Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Selama hampir dua dekade sejak awal tahun 70 an para ekonom berdebat mengenai kemunqkinan pengaruh yanq ditimbulkan dari jumlah beban tanggungan (penduduk tidak produktif terhadap tingkat tabungan nasional. Dalam suatu studi kajian yang dilakukan oleh Nathaniel Leff (1969) dikemukakan bahwa pada beberapa negara khususnya negara berkembanq adanya peningkatan dalam pendapatan per kapita ternyata tidak diikuti dengan peningkatan dalam tabungan masyarakatnya. Salah satu faktor penyebab dari hal tersebut adalah besarnya jumlah penduduk yand digolongkan sebagai beban tanggungan. Dari hasil penelitian yanq dilakukan oleh penulis terhadap kondisi di Indonesia terbukti bahwa jumlah beban tanggungan hidup ternyata mempunyai korelasi yang negatif terhadap tingkat tabungan masyarakat. Artinya bahwa semakin jumlah penduduk yanq digolongan sebagai beban tanggungan hidup akan dapat menyebabkan penurunan dalam tingkat tabungan masyarakat. Pada negara Indonesia, elastisitas korelasi beban tanggungan hidup terhadap tinqkat tabungan lebih besar terjadi di Kawasan Indonesia Barat (KIB, provinsi di pulau Jawa dan Sumatera) dibandingkan dengan di Kawasan Indonesia Timur (KIT, provinsi lainnya). Artinya bahwa kenaikan dalam jumlah beban tanggungan hidup akan membawa penurunan yanq relatif lebih besar terhadap jumlah tabungan di KIB dibandingkan dengan di KIT.

Abstrak :
ABSTRAK
Paket Deregulasi 27 Oktober 1988 (Pakto 27) telah membuka peluang bagi perkembangan dunia perbankan sekaligus mengundang persaingan ketat antar bank. Dalam studi ini yang menjadi fokus utama adalah persaingan produk tabungan yang dikelola oleh Bank. Untuk memudahkan analisis, macam-macam tabungan yang ada dibagi dalam tiga kelompok tabungan, yaitu kelompok penyelenggara Tahapan, kelompok penyelenggara Kesra, dan kelompok penyelenggara Non Tahapan dan Kesra. Berangkat dari pentingnya citra, Bank memiliki kepentingan besar untuk selalu menjaga agar merek produknya memperoleh citra yang positif dalam benak konsumen. Untuk itu dibutuhkan komunikasi pemasaran yang berawal dari penyajian atribut produk yang dapat memuaskan kebutuhan dan keinginan konsumen sedemikian rupa sehingga konsumen mempunyai pengetahuan tentang produknya. Pengetahuan tersebut akan melandasi terbentuknya citra yang lengkap mengenai merek produk tersebut (Citra Merek). Setiap konsumen pun memiliki citra terhadap dirinya (Citra Diri), yaitu hal-hal yang jika ingin menabung di bank. Citra merupakan citra diinginkannya awal seseorang melakukan perannya sebagai konsumen, ini yang akan melandasi Sikap konsumen, apakah artinya citra akan menolak atau menerima merek produk itu. Semakin dekat jarak citra diri konsumen dengan citra merek maka semakin positif sikap konsumen terhadap merek produk tersebut. Pernyataan itu ternyata tidak selalu relevan. Apalagi.untuk produk yang kompetitif seperti tabungan dimana penyajian atribut produk selalu berkembang dan berubah dengan cepat. Berdasarkan penelitian diketahui bahwa meskipun Tahapan mampu menjawab kebutuhan responden namun ada tanda-tanda adanya perubahan sikap responden. Sikap responden setelah dihubungkan dengan perbandingan atribut produk ternyata lebih positif terhadap Non Tahapan dan Kesra. Dengan demikian penyelenggara Tahapan dan Kesra (terutama Tahapan yang paling populer dan paling banyak dipilih responden) harus mulai berhati-hati karena mungkin saja sikap yang ditunjukkan terhadap Non Tahapan dan Kesra akan menjadi Perilaku.

Abstrak :
RINGKASAN


Spesifikasi fungsi tabungan adalah sangat penting karena sejauh ini masih dianggap kunci dalam pertumbuhan ekonomi dan pembangunan suatu negara. Studi-studi tentang fungsi tabungan selama ini, cenderung mengabaikan hubungan alamiah yang simultan antara tingkat tabungan dengan pertumbuhan ekonomi. Penelitian ini mencoba mengakomodasi hubungan yang simultan tersebut, dimana pertumbuhan ekonomi akan meningkatkan tabungan dan selanjutnya tingkat tabungan yang meningkat berdampak memacu pertumbuhan ekonomi lebih tinggi lagi.

Penelitian ini menggunakan data sekunder, meliputi seluruh propinsi di Indonesia yang berjumlah 27 propinsi. Untuk memudahkan analisis, propinsi-propinsi tersebut dikelompokkan ke dalam lima wilayah, berdasarkan letak geografisnya. Periode penelitian adalah tahun 1986-1995, yaitu selama 10 tahun.

Tujuan penelitian ini adalah: pertama, mencoba menelusuri faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi tingkat tabungan dan pertumbuhan ekonomi masing-masing wilayah; kedua, bagaimana masing-masing faktor tersebut berpengaruh terhadap tabungan dan pertumbuhan ekonomi; ketiga, bagaimana tentang pergerakan modal antar wilayah, pergerakan penduduk, dan hal-hal spesifik yang ada pada masing-masing wilayah, sehingga bisa disarankan sebagai kebijakan yang dapat ditempuh, baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah setempat dalam rangka pemerataan maupun pertumbuhan.

Untuk tujuan tersebut, penelitian ini mengadopsi model persamaan simultan yang dikembangkan oleh Zegeye (1994), yang membentuk dua persamaan dengan dua peubah endogen, yaitu tingkat tabungan dan laju pertumbuhan PDB. Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan hal-hal penting sebagai berikut.

Pertumbuhan ekonomi pada Wilayah Jawa+Bali berpengaruh paling besar pada pembentukan tabungan di wilayah ini, dibandingkan pengaruhnya pada wilayah yang lain. Jika pertumbuhan ekonomi meningkat 1% akan berdampak meningkatkan tabungan sebesar 1,89% dari PDRB. Dengan demikian, jika pemerintah ingin meningkatkan tabungan doinestik maka upaya yang dapat ditempuh adalah dengan meningkatkan pertumbuhan ekonomi, khususnya pada Wilayah Jawa+Bali.

Kenaikan pendapatan per kapita riil ternyata berperanan sangat besar dalam upaya meningkatkan tabungan, khususnya pada Wilayah Sulawesi dan Wilayah Lainnya (keduanya identik dengan IBT). Jika pendapatan per kapita rill meningkat sebesar Rp 100.000,00 per tahun, akan meningkatkan tabungan sebesar 11% dari PDRB di Wilayah Sulawesi dan 9,35% pada Wilayah Lainnya. Untuk, maksud pemerataan sekaligus meningkatkan tabungan secara nasional, sebaiknya upaya meningkatkan pendapatan per kapita rill di IBT lebih diprioritaskan. Cara yang dapat ditempuh misalnya dengan mendirikan industri kebutuhan pokok sehari-hari, agar kebutuhan pokok wilayah ini dapat dipenuhi dari produksi sendiri, sehingga nilai tambah yang diciptakan dinikmati penduduk wilayah ini.

Besarnya tingkat tabungan domestik secara keseluruhan wilayah, berpengaruh positip pada pertumbuhan ekonomi. Jika dilihat potensi tabungan yang ada (rata-rata besarnya tabungan untuk seluruh wilayah ± 30% dari PDRB), maka tabungan domestik masih memberikan kontribusi terbesar pada pertumbuhan ekonomi. Sementara, walaupun arus modal asing pada Wilayah Lainnya (Irian, Nusa Tenggara, Timor Timur, dan Maluku; INTIM), Wilayah Kalimantan, dan Sulawesi, mempunyai koefisien lebih besar daripada koefisien tingkat tabungan, namun pengaruh arus modal asing masih relatif kecil, karena besarnya arus modal asing yang masuk hanya sepertujuh dari besarnya rata-rata tabungan domestik. Dengan demikian kebijakan pemupukan modal domestik untuk membiayai pembangunan perlu terus ditingkatkan dengan menciptakan kondisi yang mendukung upaya tersebut.

Pertumbuhan penduduk berpengaruh positif pada pertumbuhan ekonomi di Wilayah Sumatera, Sulawesi, dan Wilayah Lainnya, bukan berarti pertumbuhan tidak perlu dikendalikan, karena jika dilihat dari pengaruh dependency ratio (DR) pada pertumbuhan ekonomi pada ketiga wilayah ini negatip. Antinya, pertumbuhan penduduk yang berasal dari tingkat kelahiran yang tinggi akan meningkatkan dependency ratio dan pengaruhnya negatip pada pertumbuhan ekonomi, sedang pertumbuhan penduduk yang berasal dari migrasi penduduk wilayah lain (khususnya dari Jawa+Bali), tidak meningkatkan angka ketergantungan, karena jumlah penduduk usia produktip justru meningkat, sehingga pengaruhnya positif terhadap pertumbuhan ekonomi.

Abstrak :
ABSTRAK Banyak faktor yang menyebabkan terjadinya antrian TAPLUS yang begitu panjang. Kajian dibatasi pada faktor-faktor tertentu saja yaitu jumlah antrian, organisasi dan kewenangan, kebijaksanaan dan jumlah TAPLUS. Kajian terhadap faktor-faktor tersebut diharapkan dapat menghasilkan suatu cara untuk memperbaiki pelayanan yaitu memperpendek waktu tunggu dan keseluruhan waktu yang diperlukan untuk memberikan pelayanan saat nasabah datang untuk mengambil atau menyetor TAPLUS. Kajian terhadap faktor-faktor tersebut dengan menggunakan kerangka pemikiran sebagai berikut: - Jumlah antrian. Kajian kecukupan jumlah antrian menggunakan Teori Antrian yang penghitungannya dilaksanakan dengan simulasi antrian. - Organisasi dan kewenangan. Kajian terhadap sasaran unit organisasi yang melayani pengambilan dan penyetoran TAPLUS menggunakan metode statistik Mean sedangkan kajian terhadap kewenangan Teller dan Penyelianya menggunakan metode statistik Modus. -Kebijaksanaan. Kajian terhadap kebijaksanaan berupa upaya untuk mengurangi penabung dengan jumlah tabungan yang relatif kecil. - Proyeksi TAPLUS. Proyeksi TAPLUS menggunakan Regresi Linier. Metode penelitian yang digunakan adalah: - Melakukan pengamatan selama 15 (lima belas) hari kerja di Bank BNI Cabang X. - Mengambil data sekunder dari cabang tersebut dan Biro Pusat Statistik. Bank BNI telah melakukan langkah-langkah untuk mengurangi panjangnya antrian dengan membuka Cabang Pembantu dan menyelenggarakan ATM. Dari hasil kajian disamping langkah-langkah yang telah ditempuh tersebut untuk mengurangi jumlah antrian perlu merubah kebijaksanaan dan melakukan kerja sama dengan Bank Perkreditan Rakyat.

Abstrak :
ABSTRAK
lJntuk meningkatkan kesejahteraan pegawai, sejak tanggal 1 April 1974 direksi BUMN ?X? menetapkan kebijakan menyisihkan dana dalam bentuk tabungan yang akan diberikan kepada pegawai saat putus hubungan kerja. Pengelola dana tabungan tersebut berbentuk yayasan. Yayasan pengelola dana tabungan mengalami perkembangan dari terakhir adalah yayasan tabungan pegawai BUMN ?X? yang berdiri pada 17 Pebruari 1993.

Krisis perekonomian regional asía tenggara sejak pertengahan bulan Juli 1997 berdampak pada perekonomian indonesia hingga saat ini. Kondisi krisis ini berakibat pada indikator makro ekonomi seperti inflasi, tingkat bunga dan nilai tukar rupiah. Hasil pengembangan dana yayasan sangat banyak tergantung pada indikator tersebut, untuk itu diperlukan keputusan investasi yang tepat. Tujuan studi kasus ini adalah melihat sampai sejauh mana keputusan investasi sudah dilakukan tepat sasaran dalam mengoptimalkan pengelolaan dana tabungan.

Selama tahun analisa yaitu 1995/96 hingga 1998/99 kebijakan alokasi aset investasi yayasan bertumpu pada deposito berjangka yaitu diatas 85% dari total nilai investasi. Bila melihat hasil pada tahun 1995/96 dan 1996/97, dimana krisìs ekonomi belum melanda Indonesia maka hasil dari deposito berjangka lebih rendah dari hasil saham atau hasil obligasi. Dengan tingkat suku bunga dan kurs US dollar yang tinggi sejak krisis, alokasi aset investasi dalam deposito berjangka adalah tepat.

Batasan-batasan yayasan adalah likuiditas rendah, horison investasi panjang, peraturan relatif rendah, dikenakan pajak dan mempunyai kebutuhan khusus akan besarnya hasil investasi sebagai bekal peserta di hari tua dan penyisihan dana untuk pengembangan. Selanjutnya tujuan yayasan adalah return requirement mendapatkan capital gain dengan hasil minimal setara bunga deposito bank pemerintah dengan toleransi resiko relatif lebih besar dari rata-rata investor institusi.

Sesuai batasan dan tujuan yayasan maka kebijakan investasi dalam alokasi aset sebaiknya dalam bentuk saham dan obligasi dengan proporsi lebih besar dari proporsi deposito berjangka. Diversifikasi investasi harus dilakukan pada saham penempatan langsung, tanah dan bangunan, dari usaha sektor rill. Diversilikasi juga perlu dilakukan pada pasar luar negeri.

Pada tahun 1998/99 hasil dari deposito berjangka merupakan 95,64% dan hasil usaha yayasan dengan alokasi sebesar 97,31% dari total nilai investasi. Tingkat hasil dari deposito berjangka sebesar 35,40% selama tahun 1998/99. Berdasarkan analisa portofolio tahun 1998/99, maka alokasi aset yang optimal adalah 100% penempatan dalam deposito berjangka.

Abstrak :
ABSTRAK
Manusia dalam masyarakat selalu meugadakan hubungan an- tara satu dan lalnnya. Dalam hubungan antar manuela serta antara manusla dengan amsyarakat atau kelompoknya diatur oleh serangkaian nllai-nllai dan kaed^-kaedah yang bertujuan agar kehldupan masyarakat tertib dan damai,

Adalah merupakan suatu kenyataan bahwa kebutuhan masyara kat akan terus berubah dan bertambah sesual perkembangan ma - syarakat Itu sendlrl* ^arena Itu perlu adanya kaedah hukum yang dapat menyeraslkan kebutuhan antaha sesama anggota masya rakat tersebut sehlngga akan tercapal keadilan dan kepastlan hukum.

Negara Pepubllk Indonesia sebagai negara sedang berkem- bang tentunya menghadapai berbagai masalah disegala sektor pembangunan negara. Balah satu diantaranya adalah pembangun- an bidang perumahan rakyat yang menimbulkan masalah yang cu-kup rumit.

---

Abstrak :
ABSTRAK
Penelitian ini membahas skema dana tabungan haji pada bank syariah di Indonesia. Penelitian juga membahas tentang pencatatan, pelaporan, dan pengungkapan akuntansi produk tabungan haji. Bank syariah yang dijadikan objek penelitian dikhususkan pada bank syariah yang sudah berstatus Bank Umum Syariah. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dengan pengumpulan data melalui wawancara dan observasi laporan tahunan 2012 dari bank yang bersangkutan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan masih kecilnya nisbah yang diperoleh nasabah dalam dana tabungan haji akad mudharabah.

---

ABSTRACT
This research aims to assess the hajj savings schemes in Islamic banks in Indonesia. It also discusses the recording, the reporting, and the disclosure of the accounting of hajj saving products. The banks which are selected for research objects are specifically the Islamic banks that have achieved the status of “Bank Umum Syariah” (Islamic Public/Generic Bank). The method used in this research is descriptive qualitative data collection through interviews and observation of 2012 annual report from the respective bank. The result of this research shows how small the ratio (nisbah) earned by customers in hajj savings Mudharabah contract.