Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Bursa Efek Jakarta diaktifkan pada tahun 1977 dengan tujuan menciptakan pemerataan pendapatan masyarakat. Dalam upaya mewujudkan hal tersebut,pemerintah membentuk berbagai aturan tentang pasar modal. Akan tetapi, aturan tersebut ternyata menyebabkan Bursa Efek Jakarta mengalami kelesuan. Atas dasar ini, pemerintah memberikan deregulasi terhadap pasar modal. Pasca deregulasi, Bursa Efek Jakarta menjadi terbuka untuk investor asing dan mengalami booming di tahun 1987—1989. Bursa Efek Jakarta kemudian mengalami swastanisasi. Namun saat krisis 1997, bursa mengalami penurunan drastis. Akhirnya, tujuan pemerataan pun tidak tercapai. Penelitian ini menggunakan metode sejarah, yang terdiri dari tahap heuristik, kritik, interpretasi, dan historiografi.

---

The Jakarta Stock Exchange that has activated in 1977 have purposes to create an equity distribution income. In efforts to achieve the goal, the government set up some rules about capital markets. However, these rules cause the Jakarta Stock Exchange experienced a decline. To solve the cause, the government make deregulation of capital market. The impact of deregulation, Jakarta Stock Exchange is opened for foreign investors and experienced a boom in 1987—1989. And then, Jakarta Stock Exchange subjected to privatization. But in 1997’s crisis,stock exchange have taking down drastic. At last, the equity distribution income not coming. This research use historical method, that comprise with heuristic,critic, interpretation, and historiography."

"Penelitian ini membahas peran dan strategi Koalisi Masyarakat Menolak Swastanisasi Air Jakarta (KMMSAJ) dalam upaya menghentikan kebijakan swastanisasi air di Jakarta. Beragam problematika pengelolaan layanan air oleh swasta telah memicu pembentukan koalisi yang terdiri dari berbagai macam organisasi masyarakat sipil, seperti LBH Jakarta, KRUHA, Solidaritas Perempuan, Walhi Jakarta, ICW, serta individu yang terdiri dari warga Jakarta yang menjadi korban swastanisasi air. Penelitian ini menggunakan konsep urban social movement dari Domaradzka (2018) dan teori movement action plan dari Moyer (2001) untuk menjelaskan tahapan, peran dan strategi KMMSAJ. Metode penelitian ini adalah metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam (in-depth interview) sebagai data primer dan studi pustaka sebagai data sekunder. Temuan penelitian ini menunjukkan, KMMSAJ dengan berbagai strateginya berhasil mengimplementasikan keseluruhan peran yang disebutkan oleh Moyer (2001), seperti melakukan konsolidasi masyarakat, melibatkan seluruh segmen masyarakat, membuat gugatan warga negara (citizen lawsuit), mengajukan petisi di Indonesia dan internasional, serta melakukan lobi. Pada tahun 2017 KMMSAJ berhasil memenangkan gugatan di Mahkamah Agung. Namun, MA kemudian melakukan pembatalan gugatan citizen lawsuit pada tahun 2018, yang mengakibatkan pemerintah kota DKI melakukan beberapa kebijakan yang menyebabkan swastanisasi air Jakarta belum sepenuhnya bisa dihentikan seperti tujuan KMMSAJ.

---

This research examines the role and strategies of the Coalition of Jakarta Residents Opposing Water Privatization (KMMSAJ) in efforts to stop water privatization policies in Jakarta. The numerous issues surrounding private water management have triggered the formation of a coalition comprising various civil society organizations, such as LBH, KRUHA, Solidaritas Perempuan, Walhi, and ICW, as well as individuals who are Jakarta residents affected by water privatization. This study utilizes Domaradzka's (2018) concept of urban social movement and Moyer's (2001) theory of movement action plan to explain the stages, roles, and strategies of KMMSAJ. The qualitative research methodology involves data collection through in-depth interviews as the primary data and a literature study as the secondary data. The findings of this research indicate that KMMSAJ, through its various strategies, has successfully implemented all the roles mentioned by Moyer (2001), such as community consolidation, engaging all segments, filing a citizen lawsuit, submitting petitions at national and international levels, and conducting lobbying efforts. In 2017, KMMSAJ won the suit at the Supreme Court. Unfortunately, the Supreme Court later revoked the citizen lawsuit in 2018, leading to several policies by the Jakarta city government that prevented the complete cessation of water privatization, as intended by KMMSAJ. f"