Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Pengaturan lampu lalu lintas secara terdistribusi merupakan teknik pengaturan lampu lalu lintas yang tersinkronisasi antar sesama lampu lalu lintas dalam sebuah sistem lalu lintas dimana setiap persimpangan saling berhubungan dengan persimpangan tetangganya. Metode sinkronisasi yang digunakan dalam pengaturan lampu lalu lintas ini adalah metode sinkronisasi kuramoto, dimana penjabaran dan analisis algoritma telah dilakukan pada penelitian sebelumnya. Skripsi ini ingin mengembangkan sebuah simulasi dalam lingkungan tiga dimensi dengan menggunakan media simulasi open source Open Dynamics Engine yang mengrepresentasikan penerapan algoritma sinkronisasi kuramoto dalam kehidupan nyata.Distributed traffic light control is a synchronize traffic light control between traffic light where for each crossroad system connect with it?s neighbours. Kuramoto synchronization was used as the method to synchronized between traffic light, which is analysis and conversion of the algorithm has been completed in the previous research. This research will develop a simulation in the three dimension environment using open source simulation media Open Dynamics Engine that will represents the application of the algorithm in the real life."

"Sinkronisasi merupakan suatu proses penyerempakan clock antara transmitter dengan receiver sehingga memiliki timing dan urutan yang sesuai dengan kondisi idealnya. Hal ini bertujuan untuk meminimalisir slip akibat perbedaan clock yang terjadi. Beberapa tahun mendatang teknologi SONET/SDH akan segera diperbaharui dengan teknologi Ethernet yang menawarkan berbagai fitur menarik dari segi layanan hingga pemanfaatan alokasi Bandwidth. Demi menjaga kualitas layanan, diperlukan penyerempakkan clock dengan mengedepankan teknologi terbaharui seperti Synchronous Ethernet (SyncE) dan IEEE 1588 v2 sebagai teknologi sinkronisasi clock masa depan. Dalam skripsi ini, diberikan pembahasan mengenai perbandingan antara teknologi Synchronous Ethernet (SyncE) dengan IEEE 1588 v2 bedasarkan enam buah parameter teknis seperti Timing support, Kontinuitas pada Jalur timing, Jumlah node pada jalur sinkronisasi timing, akurasi frekuensi, konsep sinkronisasi, dan kompabilitas terhadap jaringan 4G. Dan memberikan solusi mengenai rancangan optimalisasi jaringan sinkronisasi masa depan dengan menerapkan kedua teknologi tersebut. Rancangan ini memberikan konsep dalam hal meminimalisir efek Packet Delay Variation (PDV), Efisiensi Bandwidth dan hasil akurasi Frekuensi yang cenderung stabil. Dari hasil analisis perbandingan dari kedua teknologi tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa teknologi IEEE 1588v2 memberikan sebuah performansi yang baik dan sangat cocok diimplementasikan ke dalam jaringan masa depan. Demi mengoptimalkan kinerja sinkronisasi clock untuk masa depan dapat menerapkan konsep penggabungan dari kedua teknologi tersebut. Karena dengan menggabungkan kedua teknologi tersebut, diharapkan dapat mampu mengatasi serta meminimalisir adanya efek Packet Delay Variation (PDV), Efisiensi Bandwidth dan hasil akurasi frekuensi yang cenderung stabil sehingga tingkat kualitas dari suatu layanan berbasis paket dapat dikatagorikan memiliki sinkronisasi clock terbaik.

---

Synchronization is a process of clock synchronization between transmitter and receiver that has the timing and sequence corresponding to the ideal conditions. It aims to minimize the occurence of slip due to the difference in clock. In a next few years, SONET / SDH technology will be updated with Ethernet technology which offers a variety of services features to the utilization of bandwidth allocation.In order to maintain the quality of service, that required clock synchronization by prioritizing renewable technologies such as Synchronous Ethernet (SyncE) and IEEE 1588 v2 as clock synchronization Next-Generations technologies.

In this Paper, given the discussion about the comparison between technologies Synchronous Ethernet (SyncE) and IEEE 1588 v2 based on six technical parameters such as timing support, continuity on the line timing, number of nodes on the path timing synchronization, frequency accuracy, the concept of synchronization, and compatibility of the network 4G. And offers a solution with the optimization design of future network synchronization by applying both technologies. This design gives the concept of to minimize Packet Delay Variation (PDV) effects, Bandwidth Efficiency, and stable Frequency.

As the results of a comparative analysis of both technologies, it can be concluded that the technology is IEEE 1588v2 give a best performance and suitable to be implemented into Next Generation Network. In order to optimize the performance of clock synchronization for the future can apply the concept of mergin the two technologies. Because by combining both technologies, is expected to be able to minimize Packet Delay Variation (PDV) effects, Bandwidth Efficiency and stable frequency so that the quality level of a packetbased services can be categorized to have the best clock synchronization."

"ABSTRAKPenelitian ini mengupas tentang konsep negara hukum Indonesia serta perwujudan hak asasi manusia. Dengan melihat pemikiran-pemikiran negara hukum yang berkembang di negara-negara barat, baik yang menganut sistem Anglo Saxon maupun Eropa Kontinental, terlihat bahwa prinsip-prinsip negara hukum yang dianut Indonesia ternyata memiliki perbedaan yang mendasar dengan prinsip-prinsip negara hukum Anglo Saxon dan Eropa Kontinental tersebut. Suatu pemikiran tentang negara hukum yang telah dicetuskan oleh Azhary dengan didukung oleh para ahli hukum lainnya telah menunjukkan adanya perbedaan yang prinsip, dengan dilatarbelakangi oleh ideologi dan sistem kehidupan bermasyarakat yang berbeda. Objek penelitian ini adalah negara hukum Indonesia yang ditekankan pada perwujudan hak asasi manusia, sebagai orientasi dari bentuk negara hukum. Melalui metode analisa normatif dengan didukung oleh pemikiran Azhary tentang negara hukum Indonesia sebagai referensi utama dapat dikemukakan wujud hak asasi manusia dalam konteks negara hukum Indonesia. Dalam uraiannya dikemukakan mengenai kandungan Undang-Undang Dasar 1945 yang memuat unsur-unsur negara hukum Indonesia serta prinsip-prinsip hak asasi manusia. Dengan uraian ini dapat diketahui tentang perwujudan hak asasi manusia di negara hukum Indonesia."

"ABSTRAKTesis ini mengkaji ketidaksinkronan berbagai produk hukum yang mengatur distribusi urusan pemerintahan khususnya urusan pemerintahan kehutanan. Secara khusus produk hukum tersebut meliputi UU No. 32 Tahun 2004 jo PP No. 38 Tahun 2007, dan PP No. 6 Tahun 2007 jo PP No. 3 Tahun 2008.Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif. Kajian dilakukan dengan cara menganalisis pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah mengelola sumber daya hutan yang diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan sektor kehutanan dan peraturan perundang-undangan tentang pemerintahan daerah.Dilihat dari sudut politik, desentralisasi dimaksudkan untuk mencegah penumpukan kekuasaan pada satu pihak dan menarik rakyat ikut serta dalam pemerintahan. Dilihat dari sudut teknik organisasi pemerintahan, desentralisasi dimaksudkan untuk mencapai suatu pemerintahan yang efisien. Dari sudut kultural, desentralisasi dimaksudkan agar perhatian dapat sepenuhnya ditumpukan kepada kekhususan suatu daerah seperti geografis, keadaan penduduk, kegiatan ekonomi, dan watak kebudayaan. Dari sudut kepentingan pembangunan ekonomi, desentralisasi diperlukan karena pemerintah daerah secara langsung membantu pembangunan tersebut.Hasil penelitian menemukan materi hukum dari ketidaksinkronan berbagai produk hukum baik secara vertikal maupun horisontal dalam sektor kehutanan, yaitu pengaturan kewenangan pemerintah daerah dalam hal penetapan organisasi KPH, wilayah pengelolaan hutan, penerbitan IUPHHK, dan mengelola sumber daya hutan dalam peraturan perundang-undangan sektor kehutanan bertentangan dengan hak daerah otonom untuk mengelola dan menikmati hasil pengelolaan sumber daya hutan dalam peraturan perundang-undangan tentang pemerintahan daerah. Selain itu, hak daerah otonom untuk mengelola sumberdaya hutan kerapkali disalahartikan oleh pemerintah daerah sebagai kebebasan pemerintah daerah untuk menerbitkan IPHHK. Dalam penelitian ini juga ditemukan dampak ketidaksinkronan berbagai produk hukum tersebut yaitu semakin sempitnya kewenangan pemerintah daerah untuk menetapkan organisasi KPH, wilayah pengelolaan hutan, dan penyerahan kewenangan pengelolaan hutan oleh pemerintah kepada BUMN telah menggeser hak masyarakat setempat untuk mengelola dan menikmati hasil hutan. Di sisi lain ketidaksinkronan tersebut menimbulkan tindakan kesewenangan aparatur pemerintah daerah dalam mengelola sumber daya hutan. Hasil penelitian ini menyarankan agar dilakukan sinkronisasi produk-produk hukum yang mengatur distribusi urusan pemerintahan daerah untuk mengelola sumber daya hutan, peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan hutan, dan peningkatan kapasitas aparatur pemerintah daerah.

---

ABSTRACTThis thesis studies the unsynchronized laws on the government affairs distribution especially the forest management affairs. In particular, some of the laws that regulated this are Law Number 32 Year 2004 jo Government Regulation Number 38 Year 2007, and Government Regulation Number 6 Year 2007 jo Government Regulation Number 3 Year 2008.This research is a qualitative research with normative judicial approach. This research is done by analyzing the implementation of local government authority in managing the forest resources as stipulated by the forestry laws and the local government laws.From the political view, decentralization is intended to prevent the accumulation of power in one hand and to draw people participation in government affairs. From the technical government organization view, decentralization is intended to acquire an effective government. From the cultural view, decentralization is intended to draw people attention to specialties of a region based on geographic, society condition, economic activity, and cultural character. From the economic development view, decentralization is necessary because the local governments can be directly involved in their economic development.This research found the unsynchronized laws either vertically or horizontally on forestry regulation, including the local government authority in the establishment of the KPH organization, the management of forest area, the issue of the IUPHHK, and the management of forest resources as stipulated by forestry laws is not in line with the local government right to manage and get benefit from forest resources as stipulated by local government laws. Furthermore, the right to manage the forest resources is often misunderstood by the local government as freedom in issuing the IPHHK. This research also found that the effects of this unsynchronized laws are the local government right to stipulate the KPH organization and the forest area management become limited, and the delegation of forest management from the central government to the BUMN have deny the local society rights to manage and get benefit from the forest resources. On the other hand, this unsynchronized laws have induced the local government official abuse of power in managing the forest resources. This research findings suggest that the local government laws and forestry laws that regulate the local government authority in the forest resources management should be synchronized, the society participation in forest management should be improved, and the local government official capacity building should be enhanced."

"Time synchronization is a vital process in wireless sensor networks, where energy sources are highly limited. In this work, we propose a broadcast-based skew correction technique that will improve both the accuracy and the lifetime of any time synchronization protocol that only corrects time offsets among sensor nodes. Using time information transmitted periodically by the root node, each client node can compensate its software clock frequency in real time after an initial offset correction. The experimental results show that a clock skew below 0.05 us/s can be consistently achieved with appropriate compensation parameters after the correction process is stabilized."