Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini membahas tentang pelaksanaan tata kelola dana desa setelah UU No. 6 tahun 2014 Tentang Desa dan pelaksanaan sinkronisasi antara lembaga terkait tentang tata kelola dana desa. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Pelaksanaan tata kelola dana desa setelah UU No. 6/2014 masih terjadi disharmonisasi. Regulasi sektoral yang dikeluarkan oleh KemenDesa PDTT serta Kemendagri, dari aspek praktis di lapangan pelaksanaannya dirasakan masih menyulitkan bagi aparat desa. Pelaksanaan sinkronisasi antara lembaga terkait tentang tata kelola dana desa belum berjalan dengan optimal. Sinkronisasi belum dapat dilakukan karena masing-masing lembaga membentuk sendiri-sendiri regulasi sektoral. Implementasi suatu regulasi sangat mungkin bersinggungan dengan regulasi lainnya, bahkan pada praktiknya terdapat regulasi yang justru menyandera pelaksanaan dana desa itu sendiri. Ego sektoral masih mendominasi dalam menyusun regulasi, dan belum sepenuhnya mempertimbangkan secara matang implikasinya. Oleh karena itu, dalam hal yang berkaitan dengan desa, maka ketika Kemendagri akan melakukan pengaturan yang berkaitan dengan desa, harus berkoordinasi dengan KemenDesa, PDTT yang memiliki tugas, tanggung jawab dan kewenangan yang berkaitan dengan desa. Sehingga peraturan yang dikeluarkan oleh Kemendagri sudah merupakan hasil sinkronisasi dengan KemenDesa PDTT. Dengan dilakukannya sinkronisasi terhadap urusan pemdes dengan urusan pemda, maka implikasi pada level pelaksanaan adalah adanya acuan yang lebih jelas dan tidak ambigu. Berdasarkan analisa, diusulkan saran Perlunya proses pembentukan setiap regulasi oleh sektoral yang berkaitan dengan tata kelola dana desa melibatkan kementerian/lembaga terkait; Perlunya melaksanakan UU No. 30/2014 tentang Administrasi Pemerintahan dalam hal terjadi konflik regulasi dan konflik kewenangan; serta pemerintah hendaknya menghindari perubahan regulasi yang berdampak pada perubahan vital penyusunan RPJMDes dan APBDes.

---

This study discusses the implementation of village fund governance after Law no. 6 year 2014 About the Village and implementation of synchronization between related institutions on village fund governance. This research is normative law research. Implementation of village fund governance after Law no. 6 2014 there is still disharmonization. Sectoral regulations issued by Ministry of Village and MoHA, from the practical aspect of the implementation field are still difficult for village officials. Implementation of synchronization between related institutions about governance of village funds has not run optimally. Synchronization can not be done because each institution establishes its own sectoral regulations. Implementation of a regulation is very likely to be tangent to other regulations, even in practice there is a regulation that actually holds the implementation of the village funds themselves. Sectoral ego still dominates in drafting regulations, and has not fully considered the implications. Therefore, in matters relating to the village, then when the MoHA will make arrangements relating to the village, it should coordinate with the Ministry of Village with duties, responsibilities and authorities relating to the village. So the regulations issued by the MoHA is already a result of synchronization with the Ministry of Village. With the synchronization of the village government affairs with the local government affairs, the implications at the implementation level are the existence of clearer and unambiguous references. Based on the analysis, proposed suggestion The need for the process of forming any regulation by sectoral related to village fund governance involves ministries related institutions The need to implement Law No. 30 2014 on Government Administration in the event of a conflict of regulation and conflict of authority And the government should avoid regulatory changes that have an impact on the vital changes in the preparation of the Medium term village development plan and Village income and expenditure budget."

"Pengaturan lampu lalu lintas secara terdistribusi merupakan teknik pengaturan lampu lalu lintas yang tersinkronisasi antar sesama lampu lalu lintas dalam sebuah sistem lalu lintas dimana setiap persimpangan saling berhubungan dengan persimpangan tetangganya. Metode sinkronisasi yang digunakan dalam pengaturan lampu lalu lintas ini adalah metode sinkronisasi kuramoto, dimana penjabaran dan analisis algoritma telah dilakukan pada penelitian sebelumnya. Skripsi ini ingin mengembangkan sebuah simulasi dalam lingkungan tiga dimensi dengan menggunakan media simulasi open source Open Dynamics Engine yang mengrepresentasikan penerapan algoritma sinkronisasi kuramoto dalam kehidupan nyata.Distributed traffic light control is a synchronize traffic light control between traffic light where for each crossroad system connect with it?s neighbours. Kuramoto synchronization was used as the method to synchronized between traffic light, which is analysis and conversion of the algorithm has been completed in the previous research. This research will develop a simulation in the three dimension environment using open source simulation media Open Dynamics Engine that will represents the application of the algorithm in the real life."

"Sinkronisasi merupakan suatu proses penyerempakan clock antara transmitter dengan receiver sehingga memiliki timing dan urutan yang sesuai dengan kondisi idealnya. Hal ini bertujuan untuk meminimalisir slip akibat perbedaan clock yang terjadi. Beberapa tahun mendatang teknologi SONET/SDH akan segera diperbaharui dengan teknologi Ethernet yang menawarkan berbagai fitur menarik dari segi layanan hingga pemanfaatan alokasi Bandwidth. Demi menjaga kualitas layanan, diperlukan penyerempakkan clock dengan mengedepankan teknologi terbaharui seperti Synchronous Ethernet (SyncE) dan IEEE 1588 v2 sebagai teknologi sinkronisasi clock masa depan. Dalam skripsi ini, diberikan pembahasan mengenai perbandingan antara teknologi Synchronous Ethernet (SyncE) dengan IEEE 1588 v2 bedasarkan enam buah parameter teknis seperti Timing support, Kontinuitas pada Jalur timing, Jumlah node pada jalur sinkronisasi timing, akurasi frekuensi, konsep sinkronisasi, dan kompabilitas terhadap jaringan 4G. Dan memberikan solusi mengenai rancangan optimalisasi jaringan sinkronisasi masa depan dengan menerapkan kedua teknologi tersebut. Rancangan ini memberikan konsep dalam hal meminimalisir efek Packet Delay Variation (PDV), Efisiensi Bandwidth dan hasil akurasi Frekuensi yang cenderung stabil. Dari hasil analisis perbandingan dari kedua teknologi tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa teknologi IEEE 1588v2 memberikan sebuah performansi yang baik dan sangat cocok diimplementasikan ke dalam jaringan masa depan. Demi mengoptimalkan kinerja sinkronisasi clock untuk masa depan dapat menerapkan konsep penggabungan dari kedua teknologi tersebut. Karena dengan menggabungkan kedua teknologi tersebut, diharapkan dapat mampu mengatasi serta meminimalisir adanya efek Packet Delay Variation (PDV), Efisiensi Bandwidth dan hasil akurasi frekuensi yang cenderung stabil sehingga tingkat kualitas dari suatu layanan berbasis paket dapat dikatagorikan memiliki sinkronisasi clock terbaik.

---

Synchronization is a process of clock synchronization between transmitter and receiver that has the timing and sequence corresponding to the ideal conditions. It aims to minimize the occurence of slip due to the difference in clock. In a next few years, SONET / SDH technology will be updated with Ethernet technology which offers a variety of services features to the utilization of bandwidth allocation.In order to maintain the quality of service, that required clock synchronization by prioritizing renewable technologies such as Synchronous Ethernet (SyncE) and IEEE 1588 v2 as clock synchronization Next-Generations technologies.

In this Paper, given the discussion about the comparison between technologies Synchronous Ethernet (SyncE) and IEEE 1588 v2 based on six technical parameters such as timing support, continuity on the line timing, number of nodes on the path timing synchronization, frequency accuracy, the concept of synchronization, and compatibility of the network 4G. And offers a solution with the optimization design of future network synchronization by applying both technologies. This design gives the concept of to minimize Packet Delay Variation (PDV) effects, Bandwidth Efficiency, and stable Frequency.

As the results of a comparative analysis of both technologies, it can be concluded that the technology is IEEE 1588v2 give a best performance and suitable to be implemented into Next Generation Network. In order to optimize the performance of clock synchronization for the future can apply the concept of mergin the two technologies. Because by combining both technologies, is expected to be able to minimize Packet Delay Variation (PDV) effects, Bandwidth Efficiency and stable frequency so that the quality level of a packetbased services can be categorized to have the best clock synchronization."

"Tesis ini membahas tentang Sinkronisasi Format Daftar Isian Sistem Administrasi Badan Usaha Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi manusia Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Pendaftaran persekutuan Komanditer, Persekutuan firma Dan persekutuan Perdata, permasalahan dalam penelitian ini adalah Bagaimana format daftar isian sistem administrasi badan usaha menjamin kepastian hukum dan kemudahan berusaha dan Bagaimana akibat hukum pendaftaran badan usaha yang didaftarkan di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Penelitian ini menggunakan tipologi penulisan dari sudut sifatnya merupakan penulisan deskriptifanalitis, Bentuk penulisan yang digunakan dalam penulisan ini adalah dengan menggunakan bentuk penulisan yuridis normatif. Alat pengumpulan data dalam penulisan ini melalui studi dokumen atau penelusuran kepustakaan. Selain itu, untuk menunjang pengumpulan data yang diperlukan Penulis juga menggunakan metode wawancara. Setelah adanya Undang Undang Nomor 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman dalam pasal 43 huruf (a) Maka dari itu administrasinya di kembalikan ke kementerian hukum dan hak asasi manusia. Permenkumham No. 17 Tahun 2018 hanya mengatur tentang kandungan dari Format Daftar isian sistem administrasi badan usaha, sehingga tidak ada aturan pasti tentang Format Daftar isian sistem administrasi badan usahaini sehingga Pemerintah harus secepatnya membuat peraturan tentang pendaftaran persekutuan komanditer, persekutuan Firma, dan Persekutuan Perdata dalam bentuk Undang Undang atau Peraturan Pemerintah.

---

This thesis discusses about the Synchronization of Format of Business Entity Administration System Registration Form Based on Minister of Law and Human Rights Regulation Number 17 Year 2018 concerning Registration of Commander Association, Firm Alliance and Civil Society Alliance, the problems in this research are How to form a business system administration checklist guaranteeing certainty law and ease of business and what are the legal consequences of registration of business entities registered at the Ministry of Law and Human Rights. This study uses typology of writing from the point of its nature is descriptive analytical writing, The form of writing used in this writing is to use the form of normative juridical writing. The data collection tool in this paper is through document study or literature search. In addition, to support data collection needed the author also uses the interview method. After the Law Number 4 of 2004 concerning Judicial Power in article 43 letter (a), the administration was returned to the ministries of law and human rights. Permenkumham No. 17 of 2018 only regulates the contents of the Format of the business administration system questionnaire, so that there are no definite rules regarding Formatting of the administrative system so that the Government must immediately enact regulations concerning the registration of communal associations, Firm partnerships and Civil Partnerships in the form of Laws. or Government Regulations."

"Proses perencanaan dan penganggaran merupakan tahapan penting bagi sebuah negara dalam mengelola tujuan bernegara, pembangunan dan mengalokasikan sumber daya yang dimiliki untuk mencapai tujuan bersama. Namun, persoalan proses masih kurang dilihat dalam perspektif tatakelola daripada perspekif hukum dan ekonomi. Perspektif tatakelola (governance) menawarkan cara pandang dari administrasi publik bagaimana membangun  proses yang efektif, efisien, transparan, akuntabel dan partisipatif. Persoalan yang banyak dihadapi oleh banyak negara tidak terkecuali bagi Indonesia. Pengalaman mengelola pembangunan dan anggaran di era kemerdekaan, demokrasi terpimpin, orde baru dan saat ini reformasi memiliki perbedaan baik karena pengaruh lingkungan eksternal maupun dinamika lingkungan internal. Olehkarenanya tatakelola proses perencanaan dan pembangunan mengalami tantangan yang berat akibat perubahan yang terjadi di lingkungan eketernal dan internal, begitu halnya tekanan pada orientasi dan prosesnya.

Penelitian ini menggunakan perspektif tatakelola untuk melihat penyebab dari tatakelola proses perencanaan dan penganggaran yang terfragmentasi baik dari sisi eksternal, internal, orientasi dan proses. Selain itu penelitian ini bermaksud mencari faktor penyebab tingkat transparansi, akuntabilitas dan partisipasi dalam tatakelola perencanaan dan penganggaran yang masih kurang optimal dibanding dengan negara regional lainnya. Faktor-faktor yang ditemukan dari pertanyaan penelitian selanjutnya dikonstruksi sebagai usulan transformasi tatakelola dalam mengatasi fragmentasi, transparansi, akuntabilitas dan partisipasi.

Untuk menjawab pertanyaan penelitian tersebut, penelitian ini menggunakan pendekatan konstruktifis dengan teknik pengumpulan dan analisa data kualitatif. Dari data dan analisa data dapat disimpulkan bahwa faktor persaingan atau rivalitas antara lembaga perencanaan dan peanganggaran memnyebabkan pilihan tatakelola cenderung memisahkan antara keduanya dan menempuh cara koordinasi dan sinkronisai dalam mengatasi dampak deviasi antara yang direncanakan dengan yang dianggarkan. Sedangkan, transparansi yang bukan bersumber dari inisiatif internal organisasi cenderung membatasi diri untuk menyampaikan rencana kegiatan dan anggaran ke publik, selama tidak ada permintaan publik melalui prosedur kebebasan memperoleh informasi publik. Akuntabilitas lebih mencerminkan hubungan antara eksekutif dan legislatif tanpa banyak melibatkan partisipasi publik. Partisipasi publik menjadi rendah karena transparansi yang terbatas, dan minimnya kapasitas literasi publik terkait perencanaan dan penganggaran. Distorsi dalam proses merupakan akibat perilaku eksekutif dan legislatif dalam mengembangkan mekanisme informal dan pengaruh jejaring politisi dan pengusaha dalam mempengaruhi keputusan anggaran.

Kata Kunci: Tata Kelola, Perencanaan, Penganggaran, Fragmentasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Transparansi, Akuntabilitas dan Partisipasi

---

The planning and budgeting process is critical for a country in controlling state goals, and development, and allocating resources to meet shared goals. However, process challenges are still seen more from a legal and economic point of view than from a governance. The governance point of view provides public administration insight into how to create procedures that are effective, efficient, transparent, accountable, and participatory. Indonesia is not immune to the issues that many other countries experience. Because of the effect of the external environment and the dynamics of the internal environment, experiences in managing development and budgeting over the eras of independence, guided democracy, the New Order, and the present reform phase varied. The governance of planning and development processes is facing significant problems as a result of changes in the external and internal environments, as well as pressure on orientation and procedures.

This research examines the causes of fragmented governance of the planning and budgeting process from the external, internal, orientation, and process perspectives. Furthermore, the purpose of this research is to identify the elements that contribute to the lack of openness, accountability, and public participation in planning and budgeting governance in comparison to other regional nations.The elements discovered in the study questions are then built into a suggested governance revolution aimed at overcoming fragmentation, transparency, accountability, and participation.  The factors found in the research questions are then constructed as a proposed transformation of governance in overcoming fragmentation, transparency, accountability, and participation.

This study employed constructivsm approach using qualitative data collecting and analytic approaches to solve these research issues. According to the data analysis, aspects of rivalry between planning and budgeting agencies drive the choice of governance to tend to divide the two and to take coordination and synchronization in overcoming the impact of deviations between what is planned and what is budgeted. Meanwhile, transparency that is not initiated by the internal organization tends to be limited to communicating activity plans and budgets to the public, as long as no public request is made through the procedure for freedom of accessing public information. Accountability focuses on the connection between the administration and the legislative, with little publicparticiapation as result of a lack of openness, accountability at the inter-agency level, and a lack of public literacy skills on planning and budgeting. Informal channels and the effect of politicians and businessmen's networks has distorted the budgeting process between legislation and legislative."

"Penelitian ini menganalisis sinkronisasi vertikal dari peraturan perundangundangan yang mengatur tentang Pengadaan Barang/Jasa serta implikasinya. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan doktriner/normatif dengan melakukan analisis isi dilanjutkan analisis sinkronisasi vertikal. Bahan hukum primernya berupa peraturan perundang-undangan yang mengatur dan berkaitan dengan pengadaan barang/jasa. Hasil penelitian diketahui bahwa taraf sinkronisasi asas hukum tidak selalu sejalan antara prinsip dasar dalam konstitusi dengan peraturan perundangan sebagai aturan pelaksana. Pelaksanaan pengadaan barang atau jasa di lingkungan LPDUK masih secara konvensional belum menggunakan SPSE serta terdapat beberapa hal yang tidak sesuai dalam pelaksanaannya. Dalam ketentuan Peraturan Direktur LPDUK banyak mengadopsi ketentuan dari Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Implikasi dari ketidaksinkronan adalah terjadinya conflict of norm, solusinya digunakan asas hierarki untuk vertikal, sedangkan untuk horizontal digunakan asas “lex posteriori derogate lex priori” dan asas “lex specialis derogate lex generalis”. Akibat nyatadari conflict of norm tersebut menimbulkan interpretasi hukum dalam pengadaanbarang/jasa sesuai dengan kepentingan sektor masing-masing.

---

This study analyzes the vertical synchronization of laws and regulations concerning

the Procurement of Goods / Services management and their implications. This

research was conducted with a doctrinal / normative approach by conducting

content analysis followed by vertical synchronization analysis. The primary legal

material is in the form of statutory regulations that regulate and relate to the

procurement of goods / services. The results showed that the level of

synchronization of legal principles is not always in line between the basic principles

in the constitution and the statutory regulations as implementing regulations. In the

implementation of procurement of goods or services, LPDUK (Sports and Business

Fund Management Institution) has not conventionally used SPSE and there are

several things that are not appropriate in their implementation. In the provisions of

the LPDUK (Sports and Business Fund Management Institution) regulations, many

have adopted the provisions of Presidential Regulation Number 16 of 2018

concerning Government Procurement of Goods / Services. The implication of the

unsynchronization is the occurrence of a conflict of norm, the solution is to use the

hierarchy principle for vertical, while for horizontal use the principle of "lex

posteriori derogate lex priori" and the principle of "lex specialis derogate lex

generalis". The real impact of the conflict of norms has led to legal interpretations

in the procurement of goods / services in accordance with the interests of each

sector."

"ABSTRAKPenelitian ini mengupas tentang konsep negara hukum Indonesia serta perwujudan hak asasi manusia. Dengan melihat pemikiran-pemikiran negara hukum yang berkembang di negara-negara barat, baik yang menganut sistem Anglo Saxon maupun Eropa Kontinental, terlihat bahwa prinsip-prinsip negara hukum yang dianut Indonesia ternyata memiliki perbedaan yang mendasar dengan prinsip-prinsip negara hukum Anglo Saxon dan Eropa Kontinental tersebut. Suatu pemikiran tentang negara hukum yang telah dicetuskan oleh Azhary dengan didukung oleh para ahli hukum lainnya telah menunjukkan adanya perbedaan yang prinsip, dengan dilatarbelakangi oleh ideologi dan sistem kehidupan bermasyarakat yang berbeda. Objek penelitian ini adalah negara hukum Indonesia yang ditekankan pada perwujudan hak asasi manusia, sebagai orientasi dari bentuk negara hukum. Melalui metode analisa normatif dengan didukung oleh pemikiran Azhary tentang negara hukum Indonesia sebagai referensi utama dapat dikemukakan wujud hak asasi manusia dalam konteks negara hukum Indonesia. Dalam uraiannya dikemukakan mengenai kandungan Undang-Undang Dasar 1945 yang memuat unsur-unsur negara hukum Indonesia serta prinsip-prinsip hak asasi manusia. Dengan uraian ini dapat diketahui tentang perwujudan hak asasi manusia di negara hukum Indonesia."

"ABSTRAKTesis ini mengkaji ketidaksinkronan berbagai produk hukum yang mengatur distribusi urusan pemerintahan khususnya urusan pemerintahan kehutanan. Secara khusus produk hukum tersebut meliputi UU No. 32 Tahun 2004 jo PP No. 38 Tahun 2007, dan PP No. 6 Tahun 2007 jo PP No. 3 Tahun 2008.Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif. Kajian dilakukan dengan cara menganalisis pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah mengelola sumber daya hutan yang diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan sektor kehutanan dan peraturan perundang-undangan tentang pemerintahan daerah.Dilihat dari sudut politik, desentralisasi dimaksudkan untuk mencegah penumpukan kekuasaan pada satu pihak dan menarik rakyat ikut serta dalam pemerintahan. Dilihat dari sudut teknik organisasi pemerintahan, desentralisasi dimaksudkan untuk mencapai suatu pemerintahan yang efisien. Dari sudut kultural, desentralisasi dimaksudkan agar perhatian dapat sepenuhnya ditumpukan kepada kekhususan suatu daerah seperti geografis, keadaan penduduk, kegiatan ekonomi, dan watak kebudayaan. Dari sudut kepentingan pembangunan ekonomi, desentralisasi diperlukan karena pemerintah daerah secara langsung membantu pembangunan tersebut.Hasil penelitian menemukan materi hukum dari ketidaksinkronan berbagai produk hukum baik secara vertikal maupun horisontal dalam sektor kehutanan, yaitu pengaturan kewenangan pemerintah daerah dalam hal penetapan organisasi KPH, wilayah pengelolaan hutan, penerbitan IUPHHK, dan mengelola sumber daya hutan dalam peraturan perundang-undangan sektor kehutanan bertentangan dengan hak daerah otonom untuk mengelola dan menikmati hasil pengelolaan sumber daya hutan dalam peraturan perundang-undangan tentang pemerintahan daerah. Selain itu, hak daerah otonom untuk mengelola sumberdaya hutan kerapkali disalahartikan oleh pemerintah daerah sebagai kebebasan pemerintah daerah untuk menerbitkan IPHHK. Dalam penelitian ini juga ditemukan dampak ketidaksinkronan berbagai produk hukum tersebut yaitu semakin sempitnya kewenangan pemerintah daerah untuk menetapkan organisasi KPH, wilayah pengelolaan hutan, dan penyerahan kewenangan pengelolaan hutan oleh pemerintah kepada BUMN telah menggeser hak masyarakat setempat untuk mengelola dan menikmati hasil hutan. Di sisi lain ketidaksinkronan tersebut menimbulkan tindakan kesewenangan aparatur pemerintah daerah dalam mengelola sumber daya hutan. Hasil penelitian ini menyarankan agar dilakukan sinkronisasi produk-produk hukum yang mengatur distribusi urusan pemerintahan daerah untuk mengelola sumber daya hutan, peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan hutan, dan peningkatan kapasitas aparatur pemerintah daerah.

---

ABSTRACTThis thesis studies the unsynchronized laws on the government affairs distribution especially the forest management affairs. In particular, some of the laws that regulated this are Law Number 32 Year 2004 jo Government Regulation Number 38 Year 2007, and Government Regulation Number 6 Year 2007 jo Government Regulation Number 3 Year 2008.This research is a qualitative research with normative judicial approach. This research is done by analyzing the implementation of local government authority in managing the forest resources as stipulated by the forestry laws and the local government laws.From the political view, decentralization is intended to prevent the accumulation of power in one hand and to draw people participation in government affairs. From the technical government organization view, decentralization is intended to acquire an effective government. From the cultural view, decentralization is intended to draw people attention to specialties of a region based on geographic, society condition, economic activity, and cultural character. From the economic development view, decentralization is necessary because the local governments can be directly involved in their economic development.This research found the unsynchronized laws either vertically or horizontally on forestry regulation, including the local government authority in the establishment of the KPH organization, the management of forest area, the issue of the IUPHHK, and the management of forest resources as stipulated by forestry laws is not in line with the local government right to manage and get benefit from forest resources as stipulated by local government laws. Furthermore, the right to manage the forest resources is often misunderstood by the local government as freedom in issuing the IPHHK. This research also found that the effects of this unsynchronized laws are the local government right to stipulate the KPH organization and the forest area management become limited, and the delegation of forest management from the central government to the BUMN have deny the local society rights to manage and get benefit from the forest resources. On the other hand, this unsynchronized laws have induced the local government official abuse of power in managing the forest resources. This research findings suggest that the local government laws and forestry laws that regulate the local government authority in the forest resources management should be synchronized, the society participation in forest management should be improved, and the local government official capacity building should be enhanced."

"Time synchronization is a vital process in wireless sensor networks, where energy sources are highly limited. In this work, we propose a broadcast-based skew correction technique that will improve both the accuracy and the lifetime of any time synchronization protocol that only corrects time offsets among sensor nodes. Using time information transmitted periodically by the root node, each client node can compensate its software clock frequency in real time after an initial offset correction. The experimental results show that a clock skew below 0.05 us/s can be consistently achieved with appropriate compensation parameters after the correction process is stabilized."