Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Tanah adalah aset masyarakat, aset rakyat, dan aset negara, oleh karenanya pemerintah/negara berkewajiban memimpin penggunaan tanah dan mengatur hak atas tanah dimana pengaturan tersebut berpengaruh sekali terhadap pendapatan dan kesejahteraan. Pengaturan tersebut telah dituangkan dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pengaturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) dan sebagai pelaksanaan dari UUPA tersebut pemerintah mengeluarkan UU no 56 PrpTahun 1960 tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian dengan Pelaksanaan PP no. 224 Tahun 1961 tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah dan Pemberian Ganti Kerugian serta PP No. 41 Tahun 1964, Pasal 1 mengatur adanya larangan Pemilikan Tanah secara Absentee atau Guntai oleh karena adanya pengembangan kawasan Industri di daerah karawang sehingga penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana sebenarnya syarat berlakunya larangan pemilikan tanah absentee (guntai) dan apakah dapat diberlakukan untuk pemilikan kelebihan tanah di kawasan industri serta bagaimana sebenarnya tatacara pembebasan hak atas tanah terkait pemilihan kawasan bagi perusahaan industri. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, dengan menggunakan data primer dan data sekunder yang kemudian dianalisis dengan menggunakan teknik analisis kulitatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa pembuatan suatu penyataan yang harus dilakukan investor perusahaan industri terkait pemilikan tanah industri di kawasan industri dan larangan tanah absentee/guntai mengandung unsur ketidakjelasan informasi dari Notaris/PPAT dan Kantor Pertanahan kepada para investor tersebut dan perlu diadakan koordinasi antara kantor Pertanahan, pengelolakawasan, investor dan PPAT/Notaris sehingga dapat memberikan kejelasan apakah larangan pemilikan tanah absentee/guntai tersebut berlaku atau tidak bagi Kawasan Industri.

---

Land is a Society asset and national asset, because of that statement, gaverment or country has the obligation of leading the utilize ofthe land which the control of that utilization will be make the effect in goverment income and people prosperity.The obligation has been stated in Law number 5 year 1960 on the Basic Regulation of Agrarian Principles (UUPA) and as an implementation of UUPA, government issued Law no 56 Prp Year 1960 on Stipulation on the Area of Farmland with the implementation of Government Regulation No. 224 Year 1961 on the implementation of Land Distribution and the Provision of Compensation in conjuction with Article (1) Government Regulation No. 41 Year 1964 there is a prohibition for ?Absentee/Guntai land ownership because of the industrial area development in Karawang, Consequently, this research aims to find out how in fact the rules that prohibition for ?Absentee/Guntai land ownership can be valid and is it valid for excess land in industrial area and in fact how the rules of land exemption related with the land ownership in industrial area for industrial company. This research employs the Juridical Normative methodology, by using primary and secondary data which are later analyzed using the qualitative analysis technique.The result of the research shows that the create of Statement Letter which is done by all director from industrial company and prohibition for ?Absentee/Guntai land ownership contains unclear information from the Notary/PPAT and official from Agrarian Office. It is necessary to conduct coordination between Notary/PPAT,Official from Agrarian Office and Industrial Land Developer until it gets the clarity that a prohibition for ?Absentee/Guntai land ownership can be valid or not for industrial company in industrial area.

Abstrak :
ABSTRACT
Tesis ini membahas lelang eksekusi tanah pertanian yang dimenangkan oleh subjek yang tidak memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh peraturan-peraturan terkait, sehingga menimbulkan pemilikan tanah absentee, sebagaimana ternyata dalam Kutipan Risalah Lelang Nomor: 406/2013. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-normatif dengan bentuk penelitian preskriptif-evaluatif. Hasil penelitian menyarankan untuk KP2LN dan Badan Pertanahan Nasional agar cermat dan tegas berkaitan dengan peraturan-peraturan pemilikan tanah absentee.

---

ABSTRACT
This thesis discussing agriculture land auction that won by subject who is not comply with conditions that determined by related regulations as a consequence it cause absentee land ownership, in the same manner as in Kutipan Risalah Lelang Nomor: 406/2013. This research use normatif-juridical approachment with evaluative-prescriptive research type. Result of this research recommends KP2LN and Badan Pertanahan Nasional in order to coutions and strict link to regulations about absentee ownership.

Abstrak :
Pada azasnya, tanah pertanian harus dikerjakan atau diusahakan sendiri secara aktif oleh pemiliknya agar hasil dari tanah pertanian dapat membawa manfaat bagi pemilik tanah itu sendiri ataupun masyarakat setempat yang tinggal di daerah letak tanah. Hal ini dilakukan untuk menghindari adanya kepemilikan tanah absentee sehingga penggarapan tanah menjadi efisien baik dari segi penyelenggaraan, pengawasan, dan pengangkutan hasil dari pengusahaan tanah tersebut. Namun dalam kenyataannya, masih ada kepemilikan hak atas tanah absentee yang pada akhirnya menimbulkan sengketa, sebagaimana ditemukan dalam Putusan Pengadilan Negeri Depok Nomor 256/Pdt.G/2018/PN.Dpk. Terkait hal tersebut maka permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah mengenai keabsahan kepemilikan bekas tanah absentee yang menjadi objek sengketa dalam Putusan a quo dan perlindungan hukum bagi pemegang sertipikat hak atas tanah yang sertipikatnya telah dibatalkan. Penelitian yuridis normatif ini menggunakan studi dokumen (kepustakaan) guna mengumpulkan data. Selanjutnya, dilakukan analisis secara kualitatif terhadap data sekunder yang dikumpulkan tersebut. Hasil yang didapatkan dari penelitian ini yaitu jual beli hak atas tanah yang dilakukan antara petani penggarap dengan Pegawai DLN adalah tidak sah karena pihak yang mengalihkan tanah sesungguhnya tidak berhak untuk melakukan perbuatan hukum tersebut. Sebagai akibatnya, pihak yang memperoleh tanah bukanlah pemilik hak atas tanah yang sah. Oleh karena jual beli hak atas tanah tersebut tidak sah maka dalam hal ini pihak yang namanya tercantum dalam sertipikat hak atas tanah dan yang sertipikatnya telah dibatalkan oleh Kantor Pertanahan Kota Depok dapat dikategorikan sebagai pihak yang memperoleh tanah tidak dengan itikad baik sehingga tidak memperoleh perlindungan hukum. ......In principle, agricultural land must be actively worked or cultivated by the owner himself so that the results of the agricultural land can bring benefits to the landowner himself or the local community living in the land area. This is done to avoid absentee land ownership so that land cultivation becomes efficient both in terms of organizing, supervising, and transporting the results of the land business. However, in fact, there is still ownership of absentee land rights which ultimately leads to disputes, as found in the Depok District Court Decision Number 256/Pdt.G/2018/PN.Dpk. Related to this, the issue raised in this study is regarding the validity of ownership of former absentee land which is the object of dispute in the Decision a quo and legal protection for holders of land rights certificates whose certificates are cancelled. This normative juridical research uses document studies (literature) to collect data. Furthermore, a qualitative analysis of the collected secondary data was carried out. The result obtained from this study is that the sale and purchase of land rights carried out between the cultivator farmers and DLN employees is invalid because the party who transferred the land is actually not entitled to carry out these legal actions. As a result of this, the party acquiring the land is not the rightful owner of the land rights. Because the sale and purchase of rights to the land is not legal, in this case the party whose name is listed in the certificate of land rights and whose certificate has been canceled by the Depok City Land Office can be categorized as a party who obtained the land not in good faith so as not to obtain legal protection.

Abstrak :
ABSTRAK
Peningkatan pemanfaatan tanah berpotensi menimbulkan sengketa diantara para pihak yang hendak menguasai tanah. Untuk memberi jaminan kepastian hukum dan kepastian akan hak-hak atas tanah, maka diperlukan perangkat hukum yang tertulis, lengkap, dan jelas. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) telah meletakkan kewajiban kepada Pemerintah untuk melaksanakan pendaftaran tanah, disamping kewajiban para pemegang hak untuk mendaftarkan hak atas tanah yang ada padanya. Sistem pendaftaran tanah yang berlaku di Indonesia adalah sistem pendaftaran hak. Hal ini tampak dengan adanya buku tanah sebagai dokumen yang memuat data fisik dan data yuridis yang dihimpun dan disajikan, serta diterbitkannya sertipikat sebagai surat tanda bukti hak yang didaftar. Sertipikat hak atas tanah merupakan alat pembuktian yang kuat. Namun dalam prakteknya, pemegang sertipikat hak atas tanah masih rentan terhadap gugatan. Penulis dalam penelitian ini menemukan kasus pembatalan 111 (seratus sebelas) Sertipikat Hak Milik melalui sebuah Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional. Pembatalan Sertipikat tentu menimbulkan banyak permasalahan. Untuk menjawab permasalahan yang telah dirumuskan, Penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Berdasarkan penelitian ini, Penulis menyimpulkan bahwa pemegang Hak Milik dalam seratus sebelas sertipikat yang dibatalkan oleh Badan Pertanahan Nasional tidak memperoleh perlindungan hukum sebagaimana mestinya karena memperoleh tanah tidak dengan itikad baik. Mereka telah membeli tanah redistribusi dari pihak yang tidak berhak mengalihkan hak atas tanah tersebut dan tidak dapat membantu pihak Kantor Pertanahan untuk membuktikan adanya proses pengajuan permohonan hak sesuai ketentuan pendaftaran tanah yang berlaku di Indonesia.

---

ABSTRACT
The increasing need of land resource utilization potentially leads to the rising number of disputes over the land property control between the parties who have vested interest on it. In order to guarantee legal security over the property of the land, the law that is comprehensive and clear is indeed required. Act No. 5 of 1960 Concerning Basic Regulations on Agrarian Principles has laid an obligation to the government to implement land registration, in addition to the obligation of the landowners to register property rights. The system of land registration in Indonesia is a system of registration of tittles. The landowners receive a certificate as evidence of ownership. The certificate of land right is a powerful evidence. However, in practice, the holder of the certificate of the land right is still vulnerable to a lawsuit. The author of this study has found the case of cancellation of 111 (one hundred and eleven) certificates by means of the Decree of the Head of the National Land Agency. The cancellation of certificate raises many problems. To find out and learn about the problem, the author has used the method of normative legal research or legal research literature, namely the legal research done by examining library materials or secondary data. Based on the study, the author has concluded that the holders of property rights in the one hundred and eleven certificates have not obtained legal protection as they should be because they have acquired the property by illegal procedure. Not only they have purchased redistributed land property from unauthorized entity, but they also fail to provide evidence to the Land Officer to prove the existence of the process of registration of land property in accordance with the law of land registration in Indonesia.