Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Aktivitas praktik pertambangan emas tanpa izin (PETI) masih terus terjadi di beberapa wilayah di Indonesia. Aktivitas praktik PETI tersebut telah menyebabkan kerusakan/pencemaran lingkungan, menurunkan pendapatan/ ekonomi masyarakat sekitar, dan perubahan sosial kemasyarakatan. Aktivitas praktik PETI tersebut juga terjadi di wilayah Gunung Botak dan sekitarnya, Kabupaten Buru, Provinsi Maluku. Langkah konkrit negara sebagai pemegang kuasa pengelolaan sumber daya alam sangat dibutuhkan. Polri sebagai representasi negara yang memiliki kewenangan utama/pokok penertiban aktivitas praktik tersebut, perlu memastikan perannya baik secara formal maupun nonformal untuk mencapai situasi absennya inklusivitas aktivitas PETI guna mendorong terwujudnya pertambangan rakyat berkelanjutan. Penelitian ini bertujuan untuk tercapainya agenda pembangunan berkelanjutan dalam praktik pertambangan rakyat berkelanjutan. Metode yang digunakan melalui pendekatan kualitatif, dengan pengumpulan data secara kuantitatif dan kualitatif. Analisis kuantitatif melalui uji SEM dan kualitatif berdasarkan hasil uji SEM, obeservasi lapangan, wawancara mendalam, FGD, dan hasil review studi dokumentasi. Hasil penelitian ini menemukan peran pokok Polri, yakni Harkamtibmas, Gakkum, dan Linyomyan dalam penertiban PETI di Gunung Botak berpengaruh terhadap pencapaian absennya aktivitas PETI. Pencapaian aspek-aspek tersebut semakin besar dengan kehadiran peran non-formal Polri, yakni peran pengaruh. Penelitian ini menyimpulkan bahwa peran Polri (formal) dan peran pengaruh (non-formal) berpotensi terciptanya inklusivitas absennya praktik PETI untuk mewujudkan pertambangan rakyat berkelanjutan di Gunung Botak dan sekitarnya. ......Illegal artisanal and small-scale gold minings (ASGM) have continued to spread in Indonesia, as if they are out of control. On the other hand, people's minings should be able to improve the welfare of the community. In fact, ASGM have caused environmental damages and pollution, reduced the economy of the surrounding community, as well as created social changes. Such conditions have occurred in the area of the Mount Botak, Buru Regency, Maluku Province. Indeed, concrete steps from the state as the holder of the power of natural resource management are needed. Indonesian National Police (Polri) as one of the representatives of the state needs to ensure its role in creating and maintaining the situation of the absence of illegal ASGM activities in order to encourage the realization of sustainable community minings. The research aims to achieve a sustainable development agenda in sustainable community mining practices. The author employs the qualitative approach using quantitative and qualitative data collections. Quantitative analysis is carried out through SEM test and qualitative analysis is done descriptive exposure through SEM test, observations, deep interviews, FGDs, and documentations studies. The results of the study reveal that the main roles of Polri, namely harkamtibmas (maintaining security and public order), gakkum (law enforcement), and linyomyan (protecting, sheltering and servicing) in controlling illegal ASGM on the Mount Botak affect the achievement of the absence of illegal ASGM activities. The achievement of these aspects is even greater with the presence of the non-formal role of Polri, namely the role of pressure. The study concludes that the role of Polri (formal) and the role of pressure (non-formal) has the potential to create inclusiveness in the absence of illegal ASGM practices and to realize a sustainable gold mining governance in the Mount Botak and its surrounding areas.

Abstrak :
ABSTRACT
This study examines the structural relationships between TQM, Reengineering, Operational Excellence in downstream and upstream sectors, Reformation, and sustainable community development program. A good understanding of how oil and gas industry should integrate mainstreaming the approach to sustainable community development into policymaking. Sustainable community development should be implemented by considering the links between change management trough TQM and reengineering, operational excellence applications, and the real reformation. Recognizing that contributors of reformation (via the amendment of law of the Republic Indonesia No. 22/2001 concerning oil and natural gas) in the sustainable community development is a key component in the Indonesia's economy reform and recovery.

Empirical evidences find that seven causal paths specified in the hypothesized model were found to be positive and statistically significant. Furthermore empirical results suggest that reengineering has positive and significant indirect effect on sustainable community development program through its direct effect on operational excellence in supply chain and reformation. The results is also shows that a complete model fit and the acceptable parameter which indicate the overall parameter are good fit between the hypothesize model and the observed data. By concentrating on a single industry (oil and gas) is that SEM specification of the structural relationship model between six constructs can be more complete and specific because unique characteristics of the oil and gas industry can be included (upstream and downstream activities). Finally, the particular design of the research and the findings suggest that the structural model of the study has a great potential for replication to business as well as public sectors.

Abstrak :
Pandemi Covid-19 memberikan dampak yang signifikan terhadap keberlanjutan komunitas Desa Wisata Pulau Untung Jawa. Pembatasan akses oleh pemerintah selama pandemi menyebabkan pendapatan mereka yang selama ini sangat bergantung pada sektor pariwisata menurun drastis. Pengembangan Komunitas Berbasis Aset (AssetBased Community Development – ABCD) merupakan pendekatan pembangunan yang berasal dari dalam komunitas dan fokus pada potensi dan kekuatan yang dimiliki oleh komunitas. Pendekatan ABCD selama ini dinilai lebih mampu mewujudkan komunitas yang berkelanjutan, dibandingkan pendekatan tradisional yang berbasis kebutuhan (need-based approach). Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan strategi komunitas dalam pengelolaan aset yang ada di dalam Desa Wisata Pulau Untung Jawa. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang berupaya menghasilkan data deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Komunitas Desa Wisata Pulau Untung Jawa telah mampu mempertahankan kelangsungan hidup komunitasnya dengan memaksimalkan pemanfaatan aset yang dimiliki komunitas secara mandiri serta menjaga hubungan di antara komunitas dan seluruh stakeholder yang terkoneksi satu sama lain. Berdasarkan hal tersebut, saat ini mereka mampu bertahan melewati masa pandemi Covid-19 dan selalu berupaya mewujudkan komunitas yang berkelanjutan (sustainable community) di masa depan. ...... The Covid-19 pandemic become a significant threat on the sustainability of the Untung Jawa Island Tourism Village community. Government have taken measures that limit access to the tourist attraction during the pandemic, however this action caused the income of people who depend on the tourism sector was drop drastically. AssetBased Community Development (ABCD) is a development approach from community and focuses on the potential and strengths of the community. The ABCD approach has been considered more capable of realizing a sustainable community, compared to the traditional needbased approach. This study aims to describe the community's strategy in managing assets in the Pulau Untung Jawa Tourism Village by using a qualitative approach that generate descriptive data. The results showed that the Untung Jawa Island Tourism Village Community has been able to maintain the survival of its community by maximizing the assets owned by the community independently and maintaining relationships between the community and all stakeholders who are connected to each other. Based on this results, they are currently able to survive the Covid19 pandemic and always strive to create a sustainable community in the future.