat. Dengan adanya PP ini pemerintah secara tidak langsung memaksa masyarakat untuk mendaftarkan tanahnya, agar terhindar dari permasalah seperti tumpang tindih alat bukti dalam suatu bidang tanah. Untuk mengurangi timbulnya berbagai permasalahan terkait pembuktian hak lama, sebaiknya Pemerintah memfasilitasi dan memberikan kemudahan dalam pelaksanaan pendaftaran tanah. Badan Pertanahan Nasional sebaiknya memberikan penyuluhan dan mendampingi masyarakat terkait pendaftaran tanah untuk pertama kali. Kepada masyarakat agar lebih meningkatkan kesadaran untuk mendaftarkan tanahnya untuk pertama kali agar mendapat kepastian hukum pemegang haknya.

---

The main problem in this paper is regarding the position of the old rights evidence as an indication of ownership of land rights. Referring to the provisions of Government Regulation Number 18 of 2021 concerning Management Rights, Land Rights, Apartement and Land Registration. PP No. 18 of 2021, responding to the legal position of the old right evidence that currently is only a guide for the interests of land registration for the first time and is of a lower degree than evidence for carrying out legal actions. The existence of proof of old rights becomes the basis for issuing certificates. With this PP, the government indirectly forces the community to register their land, in order to avoid problems such as overlapping evidence in a plot of land. To reduce the emergence of various problems related to proving old rights, the Government should facilitate and provide convenience in the implementation of land registration. The National Land Agency should provide counseling and assist the community regarding land registration for the first time. To the community to increase awareness of registering their land for the first time in order to obtain legal certainty for the holder of the right."

"Kebijakan pemerintah untuk menyediakan perangkat hukumsecara lengkap dan jelas yang memuat ketentuan-ketentuanhukum yang dapat menciptakan kepastian hukum sekaligusperlindungan hukum yang seimbang kepada semua pihak yangmemerlukan penyediaan dan penguasaan tanah sangat dirasakanurgensinya. Jaminan kepastian hukum dan perlindungan hukumtersebut diberikan oleh pemerintah melalui kegiatanpendaftaran tanah yang menghasilkan sertipikat sebagai tandabukti hak atas tanahnya. Sistem publikasi negatif yangbertendensi positip dalam pendaftaan tanah yang di anut olehUUPA pada kenyataannya belum memberikan jaminan kepastianhukum sehubungan dengan munculnya kasus-kasus mengenaigugatan terhadap pemegang sertipikat oleh pemegang hak atastanah semula. Efektifitas dari ketentuan-ketentuan yang diatur dalam UUPA dan peraturan pelaksanaannya mengenaipendaftaran tanah dalam rangka memberikan jaminan kepastianhukum dan perlindungan hukum yang seimbang kepada pihak yangmemperoleh dan menguasai tanah dengan itikad baik dandikuatkan dengan pendaftaran tanah serta kepada pihak yangmempunyai tanah dan dikuasai serta digunakan sebagaimanamestinya masih perlu di kaji untuk penyempurnaan."

"ABSTRACTPenelitian ini membahas mengenai aspek perlindungan hukum bagi pemegang girik. Adapun permasalahan yang penulis angkat adalah bagaimana aspek perlindungan bagi pemegang girik dalam hal tanahnya telah disertipikatkan oleh orang lain yang tidak memiliki hak, bagaimana pertanggungjawaban Badan Pertanahan Nasional dalam hal sertipikat hak atas tanah yang diterbitkan olehnya diputuskan Majelis Hakim sebagai tanda bukti hak yang cacat hukum, dan kemudian bagaimana pertimbangan hakim dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 984/K/PDT/2007 ditinjau dari peraturan perundang-undangan, khususnya hukum pertanahan nasional. Pendekatan penelitian ini yuridis normatif dan dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif analitis. Hasil dari penelitian ini terdiri dari tiga kesimpulan. Pertama, perlindungan hukum bagi pemegang girik dapat dilakukan melalui pendaftaran tanah sebagai suatu cara untuk melindunginya dari sengketa kepemilikan atas tanah. Namun, jika sudah terjadi sengketa, maka pemegang girik dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan. Adapun sudut pandang yang dapat digunakan Majelis Hakim untuk memberikan perlindungan hukum dapat dilihat dari 3 tiga sudut pandang, yakni melalui penggunaan sistem publikasi pendaftaran tanah yang dianut di Indonesia, pengakuan eksistensi girik secara tersirat dalam pasal 19 ayat 2 huruf c UUPA, dan penilaian alat bukti oleh Majelis Hakim. Kedua, pertanggungjawaban Badan Pertanahan Nasional adalah pembatalan sertipikat yang dalam hal ini dilakukan oleh Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional. Ketiga, pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 984/K/PDT/2007 sudah tepat, namun Majelis Hakim tidak menggunakan rujukan pengaturan yang berkaitan dengan Hukum Pertanahan Nasional.

---

ABSTRACTThis thesis discusses about the legal protection of girik holder. The problem that the author adopted is how the law provides protection for girik holder, how liability of the National Land Agency in the case of a certificate which is issued legally flawed, and how the consideration of judges in the Supreme Court of Indonesia Decision Number 984 K Pdt 2007 review of regulations law, particularly national land law. This research uses a method descriptive analysis with yuridis normative approach. Discussion and research results lead to the three conclusions. First, the legal protection for Girik holder can be done through the registration of land as a way to protect them from disputes over land ownership. However, if it happens, Girik holder can file a lawsuit and the judge could provide the legal protection from three points of view. There are land registration publishing system applied in Indonesia, recognition of the existence girik implied in article 19 paragraph 2 c Act Number 5 Year 1960 UUPA , and assessment of the evidence by the Judges, but in this case Judges only using the last one. Second, cancellation of the Certificate of Land Ownership by National Land Agency through the Head of the Regional Office. Furthermore, the consideration of the judge is right, but unfortunately the judges did not use the resourcers of National Land Law. "

"Penulisan Hukum Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui bagaimanakah keabsahan surat tandah bukti hak ahli waris warga negara asing sebagai alas hukum bagi kedudukannya sebagai ahli waris dan klaim terhadap harta peninggalan pewaris berkewarganegaraan indonesia, bagaimanakah pengaturan mengenai hukum kewarisan perdata, dan Penulisan Hukum Skripsi ini termasuk jenis penelitian hukum doktrinal/normatif dengan menggunakan pendekatan undang-undang. Data yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah data sekunder, baik yang berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer yang digunakan berupa peraturan perundang ndash; undangan yang terkait dengan masalah surat tanda bukti hak ahli waris dan pewarisan pada umumnya. Peraturan perundang ndash; undangan yang dijadikan dasar adalah kitab undang - undang hukum perdata. Teknik pengumpulan data dalam penulisan hukum ini adalah studi kepustakaan atau studi dokumen. Teknik analisis data yang digunakan oleh penulis adalah teknik silogisme interpretasi yang dilakukan dengan kualitatif, berupa teknik yang digunakan dengan cara menarik kesimpulan dari suatu permasalahan yang bersifat umum terhadap permasalahan konkret yang dihadapi lalu menjabarkannya secara deskriptif. Melalui hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Pertama, surat tanda bukti hak ahli waris yang berlaku di Indonesia didasari oleh adanya penggolongan penduduk. Kedua, bahwa keabsahan surat tanda bukti ahli waris yang digunakan oleh warga negara asing sebaiknya dieksaminasi terlebih dahulu jika akan digunakan sebagai suatu apas hukum yang sah dan menyatakan bahwa dirinya merupakan ahli waris yah sah. Dan saran yaitu diperlukan pengaturan yang lebih merinci dan komprehensif, perlu adanya pengawasan mengenai peraturan tersebut.

---

The Writing of Law Thesis is aimed to find out how the validity of the certificate of proof of the right of heirs of foreign nationals as the legal basis for his position as the heirs and claims to the heritage of Indonesian citizenship, how the regulation of civil law inheritance law, and Legal Writing Thesis This includes the type of doctrinal normative legal research using a statutory approach. The data used in the writing of this law is secondary data, both in the form of primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials.Primary legal materials used in the form of legislation relating to the issue of evidence of heirs and inheritance rights in general. The legislation on which the basis is based is the civil code law. Data collection techniques in the writing of this law is the study of literature or document studies. Data analysis technique used by the writer is the technique of interpretation syllogism done with qualitative, in the form of technique used by drawing conclusion from a problem which is general to concrete problem faced then describe it descriptively.Through the results of the study can be concluded that First, the certificate of heir rights applicable in Indonesia is based on the existence of population classification. Secondly, that the validity of the certificate of heirs used by foreign nationals should be firstly exploited if it will be used as a legal legal matter and declare that he she is a legitimate heir. And the suggestion that more detailed and comprehensive arrangements are required, there should be oversight of the regulation."