Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Latar belakang: Total Fertility Rate (TFR) di perdesaan masih di atas TFR nasional yaitu 2.8 berbanding 2.6. Wanita perdesaan memiliki ketergantungan tinggi terhadap layanan kesehatan umum untuk mendapatkan pelayanan keluarga berencana. Total kebutuhan pelayanan kontrasepsi di wilayah perdesaan Indonesia adalah 72.5%. Wanita perdesaan perlu mendapat perhatian khusus karena 50.2% penduduk Indonesia tinggal di daerah perdesaan.Metode: Penelitian menggunakan data SDKI 2012 dengan besar sampel 15.416 orang. Uji statistik yang digunakan adalah regresi logistik binomial, dengan subjek penelitian wanita berstatus kawin yang tinggal di daerah perdesaan, sedangkan wanita yang tidak dapat hamil atau sedang hamil saat survei dilakukan tidak diikutsertakan.Hasil: Wanita di perdesaan yang belum menggunakan kontrasepsi sebanyak 36%. Ada hubungan antara usia, status pekerjaan suami, riwayat anak meninggal, paritas, usia menikah pertama, kunjungan petugas KB, aksesibilitas ke fasilitas kesehatan, keinginan memiliki anak, interaksi antara akses biaya dan akses jarak terhadap status penggunaan kontrasepsi oleh wanita berstatus kawin di perdesaan. Faktor yang paling dominan adalah status pekerjaan suami (OR=3.471, CI 95% 2.671-4.510), usia menikah pertama (OR1=3.277 CI 95% 1.705-6.296; OR2=2.774, CI 95% 1.444-5.328), dan akses biaya (OR=2.623, CI 95% 1.822-3.776).Kesimpulan: Fokus sasaran peningkatan prevalensi pengguna kontrasepsi di perdesaan adalah wanita menikah di bawah usia 21 tahun, memiliki suami yang tidak bekerja, memiliki riwayat anak meninggal, dan paritas dua anak. Determinan penggunaan KB di perdesaan adalah aksesibilitas (jarak, biaya, informasi) dan keinginan memiliki anak.Rekomendasi kebijakan dan program: melibatkan praktek bidan swasta dalam sistem jaminan kesehatan, bimbingan KB bagi pasangan menikah di bawah usia 21, pemetaan segmentasi sasaran pelayanan KB perdesaan, dan pemberdayaan petugas KB sebagai ?marketing sales? alat kontrasepsi.

---

Background: Total Fertility Rate ( TFR ) in rural areas is still above the national TFR is 2.8 compared to 2.6. Rural women is highly dependent on public health institutions in acquiring family planning services. Total need of contraceptive services in rural areas of Indonesia is 72.5%. Rural women need special attention because they constitute 50.2% of Indonesian women.Method: This research used data from IDHS 2012 with a sample size of 15,416 subjects. Statistical test used was binomial logistic regression. Married women who lived in rural areas are included in the study while infertile women or pregnant women are excluded.Results: 36% of women in rural areas have never used any contraceptive method. Age, husband's working status, history of deceased offspring, parity, age at first marriage, visit by family planning officer, accessibility to health facility, desire for more children, interaction between mobility and financial accessibility are associated with usage of contraception by married women in rural areas. The most dominant factors are husband's working status (OR=3.471, CI 95% 2.671-4.510), age at first marriage (OR1=3.277 CI 95% 1.705-6.296; OR2=2.774, CI 95% 1.444-5.328), and financial accessibility (OR=2.623, CI 95% 1.822-3.776).Conclusion: The focus of efforts to increase the prevalence of contraception user in rural areas are married woman who is below 21 years old at first marriage, has an unemployed husband, has a history of deceased children, and has delivered children twice. Determinants of conrraception usage in rural areas are accessibility (financial, mobility, and information) and desire for more children.Program and policy recommendation: inclusion of private practice midwives in health insurance system, compulsory family planning counseling for married pair below 21 years old, mapping of family planning target segmentation in rural area, and empowerment of family planning workers as "salesman" for contraception."

"Penelitian ini membahas mengenai faktor-faktor yang berhubungan dengan pelaksanaan Inisiasi Menyusui Dini (IMD) di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) dan Sumatera Utara yang merupakan provinsi dengan prevalensi IMD tertinggi dan terendah pada Analisis Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia Tahun 2017. Penelitian ini menggunakan data sekunder Survei Demografi Indonesia Tahun 2017 dengan desain penelitian cross sectional. Jumlah sampel yang digunakan adalah sebanyak 161 ibu di NTB dan 261 ibu di Sumatera Utara. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor apa saja yang berhubungan dengan IMD di kedua provinsi tersebut dan faktor dominannya.

            Berdasarkan hasil analisis univariat, cakupan IMD di NTB sebesar 78,9% dan di Sumatera Utara sebesar 34,5%. Dari hasil analisis bivariat, didapatkan bahwa IMD memiliki hubungan dengan metode persalinan (p-value 0,000 dan OR 7,4), komplikasi kehamilan (p-value 0,031 dan OR 5,7), dan skin-to-skin contact (p-value 0,000 dan OR 6,6) di Provinsi NTB. Sementara di Sumatera Utara, didapatkan bahwa IMD memiliki hubungan dengan tempat persalinan (p-value 0,032 dan OR 0,55) dan metode persalinan (p-value 0,000 dan OR 7,2). Hasil analisis multivariat, didapatkan bahwa metode persalinan menjadi faktor dominan yang berhubungan dengan IMD di Provinsi NTB (p-value 0,002 dan AOR 5,6) dan Sumatera Utara (p-value 0,000 dan AOR 8,1).

.....This study discusses the factors related to the implementation of EIBF in the Provinces of West Nusa Tenggara (NTB) and North Sumatra which are the provinces with the highest and lowest prevalence of EIBF in the Indonesia Demographic and Health Survey (DHS) Analysis 2017. This study uses secondary data from the 2017 Indonesian DHS with a cross sectional research design. The number of samples used were 161 mothers in NTB and 261 mothers in North Sumatra. The purpose of this study was to determine the factors associated with IMD in the two provinces and the dominant factors, so that they can be taken into consideration in making policies by the local government.

Based on the results of univariate analysis, the prevalence of IMD in NTB was 78.9% and in North Sumatra was 34.5%. From the results of bivariate analysis, it was found that EIBF had a relationship with delivery method (p-value 0.000 and OR 7.4), pregnancy complications (p-value 0.031 and OR 5.7), and skin-to-skin contact (p-value 0.000 and OR 6.6) in NTB Province. Meanwhile in North Sumatra, it was found that EIBF had a relationship with the place of delivery (p-value 0.032 and OR 0.55) and method of delivery (p-value 0.000 and OR 7.2). The results of multivariate analysis showed that the method of delivery was the dominant factor associated with EIBF in the Provinces of NTB (p-value 0.002 and AOR 5.6) and North Sumatra (p-value 0.000 and AOR 8.1)."