Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Bank milik pemerintah daerah (BPD), didirikan dalam upaya membantu mempercepat pembangunan daerah dimana BPD berada. BPD seharusnya dapat menjadi preferensi utama masyarakat daerah dalam menggunakan jasa ? jasa perbankan, karena biaya - biaya bunga yang ditanggung oleh BPD tidak sebesar biaya ? biaya yang ditanggung oleh bank konvensional pada umumnya, sebagai shareholder pemerintah daerah tidak perlu mengenakan bunga yang terlalu tinggi mengingat pemerintah daerah juga akan mendapatkan bagian laba dari BPD, dan sebagai implikasinya BPD dapat mengenakan bunga pinjaman yang tidak terlalu tinggi kepada para pengusaha, sehingga diharapkan produk pinjaman BPD dapat bersaing dengan produk pinjaman bank - bank konvensional yang beroperasi disekitarnya. Sedangkan BPD saat ini, masih tertarik untuk menepatkan dananya pada surat berharga, sehingga fungsi intermediasi BPD menjadi semakin berkurang. Tujuan yang diharapkan dari penelitian ini adalah : Untuk mengukur pengaruh penempatan dana oleh BPD terhadap pertumbuhan ekonomi daerah, Untuk mengukur penyaluran kredit investasi oleh BPD terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. Populasi penelitian adalah seluruh Bank Pembangunan Daerah yang ada diIndonesia. Berdasarkan data pada Bank Indonesia, jumlah Bank Pembangunan Daerah perDesember 2013 sebanyak 26 bank. Jenis data yang akan digunakan dalam penelitian ini bersifat data runtut waktu (timeseries) dari Januari 2009 sampai dengan Desember 2013 Model yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah Dengan menggunakan data panel. Hasil penelitian tentang Analisis Dampak Kepemilikan Surat Berharga oleh BPD Terhadap Pembangunan Daerah, Belanja modal pemerintah, kredit produktif, pemilikan surat berharga oleh BPD berpengaruh positif terhadap PDRB, dan signifikan mempengaruhi PDRB, Angkatan kerja memiliki pengaruh positif terhadap PDRB, namun pengaruh angkatan kerja tidak signifikan terhadap PDRB. ...... Local government-owned banks (BPD), was established in order to help accelerate the development of the area where the BPD located. BPD should be a primary preference in using the services of local communities - banking services, because the costs - interest costs borne by BPD is not at cost - the cost of which is borne by the conventional banks in general, as a shareholder of local governments do not need to charge interest that is too high in view of government area will also get a share of profits from the BPD, and by implication BPD may charge interest on the loan is not too high to employers, so expect BPD loan products can compete with bank loans - conventional banks operating nearby. While BPD today, is still keen to match the funds in securities, so that the intermediation function BPD becomes less and less. The expected goals of this study are: To measure the effect of the placement of funds by BPD on regional economic growth, to measure investment lending by BPD to regional economic growth. Population was all the existing Regional Development Bank in Indonesia. Based on data from Bank Indonesia, the number of regional development banks perDesember 2013 as many as 26 banks. The type of data that will be used in this research is time series data (time series) from January 2009 until December 2013 The model that will be used in this research is the use of panel data. Results of research on Analysis of Impact of Ownership of Securities by BPD Against Regional Development, government capital spending, credit productive, ownership of securities by BPD positive effect on GDP, and significantly affect GDP, labor force have a positive influence on the GDP, but the effect was not significant workforce to GDP.

Abstrak :
Naskah ini adalah laporan hasil penelitian tentang hukum dagang mengenai surat berharga dan perkembangan hukum (bilyet giro) melalui jalur formal dan jalur sosiologis yang bertujuan untuk menjawab satu pertanyaan akademis, yaitu sampai sejauh manakah Surat Keputusan Bank Indonesia yang mengatur tentang Bilyet Giro adalah efektif?

Penelitian ini merupakan penelitian normatif dan emperis, metode yang dipakai adalah metode kuantitatif dan kualitatif. Data yang didapat dari responden baik secara lisan maupun tertulis akan dipelajari secara utuh dan disusun dalam bentuk tabulasi.

Penelitian pertama-tama dilakukan pada data sekunder, yaitu literatur-literatur yang ditulis para penulis Indonesia maupun asing mengenai hukum dagang tentang surat berharga, kitab undang-undang hukum dagang, Kitab undang-undang hukum perdata dan yurisprudensi Mahkamah Agung. Penelitian empenis dilakukah terhadap data primer di lapangan, yaitu data kliring masuk dengan mengambil percontohan di sepuluh Cabang Bank BNI di Jakarta dan data perputaran dan penggunaan bilyet giro dari Bank Indonesia. Penelitian di lapangan juga dilengkapi dengan mewawancarai petugas dan pejabat bank serta nasabah-nasabah bank yang bersangkutan.

Kerangka teoritis dalam penelitian hukum sosiologis ini bertolak dart teori beslissingenleer (ajaran tentang keputusan) dari Tex Haar yang mencakup dua hal pokok sebagai berikut: 1. Apabila para warga masyarakat berperilaku yang ternyata didasarkan pada keyakinan bahwa masyarakat menghendakinya dan dapat memaksakan hal itu apabila dilalaikan, hal itu dapat dinamakan pernyataan hukum dari warga-warga masyarakat. 2. Tidak ada suatu alasan untuk menyebut hal lain sebagai hukum, kecuali apabila pernyataan-pernyataan yang mengandung hukum berasal dari pejabat-pejabat hukum yang telah diangkat. Adapun kerangka konseptual dalam penelitian ini adalah definisi-definisi sebagaimana tercantum dalam Undang Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan dan Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 28/32/KEP/DIR tanggal 4 Juli 1995 tentang Bilyet Giro yang dijadikan acuan dalam penelitian ini. Penulis berkesimpulan bahwa Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 28/32/KEP/DIR tanggal 4 Juli 1995 cukup efektif, tetapi perlu penyempurnaan sesuai kebutuhan masyarakat. Perkembangan hukum tidak saja melalui jalur formal, tetapi juga dapat mencari jalan keluar melalui jalur sosiologis. Pengalihan bilyet giro kepada pemegang kedua dan berikutnya serta pembatalan bilyet giro hilang dapat diterima dari sudut teori dan sosiologis. Bilyet giro mempunyai fungsi, yang sama dengan surat berharga lainnya seperti halnya cek dan wesel, yaitu sebagai alat pembayaran (betaalmiddel). Penarik bilyet giro hendaknya mengisi bilyet giro secara lengkap, benar den jelas sesuai ketentuan yang telah ditetapkan oleh Bank Indonesia. Bank Indonesia sebaiknya secara berkala memberikan penyuluhan kepada masyarakat. Untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan melindungi pemegang yang jujur kiranya Bank Indonesia dapat meninjau kembali ketentuan mengenai bilyet giro, khususnya mengenai : 1. Klausul "endosemen/penyerahan tidak diakui" dipunggung bilyet giro kiranya dapat dihapuskan karena landasan hukumnya telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi. 2. Mengenai pembatalan bilyet giro hilang agar diatur secara tegas dalam SK DIR BI.