Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
ABSTRAK Wakaf merupakan salah satu lembaga dalam hukum Islam yang sudah ada sejak zaman Rasulullah SAW dan para sahabat serta berkesinambungan diikuti oleh kaum muslimin hingga saat Wakaf tersebut merupakan ibadah bagi yang melaksanakannya dan dapat berfungsi sosial jika para nazir mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf secara produktif. Di antara fungsi tersebut adalah sebagai salah satu alternatif untuk menanggulangi kemiskinan. Fungsi wakaf seperti ini di Kabupaten Bandung belum terlaksana disebabkan antara lain kebanyakan tanah-tanah wakaf digunakan sebagai sarana ibadah dan para nazir belum berfungsi sebagaimana mestinya. Selain itu, pengetahuan dan pemahaman para nazir, wakif, tokoh masyarakat, serta pejabat terkait terhadap pelaksanaan perwakafan kebanyakan masih kurang. Berkaitan dengan hal tersebut, permasalahan yang relevan adalah pengelolaan, pengembangan, dan pemanfaatan wakaf di lokasi penelitian yakni Kabupaten Bandung. Selanjulnya, bagaimana usaha pengelolaan dan pengembangan wakaf dalam usaha penanggulangan kemiskinan hambatan-hambatan, dan pemberdayaannya. Hal ini berkaitan dengan usaha-usaha yang perlu dilakukan agar wakaf tidak hanya bermanfaat sebagai sarana ibadah saja, tetapi peruntukannya lebih luas Iagi, diantaranya dapat dimanfaatkan sebagai salah satu altrnatif bagi penanggulangan kemiskinan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengelolaan dan pengembangan wakaf serta pemanfaatannya di Kabupaten Bandung. Di samping itu, untuk menganalisis pengelolaan dan pengembangan wakaf sebagai salah satu alternatif penanggulangan kemiskinan, hambatan-hambatan, serta pemberdayaannya di lokasi penelitian. Penelitian ini terdiri dari penelitian lapangan dan literatur. Langkah-langkahnya dimulai dengan menentukan para responden yang akan diteliti, kemudian menentukan langkah-langkah dalam literatur, yaitu mengumpulkan buku-buku, kitab-kitab tentang wakaf dan lain-lain yang berhubungan dengan perwakafan. Sumber datanya terdiri dari data lapangan dan literatur. Metode pengumpulan data dari lapangan dengan mencatat data-data observasi, wawancara, kuesioner, dan literatur. Selanjutnya dalam penyusunan disertasi ini digunakan metode analisis kualitatif. Harta benda wakaf yang dikelola dan dikembangkan secara produktif yang sesuai dengan prinsip-prinsip syari?at Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dapat bermanfaat bukan hanya sebagai tempat ibadah saja, tetapi peruntukarmya dapat lebih luas lagi, di antaranya untuk membantu fakir miskin, anak terlantar, yatim piatu, bea siswa, dan Iain-lain. Di lokasi penelitian, sebagian besar nazir belum melaksanakan tugas sebagaimana mestinya, akan tetapi sebagian lagi sudah ada yang mulai mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf secara produktif untuk dimanfaatkan sebagai salah satu altematif untuk menanggulangi kemiskinan di masyarakat.

Abstrak :
ABSTRAK Wakaf merupakan salah satu lembaga dalam hukum Islam yang sudah ada sejak zaman Rasulullah SAW dan para sahabat serta berkesinambungan diikuti oleh kaum muslimin hingga saat Wakaf tersebut merupakan ibadah bagi yang melaksanakannya dan dapat berfungsi sosial jika para nazir mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf secara produktif. Di antara fungsi tersebut adalah sebagai salah satu alternatif untuk menanggulangi kemiskinan. Fungsi wakaf seperti ini di Kabupaten Bandung belum terlaksana disebabkan antara lain kebanyakan tanah-tanah wakaf digunakan sebagai sarana ibadah dan para nazir belum berfungsi sebagaimana mestinya. Selain itu, pengetahuan dan pemahaman para nazir, wakif, tokoh masyarakat, serta pejabat terkait terhadap pelaksanaan perwakafan kebanyakan masih kurang. Berkaitan dengan hal tersebut, permasalahan yang relevan adalah pengelolaan, pengembangan, dan pemanfaatan wakaf di lokasi penelitian yakni Kabupaten Bandung. Selanjulnya, bagaimana usaha pengelolaan dan pengembangan wakaf dalam usaha penanggulangan kemiskinan hambatan-hambatan, dan pemberdayaannya. Hal ini berkaitan dengan usaha-usaha yang perlu dilakukan agar wakaf tidak hanya bermanfaat sebagai sarana ibadah saja, tetapi peruntukannya lebih luas Iagi, diantaranya dapat dimanfaatkan sebagai salah satu altrnatif bagi penanggulangan kemiskinan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengelolaan dan pengembangan wakaf serta pemanfaatannya di Kabupaten Bandung. Di samping itu, untuk menganalisis pengelolaan dan pengembangan wakaf sebagai salah satu alternatif penanggulangan kemiskinan, hambatan-hambatan, serta pemberdayaannya di lokasi penelitian. Penelitian ini terdiri dari penelitian lapangan dan literatur. Langkah-langkahnya dimulai dengan menentukan para responden yang akan diteliti, kemudian menentukan langkah-langkah dalam literatur, yaitu mengumpulkan buku-buku, kitab-kitab tentang wakaf dan lain-lain yang berhubungan dengan perwakafan. Sumber datanya terdiri dari data lapangan dan literatur. Metode pengumpulan data dari lapangan dengan mencatat data-data observasi, wawancara, kuesioner, dan literatur. Selanjutnya dalam penyusunan disertasi ini digunakan metode analisis kualitatif. Harta benda wakaf yang dikelola dan dikembangkan secara produktif yang sesuai dengan prinsip-prinsip syari?at Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dapat bermanfaat bukan hanya sebagai tempat ibadah saja, tetapi peruntukarmya dapat lebih luas lagi, di antaranya untuk membantu fakir miskin, anak terlantar, yatim piatu, bea siswa, dan Iain-lain. Di lokasi penelitian, sebagian besar nazir belum melaksanakan tugas sebagaimana mestinya, akan tetapi sebagian lagi sudah ada yang mulai mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf secara produktif untuk dimanfaatkan sebagai salah satu altematif untuk menanggulangi kemiskinan di masyarakat.

Abstrak :
ABSTRAK
Dalam sistem asuransi syariah, setiap peserta bermaksud tolong-menolong satu sama lain dengan menyisihkan iuran kebajikan tabarru. Dalam perusahaan asuransi syariah saat perusaahan tidak membayar klaim nasabah maka hal tersebut bukanlah sebuah utang karena perusahaan hanya bersifat mengelola dana maka tidak sepatutnya terjadi kepailitan dalam perusahaan asuransi syariah. Dari hal tersebut dapat ditarik beberapa rumusan masalah yaitu apakah dana tabarru dalam konsep perjanjian hukum asuransi syariah dapat diartikan sebagai utang yang dijadikan sebagai dasar kepailitan, bagaiman landasan hukum OJK dalam mengajukan permohonan pailit perusahaan Asuransi Syariah Mubarakah, dan apakah pengadilan niaga berwenang mengadili perkara kepailitan perusahaan Asuransi Syariah Mubarakah Penelitian ini dilakukan dengan meneliti perundang-undangan, buku-buku yang berkaitan dengan kepailitan perusahaan asuransi serta melakukan observasi dan wawancara kepada orang yang ahli di bidang perasuransian syariah. Peneliti memperoleh kesimpulan bahwa Perusahaan Asuransi Mubarakah tidak dapat dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga karena konsep yang digunakan oleh Perusahaan Asuransi Syariah ialah Takaful. Saran yang dapat penulis berikan ialah seharusnya pembuat Undang-Undang memberikan pengertian yang lebih jelas dan lebih terperinci terhadap ketentuan utang, seharusnya OJK sebelum mengajukan permohonan pailit terhadap debitor harus menelaah lebih lanjut mengenai prinsip dasar yang digunakan suatu perusahaan, para kreditor dan OJK seharusnya harus mengerti mengenai kewenangan mutlak suatu pengadilan dalam mengadili suatu perkara dalam perkara ekonomi syariah khususnya asuransi syariah yang berwenang mengadili perkaranya ialah pengadilan agama bukan pengadilan niaga.

---

ABSTRACT
Within the Takaful system, each participant intends to help each other by setting aside the contribution fee tabarru. In the Takaful company when the company does not pay the customer 39 s claim then it is not a debt because the company is only fund managing it is not proper for bankruptcy in sharia insurance company. From this matter can be drawn some formulation of the problem is whether the tabarru funds in the concept of sharia insurance law agreement can be interpreted as the debts that serve as the basis of bankruptcy, how OJK legal foundation in applying for insolvency company Insurance Sharia Mubarakah, and whether commercial courts have the authority to adjudicate corporate bankruptcy cases Asuransi Syariah Mubarakah This research is conducted by examining the legislation, books related to bankruptcy insurance company and make observations and interviews to people who are experts in the field of Islamic Insurance. The researcher concludes that Mubarakah Insurance Company can not be declared bankrupt by Commercial Court because the concept used by Sharia Insurance Company is Takaful. The author 39 s suggestion is that the lawmakers should provide a clearer and more detailed understanding of the terms of the debt, should the OJK before applying for bankruptcy to the debtor should further explore the basic principles used by a company, the creditors and OJK should have to understand regarding the absolute authority of a court in prosecuting a case in a sharia economic case, especially sharia insurance which has the authority to adjudicate its case is a religious court not a commercial court.

Abstrak :
This research aimed to give illustration of profit achievement through determination of premium income based on technical assumptions that could be controlled by the company. This model could generally be used as a management tool to take the decision and to arrange the company work planning through allocation of company’s resources. The research was carried out at BRIngin Life Syariah (BLS) company. The results of this study showed that premium income achievement to reach the break even point depended on the kind of insurance products marketed, the operational cost, the investment yield and the risk level of clients. Based on the analyses of profit testing and sensitivity, the product of Tabarru’ produced a better break even point and profit indicator than the insurance products that had the savings element. The results showed that the product of Tabarru with the operational cost between IDR 247,500.0 – IDR302,500.00 per year would reach the break even point between 3.60–5.26 a year. The savings products that had the same operational costs could reach the break even point at 3.91–5.47 a year

Abstrak :
This research aimed to give illustration of profit achievement through determination of premium income based on technical assumptions that could be controlled by the company. This model could generally be used as a management tool to take the decision and to arrange the company work planning through allocation of company?s resources. The research was carried out at BRIngin Life Syariah (BLS) company. The results of this study showed that premium income achievement to reach the break even point depended on the kind of insurance products marketed, the operational cost, the investment yield and the risk level of clients. Based on the analyses of profit testing and sensitivity, the product of Tabarru? produced a better break even point and profit indicator than the insurance products that had the savings element. The results showed that the product of Tabarru with the operational cost between IDR 247,500.0 - IDR302,500.00 per year would reach the break even point between 3.60?5.26 a year. The savings products that had the same operational costs could reach the break even point at 3.91?5.47 a year.

Abstrak :
ABSTRAK
Skripsi ini bertujuan untuk menganalisis apa saja tindakan yang diterapkan oleh PT XYZ unit syariah dalam mencapai Risk Based Capital (RBC) dana tabarru? dan dalam meningkatkan dana perusahaan agar sesuai dengan peraturan yang berlaku, yakni PMK No.11/PMK.010/2011. Penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus. Metode penelitian bersifat analisis deskriptif yaitu penelitian yang dimaksudkan untuk mendapatkan gambaran analisis tindakan untuk peningkatan kesehatan keuangan asuransi kerugian unit syariah PT XYZ yang meliputi analisis tindakan yang diterapkan oleh perusahaan untuk mencapai Risk Based Capital (RBC) dana tabarru? dan untuk meningkatkan dana perusahaan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa melalui tindakan yang diterapkan oleh perusahaan asuransi kerugian unit syariah PT XYZ, perusahaan dapat mencapai atau bahkan melebihi batas minimum Risk Based Capital (RBC) dana tabarru? yang diatur dalam PMK No.11/PMK.010/2011. Selain itu, perusahaan juga mampu meningkatkan dana perusahaan sehingga dapat memenuhi kewajibannya dalam hal menyediakan kekayaan yang tersedia untuk qardh dan menjaga solvabilitas sesuai yang diatur dalam PMK No. 11/PMK.010/2011. Namun, terdapat perbedaan yang sangat signifikan antara proyeksi perencanaan tindakan dengan aktual

---

ABSTRACT
The focus of this study is to analyze what are the actions applied by sharia unit PT XYZ in achieving the Risk Based Capital (RBC) of tabarru? funds and in increasing company's funds to comply with applicable regulation, namely PMK No. 11/PMK.010/2011. This study uses a case study approach. The research method is descriptive analysis is research that is intended to get an overview of the analysis of actions for improving the financial health of insurance sharia unit PT XYZ which includes analysis of the actions applied by the company to achieve the Risk Based Capital (RBC) tabarru? funds and to improve the company's funds. The results of this study indicate that through the strategy applied by the insurance company sharia unit XYZ, the company can reach or even exceed the minimum limit of Risk Based Capital (RBC) tabarru? funds regulated in PMK No.11/PMK.010/2011. Moreover, the company are also able to raise company's funds so that the company can meet its responsibility in terms of providing for qardh asset available and maintain the solvency in accordance regulated in PMK No. 11/PMK.010/2011. However, there is a very significant difference between the planning projection with actual

Abstrak :
ABSTRAK
Lini bisnis asuransi syariah di Indonesia sedang berkembang pesat, untuk itu perusahan asuransi syariah membutuhkan jaminan reasuransi. Jaminan reasuransi syariah di pasar asuransi indonesia disediakan oleh 3 perusahaan reasuransi berupa divisi atau unit usaha syariah. Bahwa untuk jaminan reasuransinya, perusahaaan reasuransi menerima pembayaran premi/kontribusi. Setelah dikurangi dengan ujroh (biaya untuk perusahaan) dan klaim, hasil bersih yang diperoleh perusahaan reasuransi syariah disebut Dana Tabarru reasuransi syariah. Dalam prakteknya saat ini metode pembayaran premi/kontribusi reasuransi jiwa syariah adalah bersifat tahunan. Pada metode pembayaran premi/kontribusi tahunan jika terjadi klaim di awal masa asuransi maka sisa premi/kontribusi tahun-tahun setelah terjadinya klaim tidak akan dibayarkan ke perusahaan reasuransi syariah, padahal klaim dibayarkan penuh oleh perusahaan reasuransi syariah sesuai dengan bagian risiko yang telah ditetapkan dalam akseptasi awal. Dengan menggunakan present value dapat dihitung tarif premi netto reasuransi syariah sekaligus. Jika menggunakan metode pembayaran premi/kontribusi sekaligus, maka pihak reasuransi syariah akan menerima premi/kontribusi sekaligus di awal masa asuransi, dan jika terjadi klaim maka tidak akan berpengaruh pada besarnya premi/kontribusi yang telah diterima. Besarnya klaim yang dibayarkan dan premi/kontribusi yang telah diterima sesuai dengan risiko yang telah dibagi pada awal perjanjiaan antara perusahaan asuransi syariah dengan perusahaan reasuransi syariah. Studi ini meneliti pengaruh perubahan pembayaran premi/kontribusi dari tahunan menjadi sekaligus terhadap Dana Tabaru? reasuransi syariah

---

ABSTRACT
The insurance business has developed so rapidly in Indonesia that insurance companies need reinsurance guaranties. In Indonesian insurance market, the Sharia reinsurance guaranty is offered by three reinsurance companies, be it division or Sharia venture. In the operation, reinsurance companies receives premium. After deductions for cost and claims, the net revenue left for the Sharia reinsurance companies is called Tabarru Fund. Currently, the premium of the Sharia life reinsurance is paid annually. In this annual payment, if the claim takes place at the beginning of the insurance period, the rest of the premium will not be paid to the Sharia Reinsurance companies despite of the full payment provided by the Sharia Reinsurance companies based on the risk sharing principle agreed in the acceptance. By using the present value, the net single premium of the Sharia reinsurance can be decided. If the premium is paid in a single payment, the Sharia reinsurance will receive the fund at once at the beginning of the insurance period; it will not be affected when the claim takes place. The amount of paid claims and the received premium are in line with the sharing risk agreed earlier by the Sharia Insurance and the Sharia Reinsurance compaines. This study contributes to literature on the relations between the method of premium payment and the Tabarru? Fund of Shariah Reinsurance