Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Sustainable procurement melalui pengadaan konstruksi memiliki potensi yang cukup besar untuk memajukan strategi keberlanjutan proyek di mana pengadaan produk, peralatan, mesin, dan layanan merupakan aspek penting, terutama di gedung-gedung tinggi. Kurangnya kebijakan dan dukungan dari organisasi untuk penerapan sustainable procurement secara tepat dan jelas. Salah satu solusi yang dapat dilakukan yaitu dengan pengembangan framework sustainable procurement dengan melihat di negara mana atau perusahaan mana yang sudah menerapkan dan sesuai untuk diimplementasikan di proyek apartemen TOD LRT. Maka metode dalam penelitian ini dengan memvalidasi faktor-faktor kebijakan dan kelembagaan serta menguji hubungan kebijakan dan kelembagaan terhadap sustainable procurement, melalui kuisioner yang akan diolah menggunakan metode PLS-SEM dengan software SmartPLS. Setelah itu, dilakukan benchmarking ke negara atau perusahaan untuk menentukan model framework yang tepat untuk diterapkan di proyek apartemen TOD LRT berdasarkan validasi pakar. Hasil penelitian menunjukkan berbagai faktor diperoleh pada kebijakan dan kelembagaan sustainable procurement, yang dapat menjadi dasar pengembangan framework. Lalu didapat hubungan antar variabel dimana kebijakan berpengaruh positif terhadap kelembagaan, kebijakan berpengaruh positif terhadap sustainable procurement, dan kelembagaan berpengaruh positif terhadap sustainable procurement. Kemudian, penelitian ini menunjukkan bahwa framework SOP pengadaan yang eksisting di-improve berdasarkan integrasi kebijakan dan kelembagaan yang saling berkorelasi untuk mengembangkan model framework SOP sustainable procurement pada proyek apartemen TOD LRT. ......Sustainable procurement through construction procurement has considerable potential to advance project sustainability strategies where the procurement of products, equipment, machinery and services is an important aspect, especially in High-rise buildings. Lack of policies and support from organizations to implement sustainable procurement in a precise and clear manner. One solution that can be done is to develop a sustainable procurement framework by looking at which countries or which companies have implemented it and are suitable for implementation in the TOD LRT apartment project. So the method in this study is to validate policy and institutional factors as well as examine policy and institutional relationships with sustainable procurement, through a questionnaire that will be processed using the PLS-SEM method with SmartPLS software. After that, benchmarking is carried out to countries or companies to determine the right framework model to be implemented in the TOD LRT apartment project based on expert validation. The results of the research show that various factors are obtained in sustainable procurement policies and institutions, which can become the basis for developing a framework. Then we get the relationship between variables where policies have a positive effect on institutions, policies have a positive effect on sustainable procurement, and institutions have a positive effect on sustainable procurement. Then, this study shows that the existing procurement SOP framework is improved based on the integration of policies and institutions that correlate with each other to develop a sustainable procurement SOP framework model for the TOD LRT apartment project.

Abstrak :
Permintaan untuk perumahan, bangunan, dan infrastruktur meningkat secara proporsional dengan perkembangan perkotaan saat ini. Kegiatan konstruksi, di sisi lain, telah berkontribusi pada dampak yang merugikan bagi manusia dan lingkungan dengan mengeluarkan emisi karbon. Pengadaan berkelanjutan adalah salah satu proses dalam menangani masalah sosial, ekonomi, dan lingkungan industri konstruksi. Namun, karena kurangnya implementasi di Indonesia, perlu dilakukan identifikasi hambatan, peluang, dan strategi untuk meningkatkan keinginan pemangku kepentingan untuk mengadopsi pengadaan yang berkelanjutan. Sebagai kerangka penelitian, penelitian kualitatif dilakukan dengan menganalisis penelitian-penelitian sebelumnya. Selanjutnya dilakukan studi kuantitatif dengan menyebarkan kuesioner kepada 36 responden yang berprofesi sebagai kontraktor dan konsultan di industri konstruksi Indonesia. Menurut temuan studi, hambatan yang paling signifikan dalam implementasinya adalah kurangnya penegakan hukum dan peraturan pemerintah. Pengeluaran biaya operasional gedung untuk konsumsi energi, listrik, dan air berkurang sebagai hasil dari penggunaan material ramah lingkungan, yang menawarkan peluang terbesar. Kebijakan pemerintah merupakan strategi paling efektif, dengan cara mengubah atau menetapkan peraturan tentang pengadaan berkelanjutan bagi para pemangku kepentingan di sektor konstruksi Indonesia. ......The demand for residential, buildings, and infrastructure is escalating in direct proportion to today's urban development. Construction activities, on the other hand, have contributed to having a detrimental effect on humans and the environment by emitting carbon emissions. Sustainable procurement is one of the first processes in addressing the construction industry's social, economic, and environmental concerns. However, due to the lack of such implementation in Indonesia, it is necessary to identify barriers, opportunities, and strategies in order to improve stakeholders' desire to adopt sustainable procurement. As a framework for the research, qualitative research was undertaken by analyzing earlier studies. Furthermore, a quantitative study was conducted by distributing questionnaires to 36 respondents who work as contractors and consultants in the Indonesian construction industry. According to the study's findings, the most significant barriers to the implementation are a lack of law enforcement and government regulation. Building operations expenditures for energy, electricity, and water consumption are decreased as a consequence of the use of environmentally friendly materials, offering the greatest opportunity. The government's policy is also the most effective, since it entails amending or establishing regulations concerning sustainability for stakeholders in the Indonesian construction sector.