Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Penelitian ini membahas mengenai peran dan tanggung jawab notaris dalam pembuatan surat keterangan hak mewaris berkenenaan dengan tuntutan dari penerima manfaat asuransi yang tercantum dalam polis asuransi jiwa. Penunjukan penerima manfaat asuransi yang didasarkan prinsip insurable interest yaitu dalam hal ini hubungan keluarga sering sekali terjadi sengketa dikarenakan yang biasanya ditunjuk sebagai ahli waris dalam asuransi adalah ahli waris golongan II menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Namun hukum waris untuk warga negara golongan Tionghoa telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dengan asas penderajatan. Permasalahan ini menyebabkan Notaris sebagai pejabat umum yang membuat surat keterangan hak mewaris sering terseret dalam permasalahan hukum tersebut dikarenakan tidak mencantumkan penerima manfaat dalam surat keterangan hak mewaris yang dibuatnya atau sebaliknya, yang menyebabkan pembagian jatah harta peninggalan yang keliru, disebabkan telah salah menetapkan ahli waris. Adapun pokok permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah (i) bagaimana kedudukan hukum penerima manfaat polis asuransi jiwa yang termasuk ahli waris golongan II dalam hukum waris sesuai KUHPer dan (ii) bagaimana peran dan tanggung jawab notaris dalam pembuatan Surat Keterangan Hak Mewaris. Untuk menjawab permasalahan tersebut digunakan metode penelitian yuridis normatif dengan bersifat eksplanatoris. Hasil analisa adalah penerima manfaat hanya memiliki hak tuntut kepada penanggung dan wajib menyerahkan uang pertanggungan kepada ahli waris golongan I dan notaris dalam pembuatan surat keterangan hak mewaris tidak dapat diminta pertanggungjawaban apabila sudah memenuhi prosedur yang berlaku. Maka seharusnya terdapat peraturan khusus mengenai uang pertanggungan dan sebagai upaya preventif, notaris wajib membiasakan diri untuk selalu membuat akta pernyataan terlebih dahulu. ......This research discusses about the role and responsibilities of a notary in making a certificate of inheritance rights related to the demands of the insurance beneficiary listed in the life insurance policy. The appointment of the beneficiaries of insurance is based on the principle of insurable interest, namely in this case family relations often occur in disputes because those who are usually appointed as heirs in insurance are class II heirs according to the Civil Code. However, the inheritance law for Chinese ethnic group has been regulated in the Civil Code that based its principle on equalization. This problem induces Notaries as public officials who create certificates of inheritance rights are often dragged into these legal issues because they do not include beneficiaries in the certificates of inheritance rights that they make or vice versa, which causes the distribution of inheritance rights to be erroneous, due to the wrong appointment of heirs. The main issues raised in this study are (i) how is the legal position of the beneficiaries of the life insurance policy which includes class II heirs in inheritance law according to the Criminal Code and (ii) how are the roles and responsibilities of a notary in making a Certificate of Inheritance. To answer these issues, a normative juridical research method with an explanatory character is used. The result of the analysis is that the beneficiary only has the right to sue the insurer and is obliged to submit the sum assured to the class I heirs and the notary in making the certificate of inheritance rights cannot be held accountable if it has complied with the proper procedures. Therefore, there should be special regulations govern the sum assured and as a preventive measure, notaries must get accustomed to always making a statement deed first.

Abstrak :
Tesis ini membahas tentang perlindungan Notaris terhadap gugatan pembatalan Surat Keterangan Hak Mewaris SKHM oleh pihak ketiga yang merasa dirugikan dengan adanya SKHM tersebut. Gugatan pembatalan tersebut dilakukan akibat adanya putusan hakim yang memutus bahwa dokumen-dokumen yang mendasari pembuatan SKHM tersebut palsu. Notaris dalam melaksanakan jabatannya tidak memiliki kewajiban untuk meneliti kebenaran materiil, sehingga dalam kasus ini Notaris harus dilindungi. Pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana cara dilakukan pembatalan SKHM serta akta turunannya, bagaimana akibat pembatalan SKHM dan akta turunannya tersebut terhadap para pihak, serta bagaimana perlindungan hukum terhadap Notaris akibat pembatalan tersebut. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif analitis. Hasil yang didapat penulis adalah cara pembatalan SKHM dengan mengajukan ke pengadilan oleh orang yang merasa dirugikan, dimana hakim memutus SKHM ldquo;tidak mempunyai kekuatan rdquo;. Akibat ldquo;tidak mempunyai kekuatan rdquo; berarti bahwa keadaan berlaku surut dan kembali ke keadaan semula atau ex tunc. Perlindungan Notaris dalam membuat SKHM dilakukan secara preventif dan represif, secara preventif yaitu dengan membuat Akta Pernyataan yang dihadiri 2 dua orang saksi dan mencantumkan tentang tanggung jawab penghadap jika menyampaikan keterangan palsu, sementara itu perlindungan secara represif yaitu dengan menganut asas praduga sah, hak ingkar serta wajib ingkar.

---

This thesis discusses regarding the Notary protection against cancellation lawsuit of Inheritance Right Letter Surat Keterangan Hak Mewaris SKHM by third party who feels aggrieved by the issuance of SKHM. Cancellation lawsuit was made due to a judge 39 s decision to decide that the documents underlying the SKHM are counterfeit. Notary in carrying out his her position has no obligation to examine material truth, so in this case the Notary must be protected. The main problem in this research are how to do the cancellation of SKHM and its derivative deed, the consequences of the cancellation of SKHM and its derivative deeds to the parties, and legal protection to Notary due to the cancellation. This research is an analytical descriptive research. The results obtained by the author are the way of cancellation of SKHM by appealing to the court by the person who feels aggrieved, in which the judge decides SKHM has no legal force . The effect of has no legal force means that the state is retroactive and returns to its original state or ex tunc. Notary 39 s protection in making SKHM is done preventively and repressively, preventively by making a Deed of Statement attended by 2 two witnesses and mentioning responsibility to confront if giving a false information, while repressive protection done by adopting the principle of legitimate prejudice, right of disclaim and obligatory disclaim.

Abstrak :
ABSTRAK
Perkawinan pada dasarnya merupakan kesepakatan untuk hidup bersama secara sah diantara seorang pria dan seorang wanita. Perkawinan dapat dilangsungkan di dalam wilayah Republik Indonesia maupun di luar wilayah Republik Indonesia. Perkawinan campuran merupakan perkawinan yang terjadi akibat perbedaan kewarganegaraan diantara masing-masing pihak yaitu perkawinan antara Warga Negara Indonesia dengan Warga Negara Asing. Seorang anak yang lahir dari perkawinan campuran internasional akan mempunyai permasalahan dengan status kewarganegaraannya serta hak mewarisnya. Balai Harta Peninggalan Jakarta menerbitkan Surat Keterangan Hak Mewaris atas anak yang mempunyai status Warga Negara Asing dan menyatakan ia sebagai ahli waris dari harta peninggalan ibunya. Terhadap Surat Keterangan Hak Mewaris ini saudara-saudara kandung dari almarhumah mengajukan keberatan dan memohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara untuk mencabut Surat Keterangan Hak Mewaris tersebut. Untuk mengkaji hal tersebut dilakukan penelitian bersifat deskriptif analitis, dengan metode pendekatan yuridis normatif dan dianalisis dengan pendekatan kualitatif. Perkawinan yang dilangsungkan di luar negeri dianggap sah oleh negara sehingga kedudukan anak yang lahir dengan berstatus Warga Negara Asing tersebut tetap diakui sebagai anak sah. Seorang anak yang berstatus Warga Negara Asing mempunyai hak mewaris dari orang tuanya yang berkewarganegaraan Indonesia. Walaupun anak yang berstatus Warga Negara Asing tersebut dapat mewaris dari orang tuanya tetapi jika menerima warisan berupa hak milik menurut Pasal 21 ayat 3 Undang-Undang Pokok Agraria maka dia wajib melepaskan haknya tersebut dalam jangka waktu 1 satu tahun setelah diperolehnya hak tersebut. Penulis tidak sependapat dengan putusan hakim yang dalam putusannya tersebut membatalkan Surat Keterangan Hak Mewaris Nomor W7.AH.06.10-36/VII/2010 tanggal 19 Juli 2010 yang menunjuk anak almarhumah sebagai satu-satunya ahli waris dari harta peninggalan ibunya.

---

ABSTRACT
Marriage is basically an agreement to live together legitimately between a man and a woman. Marriage may take place within the territory of the Republic of Indonesia as well as outside of the territory of the Republic of Indonesia. Mixed marriage is a marriage that occurs due to differences in citizenship between each party namely the marriage between Indonesian citizens with foreign citizens. A child born from an international mixed marriage will face problems with their citizenship and inheritance rights. The Jakarta Heritage Hall publishes a Certificate of Inheritance Rights on a child who has a status of a Foreign Citizen and declares him her as the heir of his or her mother 39 s estate. Against this Memorandum of Inheritance, the siblings of the deceased filed an objection and appealed to the State Administrative Court to revoke the Letter of Inquiry on the Rights of the Minister. To investigate this matter, the research uses analytical descriptive research, with normative juridical approach method and examined by qualittaive approach. Marriages held abroad are considered valid by the state so that the status of the child born with the status of a Foreign Citizen is still recognized as a legal child. A child who is a Foreign Citizen has the right to inherit from his or her parent who is an Indonesian citizen. Although the child with the status of a Foreign Citizen may inherit from his or her parents, but if he receives inheritance in the form of property rights under Article 21 Paragraph 3 of the Basic Agrarian Law, he shall be obliged to relinquish his right within 1 one year after obtaining such right. The author does not agree with the judge rsquo s decision who revoke the Certificate of Right of Inheritance Number W7.AH.06.10 36 VII 2010 dated July 19, 2010 which appointed the deceased son as the sole heir of his mother 39 s treasures.

Abstrak :
Tesis ini membahas tentang istri warga negara asing sebagai ahli waris satu-satunya dari Pewaris warga negara Indonesia dimana perkawinannya tidak dicatatkan di Kantor Catatan Sipil di Indonesia. Keabsahan perkawinan telah disahkan melalui Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1276 K/Pdt/2007, yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Pewaris memiliki sebidang tanah dan bangunan yang diperoleh dari hibah yang dikuasai adik kandung Pewaris. Pokok permasalahan tesis ini adalah kedudukan surat keterangan hak mewaris dalam hukum positif Indonesia dan hak mewaris istri warga negara asing yang perkawinannya tidak dicatatkan di Kantor Catatan Sipil di Indonesia. Penelitian ini dilakukan dengan metode penelitian dimana bentuk penelitiannya adalah yuridis normatif yang bersifat deskriptif yang merupakan penelitian kepustakaan terhadap data sekunder di bidang hukum, didasari atas sistematika peraturan perundang-undangan di Indonesia. Dalam pengolahan, analisa dan konstruksi datanya dilakukan secara kualitatif. Dilihat dari tujuannya penelitian ini adalah penelitian preskriptif. Berdasarkan penerapannya dan ilmu serta metode yang digunakan penelitian ini adalah penelitian mono disipliner. Bentuk hasil penelitian adalah penelitian preskriptif analistis. Kedudukan surat keterangan hak mewaris sangat penting karena fungsi surat keterangan hak mewaris untuk menyatakan bahwa seseorang mempunyai hak atau tidak untuk mewaris. Surat keterangan hak mewaris tidak mempunyai dampak sepanjang perkawinan tidak dicatatkan di Kantor Catatan Sipil di Indonesia. Hak mewaris istri warga negara asing yang perkawinannya tidak dicatatkan di Kantor Catatan Sipil di Indonesia tidak berhak untuk mewaris, namun dalam kasus yang dianalisis telah melahirkan putusan pengadilan bahwa perkawinannya adalah sah, dengan demikian perkawinannya dapat dicatatkan di Kantor Catatan Sipil di Indonesia dan sah menurut hukum yang berlaku di Indonesia sehingga istri warga negara asing berhak mewaris. ...... This thesis was discusses the wife of a foreign nationals as the sole heir of the Heir Indonesian citizens where the marriage is not registered in the Civil Registry Office in Indonesia. The validity of the marriage was legalized in the Supreme Court of the Republic of Indonesia No. 1276 K / Pdt / 2007, which has had permanent legal force. Heir have a piece of land and buildings acquired from grants overpowered by the little sister of the testator. The issue of this thesis is status the certificate of the right to inherit in Indonesian positive law and the right of wife foreign nationals to inherit whose marriage is not registered in the Civil Registry Office in Indonesia. This research was conducted by the research method in which the research is normative, descriptive, that is library research on secondary data in the field of law, based on systematic regulations in Indonesia. In the processing, analysis and construction of the data was done qualitatively. Judging from the goal of this research is prescriptive. Based on the application and use of science and research methods are mono disciplinary research. Forms of study are prescriptive analytical research. Right to inherit wives foreign national whose marriage was not registered in the Civil Registry Office in Indonesia are not entitled to inherit, but in the cases analyzed have spawned a court decision that the marriage was valid, so marriage can be registered in the Civil Registry Office in Indonesia and lawful prevailing in Indonesia so that the wife of a foreign citizen entitled to inherit.