Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKTesis ini membahas tentang tanggung jawab Notaris terhadap Akta Wasiat dan Surat Keterangan Hak Waris yang dibuatnya dalam perkawinan campur. Dimana terdapat gugatan pembatalan yang diajukan oleh salah satu ahli waris yang merasa dirugikan atas dibuatnya Akta Wasiat dan Surat Keterangan Hak Waris tersebut. Dalam kasus ini, yang menjadi dasar dibatalkannya Akta Wasiat dan Surat Keterangan Hak Waris adalah adanya itikad tidak baik yang dilakukan oleh para ahli waris. Pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah: Bagaimana pengaturan pembuatan Akta Wasiat dan Surat Keterangan Hak Waris dalam perkawinan campur? dan Bagaimana pembagian waris dalam perkawinan campur menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata? serta Bagaimana analisis hukum terhadap putusan Majelis Hakim atas pembatalan Akta Wasiat dan Surat Keterangan Hak Waris? Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, dengan metode yuridis normatif dan pendekatan kasus case approach . Hasil penelitian ini adalah: pengaturan pembuatan Akta Wasiat dan Surat Keterangan Hak Waris dalam perkawinan campur, yaitu wajib memperhatikan status kewarganegaraan para ahli waris dan status hak atas benda dari harta peninggalan pewaris yang akan diwariskan. Adanya prinsip domisili untuk benda bergerak dan adanya prinsip lex rei sitaeuntuk benda tidak bergerak. Kemudian, apabila harta peninggalan merupakan benda tidak bergerak yang berada di Indonesia, maka berlakulah Asas Nasionalitas. Dalam perkawinan campur pembagian waris harus mempertimbangkan ada tidaknya perjanjian kawin dan bagaimana kedudukan si penerima warisan yang berkewarganegaraan asing. Selanjutnya, Majelis Hakim telah tepat untuk membatalkan Akta Wasiat dan Surat Keterangan Hak Waris oleh karena adanya itikad tidak baik dari para ahli waris.

---

ABSTRACTThis thesis discusses the responsibility of Notary to Deed of Will and Certificate of Right of Inheritance which he made in mixed marriage. If there is a claim of cancellation submitted by one of the heirs who finds harmed on the issuance of the Deed and the Certificate of Right of Inheritance. In this case, the basis of the issuance of the Deeds and Certificate of Inheritance Rights is a provision of bad faith committed by the heirs. The main issues in this research are How is the determination of the making of Deed and Certificate of Inheritance Rights in mixed marriage and How does the division of inheritance in marriage interfere with the Civil Code How to enact a law against the decision of the Panel of Judges on the cancellation of the Deed and the Inheritance Statement This research is descriptive analytical, with normative juridical method and case approach. The results of this research are the determination of the making of the Deed of Will and the Certificate of Rights of Inheritance in intermarriage, which is obliged to pay attention to the citizenship status of the heirs and the right status of the property of the inheritance of the inheritance to be inherited. The basic principles for moving objects and lex rei sitaeprinciples for immovable objects. Then, if the heritage property is an immovable object residing in Indonesia, then the Nationality Principle has to be applied. In mixed marriages the division of inheritance shall consider whether there is a marriage agreement and the position of the recipient of the inheritance of a foreign national. Furthermore, the Panel of Judges has been right to annul the Deed and Certificate of Inheritance Rights due to the bad faith of the heirs."

"Persoalan dalam pewarisan yang masih menimbulkan pro dan kontra adalah mengenai Surat Penyerahan Mutlak (surat di bawah tangan bukan surat otentik) yang berisi penyerahan harta bersama dari istri Pewaris yang dibuat kepada salah satu ahli waris tanpa melibatkan seluruh ahli waris, masalah daluarsa suatu gugatan terhadap suatu sertipikat yang cacat hukum, dan masalah kedudukan pemegang hak tanggungan dibandingkan dengan ahli waris. Dilatarbelakangi persoalan tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis  kesahan Surat Keterangan Hak Waris yang didasarkan oleh surat penyerahan mutlak yang dibuat oleh salah seorang ahli waris kepada salah satu ahli waris tanpa  melibatkan seluruh ahli waris; serta mengkaji dan menganalisis pertimbangan hakim pada Putusan No 266 PK/Pdt/2022 yang mendahulukan kepentingan pemegang hak tanggungan dibanding ahli waris. Metode penelitian kualitatif dengan tipe doktriner. Kasus yang dibahas adalah Putusan Nomor 266 PK/PDT/2022. Teknik pengumpulan data menggunakan data sekunder dengan diperkuat data primer berupa teknik wawancara. Pada tingkat Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi, gugatan para Penggugat/ahli waris tersebut dikabulkan oleh hakim; namun pada tingkat kasasi dan peninjauan kembali, hakim tidak mengabulkan gugatan ahli waris serta mencabut Putusan Pengadilan Tinggi tersebut dengan pertimbangan bahwa sertipikat hak milik yang berstatus sebagai jaminan yang sedang dibebani Hak Tanggungan tersebut telah melewati waktu 5 (lima) tahun .  Hasil penelitian menunjukkan bahwa Surat Keterangan Hak Waris yang dibuat tidak didahului dengan Akta Pernyataan Waris (APW), Akta Pembagian Hak Bersama (APHB), dengan dokumen palsu, dan tidak melibatkan semua ahli waris, dinyatakan tidak sah. Kemudian terkait pertimbangan hakim yang memprioritaskan pemegang hak tanggungan dibandingkan ahli waris yang memiliki hak mutlak (legitieme portie), hasil penelitian ini menunjukkan hak mutlak dapat diprioritaskan mengingat pertimbangan daluarsa dalam PP No 24 1997 yang telah diperbaiki dan dicabut dengan PP No 18 Tahun 2021 yang tetap memberlakukan daluarsa tetapi dengan itikad baik.

---

Issues in inheritance that still raise pros and cons are regarding the Absolute Surrender Letter (a private letter not an authentic letter) which contains the delivery of joint assets from the Heir's wife made to one of the heirs without involving all heirs, the issue of the expiration of a lawsuit against a certificates that are legally flawed, and problems with the position of the holder of the mortgage rights compared to the heirs. Against this background, this study aims to examine and analyze the validity of a certificate of inheritance rights based on a letter of absolute surrender made by one of the heirs to one of the heirs without involving all the heirs; as well as reviewing and analyzing the judge's considerations in Decision Number 266 PK/Pdt/2022 which prioritizes the interests of the mortgage holder over the heirs. Qualitative research methods with a doctrinal type. The case discussed is Decision Number 266 PK/PDT/2022. Data collection techniques use secondary data with primary data reinforced in the form of interview techniques. At the District Court and High Court levels, the lawsuit of the Plaintiffs/heirs was granted by the judge; however, at the cassation and review levels, the judge did not grant the heirs' claim and revoked the High Court Decision on the basis that the title certificate with the status of collateral being burdened with the Mortgage had passed 5 (five) years. The results showed that a certificate of inheritance rights which was made without being preceded by a deed of inheritance (APW), a deed of sharing rights together (APHB), with fake documents, and did not involve all heirs, was declared invalid. Then regarding the judge's considerations that prioritize mortgage holders over heirs who have absolute rights (legitieme portie), the results of this study show absolute rights can be prioritized considering the expired considerations in PP No. 24 1997 which has been corrected and revoked with PP No. 18 of 2021 which remains enforce expiration but in good faith."

"Pembuatan Surat Keterangan Hak Waris (SKHW) yang diterbitkan oleh Balai Harta Peninggalan (BHP) semestinya didukung oleh dokumen yang masih berlaku. Namun dalam kenyataannya terdapat SKHW yang terbit berdasarkan dokumen yang sudah tidak berlaku, seperti yang ditemukan dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 334 K/Pdt/2021. Dalam kasus tersebut, Ahli Waris yang disebutkan dalam SKHW Pewaris mengajukan Permohonan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) untuk dicatatkan namanya dalam Daftar Pemegang Saham guna menerima harta warisan berupa saham. Akan tetapi Pemohon Intervensi yang mengaku berhak atas harta peninggalan Pewaris karena perkawinan dan wasiat yang menjadi dasar penerbitan SKHW tersebut sudah berakhir dan dicabut. Oleh karena itu tujuan dari penelitian doktrinal ini adalah untuk menganalisis SKHW yang diterbitkan oleh BHP, dan perlindungan hukum terhadap Ahli Waris sehubungan dengan saham Pewaris. Penelitian doktrinal ini mengumpulkan data sekunder melalui studi kepustakaan yang selanjutnya dianalisis secara kualitatif. Dari hasil analisis dapat dinyatakan bahwa kedudukan SKHW yang diterbitkan oleh BHP dalam Putusan a quo tidak dapat menjadi bukti dan dasar seorang/beberapa orang bisa memperoleh haknya karena syarat materiil tidak dipenuhi. Adapun terkait perlindungan hukum terhadap hak ahli waris atas kepemilikan saham Pewaris dapat dijelaskan bahwa upaya hukum yang dapat dilakukan adalah berupa gugatan perdata atas dasar perbuatan melawan hukum sebagaimana ketentuan dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

---

The creation of the Certificate of Inheritance Rights (Surat Keterangan Hak Waris, hereinafter called “SKHW”), issued by the Bureau of Estate Management (Balai Harta Peninggalan, hereinafter called “BHP”), should ideally be supported by valid documentation. However, in practice, there have been instances where SKHWs are issued based on expired documents, as evidenced in the Supreme Court Decision No. 334 K/Pdt/2021. In this particular case, the heirs mentioned in the SKHW of the Deceased applied for an Extraordinary General Meeting of Shareholders to have their names recorded in the Shareholder Register, thereby receiving inheritance in the form of shares. However, the Intervening Petitioner, who claimed rights to the Deceased's estate due to marriage and a will, contested that the basis for issuing the SKHW had ceased and been revoked. Therefore, the purpose of this doctrinal research is to analyze the SKHWs issued by the BHP and the legal protection afforded to the heirs regarding the shares of the Deceased. This doctrinal study collects secondary data through library research, which is then qualitatively analyzed. The findings reveal that the status of the SKHW issued by BHP in the a quo Decision cannot serve as evidence or a basis for one or more individuals to claim their rights, as the substantive requirements are not met. Regarding the legal protection of the heirs' rights over the ownership of the Deceased's shares, it is explained that the legal recourse available is a civil lawsuit based on an act against the law, as stipulated in Article 1365 of the Civil Code."