Ditemukan 2 dokumen yang sesuai dengan query
Harahap, Nabila Satira
"
ABSTRAKPenelitian ini membahas wewenang Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) melakukan cessie dalam kredit sindikasi. BPPN merupakan badan dibentuk pemerintah semasa krisis moneter 1998 guna memperbaiki sektor perbankan yang terpuruk. Agar dapat melaksanakan tugasnya pemerintah memberikan BPPN wewenang yang luas termasuk dapat melakukan pengalihan piutang. Adapun permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah kewenangan BPPN melakukan cessie atas piutang yang merupakan bagian dari kredit sindikasi dikaitkan dengan kasus Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 555/PDT.G/2018/PN.JKT.UTR. Menurut Penggugat, cessie dilakukan oleh Para Tergugat tidak sah karena Penggugat adalah pemilik seluruh tagihan yang ada dalam sindikasi secara seluruh tagihan telah dialihkan BPPN kepada Penggugat. Untuk menjawab permasalahan digunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan analitis. Adapun data dalam penelitian ini dianalisis secara deskriptif. Analisis didasarkan pada asas serta peraturan perundang-undangan mengenai cessie, wewenang BPPN dan ciri-ciri kredit sindikasi. Hasil analisa adalah wewenang BPPN untuk melakukan cessie hanya dapat dilakukan atas piutang yang dimiliki oleh Bank Dalam Penyehatan yaitu bank yang diserahkan Bank Indonesia kepada BPPN guna dilakukan program penyehatan. Untuk piutang anggota sindikasi yang bukan Bank Dalam Penyehatan BPPN tidak berwenang untuk mengalihkannya melainkan hanya berwenang untuk mewakili penagihan piutang kepada Debitur bersangkutan sehingga Majelis Hakim keliru dalam pertimbangannya. Maka dari itu disarankan perlunya kehati-hatian dan ketelitian setiap akan melakukan pengalihan piutang karena harus dilakukan oleh orang yang berwenang dan pengalihan tidak dapat dilakukan lebih dari bagian yang dimiliki agar tidak terjadi perbedaan penafsiran.
ABSTRACTThis study discusses the authority of the Indonesian Bank Restructuring Agency (IBRA) to conduct cessie in syndicated loans. IBRA was a special body formed during the 1998 monetary crisis to improve the banking sector which had collapsed at that time. The government gave IBRA broad authority including one being able to transfer accounts receivable. Transfer of accounts receivable can be done by cessie. The problem raised in this study is the authority of IBRA to conduct cessie on receivables which are part of a syndicated loan associated with the North Jakarta District Court Decision Number 555/PDT.G/2018/PN.JKT.UTR. To answer these problems, normative legal research methods are used with analytical approaches. The data in this study were analyzed descriptively. The analysis is based on norms and regulations related to cessie, authority of IBRA and syndicated loans characteristics. The result of the analysis is the authority of IBRA to conduct cessie can only be done on receivables owned by the Bank in Restructuring. Restructuring Bank is bank submitted by Bank Indonesia to IBRA for restructuring program. For the accounts of syndicated members who are not Banks in Restructuring, the IBRA was not authorized to transfer them but was only authorized to represent the collection of receivables from the debtor. It's suggested that the need for caution and thoroughness each will make the transfer of receivables because it must be done by an authorized person and the transfer cannot be done more than the portion owned."
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2020
T-Pdf
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
