Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Surat keterangan waris sebagai dasar untuk menentukan siapakah ahli waris dari seorang pewaris. Tesis ini akan membahas adanya kecacatan pada surat keterangan waris dimana telah terjadi peralihan hak dan telah dilakukan perbuatan hukum. Tesis ini bertujuan untuk mencari tahu apa akibat hukum terhadap perbuatan hukum yang dibuat berdasarkan surat keterangan waris yang cacat yuridis. Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan yang bersifat yuridis normatif dengan memperhatikan teori hukum dengan putusan pengadilan atas permasalahannya. Hasil penelitian ini memberitahukan bahwa surat keterangan waris adalah surat dibawah tangan dan menyarankan bahwa surat keterangan waris ini diatur lebih jelas mengenai kewenangan untuk membuatnya sehingga tercipta unifikasi dalam hukum waris Indonesia.

Abstrak :
Tesis ini membahas Surat Keterangan Waris bagi golongan Tionghoa di Indonesia. Surat Keterangan Waris yang dibuat oleh Notaris merupakan akta di bawah tangan yang tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, akan tetapi keterangan ini telah mendapat kepercayaan penuh dari masyarakat, instansi-instansi pemerintah maupun swasta. Notaris sebagai pejabat umum yang menjalankan profesi dalam memberikan jasa hukum kepada masyarakat dipahami sebagai pihak ketiga terpercaya yang dapat memberikan jaminan atas keautentikan informasi yang tertera dalam Surat Keterangan Waris. Hal tersebut memberi dampak bahwa Notaris tidak dapat melepaskan tanggung jawab dalam pembuatannya, karena isi dari Surat Keterangan Waris adalah opini hukum Notaris yang didasarkan pada fakta-fakta hukum yang sebenarnya. Sehingga menarik untuk diteliti mengenai Surat Keterangan Waris yang dibuat berdasarkan pada surat pernyataan yang dilegalisasi oleh Notaris bahwa pewaris telah menikah secara adat/agama dan karenanya ahli waris menurut hukum adalah isteri dan anaknya. Adapun pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimanakah kekuatan suatu surat pernyataan yang telah dilegalisasi Notaris sebagai dasar pembuatan Surat Keterangan Waris, serta bagaimanakah pembuatan Surat Keterangan Waris serta pembagian waris bagi Pewaris yang melakukan perkawinan secara adat/agama dan tidak dicatatkan di Kantor Catatan Sipil. Melalui penelitian hukum normatif yang bersifat analitis preskriptif ini, penulis dengan menggunakan data sekunder berusaha mencari cara pembuatan Surat Keterangan Waris serta mencari solusi bagi golongan Tionghoa yang perkawinannya dilakukan secara adat dan tidak pernah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil agar mendapatkan perlindungan hukum yang sama sebagaimana layaknya sebuah keluarga menurut hukum keluarga dan hukum waris yang berlaku. Simpulannya adalah surat pernyataan yang telah dilegalisasi oleh Notaris tidak dapat dijadikan dasar pembuatan Surat Keterangan Waris dan ketiadaan penetapan pengadilan mengakibatkan yang berhak sebagai ahli waris adalah saudara-saudara dari Pewaris. ...... This thesis discuss about Inheritance Affidavit for Chinese descendant in Indonesia. The Inheritance Affidavit that made by Notary is a private deed, however this affidavit has gained public's credibility. Notary as a public official which the sole purpose is to serve the public by providing legal services, being know as a third trusted party who can provide assurance of the authenticity of the information contained in The Inheritance Affidavit. Its impact that Notary take a full responsibility in the making of affidavit, because the contents of the Inheritance Affidavit is a Notary legal opinion based on the legal facts. Therefore, it is interesting to analyze The Inheritance Affidavit being made based on the written statement made by the testator then legalized by Notary. The written statement will declare that there had been a marriage of the testator according to the religion or customary law. Legal issues of this thesis are: how a written statement that legalized by a Notary can be legal basis of making Inheritance Affidavit and how the making of Inheritance Affidavit for Chinese decendant in Indonesia that marriage by religion or customary law. Through normative legal research and analytical prescriptive type of research, the author tried to define the construction of Inheritance Affidavit in the structure of Indonesian family law, and to find solutions for the Chinese decendant in Indonesia to have the same legal protection as the native in the family law and inheritance. As a resume, the written statement that legalized by a Notary can't be legal basis of making Inheritance Affidavit and without Court's Enactment regarding customary marriages, the appropriate heir is testator's sibling.

Abstrak :
Pengalihan terhadap tanah yang belum bersertipikat dengan bukti tertulis salah satunya yaitu Surat Keterangan Tanah (SKT) seharusnya dilakukan setelah melalui proses pendaftaran tanah pertama kali, untuk memberikan kepastian hukum mengenai kepemilikan seseorang atas tanah dan mencegah terjadinya sengketa tanah. Penulisan ini membahas mengenai kekuatan hukum SKT dalam proses pengalihan tanah dan kesesuaian pertimbangan dan putusan Majelis Hakim pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 2137 K/PDT/2021. Penelitian ini menggunakan bentuk penelitian hukum doktrinal dengan tipe penelitian deskriptif dan preskriptif. Metode penelitian yaitu kualitatif dengan bentuk hasil penelitian preskriptif. Hasil penelitian yaitu pembuatan Akta Jual Beli (AJB) oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) terhadap tanah yang belum bersertipikat dengan menyerahkan salah satunya yaitu bukti tertulis berupa SKT diatur dan diperbolehkan dalam Pasal 25 ayat (1) PP No 10 Tahun 1961 dan Pasal 39 ayat (1) huruf b PP No. 24 Tahun 1997, dengan syarat wajib segera didaftarkan ke Kantor Pertanahan, sebagaimana tercantum dalam Pasal 40 PP No. 24 Tahun 1997 dan didukung dengan bukti lainnya seperti bukti pembayaran PBB, surat keterangan tidak sengketa, surat penguasaan fisik tanah dan surat keterangan riwayat tanah. Pertimbangan dan putusan Majelis Hakim dalam menetapkan RR sebagai pemilik yang berhak atas tanah sudah tepat. RR dikategorikan sebagai pembeli yang beritikad baik karena telah menguasai fisik tanah dan melakukan pengecekan legalitas tanah sebelum membeli tanah, walaupun jika dilihat dari sejarah tanahnya berasal dari perjanjian pengikatan hibah yang batal demi hukum karena menggunakan bukti tertulis salah satunya yaitu SKT yang telah dijual sebelumnya oleh IT kepada ES. Jika dibandingkan dengan ES, sebenarnya ia merupakan pihak yang paling berhak atas tanah karena memperoleh tanah berdasarkan AJB No. 58/II/1988 yang dibuat di hadapan Notaris/PPAT TYD, akan tetapi ia tidak menguasai fisik tanah dari tahun 1988 dan pada 2015 baru mengetahui bahwa di atas tanahnya terdapat kepemilikan pihak lain yaitu RR. ......The transfer of land that has not been certified with written evidence, one of which is a information land letter issued by the Village Head should be carried out after going through the land registration process for the first time, to provide certainty and legal protection regarding ownership of land. At this writing, will discuss the legal force of a information land letter issued by the Village Head  in the land transfer process and the appropriateness of the considerations and decisions of the Panel of Judges in the Supreme Court Decision Number 2137 K/PDT/2021. This study uses a form of doctrinal research with descriptive and prescriptive research types. The research method is qualitative in the form of prescriptive research results. The results of the study are the making of a Deed of Sale and Purchase Land by the Land Deed Official for land that has not been certified with written evidence, one of which is information land letter issued by the Village Head regulated and permitted in Article 25 paragraph (1) government regulation number 10 of 1961 and Article 39 paragraph (1) letter b government regulation number 24 of 1997 with the condition that it must be immediately registered with the Office land, based on Article 40 government regulation number 24 of 1997. The considerations and decisions of the Panel of Judges in determining RR as the rightful owner of the land is correct. RR is categorized as a buyer in good faith because he physically controls the land and checked the legality of the land before buying the land. ES is actually the person with the most rights over the land because she acquired the land based on the Land Sale and Purchase Deed number 58/II/1988. However, he did not physically control the land from 1988 and she only found out that in 2015, her land was owned by another person, namely RR.

Abstrak :
Surat keterangan waris merupakan akta pernyataan yang dibuat oleh ahli waris mengenai pewaris, yang dikeluarkan oleh notaris adalah suratnya bukan aktanya, yang mana isi dari surat keterangan waris mengenai pewaris dari semasa hidupnya sampai pewaris tersebut meninggal dunia. Ada tiga pejabat yang berwenang membuat surat keterangan ahli waris, yakni notaris bagi Golongan Tionghoa, Balai Harta Peninggalan (BHP) bagi golongan Timur Asing non Tionghoa atau dibuat sendiri oleh ahli waris di atas kertas dengan disaksikan oleh Lurah/Kepala Desa dan dikuatkan oleh Camat bagi golongan WNI Bumiputera. Apabila tidak diketahui secara pasti siapa saja ahli waris yang sah maka seringkali menimbulkan permasalahan atau gugatan sengketa waris di pengadilan dari ahli waris karena adanya keterangan yang tumpang-tindih didalam surat keterangan waris yang dibuat karena pemalsuan keterangan pada akta autentik, pemalsuan salinan akta maupun pengurangan dan perubahan isi minuta akta, meskipun dalam pembuatan akta autentik wajib disaksikan oleh saksi. Penulis menggunakan  penelitian yuridis normatif. Berdasarkan penelitian ini,  Penulis menyimpulkan bahwa Notaris yang bersangkutan dapat dijadikan sebagai turut serta karena mengetahui bahwa keterangan yang terdapat didalam akta tersebut tidak memuat keadaan yang sebenarnya dan mengakibatkan akta tersebut menjadi batal demi hukum.

---

The inheritance  certificate is a statement of deed made by the heir regarding the heir, which is issued by a notary is the letter is not the deed, which is the contents of the certificate of inheritance regarding the heir from his lifetime until the heir dies. There are three officials who are authorized to make a certificate of heirs, namely a notary for the Chinese Group, a Heritage Center (BHP) for non-Chinese Foreign Eastern groups or made by the heirs on paper witnessed by the Head of Village and strengthened by the sub-district head for group of Indonesians Bumiputera. If it is not known exactly who the legal heirs are, it often causes problems or inheritance disputes in the court of the heirs because of overlapping information in the inheritance certificate made due to falsification of information on authentic deeds, falsification of copies of deeds and deductions and changes to the contents of the minuta deed, even though the preparation of an authentic deed must be witnessed by the witness. The author uses normative juridical research. Based on this research, the author concludes that the Notary concerned can be used as a participant because he knows that the information contained in the deed does not contain the actual conditions and results in the deed becoming null and void by law.

Abstrak :
Dokumen kependudukan berfungsi sebagai alat bukti kepemilikan hak konstitusional yang dimiliki oleh warga negara, dokumen kependudukan dapat menunjukkan kedudukan hukum seseorang dan menjadi dasar dari pembagian waris setelah dokumen-dokumen tersebut dicocokkan dengan keterangan ahli waris dan dituangkan dalam surat keterangan waris, pembuatan surat keterangan waris berdasarkan dokumen kependudukan seharusnya menjadikan surat keterangan waris sebagai alat bukti yang kuat dalam pembagian waris namun, ditemukannya dua surat keterangan waris yang memiliki keterangan berbeda terhadap suatu harta warisan yang sama menimbulkan pertanyaan mengenai kekuatan pembuktian surat keterangan waris khususnya mengenai perlindungan hukum yang dapat diberikan surat keterangan waris dan akibat hukum dari diberlakukan dan dibatalkannya surat keterangan waris terhadap ahli waris. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dengan pendekatan studi kasus. Hasil analisis adalah surat keterangan waris belum dapat sepenuhnya membuktikan hubungan antara pewaris dengan ahli waris sehingga tidak dapat sepenuhnya melindungi ahli waris karena pembuatan surat keterangan waris didasarkan pada keterangan yang diketahui oleh ahli waris sedangkan tidak seluruh ahli waris mengetahui hal yang sama mengenai pewaris. Ketidakmampuan pembuktian keterangan yang disampaikan dalam surat keterangan waris oleh ahli waris mengakibatkan surat keterangan waris tersebut dibatalkan dan ahli waris kehilangan hak mewaris sampai dapat dibuktikan lain. Adapun saran yang dapat diberikan berupa penertiban pencatatan administrasi kependudukan agar pembuatan surat keterangan waris didasarkan pada satu sumber yang pasti dan adanya kerjasama antara notaris sebagai pembuat surat keterangan waris dan dinas kependudukan catatan sipil sebagai penyedia data administrasi kependudukan. ......Resident documents function as evidence of ownership of constitutional rights owned by citizens, resident documents can show a person’s legal position and become the basis for inheritance distribution after these documents, together with the statement of the heirs, are traced in the Legal Heir Certificate. Legal Heir Certificates that have different information on the same inheritance raise questions about the legal protection that can be given to the heirs whose names are listed therein and the legal consequences of the enactment and cancellation of the Legal Heir Certificates. The research method used in this research is normative juridical with a case study approach. The result of the analysis is that the Legal Heir Certificate has not been able to fully prove the relationship between heirs because the making of the Legal Heir Certificate is based on information known to the heirs while not all heirs know the same thing about the heir. The validity of the Legal Heir Certificate can be recognized if the heirs can prove that the information submitted in the certificate is correct, the inability to prove the information submitted in the certificate may result in the Legal Heir Certificate being canceled and the heirs losing their right to inherit until it can be proven otherwise. Suggestion that can be given is to control the registration of population administration so that the making of a Legal heir Certificate is based on a definite source and cooperation between a notary as a maker of Legal Heir Certificate and the civil registry office as a population administration registrar. 

Abstrak :
Tesis ini membahas mengenai surat keterangan waris yang dibuat berdasarkan keterangan palsu yang disampaikan oleh pihak yang menghadap kepada notaris. Surat keterangan waris yang telah dibuat akan dipergunakan sebagai dasar membuat akta kuasa guna jual beli rumah dan toko milik pewaris. Permasalahannya meliputi: kedudukan/keabsahan surat keterangan waris yang telah dipalsukan, dan akibat hukum atas surat keteranan waris yang telah dipalsukan. Penelitian yang akan dilakukan adalah penelitian yuridis normatif, dengan tipe penelitiannya yaitu deskriptif analitis. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder yang berasal dari bahan kepustakaan yang bersifat publik, yaitu Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 121/PID/2017/PT.DKI. Metode analisa data yang dipergunakan adalah metode kualitatif. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa surat keterangan waris yang dibuat dengan keterangan palsu adalah tidak sah sehingga dapat dibatalkan. Keterangan waris tersebut membawa akibat yang buruk, baik untuk surat itu sendiri maupun pihak lain yang terkait. Selain bahwa surat dapat dibatalkan, surat tersebut tidak dapat digunakan sebagai alat bukti yang sempurna dalam pembuktian. Surat tersebut juga membuat pihak yang telah dirugikan tidak dapat ikut mewaris dan menyatakan hak mutlaknya atas warisan yang ada. Pelaku yang terbukti secara sah memberikan keterangan palsu akan dihukum berdasarkan Pasal 266 Wetboek van Strafrecht atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan mendapatkan ancaman pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun. Notaris juga dapat ikut terlibat sebagai pihak yang membuat surat tersebut. Dan jika terbukti terlibat, maka Notaris akan mendapat sanksi berupa teguran, pemberhentian, bahkan pidana penjara. Oleh karena itu, diperlukan andil dari semua pihak untuk turut serta dalam membuat surat keterangan waris. Kejujuran, itikad baik, dan sikap hati-hati dari pihak penghadap dan Notaris sangat diperlukan untuk mencegah timbulnya sengketa di kemudian hari.

---

This thesis discusses the inheritance deed made based on a fake statement submitted by the parties facing the notary. A certificate of inheritance that has been made will be used as a basis for making a power of attorney to buy and sell houses and stores belong to the heir. The problems include the inheritance deed legality which contains a fake statement and the legal consequences of the inheritance deed that has contained a fake statement. The research that will be conducted is normative juridical research, with analytical descriptive type. The results of this study found that the inheritance deed containing false information cannot be justified. Such actions make the deed of inheritance as an authentic deed cannot be used to provide a guarantee of protection for the heirs to claim their absolute rights to the inheritances wealth. Also, a letter containing this false statement harms the parties and Notary. For those who feel disadvantaged, they can submit a lawsuit to deny the inheritance statement which containing false information. That way, an investigation will be made to prove the accusation. Later the Notary can be involved in criminal activity including inserting a fake statement. If proven, then the Notary will be sentenced to sanction as described in Article 85 of the Notary Position Act, in form of reprimand, suspension (temporary dismissal), onsetting (dismissal), and disrespectful dismissal.

Abstrak :
Kepastian hukum dalam setiap peralihan tanah sebagai akibat dari transaksi jual beli hak atas tanah sangatlah penting. Oleh karena itu, Undang-Undang Pokok Agraria mewajibkan untuk melakukan pendaftaran peralihan hak karena jual beli tersebut. Pada prakteknya, di Kecamatan Bermani Ulu Kabupaten Rejang Lebong terdapat praktek jual beli tanah yang belum bersertipikat. Tanah yang belum bersertipikat adalah tanah yang sama sekali belum pernah didaftarkan di kantor pertanahan. Praktek jual beli tersebut banyak dilakukan dihadapan kepala desa bersifat tunai, nyata dan terang. Tesis ini membahas bagaimana proses pencatatan kepemilikan hak atas tanah berdasarkan Surat Keterangan Kepala Desa serta kekuatan hukum terhadap surat keterangan tanah tersebut jika dibandingkan denga akta yang dikeluarkan PPAT. Metode yang digunakan adalah metode yuridis empiris dan spesifikasi yang digunakan dalam penelitian ini bersifat preskriptif analitis. Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa proses pencatatan kepemilikan hak atas tanah pada Desa Kampung Melayu terbilang mudah yaitu dengan menghadapnya para pihak kepada kantor desa beserta saksi-saksi lalu kemudian dilakukan pengukuran batas- batas tanah oleh kepala dusun, baru kemudian kemudian kepala Desa mengeluarkan Surat Keterangan Pemindahan Hak. Kedudukan surat jual beli di bawah tangan itu sepanjang menurut Kepala Kantor Pertanahan adalah benar dan dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya, maka ia dapat dijadikan dasar untuk melakukan pendaftaran tanah pertama kali dan pastinya harus dilengkapi dokumen pendukung lainnya sebagaimana yang telah disebutkan dalam Peraturan KBPN Nomor 1 Tahun 2010. ......Legal certainty in any transfer of land as a result of buying and selling transactions of land rights is very important. Therefore, the Basic Agrarian Law obliges to register the transfer of rights due to such sale and purchase. In practice, in Bermani Ulu District, Rejang Lebong Regency, there is a practice of buying and selling land that has not been certified. Land that has not been certified is land that has never been registered at the land office. The practice of buying and selling is mostly carried out in front of the village head in cash, real and clear. This thesis discusses the process of recording land ownership rights based on a village head's certificate and the legal force of the land certificate when compared to the deed issued by the PPAT. The method used is empirical juridical method and the specifications used in this study are analytical prescriptive. Based on the results of the research, it can be seen that the process of recording ownership of land rights in Kampung Melayu Village is fairly easy, namely by facing the parties to the village office along with witnesses, then measuring the boundaries of the land by the head of the hamlet, then the village head issues a Certificate of Transfer of Rights. The position of the sale and purchase letter under the hand, as long as according to the Head of the Land Office it is correct and can be accounted for, then it can be used as a basis for conducting the first land registration and of course it must be equipped with other supporting documents as mentioned in KBPN Regulation Number 1 of 2010.

Abstrak :
Surat Keterangan Waris merupakan suatu surat yang diterbitkan oleh pejabat berwenang, keterangan yang dituliskan di dalam Surat Keterangan Waris dibuat dengan tujuan memberikan kejelasan siapa sajakah yang berhak menjadi Ahli Waris. Permasalahan yang dibahas adalah mengenai keabsahan Surat Keterangan Waris dapat dijelaskan secara singkat bahwa dalam kasus terjadi kekeliruan mengenai pengertian anak zina dan anak luar kawin, di mana yang terjadi yaitu anak pewaris yang sebenarnya menurut Undang-Undang statusnya merupakan anak zina, namun dalam pertimbangan Hakim menafsirkan bahwa anak dari pewaris tersebut seperti anak luar kawin yang bisa mendapatkan harta waris dari pewaris dan tanggung jawab seorang Notaris dalam pembuatan Surat Keterangan Waris jika dalam pembuatan Surat Keterangan Waris tersebut bermasalah kedepannya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dan analisis kualitatif.  Hasil penelitian menunjukan terjadi kekeliruan dalam penafsiran anak luar kawin dan anak zina, bahwa kedudukan anak dalam kasus ini adalah anak zina berdasarkan undang-undang yang berlaku dan tidak berhak mendapatkan harta waris dari pewaris. Dalam pembuatan surat keterangan waris selama Notaris sudah memenuhi semua persyaratan dari pengumpulan data, pembuatan Surat Keterangan Waris dengan ketentuan yang sudah diatur, membacakan dan menandatangani, dan semua sudah dilakukan dan tidak dilanggar seharusnya hal tersebut tidak bisa disalahkan atau menitikberatkan kepada Notaris telah bekerja sama dengan penghadap sehingga terjadinya kekeliruan dalam isi Surat Keterangan Waris tersebut. Berdasarkan hal tersebut Notaris harus lebih teliti terhadap ahli waris dalam pembuatan Surat Keterangan Waris, dan untuk menghindari terjadinya gugatan di waktu mendatang Notaris harus teliti dalam pegecekan dokumen sampai kebenaran formil. ...... Inheritance Certificate is a letter issued by an authorized official, the information written in the Inheritance Certificate is made with the aim of providing clarity on who is entitled to become an Heir. The problem discussed is regarding the validity of the Inheritance Certificate, it can be explained briefly that in the case of a mistake regarding the definition of an adulterous child and an illegitimate child, where what happens is that the actual heir child according to the law is an adulterous child, but in consideration of the Judge interprets that the child of the heir is like an illegitimate child who can get inheritance from the heir and the responsibility of a Notary in making a Certificate of Inheritance if in making the Certificate of Inheritance there are problems in the future. This research uses normative juridical research methods and qualitative analysis. The results showed that there was an error in the interpretation of illegitimate children and adulterous children, that the position of the child in this case was an adulterous child based on applicable law and was not entitled to inherit property from the heir. In making a certificate of inheritance as long as the Notary has met all the requirements of data collection, making a Certificate of Inheritance with the provisions that have been regulated, read and signed, and everything has been done and has not been violated, it should not be blamed or the emphasis is on the Notary has cooperated with the court so that there is an error in the contents of the Inheritance Certificate. Based on this, the Notary must be more careful with the heirs in making the Certificate of Inheritance, and to avoid lawsuits in the future, the Notary must be careful in checking the documents until they are formally correct.

Abstrak :
Penelitian ini membahas mengenai harta peninggalan yang dikuasai oleh satu orang ahli waris dan adanya upaya balik nama ke atas nama pribadi atas sebuah tanah waris tanpa adanya persetujuan dari para ahli waris lainnya. Oleh karenanya diperlukan surat keterangan mewaris bagi mereka untuk dapat membuktikan kedudukan mereka selaku ahli waris yang sah dan dapat menuntut haknya apabila dilanggar yang dibagi kewenangan pembuatannya kepada para ahli waris itu sendiri dengan disaksikan oleh dua orang saksi dan dikuatkan oleh lurah serta camat, dan ada pula Balai Harta Peninggalan, Notaris dan Pengadilan. Adapun untuk menjawab permasalahan tersebut dilakukan penelitian dengan pendekatan yuridis normatif dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder, tipologi penelitian ini merupakan penelitian yang berisifat preskriptif yaitu penelitian yang bertujuan untuk menganalisis peristiwa hukum konkret sesuai dengan teori. Hasil analisa adalah surat keterangan mewaris diperlukan untuk dapat memberikan pembuktian yang kuat terhadap ahli waris dalam membuktikan kedudukannya serta balik nama atas tanah waris tanpa adanya pembagian hak bersama atau izin ahli waris lainnya adalah batal demi hukum. ......This study discusses the estate owned by one heir only and the attempt to transfered the title to the personal name of an inherited land without the consent of the other heirs. Therefore, a certificate of inheritance is required for them to be able to prove their position as legitimate heirs and to be able to claim their rights when violated which is given the authority to make it to the heirs themselves witnessed by two witnesses and confirmed by the village head and sub-district, and there are also Heritage Property Hall, Notary and Court. As for answering these problems, research is conducted with a normative juridical approach by examining literature or secondary data, this research typology is a prescriptive research that is research that aims to analyze concrete legal events in accordance with theory. The result of the analysis is that the inheritance certificate is required to be able to provide strong evidence to the heirs in proving their position and the transfer of title of the inherited land without the division of joint rights or permission of other heirs is void by law.