Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Makalah disampaikan dalam seminar tentang Badan Hukum Pendidikan (BHP) sebagai penyelenggara pendidikan, diselenggarakan oleh BPHN DEPKUMHAM RI provinsi Yogyakarta tanggal 12-13 juli 2005 di yogyakarta "

"makalah disampaikan dalam seminar tentang badan hukum pendidikan (BHP) sebagai penyelenggara pendidikan, diselenggarakan oleh BPHN Departemen Hukum dan HAM RI provinsi yogyakarta, tanggal 12-13 juli 2005 di yogyakarta"

"Makalah disampaikan dalam seminar tentang Badan Hukum Pendidikan (BHP) sebagai penyelenggara pendidikan, tanggal 12-13 Juli 2005 di Yogyakarta "

"Skripsi ini membahas mengenai pengampuan atas anak (anak yang sudah dewasa menurut pasal 330 KUHPerdata), pun juga atas sesama anggota keluarga khususnya antara saudara sekandung. Bila salah satu anggota keluarga, yang menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (untuk selanjutnya disebut KUHPerdata) pasal 433 tergolong orang yang patut diampu atau dikenal dengan sebutan Kurandus, (sakit otak, selalau dalam keadaan dungu atau mata gelap),maka anggota keluarga sedarah semendanya yang berhak mengajukan permohonan untuk itu. Anak yang sakit otak atau mengalami gangguan jiwa termasuk orang yang diampu dalam rangka memenuhi haknya. Pokok permasalahan dalam skripsi ini adalah siapakah pihak-pihak yang paling berhak mengampu menurut KUHPerdata. Maka yang pantas menjadi Pengampunya adalah salah satu orang tuanya yang hidup terlama (pasal 434 KUHPerdata).Terkait dengan apakah akibat hukum atas anak tersebut, maka kedudukannya sama dengan orang yang belum dewasa. Karena anak yang diampu adalah anak yang telah dewasa tapi tidak cakap mewakili dirinya sendiri untuk bertindak dalam lalu lintas hukum. Sehingga pengampu tadi bertugas dalam membantu melaksanakan, menggantikan ataupun mewakili Kurandus. Karena biasanya Pengampuan terkait dengan harta benda maka Pengampu dalam melaksanakan tugasnya diawasi oleh Balai Harta Peninggalan (BHP) sebagai Pengampu Pengawas. Dari persetujuan Pengampu Pengawas inilah pengadilan mengeluarkan ijin untuk pemanfaatan harta benda milik ataupun atas hak waris Kurandus.Begitu juga dengan masalah apakah Penetapan PN.Jkt.Sel Nomor 94/Pdt.P/2008/PN.Jkt.Sel dan Nomor 100/Pdt.P/2008/PN.Jkt.Sel telah sesuai dengan KUHPerdata. Peletakan seseorang dibawah pengampuan dan pengangkatan seorang pengampu harus melalui Penetapan Pengadilan. Pasal 433- 461KUHPerdata mengenai Pengampuan dan pasal-pasal tentang perwalian yang juga dipakai dalam Pengampuan telah diterapkan oleh hakim dalam Penetapannya. Penelitian diatas menggunakan metode penelitian deskriptifanalistis.Dengan demikian yang berhak memohon pengampuan atas kriteria yang ada dalam pasal 433 diatas hanyalah keluarganya. Karena kurandus ditempatkan dalam keadaan belum dewasa sehingga dalam tindakan yang mempunyai akibat hukum tertentu ia dibantu oleh Pengampunya yang diawasi oleh Pengampu Pengawas baik sebelum atau sesudah pengadilan membacakan penetapan pengampuan.Penelitian ini menemukan bahwa BHP jarang dipergunakan oleh Pengampu setelah sidang dipengadilan selesai. RUU BHP sebaiknya segera disahkan sehingga ada acuan hukum yang jelas dalam mengawasi Pengampu guna kepentingan Kurandus. Indonesia sudah selayaknya mempunyai peraturan produk nasional mengenai pengampuan.

---

The focus of this is about curatele due to relative. According to Article 434 Indonesian Civil Act, is the primarly person to take responsibility as custodian called curator from relative. A person with mental disorder, feeble person (Article 433) is the qualification that need custodian from curator, called curandus to support their life. The consequence is curandus disable to do legal act, the status of the curandus is similar with children. Therefore who?s to be the curator and what about the status of curandus in law will be the issue of this study.

Balai Harta Peninggalan (BHP) have obligation to supervise curator in curatele, because curatele usually connected to the curandus? affluence. BHP gives approval for curandus to get benefit from the affluence for curandus? daily needs. We can see in The Decree of South Jakarta State Court of Justice Number 94/Pdt.P/2008/PN.Jkt.Sel and Number 100/Pdt.P/2008/PN.Jkt.Sel) decision from judge affirm the status of curandus that they must helping by the curator to do legal act, and curator is their relative. This study use a descriptive-analytical research method. And the conclusions from this research are: only the relative of the curandus may invoke to ask decree from State Court Justice and curandus disable to do legal act. For proposition are curator should be pay attention to BHP according of prosedur on curatele and the elevation statute of BHP have to endorsement soon as possible."

"Ruang lingkup dan cara penelitian:Kurkumin merupakan zat warna kuning yang terdapat dalam berbagai spesies kurkuma seperti: Curcuma Tonga L, Curcuma xantorrhizae roxb dan digunakan dalam obat tradisional untuk penyakit hati. Beberapa hasil penelitian menunjukkan bahwa kurkumin dapat mencegah kerusakan hati yang diinduksi oleh CCL4, galaktosamin dan parasetamol dosis tinggi. Dari penelitian ini tampak bahwa efek kurkumin agaknya berdasarkan efek antioksidannya. Penelitian ini dilakukan untuk mendapatkan informasi tentang pengaruh pemberian kurkumin terhadap aktivitas enzim antioksidan yang terdapat di mitokondria seperti glutation peroksidase (GPx dan glutation reduktase (GR) disamping itu untuk mengamati kerusakan oksidatif mitokondria hati tikus yang terisolasi yang diinduksi oleh butil hidroperoksida tersier (t-BHP). Efek proteksi kurkumin dilihat dari peningkatan aktivitas GP, dan GR. Isolasi mitokondria dilakukan dengan cara sentrifugasi bertingkat. Fraksi mitokondria yang diperoleh dilakukan pengukuran aktivitas glutation reduktase (GR) dan glutation peroksidase (GPx). Pengukuran dilakukan secara spektrofotometri pada panjang gelombang 340 ηm.Hasil dan kesimpulan :Mitokondria yang diisolasi cukup baik (RSA untuk SDH = 34,24). Pemberian t-BHP 200 µM dan 400 µM dapat menurunkan aktivitas glutation reduktase dan glutation peroksidase dari 15 ± 3 nmol/min/mg protein menjadi 6 ± 1 nmol/min/mg protein dan 0,29 ± 0,03 µmol/min/mg protein menjadi 0,04 ± 0,01 µmol/min/mg protein. Pemberian kurkumin dengan dosis 60 µM dapat meningkatkan aktivitas glutation reduktase dari 6 ± 1 nmol/min/mg protein menjadi 16 ± 3 nmol/min/mg protein dan pemberian kurkumin dengan dosis 1000 µM dapat meningkatkan aktivitas enzim glutation peroksidase dari 0,04 ± 0,01 µmol/min/mg protein menjadi 0,016 ± 0,002 gmol/min/mg protein. Hasil penelitian ini memperlihatkan bahwa kurkumin dapat melindungi kerusakan mitokondria pada rentang dosis 60-1000 µM.

---

Reductase Enzyme's Activity in Rat Liver Mitochondria Affected By t-BHP OxidantDimension and method study. Curcumin is the yellow substance of various Curcuma sp. Such as Curcuma longa L, Curcuma xantorrhizae roxb which traditionally used to cure liver ailments. Several studies show that curcumin can prevent CCl4, galactosamin and high dose paracetamol induced liver damage and indicted its antioxidant role in that part. This present study was conducted to obtain further information regarding the effect of instilled curcumin toward the antioxidant enzymes present in mitochondria, gluthatione peroxidase and gluthatione reductase and to observe the oxidative damage of the isolated rat liver induced by t-BHP. Curcumin's protective effect is shown by the gluthatione peroxidase and gluthatione reductase increase activity. Mitochondria isolation was done by fractionated centrifugation. Mitochondria fraction obtained was subjected to gluthatione peroxidase and gluthatione reductase activity determination, which was procured spectrophotometrically at wavelength 340 ηm.The Result and Conclusion:The isolated mitochondria was good(RSA for SDH =34,24). Instillation of t-BHP 200 µM and 400 µM reduced GPx and GR activity from l5 ± 3 nmol/min/mg protein to 6 ± 1 nmol/min/mg protein and from 0,29 ± 0,03 nmol/min/mg protein to 0,04 ± 0,01 nmol/min/mg protein. Instillation of curcumin at 60 µM dosage increased the GR's activity from 6 ± 1 nmol/min/mg protein to 16 ± 3 nmol/min/mg protein, while a 1000 µM dosage increased the GPx's enzyme activity from 0,04 ± 0,01 nmol/min/mg protein to 0,016 ± 0,002 nmol/min/mg protein. These studies showed that curcumin can prevent mitochondria damage at dose range of 60-1000 µM."

"Penambahan aditif tertentu pada bahan bakar, bertujuan untuk mendapatkan bahan bakar berkualitas tinggi. Dengan menambahkan sedikit Biogasoline pada bensin premium makna sifat-sifat dari bensin premium tersebut akan tetap ada dan bilangan oktana dari bensin tersebut dapat meningkat, mengingat tingginya bilangan oktana yang dimiliki oleh Biogasoline ini. dimana rninyak kelapa sawit merupakan bahan baku alternatif yang sangat potensial da!am pembuatan Biogasoline. Dari hasil pengujian yang dilakukan Laboratorium Termodinamika Departemen Teknik Mesin FTUI untuk membuat analisa kinerja mesin Otto yang telah dilakukan didapat bahwa pencampuran Biogasoline 5% terbukti memberikan efek pembakaran yang lebih sempuma pada Premium. Penurunan konsumsi bahan bakar spesifik (SFC) hingga 4% dan kenaikan efisiensi thermal (11th) hingga 5%. untuk pencampuran Biogasaline 5% untuk variasi bukaan throttle, d!mana pencampuran senyawa ini memberikan penurunan kadar HC pada gas buang Membandingkan hasH tersebut dengan Biogasoline yang ditambah senyawa Nitrogen (Nitrous) dengan komposisi yang sama yaitu 5% Peningkatan nilai BHP terjadi pada pencampuran Premium dengan (Biogasoline+Nitrous) 5% pada kondisi menanjak, hingga mencapai 11.1% lcbih baik dan kenaikan efisiensi thermal (11th) hingga 11 % dari Premium. Untuk emisi C02 ada peningkatan 4,6% hila premium dicampur dengan (Biogasoline+Nitrous) 5% untuk kondisi menanjak dan peningkatan kadar NO~ sampai 28% · Penambahan senyawa Nitrous pada Biogasoline 5% sebagai aditif peningkat angka oktan terbukti efektif memperbaiki performa mesin dan Dapat menghemat penggunaan minyak mentah."

"Tulisan ini membahas mekanisme penetapan tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) atas Biaya Hak Penggunaan (BHP) Pita Frekuensi Radio di lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika, khususnya melalui sistem official assessment. Fokus utama diarahkan pada analisis terhadap Keputusan Menteri Kominfo No. 631 Tahun 2019 yang menetapkan besaran dan waktu pembayaran BHP Pita Frekuensi Radio untuk PT. Sampoerna Telekomunikasi Indonesia serta implikasi hukumnya berdasarkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 22/G/2020/PTUN.JKT. Permasalahan utama dalam penelitian ini mencakup validitas administratif keputusan menteri tersebut dan keterkaitannya dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB), serta sejauh mana putusan PTUN telah mencerminkan prinsip keadilan administratif. Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif dengan studi kasus dan mengkaji teori official assessment serta teori keuangan negara dalam kerangka hukum administrasi negara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem official assessment menempatkan pemerintah sebagai pihak yang menetapkan jumlah kewajiban PNBP tanpa partisipasi aktif dari wajib bayar. Dalam kasus PT. Sampoerna Telekomunikasi Indonesia, ditemukan indikasi pelanggaran prosedural dan asas-asas pemerintahan yang baik, khususnya terkait transparansi dan pemberitahuan resmi, yang kemudian diuji dalam putusan PTUN. Penelitian ini merekomendasikan peningkatan kepastian hukum dan keadilan prosedural dalam penetapan tarif PNBP, serta perlunya harmonisasi antara kewenangan diskresioner kementerian dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan transparan.

---

This research explores the mechanism of determining Non-Tax State Revenue (PNBP) tariffs related to the Cost of Rights for the Use of Radio Frequency Spectrum (BHP Pita) within the Ministry of Communication and Informatics, specifically through the official assessment system. The focus is on the analysis of Ministerial Decree No. 631 of 2019 regarding the payment amount and schedule of frequency usage fees imposed on PT Sampoerna Telekomunikasi Indonesia, and the legal implications examined in Administrative Court Decision No. 22/G/2020/PTUN.JKT. The study highlights key issues concerning the administrative validity of the decree and its compliance with the General Principles of Good Governance (AUPB), while also assessing whether the court's ruling reflects procedural fairness in state administration. Using a doctrinal legal method and case approach, the research examines official assessment theory and public finance principles within the framework of administrative law. Findings indicate that under the official assessment system, the government unilaterally determines the payable PNBP amount without active involvement from the payer. In the case of PT Sampoerna Telekomunikasi Indonesia, procedural flaws were identified, including lack of transparency and formal notification, prompting legal challenge through the administrative court system. This study recommends enhancing legal certainty and procedural fairness in the determination of PNBP tariffs and urges better alignment between ministerial discretionary power and accountable, transparent governance principles."

"Perkembangan dunia otomotif berkembang dengan pesat, dengan semakin bertambahnya jumlah kendaraan bermotor. Seiring dengan itu bertambah pula kebutuhan akan bahan bakar minyak (BBM). Akan tetapi, ketersediaan BBM itu sendiri semakin lama semakin berkurang. Oleh karena itu, harus dilakukan penghematan pemakaian BBM. Salah satu cara adalah dengan menambahkan aditif pada bahan bakar, dengan tujuan agar proses pembakaran lebih baik, sehingga meningkatkan performa mesin serta mengurangi kadar emisi gas buang.Penelitian ini akan membahas tentang perbandingan aditif oksigenat dengan non oksigenat sebagai aditif pada motor otto empat langkah. Penelitian dilakukan di Laboratorium Termodinamika Departemen Teknik Mesin FTUI. Parameter yang akan dianalisa adalah daya (BHP), konsumsi bahan bakar spesifik, efisiensi termal, dan kadar emisi yang dihasilkan (HC, CO, CO2, O2, dan NOX). Aditif serta komposisi yang digunakan pada penelitian ini adalah: Griffon 0,33 gr, Power 21 0,1 , ELF 0,25 %, dan Prima Ace 0,25 %.Dari hasil pengujian didapatkan bahwa penambahan Griffon 0,33 gr pada Premium menaikkan daya sampai 14,7%, penurunan nilai SFC sampai 24,3 %, peningkatan efisiensi termal 32,1 %, serta penurunan kadar HC, O2 dan CO dan peningkatan kadar CO2 dan NOX. Hasil tersebut secara keseluruhan, merupakan hasil rata-rata terbaik apabila dibandingkan dengan aditif yang lain.

---

Improvement in automotive world has rapidly increase, it is marked by the total of vehicle produced every day, with that conditions, the needs of oil fuel is also increase. But the supply of oil fuel itself will be decrease, because oil fuel is one of the non renewable energy. For that we have to save the use of oil fuel. One of the way to save the fuel, is to add on additive in the gasoline, so that the combustion process will be better, and the result of that are the engine performance will be better also and the reduction of exhaust emission.

This research will explain about comparison of oxygenate additive with non oxygenate additive as an additive on four stroke otto engine. Research are held on Mechanical Engineering Department, Engineering Faculty University of Indonesia. Parameter that will be analyzed is power (BHP), specific fuel consumption, thermal efficiency, dan percentage of emission (C, CO, CO2, O2, and NOx). The additive and its composition that we used are Griffon 0,33 gr, Power 21 0,1 %, ELF 0,25 %, and Prima Ace 0,25 %.

From the experiment, we obtain that if griffon 0,33 gr add on Premium will increase engine power until 14,7 %, SFC drop until 24,3 %, thermal efficiency raise until 32,1 %, and decrease HC, O2 and CO emission, also increase CO2 and NOX emission. This result is the best average result compare to the other additive."

"Kegiatan eksploitasi dan eksplorasi di antariksa sudah merupakan bagian dari kehidupan manusia. Kegiatan tersebut dilakukan dengan cara antara lain menempatkan satelit pada orbit-orbit tertentu. Prinsip pemanfaatan orbital dan melakukan kegiatan pada antariksa pada awalnya hanya dilakukan oleh segelintir negara maju. Akan tetapi pada saat ini, sudah banyak negara yang mampu meluncurkan satelitnya sendiri maupun mempergunakan wahana antariksa melalui pihak ketiga. Pada awalnya, pemanfaatan dan kegiatan tersebut berdasarkan prinsip OST 1967. Hal ini didasari atas pemikiran karena keterbatasan sumber daya yang ada sehingga tidak terjadi monopoli, penggunaan secara tidak terkontrol sehingga berdampak buruk baik bagi negara lain maupun dunia secara keseluruhan serta bertujuan damai untuk semua negara. Seiring dengan perjalanan waktu, kegiatan dan penggunaan antariksa semakin beragam. Selain itu juga tercermin dari kapitalisasinya yang tumbuh luar biasa terutama yang berkaitan dengan satelit sebagai alat telekomunikasi. Sehingga pengaturannya menjadi hal mutlak yang diperlukan karena keterbatasan sumber daya tersebut. Berdasarkan hal tersebut, maka kemudian dilakukan penelitian secara yuridis normatif terhadap asas dan norma serta bersifat deksriptif analisis untuk menganalisa antara perundangan yang berlaku dengan praktek yang ada di lapangan. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara dua tahap yaitu pengumpulan data melalui studi pustaka serta mencari sumber sekunder seperti makalah, tulisan ilmiah dan lain sebagainya guna mendukung pemahaman terhadap permasalahan yang ada. Sehingga akan diperoleh suatu pembahasan yang akurat, cermat dan memenuhi standarisasi ilmiah dan keilmuan. Pembahasan dilakukan dengan cara mengacu kepada hasil penelitian sekunder, menelaah hukum internasional yang ada serta mencermati tiap perundangan yang ada di Indonesia. Hal ini dilakukan agar dapat secara komprehensif mengenali, mengetahui secara mendalam serta dapat mengambil suatu kesimpulan. Hasil penelitian dalam penyusunan skripsi ini menunjukan bahwa pemerintah selalu terlambat dalam memberikan suatu peraturan yang terperinci, jelas dan dapat dijadikan sebagai acuan hukum bagi penyelenggara, pebisnis dan dunia usaha. Dimana pada saat ini, kepastian hukum mutlak dilakukan. Oleh karena itu antisipasi regulasi yang memberikan kenyamanan baik bagi pelaku usaha, masyarakat serta pemerintah harus selalu diberikan. Keterlambatan tersebut mengakibatkan rendahnya pendapatan yang diperoleh dari sektor tersebut. Sehingga bisa menghambat pembangunan infrastuktur telekomunikasi.

---

Exploitation and exploration activities in space has been a part of human life. The activities carried out by, among others, to put satellites in certain orbits. The principle use of orbital and outer space activities at initially only done by a handful of developed countries. However, at this time, many countries capable of launching its own satellites and spacecraft use by a third party. At first, the use and the activities based on the principles of OST 1967. This is based on the premise due to the limited resources available so there is no monopoly, uncontrolled usage so good be bad for other countries and the world as a whole as well as for all nations for peaceful purposes.

Over time, activities and more diverse use of space. It also reflected the growing capitalization outstanding primarily related to the satellite as a means of telecommunication. So setting it becomes absolutely necessary due to limited resources.Based on this, it is then carried out research on the normative principles and norms as well as descriptive analysis is to analyze the existing law the existing practice in the field. Data was collected by means of two stages: data collection through library and look for secondary sources such as papers, scientific literature, and so forth in order to support the understanding of the existing problems. So that would be obtained by a discussion of accurate, thorough and meets scientific and scholarly standards.

The discussion is done by referring to the results of secondary research, reviewing existing international law and look at every existing legislation in Indonesia. This is done in order to comprehensively identify, knowing in depth and can take a conclusion.The results of research in the preparation of this paper shows that the government is always late in giving a detailed rule, clear and can be used as a legal reference for the organizers, business and corporate world. Where at this time, absolutely necessary legal certainty. It is therefore anticipated regulations that provide good comfort for the business, community and government should always be given. The delay resulted in lower revenue generated from the sector. Which can inhibit the development of telecommunications infrastructure."

"Yayasan yang merupakan badan hukum yang terdiri atas harta kekayaan yang dipisahkan dengan tujuan sosial, keagamaan dan kemanusiaan. Berlakunya Undang-undang No. 9 Tahun 2009 tentang Badan Hukum Pendidikan, maka suatu yayasan yang usahanya dibidang pendidikan harus tunduk pada ketentuan undang undang tersebut. Dampak berlakunya UU BHP terhadap yayasan adalah yayasan harus membentuk BHP kemudian membubarkan diri.

---

Foundation which is a legal entity consisting of the separate property with the objective of social, religious and humanitarian. The introduction of Indonesian Law No. 9 Year 2009 about Legal Education, the foundation of a business education should be subject to the provisions of the law. The effect of the introduction of BHP Law is the foundation of the foundation must be established and BHP discharge."