Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
ABSTRAK
Tesis ini membahas mengenai akibat hukum bagi pemegang hak atas tanah di Gili Trawangan yang diterlantarkan dan perlindungan hukum bagi pihak yang menguasai dan mengelola tanah yang diterlantarkan di Gili Trawangan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Metode yang digunakan bersifat yuridis normatif, sedangkan teknik analisis data yang digunakan adalah deskriptif analitis. Hasil pembahasan menyatakan bahwa akibat hukum terhadap pemegang hak atas tanah di Gili Trawangan yang diterlantarkan adalah dibatalkannya hak atas tanah yang telah diberikan. Perlindungan hukum bagi pihak yang menguasai dan mengelola tanah terlantar di Gili Trawangan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku adalah tidak ada.

---

ABSTRACT
This thesis discusses about the law implications of the land right holder in Gili Trawangan which neglected and legal protection for parties who control and manage the neglected land on Gili Trawangan according to laws and regulations. The method used is juridicial normative, while the data analysis technique used is descriptive analysis. The results of the discussion stated that the law implications of the land rights holder in Gili Trawangan which neglected is the cancellation of the land rights that have been granted. Legal protection for parties who control and manage the neglected land in Gili Trawangan based on laws and regulations is nothing.

Abstrak :
This research is aimed to identify and explain the effort and obstacles in curbing of abandoned land. Data was obtained through library and field research. The library research by using text book, research report, regulation and other documents. The field research by using interview´s guide. The reseach result shows that local government has presented efforts to curb of abadoned land by establishing special team. The team has presented inventories, calling and warning, request cancellation of abandoned land. The team did not work optimum because of local security is not condusive and finance limitedness

Abstrak :
ABSTRAK
Pemberian Surat Keputusan yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kakan serta Kepala Badan Pertanahan Nasional yang berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar PP Tanah Terlantar secara regulasi dan kebijakan dapat dibenarkan, karena secara aspek hukum formil dapat dianggap telah memenuhi seluruh unsur yang diberikan oleh PP Tanah Terlantar. Namun didalam penerapannya banyak hal yang menjadi kendala dalam menerapkan hal tersebut, terutama kendala dalam aspek regulasi yang diberikan oleh undang-undang yang menjadi unsur pendorong terjadinya potensi tanah terlantar.Maka dengan hal tersebut Tesis yang berjudul Ketentuan Pelaksanaan Penertiban Tanah Terlantar Menurut Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2010 tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar mencoba mengkaji beberapa aspek yang menjadi kendala dalam penerapan kebijakan Tanah terlantar khususnya pada Kawasan Hutan yang dalam memperoleh sertifikat Hak Guna Usaha HGU yang berada di dalam Putusan Kasasi Tata Usaha Negara NomorNomor 21/G/2013/PTUN.Jkt . Hasil penelitian dari Tesis ini mendapatkan beberapa aspek yang menjadi kendala terutama didalam pengurusan perizinan pada Kawasan Hutan yang ingin dimanfaatkan oleh pemegang hak atas tanah, hal ini karena peraturan perundang-undangan tidak secara tegas mengatur mengenai regulasi dan aspek-aspek khusus yang dapat menjadi alasan pemegang hak tetap dapat mempertahankan hak atas tanahnya dan BPN sebagai pemberi Surat Keputusan dapat bekerja dengan maksimal tanpa harus terdapat tuntutan hukum dikemudian hari atas Surat Keputusan yang dikeluarkan.

---

ABSTRACT
Provision of Decree issued by Head of Land Office Head of Land Office andHead of National Land Agency according to Government Regulation Number 11Year 2010 Regarding Control and Utilization of Abandoned Land GRAbandoned Land regularly and accessible, because it is operationally adjustable.has fulfilled all that is given by GR Abandoned Land. In practice, however, muchis needed in this regard, indispensable in the provision given by law which is thesole impetus for the potential for abandoned land. So with this Thesis entitledImplementation Provisions of Land Terangarized Regulation Based onGovernment Regulation No. 11 of 2010 on the Control and Utilization ofProhibited Land to examine several factors that will be used in the implementationof the policy Cultivation Right within the Decision Cassation of StateAdministration Number 21 G 2013 PTUN.Jkt .The results of this thesis are some of the most important aspects of licensing in theforest areas that the DATA wants to use, this is because the rules do not allow forthe right reasons. permanent right may increase the right to land and BPN as adecision maker who can work maximally without having any legal risk in thefuture on the issued Decree.

Abstrak :
[ABSTRAK
Negara memberikan hak atas tanah kepada orang atau badan hukum selalu diiringi dengan kewajiban-kewajiban yang ditetapkan dalam UUPA dan surat keputusan pemberi haknya. Karena itu, pemegang hak dilarang menelantarkan tanahnya dan jika pemegang menelantarkan tanahnya, maka UUPA telah mengatur akibat hukumnya yaitu hapusnya hak atas tanah yang bersangkutan dan pemutusan hubungan hukum serta ditegaskan sebagai tanah yang dikuasai langsung oleh Negara. Kriteria untuk mententukan tanah terlantar, baik berdasarkan Hukum Adat, UUPA, PP Nomor 36 Tahun 1998 maupun juga PP Nomor 11 Tahun 2010 secara substansial adalah sama yaitu obyek tanah terlantar meliputi hak atas tanah, hak pengelolaan dan tanah yang mempunyai dasar penguasaan atas tanah. Tanah-tanah tersebut tidak diusahakan, tidak dipergunakan atau tidak dimanfaatkan sesuai dengan keadaannya atau sifat dan tujuan pemberian haknya atau dasar penguasaannya. Oleh karena itu tanah harus dipelihara. Untuk menentukan apakah suatu bidang atau lahan tanah telah dinyatakan terlantar, maka hanya menurut Hukum Adat digunakan kriteria jangka waktu tertentu.

---

ABSTRACT
State grants the person or legal entity is always accompanied by the obligation set forth in the BAL and the decision letter granting rights. Therefore prohibited from abandoning their land rights holders and if the rights holders to abandon their land, the BAL had set the legal consequences of the disappearance of the relevant land rights and legal termination and affirmed as the soil directly controlled by the State. Criteria for determining the land has been abandoned, both under Costumary Law, Agrarian Law, Government Regulation No.36, 1998 and also No. 11, 2010 is subtantially the same which includes wasteland object land rights, land rights and management that have a basic mastery land. These lands are not cultivated, not utilized or nor utilized in accordance with the circumtances or the nature and purpose of the rights or basic mastery, therefore land should be maintaned. To determine wheter a field or farm land has been declared abandoned, the only criterion according to Costumary Law used a specific period.;State grants the person or legal entity is always accompanied by the obligation set forth in the BAL and the decision letter granting rights. Therefore prohibited from abandoning their land rights holders and if the rights holders to abandon their land, the BAL had set the legal consequences of the disappearance of the relevant land rights and legal termination and affirmed as the soil directly controlled by the State. Criteria for determining the land has been abandoned, both under Costumary Law, Agrarian Law, Government Regulation No.36, 1998 and also No. 11, 2010 is subtantially the same which includes wasteland object land rights, land rights and management that have a basic mastery land. These lands are not cultivated, not utilized or nor utilized in accordance with the circumtances or the nature and purpose of the rights or basic mastery, therefore land should be maintaned. To determine wheter a field or farm land has been declared abandoned, the only criterion according to Costumary Law used a specific period., State grants the person or legal entity is always accompanied by the obligation set forth in the BAL and the decision letter granting rights. Therefore prohibited from abandoning their land rights holders and if the rights holders to abandon their land, the BAL had set the legal consequences of the disappearance of the relevant land rights and legal termination and affirmed as the soil directly controlled by the State. Criteria for determining the land has been abandoned, both under Costumary Law, Agrarian Law, Government Regulation No.36, 1998 and also No. 11, 2010 is subtantially the same which includes wasteland object land rights, land rights and management that have a basic mastery land. These lands are not cultivated, not utilized or nor utilized in accordance with the circumtances or the nature and purpose of the rights or basic mastery, therefore land should be maintaned. To determine wheter a field or farm land has been declared abandoned, the only criterion according to Costumary Law used a specific period.]

Abstrak :
Tulisan ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana alternatif kebijakan tarif pajak progresif atas tanah terlantar di DKI Jakarta dan mengidentifikasi apa saja keunggulan dan kelemahan pengenaan Pajak Progressif Atas Tanah Terlantar Di DKI Jakarta. Masalah ini di fokuskan pada tanah terlantar yang berada di daerah DKI Jakarta, dan dalam mendekati masalah ini dipergunakan acuan dari beberapa teori yang mana ada teori pajak progresif dan konsep dari tanah terlantar. Data-data di kumpulkan melalui Studi lapangan dalam kajian ini dilakukan melalui wawancara mendalam dan juga  melakukan studi pustaka dengan cara membaca literatur-literatur yang berhubungan dengan pokok permasalahan kajian,dan juga mengumpulkan informasi data kepustakaan dari buku-buku yang berkaitan, peraturan perundangan-undangan, makalah atau karya ilmiah, jurnal, surat kabar, dan tulisan-tulisan yang relevan dan dianalisis secara kualitatif. Kajian ini menyimpulkan bahwa alternatif kebijakan tarif pajak progresif atas tanah terlantar di Daerah Khusus Ibukota Jakarta. Dimana undang-undang dan peraturan pemerintah tersebut belum memadai untuk dapat diterapkan pada tanah-tanah non-pertanian atau tanah-tanah hak milik, hak pakai, maupun hak guna usaha. Hal ini karena keduanya belum mengatur pembatasan luasan tanah non-pertanian, maupun luasan tanah hak milik, hak guna bangunan, serta hak pakai baik bagi perorangan maupun badan hukum. Meski begitu, alternatif kebijakan ini diyakini dapat secara efektif menekan pola konsentrasi pemilikan dan penguasaan tanah serta perilaku spekulatif terhadap tanah dan badan hukum yang menimbun tanah. Pengenaan tarif pajak progresif dengan melihat lamanya kepemilikan yang di adopsi dari negara Korea Selatan juga dirasa mampu menjadi cara yang cukup bagus dalam menangani masalah tanah terlantar ini. Hasil penelitian terkait pengenaan tarif pajak progresif atas tanah terlantar (idle land) dengan menggunakan skema excess atau pemungutan tambahan diatas Pajak Bumi Bangunan yang sudah dikenakan sebelumnya.

---

This paper aims to analyze how alternative policies on progressive tax rates on idle  land in DKI Jakarta and identify what are the advantages and disadvantages of the imposition of Progressive Taxes on Idle  Land in DKI Jakarta. This problem is focused on wastelands in the DKI Jakarta area, and in approaching this problem the reference to several theories is used in which there are progressive tax theories and concepts of wastelands. The data collected through field studies in this study were conducted through in-depth interviews and also conducted a literature study by reading the literature relating to the subject matter of the study, and also collecting library data information from related books, legislation and regulations, papers or scientific papers, journals, newspapers, and writings that are relevant and analyzed qualitatively. This study concludes that alternative policies for progressive tax rates on idle land in the Jakarta Special Capital Region. Where the laws and government regulations are not sufficient to be applied to non-agricultural lands or land rights. This is because both of them have not yet set limits on the extent of non-agricultural land, as well as the area of ownership rights, building rights, and usage rights for both individuals and legal entities. Even so, this alternative policy is believed to be able to effectively suppress the pattern of concentration of ownership and control of land as well as speculative behavior towards land and legal entities that hoard land. The imposition of progressive tax rates by seeing ownership in adoption from the South Korean state is also deemed to provide a fairly good way of dealing with this Idle Land problem. The results of the study related to the imposition of a progressive tax on abandoned land by using excess or additional collection of Building Land Tax that had been imposed previously.

Abstrak :
ABSTRAK
Tesis ini berfokus pada syarat yang harus dipenuhi oleh pihak yang melakukan pembebasan hak atas tanah agar tanah yang telah dibebaskan tersebut menjadi sempurna dan sah secara hukum serta mengenai batasan atau konsep suatu pembebasan hak atas tanah serta batasan atau konsep suatu bidang tanah dapat dikatakan sebagai tanah terlantar. Dari hasil penelitian, penulis berpendapat bahwa putusan majelis hakim dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 160/PK/PDT./2011 masih dirasa kurang tepat secara peraturan perundang – undangan dan kurang berlandaskan keadilan. Penelitian dalam tesis ini adalah berbentuk yuridis normatif yang sifatnya preskriptif analitis yang pada akhirnya memberikan saran agar saksi ahli yang berkompeten di bidangnya dapat dihadirkan dalam suatu persidangan, khususnya yang berkaitan dengan pertanahan dan dirasa perlunya untuk merevisi beberapa peraturan hukum dalam bidang pertanahan.

---

ABSTRACT
This thesis focuses on the conditions that must be met by the party that conducting the liberation of land rights to land that has been liberated to be perfectly legitimate and legally binding, as well as regarding to the concept or limitation of rights over the land liberation as well as the limitation or concept to the land that can be said to be displaced. From the results of research, the author argues that the decision of the Tribunal of judges in the Supreme Court Verdict Number 160/PK/PDT./2011 still felt less precise on laws and less based on justice. The research in this thesis is the juridical normative that shaped in prescriptive analytical that ultimately provide recommendations to make a competent expert witnesses in their field can be presented in a trial/court, particularly related to land and felt the need to revise some of the legal regulations in the field of land.

Abstrak :
Munculnya pelbagai problematika pertanahan terkait persediaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum mendorong pemerintah untuk mencari alternatif solusi kebijakan pertanahan yang terpadu yaitu Bank Tanah. Berdasarkan identifikasi permasalahan tersebut, maka tujuan penulisan tesis ini adalah untuk mengetahui bagaimanakah konsep Bank Tanah dan bagaimanakah penerapan konsep Bank Tanah dalam pengadaan tanah untuk kepentingan umum ditinjau dari konsep hukum pertanahan di Indonesia. Penulisan tesis ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan data sekunder yang dilengkapi wawancara dengan narasumber sebagai data pendukungnya. Sebagai hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa konsep Bank Tanah merupakan solusi mengatasi masalah pengadaan tanah untuk kepentingan umum apabila ditinjau dari konsep hukum pertanahan di Indonesia. Bank Tanah merupakan kegiatan pemerintah untuk menyediakan tanah yang dialokasikan penggunaannya di masa mendatang, tergantung tujuan pengambilalihan tanahnya. Kewenangan pemerintah dalam Bank Tanah muncul dari konsep Hak Menguasai Negara yang dibatasi oleh fungsi sosial tanah. Menurut konsep hukum pertanahan di Indonesia, Bank Tanah merupakan bagian kebijakan dalam pembaruan agraria, bagian dari aspek penataan ruang, kebijakan penanganan tanah terlantar, serta sebagai kerja sama antar sektor pembangunan dalam rangka pengadaan tanah. Guna dapat menerapkan Bank Tanah di Indonesia, negara perlu menyesuaikan aspek kelembagaan, tujuan, kewenangan dan pembiayaan ke dalam konsepsi Bank Tanah Umum Publik. ...... The emergence of various land-related problems based on needs of land supply for development for public purposes encourages the government to look for alternative solutions that integrated land policy which is the Land Bank. Based on problem identifications, the purpose of this thesis is to determine how Land Bank concept is applicated in general and used as land acquisition techniques for public purposes judging from land law concept in Indonesia. This thesis uses the method of normative-legal research method with secondary data sources include interviews with informants as supporting data. This research concluded that the concept of the Land Bank is a solution to overcome land acquisition issues for public purposes judging from the concept of land law in Indonesia. Land Bank is a government activity to provide the allocated land to use in the future, depending on the purpose of land acquisition. Government?s authority in Land Bank concept is based on the state control concept bordered by the social function of land. According to land law concept in Indonesia, the Land Bank is part of the agrarian reform policy, part of state spatial planning, part of abandoned-land management policies, as well as part of cooperation between sectors of development in order to perform land acquisition for public purposes. In order to implement the Land Bank concept in Indonesia, the state needs to adjust to the institutional aspects, objectives, authorities and funding into the conception of General Public Land Bank.