Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Kewenangan Negara atas penguasaan tanah dalam bidang pertanahan merupakan pelimpahan tugas bangsa, dimana selaku penguasa atas tanah, Negara berkewajiban menentukan peruntukkan dan pengelolaan dari Tanah tersebut. Tanah Negara yang dimaksud dalam Penelitian ini adalah tanah yang tidak dilekati oleh suatu hak, dan telah dalam penguasaan masyarakat oleh karena itu untuk kepemilikan haknya terlebih dahulu harus melalui Pelepasan Hak dari Pemerintah Daerah setempat. Masalah lain yang disoroti dalam Penelitian ini adalah Negara seolah menjadi Pemilik dari tanah dengan adanya sewa yang diberikan oleh Pemerintah Daerah terhadap tanah Negara yang dikuasai masyarakat. Penelitian ini dilakukan di Kebon Kelapa, Kelurahan Baranangsiang, Kecamatan Bogor Timur, Kota Bogor. Dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana proses pelepasan Hak dari Pemerintah Daerah terhadap Tanah Negara yang dikuasai masyarakat, dan bagaimana permasalahan hukum mengenai sewa yang diberikan oleh Pemerintah Daerah di atas Tanah Negara tersebut. Penelitian ini adalah Penelitian kualitatif-kuantitatif dengan desain analitiskualitatif. Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa Pelepasan Hak dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan jalan ?pelelangan? hal tersebut merugikan masyarakat setempat, karena masyarakat dapat kehilangan penguasaan terhadap tanahnya. Dan bahwa sewa yang diberikan atas Tanah Negara oleh Pemerintah Daerah Kota Bogor adalah tidak tepat karena tidak sejalan dengan prinsip Hukum di Indonesia.

---

Government has the authority on over control the land and the obligation to determine the allocation and management of the land. The land in this research is the land which is not declared by any rights and has been under governance of society. Therefore, the land ownership must be released through the rights release of the local regional government. Another problem highlighted in this research is the government seem to become the land owner because the local regional government grant a lease on the land to the society. The research took place at Kebon Kelapa, Kelurahan Baranangsiang, Kecamatan Bogor Timur, Kota Bogor.

The objective of this research is to observe the process of the rights deattachment of government land ownership by local regional government, and the legal issue of renting the government lands by local regional government. This research is a qualitative and quantitative with qualitative-analysis design.

The results showed that deattachments of the rights can be done by local regional government through auction which is disadvantage the society, because they will loose their rights on the land. A lease granted which are given by local government on government land is inappropriate because it is not in parallel with the law in Indonesia."

"Perlindungan hukum bagi pembeli yang tidak mengetahui adanya sewa menyewa atas tanah objek jual beli merupakan suatu hal yang bersifat fundamental, khususnya dalam hal penguasaan dan penggunaan tanah oleh pembeli. Pada perkara sebagaimana Putusan Pengadilan Tinggi Mataram Nomor 65/PDT/2021/PT.MTR, terdapat kendala dalam pemberian perlindungan hukum bagi pembeli, di mana hak-hak pembeli atas tanahnya tidak sepenuhnya terlindungi. Adapun permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah mengenai pertimbangan hakim dalam memberikan perlindungan hukum bagi pembeli yang tidak mengetahui adanya perjanjian sewa menyewa atas tanah objek jual beli berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya dituliskan sebagai KUHPerdata), serta peran Pejabat Pembuat Akta Tanah (selanjutnya dituliskan sebagai PPAT) dalam memastikan perlindungan hukum bagi pembeli dalam hal adanya sewa menyewa atas tanah objek jual beli berdasarkan hukum tanah nasional. Bentuk penelitian hukum ini adalah penelitian hukum doktrinal dengan tipe penelitian preskriptif. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertimbangan hakim dalam memberikan perlindungan hukum bagi pembeli yang tidak mengetahui adanya perjanjian sewa menyewa atas tanah objek jual beli belum mencerminkan keadilan bagi pembeli karena pembeli tidak memperoleh hakhaknya secara utuh sebagai pemegang hak atas tanah yang baru. Bentuk perlindungan hukum bagi pembeli untuk mempertahankan hak-haknya di antaranya adalah dengan mengajukan gugatan pembatalan akta jual beli atau gugatan perbuatan melawan hukum terhadap penjual. Kemudian, peran PPAT dalam memastikan perlindungan hukum bagi pembeli dalam hal adanya perjanjian sewa menyewa atas objek jual beli dapat dilakukan dengan melakukan pengecekan terhadap sertipikat tanah objek jual beli sekaligus catatan mengenai status tanah objek jual beli yang terdaftar di Kantor Pertanahan, mengajukan permohonan SKPT ke Kantor Pertanahan, melakukan verifikasi terhadap dokumen yang diajukan oleh penjual, serta melakukan konfirmasi kepada penjual untuk memastikan tidak ada informasi yang tidak disampaikan pada saat dilaksanakan jual beli di hadapan PPAT, termasuk adanya perjanjian sewa menyewa.

---

Legal protection for buyers in land transactions involving undisclosed lease agreements is a fundamental issue, particularly in terms of land ownership and use by the buyer. In the case referenced in the Mataram High Court Decision No. 65/PDT/2021/PT.MTR, challenges arose in providing legal protection for the buyer, whose rights to the land were not fully protected. This research addresses the judicial considerations in providing legal protection to buyers unaware of lease agreements on the purchased land, based on the Indonesian Civil Code, as well as the role of Land Deed Officials (PPAT) in ensuring legal protection for buyers in cases of lease agreements on the purchased land under national land law. This legal research adopts a doctrinal approach with a prescriptive type of study. Secondary data is analyzed qualitatively. The results indicate that the judicial considerations in providing legal protection for buyers in land transactions involving undisclosed lease agreements do not reflect fairness for the buyers, as their rights as new land titleholders are not fully realized. Forms of legal protection for buyers to defend their rights include filing breach of contract lawsuits or tort claims against the seller. Furthermore, the role of the PPAT in ensuring legal protection for buyers in cases involving undisclosed lease agreements on the purchased land includes checking the land title certificate and its status recorded at the Land Office, submitting a SKPT (Land Registration Certificate) request to the Land Office, verifying documents submitted by the seller, and confirming with the seller to ensure that no information, including lease agreements, is omitted during the sale and purchase process."

"Penelitian ini berjudul Pengaruh Perubahan Penggunaan Tanah Pertanian menjadi Perumahan terhadap Nilai Jual Objek Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Bantul. Penelitian ini dilandasi pada teori pemanfaatan tanah dan sewa tanah yang menyatakan bahwa pemanfaatan yang berbeda akan mempunyai nilai yang berbeda pula. Selain itu pemanfaatan tanah yang sudah sesuai dengan peruntukkannya akan memberikan nilai sewa yang optimal. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor kepadatan penduduk, daya tarik pusat kota, pendapatan penduduk, jarak lokasi ke jalan utama yang menuju ke kota Yogyakarta dan kondisi jalan di dekat lokasi mempengaruhi Nilai Jual Objek Pajak Bumi dan Bangunan. Penelitian ini penggunakan data karat lintang yang diambil berdasarkan data yang tersedia (convenience sample) di lapangan pada empat kecamatan di Kabupaten bantul yang berpeluang tinggi dalam perkembangan kotanya, dan data yang digunakan 96 data. Data yang dikumpulkan adalah data primer dan penelitian di lapangan dengan 96 sampel untuk 4 kecamatan Banguntapan 37 sampel, Kecamatan Sewon 31 sampel, kecamatan Kasihan 25 sampel dan kecamatan Sedayu 3 sampel. Data sekunder diperoleh dari Kantor Pertanahan Nasional Kabupaten Bantul, Kantor Statistik Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, kantor Kecamatan Sewon, Kantor Kecamatan Kasihan, Kantor Kecamatan Sedayu serta Kantor Kepala Desa yang berada di wiiayah keempat kecamatan tersebut di atas. Dari data yang terkumpul selanjutnya dianalisis secara kuantitatif melalui analisis ekonomi. Analisis ekonomi dilakukan dengan model regresi linier berganda dengan metode kuadrat terkecil biasa. Selanjutnya hasil regresi diuji berdasarkan kriteria ekonomi, statistika dan ekonometrika. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel-variabel bebas yaitu kepadatan penduduk, koefisien daya tarik pusat kota, dan kondisi jalan di depannya berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat (Nilai Jual Objek Pajak Bumi dan bangunan) dengan a = 5 % dan variasi variabel - variabel tersebut mampu menjelaskan 74,47% terhadap variabel NJOP tanah. Ini berarti bahwa sekitar 74,47% variasi variabel NJOP dapat dijelaskan variabel bebasnya. Sedangkan sisanya sebesar 25,53% dijelaskan oleh variabel lain di luar model. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa faktor-faktor tersebut mempunyai pengaruh yang positif terhadap Nilai Jual Objek Pajak Bumi dan Bangunannya."