Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk membuktikan beberapa faktor ekonomi yang mempengaruhi tingkat investasi swasta di Indonesia, seperti kredit domestik, arus modal luar negeri bersih, keseluruhan sumber dana milik sektor swasta dan investasi pemerintah. Hipotesisnya adalah kondisi perekonomian di Indonesia khususnya sektor moneter belum sempurna pada periode pengujian.Penelitian ini menggunakan metode penelitian dengan linear regresi. Metode ini akan diterapkan pada model yang pernah disusun oleh Tun Wai dan Wong (1982) pada pengujian di Malaysia, Thailand, Korea dan Yunani. Persamaan—persamaan yang dihasilkan akan diuji kebenarannya dengan metode OLS, sejauh memenuhi beberapa asumsi yang dibutuhkan dalam suatu sistem persamaan klasik.Hasil penelitian dari kecenderungan kondisi investasi di Indonesia menunjukkan bahwa telah terjadi perubahan dalam komposisi investasi pemerintah dan swasta di Indonesia. Porsi investasi swasta terus mengalami peningkatan seiring dengan berakhirnya masa kejayaan minyak dan dikeluarkannya deregulasi keuangan tahun 1983. Hasil pengujian terhadap model menunjukkan bahwa telah terbukti perubahan sumber dana terutama yang berupa kredit domestik milik sektor swasta berpengaruh positif bagi tingkat investasi swasta. Sedangkan arus modal masuk bersih dan perubahan - keseluruhan sumber dana domestik tidak terbukti memberi pengaruh bagi tingkat investasi swasta.Tingkat investasi pemerintah terbukti memberikan pengaruh positif bagi tingkat investasi swasta. Hal ini mencerminkan adanya crowding in effect dari tingkat investasi pemerintah di Indonesia.Peningkatan dalam investasi pemerintah akan membawa pengaruh positif selama berbentuk investasi infrastruktur dan yang tidak menimbulkan dampak inflasi. Sedangkan peningkatan dalam domestik kredit, meskipun pada pengujian menunjukkan pengaruh positif namun harus diperhatikan bahwa kondisi perekonomian sekarang khususnya sektor moneter telah mengalami perubahan, sehingga kebijakan dalam bidang ini harus memperhatikan faktor lain seperti tingkat bunga dan tingkat harga."

"Tesis ini membahas mengenai Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) yang merupakan sistem online yang diciptakan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia guna pendaftaran proses pengesahan badan hukum Perseroan Terbatas, proses persetujuan perubahan anggaran dasar, serta pemberitahuan perubahan anggaran dasar, dan/atau data Perseroan Terbatas. Sistem Administrasi Badan Hukum berbasis pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagai landasan hukumnya. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas mengatur bahwa Notaris merupakan satusatunya kuasa dari para Pendiri Perseroan Terbatas dalam proses pengesahan badan hukum Perseroan Terbatas dan juga kuasa dari Direksi Perseroan dalam proses persetujuan perubahan anggaran dasar dan juga pemberitahuan perubahan anggaran dasar dan/atau data Perseroan Terbatas. Aplikasi Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) tentu diharapkan memiliki sinkronisasi dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Selain itu sebagai sistem online data-data yang di-input oleh Notaris ke dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) juga memiliki kekuatan pembuktian di mata hukum.

---

This Thesis deals with the Legal Entity Administration System (SABH) which constitutes an online system created by the Ministry of Law and Human Rights of the Republic Indonesia for registering the process of legalization of Limited Liability Company legal entity, the process approval of amendment of article of association, and the notification of amendement of articles of association, and/or data of Limited Liability Companies. The Legal Entity Administration System based on Law Number 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies as its legal basis. Law Number 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies stipulates that Notary is the only proxy of the Founders of a Limited Liability Companies in the process of legalization of Limited Liability Company legal entity and also the proxy of the Board of Directors of the Company in the process of approval of amendment of articles of association and also the notification of amendment of articles of association and/or data of Limited Liability Company. The application of Legal Entity Administration System (SABH) is undoubtedly expected to be synchronized with Law Number 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies. Apart from that, as an online system, the data inputted by a Notary into the database of legal Entity Administration System (SABH) also has legal evidential power."

"makalah disampaikan dalam seminar tentang badan hukum pendidikan (BHP) sebagai penyelenggara pendidikan, diselenggarakan oleh BPHN Departemen Hukum dan HAM RI provinsi yogyakarta, tanggal 12-13 juli 2005 di yogyakarta"

"ABSTRAKThis study discusses the influence of development expenditure of North Sumatera Provincial Government and private investment to the Gross Regional Domestic Product of North Sumatera Province period 1978-2007. The method of analysis used is multiple linear regression with ordinary least squares (OLS). In this study the dependent variable is the Gross Regional Domestic Product of North Sumatera Province, while the development expenditure of North Sumatera Provincial Government, private investment and labor are independent variables. Estimation results show that all independent variables have a positive and significant impact on the dependent variable with the model match the level of 94.69%. Impact on the Gross Regional Domestic Product of North Sumatera Province, development expenditure of North Sumatera Provincial Government has a coefficient value of 4.88E-7, 1.56E-9 for private investment dan labor by 5.415E-7.

---

ABSTRAKPenelitian ini membahas pengaruh pengeluaran pembangunan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dan investasi swasta terhadap Produk Domestik Regional Bruto Provinsi Sumatera Utara Periode 1978-2007. Metode analisis yang digunakan adalah regresi linier berganda dengan ordinary least square (OLS). Pada penelitian ini yang menjadi variabel tak bebas adalah PDRB Provinsi Sumatera Utara, sedangkan pengeluaran pembangunan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, investasi swasta dan tenaga kerja merupakan variabel bebas. Hasil estimasi menunjukkan bahwa seluruh variabel bebas berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel tak bebas, dengan tingkat kecocokan model sebesar 94,69%. Pengaruh terhadap PDRB, secara signifikan pengeluaran pembangunan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara mempunyai nilai koefisien sebesar 4,88E-7, investasi swasta 1,56E-9 dan tenaga kerja 5,41E-7."

"Perkembangan teknologi komunikasi bermanfaat untuk memproses dan menyampaikan informasi dengan cara yang semakin modern. Salah satu bentuk penyiaran dapat dilakukan melalui siaran televisi. Dalam skripsi ini membahas mengenai putusan pengadilan dalam Perjanjian Penunjukan Pelaksana Siaran Televisi Swasta Umum antara TVRI dan Indosiar. Perjanjian tersebut dimulai dari tahun 1994 sampai dengan tahun 2014, dalam perjanjian tersebut menyatakan bahwa TVRI sebagai pihak pertama menunjuk Indosiar untuk menjadi siaran televisi swasta umum, kemudian Indosiar berjanji untuk memberikan 12,5% dari seluruh penghasilannya kepada TVRI selama 20 tahun. Pada tahun 2000, pemerintah mengesahkan peraturan baru yang mengubah status TVRI dari Yayasan ke Perusahaan Jawatan. Hal tersebut membuat pihak Indosiar merasa tidak perlu lagi melaksanakan prestasinya. Kemudian TVRI mengajukan permohonan gugatan kepada Indosiar karena Indosiar tidak melakukan prestasinya sampai dengan tahun 2000. Namun sampai dengan putusan akhir, hakim menolak permohonan dari TVRI tersebut dan menyatakan bahwa Indosiar tidak melakukan wanprestasi.

---

Development of communication technology is useful to process and convey information in a way that the more modern. One form of broadcasting can be done via television broadcasts. This thesis concerning judgment of a court in agreement appointment of execution private television broadcast common between TVRI and Indosiar. The deal is started from 1994 until 2014, in the treaty states that TVRI as the first party constitute Indosiar to become a television broadcast of public, then Indosiar promised to give 12.5% of all income is to TVRI for 20 years. In 2000, the government adopt new rules that change the status TVRI from the foundation into the company jawatan. It makes Indosiar feel no longer have to carry out the performance. Then TVRI submit the application for a lawsuit to Indosiar because Indosiar did not do the performance until the end of year 2000. But until the end of the court, with a verdict the judge refused the request of TVRI and expressed that Indosiar not doing the tort."

"Perkembangan ekonomi Indonesia saat ini , tengah memasuki tahapindustrialisasi dimana berbagai jenis industri tumbuh dengan kecepatanyang menakjubkan. Tahap tersebut ,dipercepat dengan derasnya lajurelokasi industri dari banyak negara maju mencari faktor produksi yangbiayanya masiJ:J. kompetitif. Kedua kondisi tersebut ,yang muncul secarabersamaan ,dari dalam dan luar negeri ,memperbesar magnitudepembangunan industri Disisi lain ,sebagai akibat langsung dari pembangunan industri ,makapertumbuhan fungsi fungsi perkantoran dan komersial lain sebagai deriveddemand juga ttimbuh pesat.Sektor jasa juga berkembang pesat ,sebagai akibat akselerasi langsungterhadap industri.Demikian juga pada pertumbuhan GNP Indonesia yangsemakin meninggi ,membuat berbagai pola konsumsi masyarakat bernbah. Kondisi kondisi tersebut melecut melonjaknya kebutuhan listriksebagai infrastruktur dari pembangunan. Hampir disegala sektor ,padakurun waktu terakhir ini ,kebutuhan listrik meningkat pesat.Perubahanpola konsumsi masyarakat yang semakin makmur juga menunjukkanindikasi meningkatnya jumlah konsumsi listrik per orang per tahun.Selain itu ,permintaan agar jumlah rumah tangga terlistriki bertambahjuga meningkat pesat ."

"Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan pengaturan mengenai investasi ketenagalistrikan di Indonesia, kemudian membandingkannya dengan pengaturan di India dan Thailand. Selain itu akan dianalisis permasalahan hukum dalam penerapan peraturan investasi ketenagalistrikan di Indonesia. Penelitian ini dilakukan dengan tinjauan lapangan ke berbagai pihak terkait, antara lain PT PLN (Persero), PT Adaro Energy Tbk, PT Indika Energy Tbk, dan PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero). Berdasarkan hasil penelitian, ditemukan kendala yang dialami yaitu kendala dalam pembebasan lahan, kendala dalam penjaminan, dan minimnya peraturan perundang-undangan yang mencukupi untuk hal-hal yang masih baru. Dengan demikian, pemerintah diharapkan lebih berpihak kepada masyarakat dan menjadi regulator yang tegas.

---

This research aimed to describe the regulation of electricity investment in Indonesia, then compare it with the settings in India and Thailand n addition to these legal issues will be analyzed in the application of investment regulations of electricity in Indonesia. The research was conducted by a review of the field to the various parties concerned, among others, PT PLN (Persero), PT Adaro Energy Tbk, PT Indika Energy Tbk, and PT (Persero) Indonesia's infrastructure.

Based on the results of the study, found that constraints are constraints in land acquisition, financing constraints in, and the lack of adequate legislation for things that are new. Thus, the Government expected more favor to the community and being an assertive regulators."

"Pemilikan saham perusahaan swasta oleh koperasi telah dimulai dan menunjukkan beberapa perusahaan swasta telah mengalihkan sahamnya kepada koperasi dan diperkirakan mempunyai pengaruh untuk mengembangkan koperasi sesuai dengan perkembangan perusahaan swasta. Tetapi keefektifannya sebagai antisipasi terhadap ketinggalan koperasi dari perusahaan swasta, baik dari aspek permodalan maupun aspek usaha belum dapat mewujudkan perubahan yang kualitatif. Masalahnya menyangkut penilaian terhadap kebutuhan perwujudan pranata hukum dalam pemilikan saham perusahaan swasta oleh koperas. Sepanjang pranata hukum ini belum dapat diwujudkan, maka pemilikan saham perusahaan swasta oleh koperasi akan menghadapi masalah-masalah. Pemecahan masalah-masalah tersebut memerlukan pranata hukum disertai usaha-usaha pemantapan dengan tidak membuat tolok ukur pemilikan saham yang dapat mengganggu jalannya dan pencapai tujuan pemilikan saham perusahaan swasta oleh koperasi, pemberian wewenang kepada koperasi hak-hak yang dapat memberikan kesempatan untuk meningkatkan modal dan keuntungan-keuntungan yang lebih besar serta memperluas kesempatan berusaha bersama dengan perusahaan bersama dalam kedudukan saham koperasi dalam perusahaan swasta."

"Secara tradisional, pengembangan infrastruktur jaringan telekomunikasi selama ini bertumpu pada jaringan teresterial. Tetapi disadari bahwa pengembangan jaringan terestrial memerlukan biaya investasi yang sangat tinggi dan waktu pengembangan yang lama. Indonesia sebagai negara kepulauan memerlukan sarana komunikasi yang lebih cepat dan accessable dalam memajukan pembangunan bangsa. Layanan teknologi satelit adalah pilihan tepat dan akan menjadi sarana utama yang akan mendominasi infrastruktur dunia untuk waktu ke depan.Thesis ini mempelajari ketidakleluasaan pendanaan sebagai akibat kumulatif risiko dari permasalahan ekonomi nasional, kemampuan kapital usaha, keberadaan kebijakan dan peraturan pada terkait peningkatan usaha satelit komunikasi di Indonesia. Infrastruktur satelit menjadi pilihan dalam rangka mencapai tujuan memenuhi kebutuhan sektor publik melalui perluasan jangkauan teknologi komunikasi dan informasi. Dalam mewujudkannya, penggunaan metode pendanaan project financing dikaji dalam manajemen risiko untuk maksud pengurangan beban pendanaan.Permasalahan pendanaan proyek diteliti melalui pendekatan identifikasi risiko yang paling mungkin timbul dalam urutan keutamaannya. Selanjutnya diteliti bentuk respon risiko yang tepat dalam pendekatan biaya paling efektif. Pada akhirnya akan dihasilkan suatu model dalam persamaan matematis. Secara keseluruhan manajemen risiko project financing akan menunjukkan kemampuannya menarik pendanaan swasta dalam rangka peningkatan usaha satelit komunikasi di Indonesia.

---

Traditionally, development of telecommunications network infrastructure converge to teresterial network. But development and maintennant of terestrial network needs very high invesment, and the development takes much time. Indonesia as archipelagic country need quicker Communications medium and accessable for development of nation. Satellite Technological Service is proper choice and should be main term to predominate World infrastructure for future.

This Thesis assess constraint of financing as cumulative impact of risk of national economics probiems, ability of capital effort, regulation and policy related to Communications satellite effort in Indonesia. Satellite infrastructure become choice for the agenda of reaching target fulfill requirement of public sector through extension of information and Communications technological reach.In him realizing, usage of method financing of financing project studied in risk management for the purpose of mitigation of financing.

Probiems of project financing assess through approach identify risk which probably arise in sequence the core important. Hereinafter analyze the proper form of risk respon in approach of most effective expense. In the end will be form a model in mathematical equation. As a whole risk management of project financing will show the ability' of attract private financing for the agenda of improvement of Communications satellite business in Indonesia."