Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Perubahan penggunaan tanah khususnya tanah pertanian menjadi non pertanian di Kabupaten Bekasi dari tahun 2003-2011 telah mencapai 7.575 Ha. Selain berada dalam pemanfaatan ruang pertanian, penggunaan tanah pertanian juga berada pada pemanfaatan ruang industri, pariwisata, permukiman dan kawasan lindung. Penelitian ini bertujuan untuk menilai efektivitas tanah pertanian yang berada di luar pemanfaatan ruang pertanian dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). Penilaian efektivitas tanah pertanian dilakukan dengan metode pengkelasan dan skoring. Variabel yang dipilih sesuai dengan tujuan penelitian ini meliputi kesesuaian tanah pertanian, parameter fisik, biologis, sosial kependudukan dan alokasi pemanfaatan ruang pertanian dalam RTRW. Hasil penilaian efektivitas tanah pertanian yang dipertahankan adalah seluas 19.311 Ha yang terbagi dalam tiga kelas yaitu (1) efektivitas tinggi (S1) dengan luas sebesar 65% dari total luas tanah pertanian efektif dengan kecamatan terluas adalah Babelan, (2) efektivitas sedang (S2) dengan luas sebesar 20% dari total luas tanah pertanian efektif dengan kecamatan terluas adalah Cikarang Timur dan (3) efektivitas rendah (S3) dengan luas sebesar 15% dari total luas tanah pertanian efektif dengan kecamatan yang terluas adalah Tambun Utara. Dalam keterkaitannya dengan penyusunan tata ruang daerah Kabupaten Bekasi maka efektivitas tinggi tanah pertanian untuk dipertahankan (S1) pada pemanfaatan ruang industri berada di Kecamatan Tarumajaya, sedang pada pemanfaatan ruang pariwisata adalah Kecamatan Muaragembong, pada pemanfaatan ruang permukiman juga berada di Kecamatan Muaragembong dan pada pemanfaatan ruang kawasan lindung adalah di Kecamatan Cikarang Pusat.

---

The transition in land use, especially the transition from agricultural to nonagricultural land in Bekasi Regency from 2003 to 2011 had reached 7,575 hectares. Agricultural land use exists not only in agricultural area utilization, but also in the utilization of industrial, tourism, residential and protected areas. This research aims to assess the effectiveness of agricultural lands located outside the agricultural area utilization in the Regional Spatial Plan (Rencana Tata Ruang Wilayah-RTRW). The assessment of the effectiveness of agricultural lands is carried out by classification and scoring methods. Variables selected according to the purpose of this study include the suitability of agricultural land, physical, biological, social, demographic parameters and the allocation of agricultural area utilization in the Regional Spatial Plan. The assessment results of the effectiveness of agricultural lands maintained is an area of 19,311 hectares which is divided into three classes: (1) high effectiveness (S1) which is 65% of the total area of effective agricultural lands with Babelan as the largest district; (2) medium effectiveness (S2), 20% of the total area of effective agricultural lands with Cikarang Timur as the largest district; and (3) low effectiveness (S3), 15% of total area of effective agricultural lands with Tambun Utara as the largest district. In association with Bekasi Regency`s spatial planning, the high effectiveness of agricultural land maintained (S1) in industrial area utilization is located in Tarumajaya District; in tourism area utilization it is located in Muaragembong District; in residential area utilization it is also located in Muaragembong District; and in protected area utilization it is located in Cikarang Pusat District.

Abstrak :
ABSTRACT
Indonesia adalah negara agraris dengan masyarakat agraris memproduksi dan memelihara tanaman dan lahan pertanian. Wilayah Gunung Patuha di Jawa Barat dianggap sebagai daerah yang cocok untuk pertanian. Wilayah Gunung Patuha juga dikenal sebagai Wilayah Agropolitan Ciwidey yang memiliki potensi luas lahan pertanian yang pemanfaatannya masih belum optimal karena kurangnya perhatian terhadap kesuburan tanah. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi tingkat kesuburan tanah berdasarkan Kawasan Tanah yang Dibudidayakan (WTU). Kesuburan tanah dipengaruhi oleh faktor fisik, kimia, dan biologis di dalam tanah. Faktor fisik meliputi tekstur tanah, kapasitas retensi air, dan kerapatan curah. Faktor biologis termasuk mikroorganisme dan Karbon Organik Tanah (SOC). Sementara itu, faktor kimia termasuk pH tanah dan Kapasitas Pertukaran Kation (KTK). Untuk mengidentifikasi tingkat kesuburan tanah, pengambilan sampel tanah diperlukan. Kemudian hasilnya dilakukan tes laboratorium sehingga kandungan SOC dalam tanah diketahui dengan metode Walkley-Black dan untuk pemetaan menggunakan metode Principal Component Analysis (PCA) dan Stepwise Multiple Linear Regression (SMLR). Hasil penelitian menunjukkan bahwa Wilayah Gunung Patuha memiliki tingkat kesuburan tanah sedang dan tinggi. Distribusi dominan tingkat kesuburan tanah di WTU Limited II terletak di bagian selatan Kecamatan Pasirjambu. Meskipun WTU Limited II tidak ditujukan untuk pertanian, ia memiliki tingkat kesuburan tanah yang lebih dominan karena menanam tanaman tahunan seperti perkebunan dan agroforestri. Agroforestri dan perkebunan sebagai tanaman tahunan lebih mampu mempertahankan kesuburan tanah daripada tanaman padi / sekunder dan hortikultura sebagai tanaman musiman, oleh karena itu tingkat kesuburan tanah yang tinggi dari Wilayah Gunung Patuha ada di WTU Limited II

---

ABSTRACT
Indonesia is an agrarian country with an agrarian society producing and maintaining crops and agricultural land. The Mount Patuha region in West Java is considered an area suitable for agriculture. The Gunung Patuha area is also known as the Ciwidey Agropolitan Region which has wide potential for agricultural land, which is still not optimally utilized due to lack of attention to soil fertility. Therefore, this study aims to identify the level of soil fertility based on the Cultivated Land Area (WTU). Soil fertility is influenced by physical, chemical, and biological factors in the soil. Physical factors include soil texture, water retention capacity, and bulk density. Biological factors include microorganisms and Soil Organic Carbon (SOC). Meanwhile, chemical factors include soil pH and Cation Exchange Capacity (CEC). To identify soil fertility, soil sampling is needed. Then the results are carried out laboratory tests so that the SOC content in the soil is known by the Walkley-Black method and for mapping using the Principal Component Analysis (PCA) and Stepwise Multiple Linear Regression (SMLR) methods. The results showed that the Mount Patuha Region had moderate and high soil fertility. The dominant distribution of soil fertility in WTU Limited II is located in the southern part of Pasirjambu District. Although WTU Limited II is not intended for agriculture, it has a more dominant level of soil fertility because it grows annual crops such as plantations and agroforestry. Agroforestry and plantations as annual crops are better able to maintain soil fertility than rice / secondary crops and horticulture as seasonal crops, therefore the high soil fertility rate of the Mount Patuha Region is in WTU Limited II

Abstrak :
ABSTRAK
Penggunaan tanah Daerah Aliran DA Ci Leungsi hulu yang terdapat diKabupaten Bogor Jawa Barat selalu mengalami perkembangan dari tahun ketahun disebabkan oleh meningkatnya aktivitas manusia yang berdampak padaterjadinya degradasi lahan seperti erosi. Erosi tanah di Pulau Jawa diperkirakanmenelan kerugian US 400 juta per tahun. Penelitian ini bertujuan untukmengestimasi laju erosi dengan menggunakan persamaan Modify Universal SoilLoss Equation MUSLE yang sudah terintegrasi pada pemodelan Soil and WaterAssessment Tool SWAT . SWAT dapat memberikan hasil simulasi yang berbasispada karakteristik fisik daerah berupa Unit Respon Hidrologi URH yangmempertimbangkan parameter iklim seperti curah hujan, suhu, radiasi matahari,kelembaban dan kecepatan angin. Hasil penelitian menunjukan bahwa laju erositertinggi pada wilayah hulu sub-DAS 15 Ci Janggel dengan kontribusi erosi 184ton/ha/tahun atau termasuk dalam klasifikasi erosi berat. Sedangkan rata-rata lajuerosi pada daerah penelitian termasuk ke dalam klasifikasi erosi sedang.Tingginya laju erosi terjadi pada karakteristik daerah dengan kemiringan lereng25-45 , jenis tanah clay loam, dan penggunaan tanah pertanian lahan kering.Hubungan karakteristik fisik DAS dan laju erosi ditunjukkan dengan semakinheterogen nilai URH di sub-DAS maka nilai laju erosinya cenderung semakinrendahKata Kunci: DAS, Laju Erosi, Karakteristik fisik DAS ,Pemodelan, SWAT

---

ABSTRACT
Land use of upper watersheds Cileungsi located in Bogor, West Java has alwaysprogressing from year to year due to increased human activities that have animpact on land degradation such as erosion. Soil erosion in Java estimated loss ofUS 400 million per year. This study aim to estimate of erosion rate by using theModify Universal Soil Loss Equation MUSLE is already integrated in themodeling Soil and Water Assessment Tool SWAT . SWAT can providesimulation results based on the physical characteristics of the HydrologicalResponse Unit HRU is considering climate parameters such as rainfall,temperature, solar radiation, humidity and wind speed. The results showed that thehighest rate of erosion on the upstream sub basin 15 Ci Janggel to contribute toerosion 184 tonnes ha year or included in the classification of heavy erosion.While the average rate of erosion in areas including research into the classificationof medium erosion. The high rate of erosion occurs on the characteristics of thearea with 25 45 of slope, clay loam soils, land use and agricultural drylands.Relationships and physical characteristics of the watershed erosion is shown bythe heterogeneous HRU value in the sub watershed erosion rate tends to be lKeowkeywords Erosion rate, Modelling, Physical characteristics of the watershed, SWAT, Watershed

Abstrak :
Tesis ini melihat bahwa subak sebagai fenomena kebudayaan Bali yang sarat nilai kearifan lokal, saat ini eksistensinya semakin terdesak karena pesatnya pembangunan di berbagai sektor nonpertanian sehingga mengakibatkan tanah pertanian subak semakin berkurang dan bahkan potensi musnahnya subak di masa mendatang sangatlah mungkin terjadi. Oleh karena itu perlu adanya kepastian letak sebaran lahan pertanian pangan berkelanjutan dalam peraturan daerah di Bali sehingga tanah pertanian subak akan terlindungi dari alih fungsi menjadi tanah nonpertanian sekaligus memberdayakan para petani subak. Masalah alih fungsi tanah pertanian subak menjadi fokus analisis dengan menggunakan teori Hukum Refleksif. Penelitian hukum ini adalah penelitian hukum normatif atau kepustakaan dengan menggunakan sumber data berupa data sekunder dan dikombinasi dengan metode jurimetri. Hasil penelitian ini menunjukkan adanya perubahan kebijakan nasional di bidang penataan ruang yang mengalokasikan peruntukan pertanian seluas 80.417 hektar di Bali. Penelitian ini juga menemukan ketidaksinkronan antara peraturan-peraturan daerah mengenai rencana tata ruang wilayah di Bali dengan rencana pola ruang peruntukan pertanian nasional seluas 46.591 hektar. Rekomendasi penelitian ini antara lain menganjurkan agar seluruh pemerintah daerah di Bali menginsafi dan mematuhi arahan kebijakan nasional di bidang penataan ruang dengan menyinkronkan peruntukan pertanian sekaligus memastikan letak sebaran lahan pertanian pangan berkelanjutan dalam peraturan-peraturan daerah mengenai rencana tata ruang wilayahnya sesuai dengan kebijakan nasional yang telah digariskan.

---

The thesis finds that the existence of subak as a Balinese cultural phenomenon full with local wisdom values is at the moment being put aside because of massive development in various non-agricultural sectors so that then land of subak agriculture lessens and the potential of subaks extinction in the future is very likely. Therefore certainty in the spread-out locations of sustainable food agricultural land in the regional regulations in Bali is needed so that subak agricultural land will be protected from land convertion to be non-agricultural land and subak farmers wil be empowered. The problem of subak agricultural land conversion is the focus analysis by using the theory of Reflexive Law. This legal research is a normative or literature legal research by using data sources of secondary data, combined with a jurimetrics method. The research result shows that there is a change of national policy in spatial improvement which allocates agricultural purposes of 80,417 hectares in Bali. The research also finds inconsistency between regional regulations on spatial planning in Bali and national agricutural purposes of spatial pattern planning of 46,591 hectares. The recommendations of the research among others suggest that all regional governments in Bali realize and comply with the national policy guidance in spatial planning by alligning the agricultural purposes and making sure that the locations of sustainable food agricultural land distribution shall be included in the regional regulations on regional spatial planning in accordance with the predetermined national policy.

Abstrak :
Tesis ini membahas tentang upaya pemerintah untuk mencegah seseorang memiliki tanah pertanian melebihi ketentuan yang tercantum dalam UU No. 56 Prp Tahun 1960, apakah UU No. 56 Prp Tahun 1960 masih relevan diterapkan pada saat ini, dan bagaimana seharusnya penerapan hukum pertanahan tentang penetapan luas tanah pertanian agar dapat menciptakan keadilan bagi rakyat Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Hasil penelitian menyarankan agar pemerintah merevisi UU No. 56/Prp/1960, penegakan ketentuan UU tersebut jangan menimbulkan ketegangan-ketegangan para pihak-pihak yang ditertibkan. Sistem administrasi buku tanah hasil pendaftaran tanah perlu disempurakan sanksi pidana dan pengambil alihan tanah oleh negara perlu dihilangkan. Kata kunci: Kelebihan tanah. ABSTRACT This thesis discuss about goverment effort to prevent someone owned the farmland exceed by the regulation which includes in las No. 56/Prp/1960, is it the law still relevance to applied today and how should be applied for the farmland which creating justice for Indonesian people, This research used normative las research moethod. The result of this thesis proposing the fovernment to revise the law No. 56/Prp/1960 that the law determinate do not strainedd the surface between side orderly. Administration of landbokkl system for land registration need to revise for penallaw and overtake by the state will be eliminate.