Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Dalam Undang-Undang Otonomi Daerah NO. 22 Tahun 1999, kesehatan menempati urutan kedua dan bidang pemerintahan yang wajib dilaksanakan oleh Kabupaten atau Kotamadya. Beberapa rumah sakit umum daerah saat ini sedang berupaya mempersiapkan diri menjadi unit swadana. Unit swadana adalah satuan kerja tertentu dari instansi pemerintah yang diberi wewenang untuk menggunakan penerimaan fungsionalnya secara langsung. Tujuan penelitian adalah untuk mendapatkan gambaran tentang tahapan perubahan RSUD Karawang menjadi unit swadana dan gambaran tentang perubahan yang dilaksanakan di rumah sakit tersebut sebagai unit swadana. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dimana data diperoleh melalui wawancara mendalam dengan enam belas informan. Informan penelitian ini adalah orang-orang di RSUD Karawang yang berkepentingan dan mengetahui dengan baik perubahan RSUD Karawang menjadi unit swadana dan terlibat dalam proses transformasi rumah sakit tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa untuk menjadi unit swadana, upaya yang dilakukan oleh RSUD Karawang adalah melakukan pendekatan kepada pemerintah daerah sebagai stakeholder untuk mendapatkan dukungan, kemudian pengurusan proses administrasi sesuai Keputusan Presiden RI Nomor 38 Tahun 1991. Disamping itu, hasil penelitian menunjukkan bahwa setelah menjadi unit swadana, perubahan organisasi yang dilakukan oleh rumah sakit meliputi perubahan struktural yang terdiri dari perubahan visi, misi, dan strategi, perubahan struktur, perubahan sistem termasuk didalamnya adalah perubahan sistem insentif, sistem komunikasi, dan sistem pengambilan keputusan, serta perubahan kultural, berupa perubahan pola pikir atau nilai-nilai. Prinsip dasar yang dipakai dalam melakukan perubahan adalah keterbukaan, empowerment, enrichment, bertanggung jawab, peningkatan kesejahteraan karyawan, serta konsistensi terhadap misi dan visi. Perubahan status rumah sakit menjadi unit swadana merupakan suatu kesempatan yang dapat dimanfaatkan untuk melakukan perubahan dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan. ......Study on Transformational Process of Karawang General Hospital as An Autonomous District Hospital.Based on law No.22/1999, health sector is located at the government's second priority which has to be accomplished at regency or municipality level. At present, several district general hospitals are eager to become an autonomous unit. Autonomous unit is a certain work unit of government institution which is given the authority to use its operational income directly. The objective of this research was to gain complete description about Karawang District General Hospital's transformation process into an autonomous unit and the process of transformation that was performed by the hospital as an autonomous unit. This research was a qualitative research, which was conducted by in depth interviewing to the sixteen informants from many levels of management. All of them were the employees of Karawang General Hospital who were involved and had some information about the process of its transformation. The result showed that Karawang District General Hospital have had made an approach to the district government as the stakeholder of the hospital and fulfilled the administrative requirements regarding to Presidential Decree No. 38/1991. The research also indicated that after becoming an autonomous unit, Karawang District General Hospital obtained organizational transformation that included structural and cultural transformation. Structural transformation was the form of strategy, vision and mission transformation, structure and system transformation. System transformation itself consisted of incentive, communication and decision making system transformation. Cultural transformation incorporates the way of thinking and values. The transformation principles were transparency, empowerment, enrichment, responsibility, promotion of employee prosperity, and consistency in attempting the mission and vision. Hospital transformation into an autonomous unit is an opportunity that should be used in obtaining transformation process so that the hospital can promote better quality of healthcare.

Abstrak :
ABSTRAK
Penelitian ini membahas mengenai peran pendamping di Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Kuldesak dalam upaya penanggulangan HIV/AIDS di Kota Depok, Jawa Barat. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Hasil penelitian ini yaitu, pendamping menjalankan berbagai peran diantaranya adalah, enabler, konselor, konselor keluarga, broker, pendidik, advokat, aktivis, menjalankan lembaga, dan pendamping minum obat. Selain itu, ditemukan dukungan yang diterima oleh pendamping adalah dukungan internal seperti, pengamalan diri, dukungan keluarga, dorongan untuk beribadah. Selanjutnya adalah dukungan eksternal, yaitu dukungan dari masyarakat, dukungan dari tenaga kesehatan, dukungan dari lembaga itu sendiri, dan dukungan dari ODHA. Dukungan-dukungan itulah yang menjadi alasan mereka mendampingi ODHA hingga saat ini. Penelitian ini membahas mengenai peran pendamping di Lembaga Swadaya Masyarakat LSM Kuldesak dalam upaya penanggulangan HIV/AIDS di Kota Depok, Jawa Barat. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Hasil penelitian ini yaitu, pendamping menjalankan berbagai peran diantaranya adalah, enabler, konselor, konselor keluarga, broker, pendidik, advokat, aktivis, menjalankan lembaga, dan pendamping minum obat. Selain itu, ditemukan dukungan yang diterima oleh pendamping adalah dukungan internal seperti, pengamalan diri, dukungan keluarga, dorongan untuk beribadah. Selanjutnya adalah dukungan eksternal, yaitu dukungan dari masyarakat, dukungan dari tenaga kesehatan, dukungan dari lembaga itu sendiri, dan dukungan dari ODHA. Dukungan-dukungan itulah yang menjadi alasan mereka mendampingi ODHA hingga saat ini.

---

ABSTRACT
This research discusses about the role of caseworker in non governmental organization named Kuldesak on the countermeasures HIV AIDS in Depok City, West Java. This study is conducted with qualitative approach, using descriptive studies. The result of the study shows that the caseworker implementing a various roles, such as enabler, counselor, family counselor, broker, educator, advocator, activist, administrative, and accompanying people living with hiv PLWH to take their medicine. Other than that case worker recieve many supports, internal support such as self experiences, family support, and some faith reason. Another support is from the external factor, such as support from the society, support from health worker, from Kuldesak, and also from PLWH itself. Those kind of support make them still giving a services for PLWH in Depok City.

Abstrak :
Tingkat kemiskinan yang tinggi terjadi tidak hanya di daerah pedesaan tetapi juga di daerah perkotaan di Indonesia. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat melakukan “Program Peningkatan Penghidupan Berbasis Masyarakat” (Program PPMK) yang merupakan komponen program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) sebagai program untuk mengurangi kemiskinan. Pemberdayaan masyarakat perkotaan diharapkan dapat memberdayakan masyarakat berpenghasilan rendah di perkotaan dan meningkatkan kesejahteraan mereka dengan berpartisipasi dalam kegiatan bisnis yang produktif. Dalam program PPMK KOTAKU, proses pemberdayaan lebih ditujukan untuk meningkatkan keahlian dan keterampilan anggota kelompok swadaya masyarakat melalui pengembangan usaha ekonomi yang produktif dan kreatif. Oleh karena itu, mereka dapat menjadi kelompok bisnis yang mandiri. Penelitian ini dilakukan melalui pendekatan kualitatif. Pengumpulan data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi dan sumber-sumber sekunder. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat faktor pendorong dan faktor penghambat yang bersumber dari modal/kapital pada kondisi internal dan eksternal KSM. Studi ini menyimpulkan bahwa memahami faktor yang menjadi dorongan dan hambatan keterlibatan kelompok swadaya masyarakat sangat penting dalam proses pemberdayaan masyarakat di perkotaan kumuh. Setiap sumber daya diperlukan untuk memungkinkan anggota masyarakat untuk berpartisipasi dalam program secara menyeluruh. ......The high poverty rate occurs not only in rural areas but also in urban areas in Indonesia. The Ministry of Public Works and Public Housing introduced the “Community-based Livelihood Improvement Program” (Program PPMK) which is a component of the City without Slums (KOTAKU) as a program to alleviate poverty. This program focus on building the city without slums area. The development of urban communities is expected to empower low-income people in urban areas and improving their welfare through participating in productive business activities. In the PPMK program, the process of continuous development is more aimed at increasing the expertise and skills of self-help group members through the development of productive and creative economic businesses. Therefore, they can become an independent business group. This study carried out through qualitative approach. The data collection gathered through indepth-interviewing, observation and secondary sources.The findings of this study indicate that there are driving factors and inhibiting factors that originate from capital in the internal and external conditions of the self-help group. This study concludes that understanding the factors that drive and inhibit the involvement of self-help group members is very important in the process of community development in slums area. Every resource is needed to enable community members to participate in the program thoroughly.

Abstrak :
Upaya pemerintah untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat berpenghasilan rendah dalam bidang perumahan dan permukiman antara lain melalui salah satu program Rumah Swadaya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yakni Fasilitasi Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya mendukung Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN). Pada Tahun Anggaran 2020 Kawasan Wisata Nasional Danau Toba menjadi salah satu lokasi yang terpilih dalam program KSPN Super Prioritas. Kabupaten Samosir menjadi salah satu lokasi pembangunan Rumah Swadaya, dan sebagai daerah yang rawan terjadi gempa sangat disarankan struktur bangunan harus tahan terhadap guncangan gempa. Panel struktur RUSPIN menjawab kebutuhan pembangunan Rumah Swadaya mendukung KSPN cepat bangun dengan struktur tahan gempa untuk Kabupaten Samosir.

Abstrak :
Skripsi ini membahas mengenai upaya pengendalian sosial swadaya yang diberikan oleh Slank dan Slankers dalam menanggapi kerusuhan dalam konser musik rock. Subjek penelitian dalam penelitian ini adalah Slankers dan Slank. Tujuan dari penelitian ini untuk menggambarkan secara deskriptif mengenai upaya pengendalian sosial swadaya yang dilakukan oleh Slank dan Slankers ketika terjadi kerusuhan dalam konser musik Slank. Penulis menggunakan teori self help social control dan third party conception of social control dalam menjelaskan permasalahan penelitian. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode pengumpulan data, yaitu, wawancara mendalam dan observasi terhadap pihak Slankers dan Slank serta menggunakan data sekunder. Temuan dalam penelitian ini adalah reaksi dari Slank dan Slankers dalam upaya pengendalian swadaya ketika terjadi kerusuhan timbul karena mereka merasa tidak nyaman dan merasa terancam akibat kejadian tersebut, serta mereka menganggap individu atau kelompok diluar mereka menyimpang.

---

This thesis discusses the efforts of non-formal social control provided by Slank and Slankers in response to unrest in a rock concert. Research subjects in this study were Slank and Slankers. The purpose of this study was to describe the descriptive the efforts of non-formal social control undertaken by Slank and Slankers during a riot in Slank music concerts. The author uses the theory of self help social control and third party conception of social control in explaining the research problems. The study used a qualitative approach to data collection methods, such as, in-depth interviews and observations of the Slankers and Slank and using secondary data. The findings in this study is the reaction of Slank and Slankers in non-formal social control during a riot arises because they feel uncomfortable and feel threatened by the incident, and they see a grup or individual as deviant