Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tesis ini bertujuan untuk menjelaskan betapa pentingnya peranan Konsolidasi Tanah Perkotaan di Indonesia sebagai reforma agraria dalam pengadaan tanah bagi kepentingan umum, bagaimana proses peralihan hak menjadi tanah Negara untuk selanjutnya dikembalikan kepada pemegang/pemilik hak atas tanah yang berhak, dan praktek peralihan Tanah Negara Obyek Konsolidasi Tanah dalam hal sertipikat baru belum diterbitkan, dan kepastian hukumnya dengan menggunakan Hukum Perikatan. Metode penelitiannya menggunakan metode penelitian kualitatif, dengan menggunakan data sekunder berupa bahan-bahan kepustakaan dan juga melakukan wawancara secara tertulis untuk mengetahui praktek pelaksanaan peralihan hak yang belum diatur dalam Undang-Undang.

---

This Thesis aims to explain and evaluate the importance of the Urban Land Consolidation in Indonesia in the procurement of land for public use, the process whereby rights over land is transferred to the state and henceforth returned to the entitled land-holder orowner, the transition process of the state land as the Object of The Land Consolidation with regards to unissued certificates and, the legal certainty thereof based on contracts law. The research method employed will be qualitative using academic literature and by conducting written interviews in order to understand transfer practices that have not been governed by positive laws."

"Skripsi ini membahas mengenai analisis putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara perihal pengambilalihan tanah secara paksa oleh pemerintah di kampung Budi Darma. Sebagai pembuat kebijakan pertanahan, pemerintah seharusnya mempertimbangkan kebijakan pertanahan di perkotaan yang tidak merugikan berbagai pihak khususnya kerugian akibat pengambilalihan tanah secara paksa atau penggusuran.Penulisan ini bertujuan untuk mengetahui status kepemilikan tanah sengketa dan solusi kebijakan pertanahan di perkotaan dikaitkan dengan Putusan PN Jakarta Utara Nomor 412/Pdt.G/2009/PN.Jkt.Ut. Metode penulisan skripsi ini menggunakan jenis yuridis normatif dengan bertumpu pada data sekunder yang disajikan secara deskriptif analisis.Hasil penulisan menunjukkan bahwa pertimbangan majelis hakim dalam memutus perkara penggusuran warga kampung Budi Darma ini belum sepenuhnya tepat. Majelis hakim seharusnya membuat pertimbangan yang jelas terkait Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat dan bukti kepemilikan tanah yang ditunjukkan dalam persidangan.

---

This thesis discusses the analysis of the North Jakarta District Court decision regarding land acquisition forced by the government in Kampung Budi Darma. As a maker of land policy, the government should consider the urban land policy that is not detrimental to the various parties, especially losses due to land acquisition by force or displacement.

This research aims to determine the status of disputed land ownership and land policy solutions in urban areas associated with the North Jakarta District Court Decision No. 412 / Pdt.G / 2009 / PN.Jkt.Ut. This thesis writing method using normative juridical kind by relying on secondary data presented in descriptive analysis.

Writing results showed that the consideration of the judges in deciding the displacement of Budi Darma villagers is not fully accurate. The judges should make clear considerations related Unlawful Acts committed by the Defendants and proof of land ownership were shown in court."

"ABSTRAKTidak bisa dipungkiri, bahwa faktanya kota teruslah berkembang. Populasi manusia selalu meningkat setiap harinya. Akibatnya, dengan lahan yang ada, kota harus dapat menampung kegiatan manusia didalamnya yang terus memiliki kebutuhan yang juga terus meningkat. Hal ini menimbulkan perkotaan haruslah memikirkan solusi yang tepat untuk permasalahan tersebut, salah satunya dengan pengembangan lahan secara vertikal.Skripsi ini membahas bagaimana bangunan bawah tanah dapat menjadi solusi bagi permasalahan perkotaan. Berbagai studi literatur akan menjelaskan bagaimana arsitektur bawah tanah terus berkembang, dan berbagai kota telah mengembangkan pembangunannya ke atas maupun ke bawah dengan berbagai pertimbangan. Pada akhirnya perkotaan yang memiliki kepadatan penduduk memerlukan pemisahan level dalam pembangunan kota tersebut. Kini bangunan bawah tanah di berbagai kota di dunia telah dimanfaatkan dan terus dikembangkan, yang mana telah menjadi salah satu solusi bagi perkembangan perkotaan padat di dunia.

---

ABSTRACTIt is undeniable, in fact the city continues to grow. The human population is increasing every day. With the existing conditions, the city must be able to accommodate human activities within which continues to have a need that is also increasing. This creates the right solution to overcome it, wrong with the development of the land.This thesis discusses how underground buildings can be a solution to urban problems. Various literature studies will explain how underground architecture continues to evolve, and cities have evolved their development up and down with various considerations. In the end the urban population has a population density in the level of development of the city. Now underground buildings in various cities of the world have been exploited and continuously developed, which has become one of the solutions for the world 39 s dense urban development."

"Perkembangan daerah terbangun di Indonesia khususnya di Pulau Jawa, terus meningkat dalam beberapa dekade. Sumbangan sektor ekonomi yang dominan dan pesat di daerah perkotaan telah memicu masyarakat untuk hidup dan berkegiatan di wilayah kota, bahkan berkembang hingga di luar batas administrasi kota. Sumbangan ekonomi dan pertumbuhan penduduk tersebut mengakibatkan berkembangnya kawasan-kawasan baru di sekitar pusat kota dan di sepanjang jaringan transportasi menjadi kota-kota satelit atau aglomerasi penduduk yang maju, strategis serta memiliki fasilitas dan sarana-prasarana yang lengkap. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan proses dan intensitas perubahan penggunaan tanah menjadi daerah terbangun di Wilayah Cirebon yang dibagi menjadi 3 kategori; tinggi, sedang dan rendah, sementara faktor-faktor yang mempengaruhinya dianalisis dengan menggunakan regresi logistik. Peran kebijakan pemerintah kota/kabupaten dalam perkembangan daerah terbangun dianalisis dengan membandingkan pola perkembangan hirarki pusat pelayanan dengan perencanaan tata ruang. Dari 45 kecamatan yang dianalisis, intensitas tinggi ditemukan di 7 kecamatan, intensitas sedang di 18 kecamatan dan intensitas rendah di 20 kecamatan. Proses perubahan penggunaan tanah menjadi daerah terbangun berasal dari persawahan, evolusi dari hutan menjadi tanah terbuka, tegalan/kebun, serta semak belukar, dengan persebaran terdapat di pinggiran kota hingga ke arah barat mengikuti jalur pantura. Faktor pengaruh signifikan adalah ketinggian, lereng, jarak dari pusat kota (Cirebon), jarak dari pusat kabupaten (Sumber), hirarki pusat pelayanan, dan kerapatan jalan. Sementara itu, kebijakan pemerintah Kota Cirebon sebagai pusat pelayanan utama dan pengendali arah pembangunan diidentifikasi sebagai faktor kebijakan dominan yang mendorong perubahan penggunaan tanah.

---

The expansion of developed areas in Indonesia especially in Java, continues to increase remarkably in recent decades. Dominant and rapid economic contributions in urban areas has encourage the people e.g. workers to live and undertake activities in the surrounding region, even beyond the limits of the city administration. Thus the economic contribution and the populations growth of urban areas has fueled the growth of new areas along the transportation corridors to form strategic satellite cities.

This study aims to explain the changes and intensity of various land use types in Cirebon Region into developed areas were grouped into three categories; high, medium and low, while the influencing factors was analysed by logistic regression. The role of goverment in advancing the developed areas was analysed by comparing the shifting patterns of economic sectors and the hierarchical development of service centers with the spatial planning, of cities and districts.

Of 45 sub-districts subjected to the analysis, high intensity was identified from 7 sub-districts, medium intensity was identified from 18 sub-districts, and low intensity was identified from 20 sub-districts. Land use changes originated from paddy fields, and evolving forests into bare land, orchards and bushes. They occured along the suburban areas, moving towards the west along the Pantura transportation corridors.

Significant influencing factors were altittude, slope factor, the distance from city nuclea (Cirebon), the distance from district nuclea (Sumber), the central place hierarchy, and road density. Meanwhile, the governmental policy of Cirebon Municipality as the main service center and controller of development direction was identified as the dominant policy factor that induced the land use changes in the region."