Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Perkembangan teknologi dunia yang setiap hari semakin canggih, menjadikan teknologi di posisi utama dalam berbagai aspek kehidupan sehari-hari setiap masyarakat. Salah satunya dalam bidang ekonomi, yaitu lahirnya Financial Technology yang bertujuan untuk membuat masyarakat lebih mudah dan efisien dalam mengakses produk-produk keuangan, mempermudah transaksi keuangan dan meningkatkan literasi keuangan. Di Indonesia, perkembangan alat pembayaran berbasis Financial Technology pun tidak dapat dipisahkan dariberbagai kegiatan dan menjadi salah satu alat pembayaran yang diminati oleh masyarakat. Terbukti hingga September 2018, Bank Indonesia telah mencatat volume dan nilai transaksi uang elektronik meningkat empat kali lipat dibanding periode yang sama pada tahun 2017, yaitu mencapai mencapai Rp. 31,6 triliun. Selain itu, sebanyak 38 perusahaan pun telah terdaftar dan telah memperoleh izin dari Bank Indonesia yang menjalankan kegiatan usaha di bidang pembayarandalam bentuk Financial Technology, salah satunya adalah Link Aja. Namun, dibalik ketatnya persaingan antar penyelenggara system pembayaran berbasis Financial Technology, Menteri Badan Usaha Milik Negara mengeluarkan dan menetapkan pada tanggal 1 Agustus 2019, Surat Edaran Badan Usaha Milik Negara Nomor SE-3/MBU/08/2019 Tentang Penggunaan Link Aja Sebagai Alat Pembayaran Di Lingkungan Badan Usaha Milik Negara yang menghimbau seluruh transaksi non payroll dilakukan melalui dan menggunakan Link Aja, kecuali untuk pembayaran transaksi yang tidak dapat/tidak dimungkinkan dilakukan melalui dan menggunakan Link Aja. Hal tersebut berpotensi memicupersaingan bisnis berbasis Financial Technology di Indonesia menjadi tidak sehat. Skripsi ini akan membahas mengenai kedudukan surat edaran Menteri serta kekuatan mengikat dalam peraturan perundang-undangan Indonesia, serta dampak ditetapkannya Surat Edaran Badan Usaha Milik Negara Nomor SE- 3/MBU/08/2019 bila dikaitkan dengan posisi dominan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999.The development technology in the world has been increasing every day, making technology in the leading position in various aspects of everyday life. One of them is in the economic field, which is Financial Technology which aims to make society easier and more efficient in accessing financial products, facilitate financial transactions and increase financial literacy. In Indonesia, the development of Financial Technology-based payment instruments cannot be separated from various activities and is one of the most interest payment for thepublic. Proven until September 2018, Bank Indonesia has recorded the volume and value of electronic money transactions quadrupled compared to the same period in 2017, reaching Rp. 31.6 trillion. In addition, as many as 38 companies have been registered and have obtained licenses from Bank Indonesia which conduct business activities in the field of payment in the form of Financial Technology, one of them is Link Aja. However, behind the intense competitionbetween Financial Technology-based payment system providers, the Minister of State-Owned Enterprises issued and stipulated on August 1, 2019, Circular Letter of State-Owned Enterprises Number SE-3 / MBU / 08/2019 Regarding the Use of Link Aja as a Payment Tool In a State-Owned Enterprise environment that calls on all non-payroll transactions to be carried out through and using Link Aja, except for the transactions that can not be done through and using Link Aja. Thismake a potential trigger competition for Financial Technology-based businesses in Indonesia to become unhealthy. This thesis will discuss the position of the Minister's circular letter and binding power in Indonesian Law, and the impact of the stipulation of Circular Letter of State-Owned Enterprises Number SE-3 / MBU / 08/2019 associated with dominant position in Law Number 5 Year 1999."

"Industri konstruksi merupakan kontributor utama kecelakaan kerja di Indonesia, terhitung sekitar 32% dari seluruh insiden. Dan, karena pemerintah Indonesia telah memutuskan untuk membangun ibu kota baru untuk meminimalkan beban terhadap Jakarta sekaligus mendorong pemerataan perkembangan, proyek besar ini akan mencakup sejumlah besar kegiatan konstruksi. Akibatnya, sistem manajemen kesehatan dan keselamatan kerja (SMK3) sangat penting dalam membangun tempat kerja yang aman, efisien dan produktif. Tiga tujuan utama dari penelitian ini adalah sebagai berikut: (1) Mengidentifikasi sub variabel dan indikator yang dapat mempengaruhi pembuatan Rencana Keselamatan Konstruksi (RKK); (2) Mengidentifikasi kendala dan strategi yang digunakan untuk menyempurnakan Rencana Keselamatan Konstruksi (RKK) berdasarkan ketidaksesuaian Rencana Keselamatan Konstruksi (RKK) dengan Permen PUPR No.10 Tahun 2021 dan Surat Edaran Menteri PUPR No.10 Tahun 2022 ; dan (3) Menentukan indikator-indikator yang berpengaruh besar terhadap kinerja keselamatan konstruksi. Penelitian ini menghasilkan lima subvariabel, yaitu sebagai berikut: (1) Kepemimpinan dan Partisipasi Pekerja dalam Keselamatan Konstruksi; (2) Perencanaan Keselamatan Konstruksi; (3) Dukungan Keselamatan Konstruksi; (4) Operasi Keselamatan Konstruksi; dan (5) Evaluasi Kinerja Keselamatan Konstruksi. Dalam studi ini, juga dikembangkan strategi berdasarkan hambatan yang disebabkan oleh ketidaksesuaian dokumen Rencana Keselamatan Konstruksi (RKK). Indikator yang dominan dalam penyusunan dokumen Rencana Keselamatan Konstruksi (RKK) untuk meningkatkan performa keselamatan konstruksi dengan menggunakan metode Relative Importance Index (RII) adalah sesuai urutan sebagai berikut: (1) Komitmen Keselamatan Konstruksi; (2) IBPRP; (3) Rencana Aksi; (4) Kesiapsiagaan dan Tanggap Kondisi Darurat; (5) Kompetensi Tenaga Kerja; dan (6) Evaluasi.

---

The construction industry was the leading contributor to occupational accidents in Indonesia, accounting for around 32% of all incidents. And, because the Indonesian government has decided to build a new capital city in order to minimize the pressure on Jakarta while also promoting equitable growth, this major project will include a huge number of construction activities. As a result, the occupational health and safety management system (OHSMS) is critical in establishing a safe, efficient, and productive workplace. The three main objectives of this study are as follows: (1) To identify the subvariables and indicators that could influence the creation of Rencana Keselamatan Konstruksi (RKK); (2) To identify the barriers and strategies used to improve Rencana Keselamatan Konstruksi (RKK) based on the non-compliance of the Rencana Keselamatan Konstruksi (RKK) with Permen PUPR No.10 of 2021 and Surat Edaran Menteri PUPR No.10 of 2022; and (3) To identify the indicators that could have a major influence on the construction safety performance. This study produced five sub-variables, which are as follows: (1) Kepemimpinan dan Partisipasi Pekerja dalam Keselamatan Konstruksi; (2) Perencanaan Keselamatan Konstruksi; (3) Dukungan Keselamatan Konstruksi; (4) Operasi Keselamatan Konstruksi; and (5) Evaluasi Kinerja Keselamaan Konstruksi. In this study, strategies are also developed based on the barriers caused by the non-compliance in order to improve the Rencana Keselamatan Konstruksi (RKK) document. The dominant indicators in creating the RKK document to improve the construction safety performance using the Relative Importance Index (RII) method are according to the following order: (1) Komitmen Keselamatan Konstruksi; (2) IBPRP; (3) Rencana Tindakan; (4) Kesiapan dan Tanggapan Terhadap Kondisi Darurat; (5) Kompetensi Tenaga Kerja; and (6) Evaluasi."

"Di Indonesia, sektor konstruksi menempati urutan pertama dengan angka kecelakaan kerja yang tinggi. Konstruksi dan manufaktur menjadi sektor dengan tingkat kecelakaan tertinggi, yakni 32 persen. Pemerintah Republik Indonesia telah memutuskan untuk memindahkan Ibu Kota Negara Republik Indonesia dari Daerah Khusus Ibukota Jakarta (DKI Jakarta) ke Ibu Kota Nusantara (IKN) di wilayah Kalimantan Timur tepatnya di Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kabupaten Kutai Kartanegara. Akan ada banyak konstruksi yang terjadi di IKN. Di Indonesia, semua proyek konstruksi harus merencanakan keselamatan konstruksinya yang sesuai dengan Peraturan Menteri PUPR Nomor 10 Tahun 2021 dan Surat Edaran Menteri PUPR Nomor 10 Tahun 2022 dan salah satunya adalah pembuatan Rencana Manajemen Lalu Lintas Pekerjaan atau RMLLP sebagai bagian dari Dokumen Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi (SMKK). Ada tiga tujuan dalam penelitian ini yaitu: (1) Mengidentifikasi sub variabel dan indikator yang dapat mempengaruhi pembuatan Rencana Manajemen Lalu Lintas Pekerjaan (RMLLP); (2) Mengidentifikasi hambatan dan strategi yang digunakan untuk menyempurnakan Rencana Manajemen Lalu Lintas Pekerjaan (RMLLP) berdasarkan ketidaksesuaian Rencana Manajemen Lalu Lintas Pekerjaan (RMLLP) dengan Permen PUPR No.10 Tahun 2021 dan Surat Edaran Menteri No.10 Tahun 2022, dan (3) Mengidentifikasi indikator dari Rencana Manajemen Lalu Lintas Pekerjaan (RMLLP) yang mempunyai pengaruh besar terhadap performa keselamatan konstruksi. Hasil dari penelitian ini ditemukan bahwa terdapat 8 subvariabel sebagai komponen penyusun dokumen RMLLP yaitu Informasi Proyek, Analisis Arus Lalu Lintas, Pelaksanaan Manajemen Lalu Lintas Kerja, Laporan Kegiatan, Kendaraan ODOL, Hambatan Samping Jalan, Kompetensi Pengemudi Kendaraan Angkutan, dan Kepemilikan Sertifikasi Laik Fungsi Peralatan. Strategi juga disusun dalam penelitian ini didasarkan pada ketidakpatuhannya terhadap indikator perbaikan dokumen RMLLP. Indikator terpenting dalam pembuatan dokumen RMLP untuk meningkatkan performa keselamatan konstruksi menggunakan metode Relative Importance Index atau RII dengan urutan sebagai berikut: (1) Petugas Bendera, (2) Rencana Koordinasi dengan Instansi Terkait, (3) Rambu Lalu Lintas dan Alat Persinyalan Lalu Lintas, (4) Analisis Arus Lalu Lintas, dan (5) Material dan Peralatan.

---

In Indonesia, the construction sector ranks first with a high number of work accidents. Construction and manufacturing are the sectors with the highest accident rate, which is 32 percent. The Government of the Republic of Indonesia has decided to move the Capital of the Republic of Indonesia from the Special Capital Region of Jakarta (DKI Jakarta) to Ibu Kota Nusantara (IKN) in the East Kalimantan region specifically at North Penajam Paser Regency and Kutai Kartanegara Regency. There will be a lot of construction going on in the IKN. In Indonesia, all the construction project must plan their construction safety that comply with the Permen PUPR Nomor 10 Tahun 2021 and Surat Edaran Menteri PUPR Nomor 10 tahun 2022 and one of them is the creation of the Rencana Manajemen Lalu Lintas or RMLLP as part of the Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi (SMKK) document. There are three objectives in this research which are: (1) To identify the sub-variables and indicators that could influence the creation of Rencana Manajemen Lalu Lintas Pekerjaan (RMLLP); (2) To identify barriers and strategies used to improve Rencana Manajemen Lalu Lintas Pekerjaan (RMLLP) based on the non-compliance of the Rencana Manajemen Lalu Lintas Pekerjaan (RMLLP) with the Permen PUPR No. 10 tahun 2021 and Surat Edaran Menteri No.10 of 2022, and (3) To identify the indicators from Rencana Manajemen Lalu Lintas Pekerjaan (RMLLP) that could have major influence on the construction safety performance. The results of this research are found that there are 8 sub-variables as the components in composing RMLLP document which are Project Introduction, Traffic Flow Analysis, Implementation of Work Traffic Management, Activity Report, ODOL Vehicle, Side Road Barriers, Transport Vehicle Driver Competency, and Possession of Equipment’s Function Eligible Certification. The strategies also composed in this research based on its non- compliance of the indicators to improve the RMLLP document. The most important indicators in creating the RMLLP document to improve the construction safety performance using Relative Importance Index or RII method in the following order: (1) Flagmen, (2) Coordination Plan with Relevant Institutions, (3) Traffic Signs and Traffic Signaling Devices, (4) Traffic Flow Analysis, and (5) Materials and Equipment."

"Pada tahun 2019, Presiden Indonesia Joko Widodo mengumumkan pemindahan ibu kota negara Indonesia dari Jakarta ke Kalimantan Timur yang menimbulkan kontroversi yang cukup besar terkait dampak pemindahan tersebut terhadap lingkungan di wilayah tersebut. Proyek konstruksi itu kemungkinan besar memperparah isu dominan di wilayah yang bersangkutan yaitu laju deforestasi dan polusi. Tujuan dari penelitian ini ada 3 (tiga) yang meliputi: (1) Menentukan subvariabel dan indikator yang dapat mempengaruhi penyusunan Rencana Kerja Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan (RKPPL); (2) Menetapkan hambatan dan komponen dokumen Rencana Kerja Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan (RKPPL) yang sesuai dengan pedoman Menteri PUPR No. 10 Tahun 2021 dan Surat Edaran Menteri PUPR No. 10 Tahun 2022; dan (3) Menentukan indikator-indikator yang berpengaruh besar terhadap kinerja keselamatan konstruksi. Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini adalah validasi ahli dan survei responden sebanyak 50 responden. Analisis benchmarking dilakukan untuk mengetahui kesesuaian dokumen RKPPL dengan regulasi yang menentukan strategi, dan analisis Relative Importance Index (RII) unduk menentukan indikator dokumen RKPPL yang berpengaruh besar terhadap kinerja keselamatan konstruksi. Hasil penelitian ini meliputi 7 (tujuh) sub variabel penyusun dokumen RKPPL yaitu: (1) pendahuluan; (2) badan; (3) penggunaan air; (4) pengelolaan sampah; (5) efisiensi energi; (6) perlindungan ekosistem; dan (7) pengelolaan benda purbakala yang memuat 16 indikator yang perlu termasuk dalam dokumen RKPPL. Strategi dalam rangka meningkatkan kualitas dokumen RKPPL ditentukan dengan menganalisis ketidaksesuaian dokumen RKPPL terhadap peraturan. Indikator dokumen RKPPL yang berpengaruh besar terhadap kinerja keselamatan konstruksi adalah: (1) Data Teknis; (2) Pengelolaan Limbah Cair; (3) Perlindungan Flora dan Fauna; (4) Pengelolaan Limbah Udara; (5) Pengelolaan Sampah Padat; dan (6) Perlindungan Ekosistem dari Spesies Tumbuhan Invasif.

---

In 2019, the Indonesian president, Joko Widodo, announced the relocation of the Indonesian capital from Jakarta to East Kalimantan which made quite a big controversy regarding the effects of the relocation to the environment in the region. The construction project is most likely exacerbating the dominant issue in the region which is the deforestation rate and pollution. There are 3 (three) objectives of this research which includes: (1) To determine the sub-variables and indicators that could influence the creation of the Rencana Kerja Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (RKPPL); (2) To determine the barriers and components of the Rencana Kerja Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (RKPPL) document that corelate to the Permen PUPR No. 10 Tahun 2021 and Surat Edaran Menteri PUPR No. 10 Tahun 2022 guidelines; and (3) To determine the indicators that could have a major influence on the construction safety performance. The methodology used for this research is expert validation and a respondent survey with 50 respondents. Benchmarking analysis is conducted to determine whether the RKPPL document complies with the regulations, which determines the strategies, and a Relative Importance Index (RII) analysis which determines the indicators of the RKPPL document that is a major influence to the construction safety performance. The results of this study involve the 7 (seven) sub-variables that makes up the RKPPL document which are the: (1) introduction; (2) body; (3) water usage; (4) waste management; (5) energy efficiency; (6) ecosystem protection; and (7) archaeological items management which contain the 16 indicators that is needed to be included in the RKPPL document. The strategies in order to improve the quality of the RKPPL document is determined by analysing the non-compliance of the RKPPL document to the regulations. The indicators of the RKPPL document that have a major influence to the construction safety performance are the: (1) Data Teknis; (2)Pengelolaan Limbah Cair; (3) Perlindungan Flora dan Fauna; (4) Pengelolaan Limbah Udara; (5) Pengelolaan Limbah Padat; and (6) Perlindungan Eksosistem dari Spesies Tumbuhan Invasif."

"Sektor konstruksi menempati urutan tertinggi untuk kecelakaan kerja sebesar 30%, dianggap sebagai penyumbang kecelakaan kerja tertinggi di Indonesia. Penyebab kecelakaan kerja di industri konstruksi berasal dari 67,69% kontraktor yang tidak menaati peraturan. Pada tahun 2019, pemerintah memutuskan untuk memindahkan ibu kota Indonesia ke Penajam Paser Utara, Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur. Karena pemindahan ibu kota Indonesia akan menghasilkan banyak proyek konstruksi, maka penting untuk merencanakan dokumen yang mencegah risiko dan memastikan bahwa kontraktor mematuhi peraturan. Penelitian ini memiliki 3 tujuan, yaitu: (1) menganalisis sub variabel dan indikator yang dapat mempengaruhi pembuatan Rencana Mutu Pekerjaan Konstruksi (RMPK); (2) mengidentifikasi hambatan dan strategi yang digunakan untuk meningkatkan Rencana Mutu Pekerjaan Konstruksi (RMPK) berdasarkan ketidaksesuaian Rencana Mutu Pekerjaan Konstruksi (RMPK) dengan Peraturan Menteri PUPR No.10 Tahun 2021 dan Surat Edaran Menteri No. 10 Tahun 2022; (3) mengidentifikasi indikator-indikator yang berpengaruh besar terhadap kinerja keselamatan konstruksi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah validasi dari 3 orang pakar dan survei terhadap 50 responden dengan menggunakan metode Relative Importance Index. Hasil dari penelitian ini diperoleh 8 sub-variabel dengan 24 indikator yang dapat mempengaruhi pembuatan Dokumen RMPK yaitu: (1) informasi proyek; (2) struktur organisasi; (3) jadwal kerja; (4) gambar dan spesifikasi; (5) tahapan kerja; (6) work method statement; (7) inspeksi dan pengujian; (8) pengendalian sub-kontraktor/vendor. Strategi tersebut didasarkan pada ketidakpatuhan dalam rangka meningkatkan kualitas Dokumen RMPK. Indikator terpenting yang berpengaruh besar terhadap kinerja keselamatan konstruksi terdiri dari: (1) gambar; (2) spesifikasi; (3) aspek keselamatan konstruksi; (4) jadwal pelaksanaan; (5) pengguna jasa dan tahapan pekerjaan.

---

The construction sector ranks the highest for work accidents at 30%, considered to be the highest contribution of work accidents in Indonesia. The cause of work accidents in construction industry comes from 67.69% of contractor that are not following the regulations. In 2019, the government decides to relocate Indonesia’s capital city to Penajam Paser Utara, Kutai Kartanegara, East Kalimantan. Since the relocation of Indonesia’s capital city will produce a lot of construction project, then it is important to plan documents that prevent risks and making sure that contractors follow the regulations. There are 3 objectives of this research, which are: (1) to analyse the sub-variables and indicators that could influence the creation of Rencana Mutu Pekerjaan Konstruksi (RMPK); (2) to identify barriers and strategies used to improve Rencana Mutu Pekerjaan Konstruksi (RMPK) based on the non-compliance of the Rencana Mutu Pekerjaan Konstruksi (RMPK) with the Permen PUPR No.10 of 2021 and Surat Edaran Menteri No.10 of 2022; (3) to identify the indicators from that have Rencana Mutu Pekerjaan Konstruksi (RMPK) a major influence on the construction safety performance. The method used for this research is validation from 3 experts and a survey towards 50 respondents using Relative Importance Index method. The results of this research are obtaining 8 sub-variables with 24 indicators that can influence the creation of RMPK Documents which are: (1) project information; (2) organizational structure; (3) work schedule; (4) drawings and specification; (5) work stages; (6) work method statement; (7) inspection and tests; (8) control of sub-contractor/vendor. The strategies based on the non-compliance in order to increase the quality of RMPK Document. The most important indicators that have major influence towards the performance of construction safety consisting of: (1) gambar; (2) spesifikasi; (3) aspek keselamatan konstruksi; (4) jadwal pelaksanaan; (5) pengguna jasa and tahapan pekerjaan."