Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKSkripsi ini membahas prosedur penerbitan dan penyampaian Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan SPDP dan mekanisme upaya hukum yang dapat dilakukan terhadap SPDP yang tidak sesuai dengan prosedur yang berlaku pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 130/PUU-XIII/2015. Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut memberikan perluasan penafsiran Pasal 109 ayat 1 KUHAP yang mengatur mengenai kewajiban penyidik untuk menyampaikan SPDP. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah kualitatif dengan bentuk penelitian yuridis normatif. Adapun hasil dari penelitian ini adalah pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 130/PUU-XIII/2015, penyampaian SPDP kepada penuntut umum, terlapor, dan pelapor/korban diberikan tenggang waktu selama tujuh hari, sedangkan sebelum adanya putusan ini tidak diberikan tenggang waktu. Penambahan prosedur SPDP dalam putusan ini menunjukkan fungsi Mahkamah Konstitusi sebagai positive legislator, di samping fungsinya sebagai negative legislator. Namun, ketentuan setelah adanya putusan ini tidak mempengaruhi proses penyidikan yang sedang berjalan saat dikeluarkannya putusan ini mengingat sifat putusan Mahkamah Konstitusi yang umumnya tidak berlaku surut. Adapun apabila penyampaian SPDP dilakukan melampaui tenggang waktu yang telah ditentukan, maka dapat dilakukan upaya hukum terkait hal tersebut, yaitu upaya hukum dengan mekanisme gelar perkara khusus dan upaya hukum dengan mekanisme praperadilan.

---

ABSTRACTThis study focuses on the issuance and submission of Notification Letter of Investigation Commencement SPDP and possible legal action against SPDP that are not accordance with the procedure which has been regulated since the issuance of Constitutional Court verdict Number 130 PUU XIII 2015. This verdict expands the interpretation of Article 109 Paragraph 1 Indonesia Criminal Code Procedure KUHAP which requires investigators to submit the SPDP. Research method used in this research is qualitative research with normative juridical research form. The result of this research is that the Constitutional Court verdict adds a new procedure to the SPDP submission regarding to the 7 seven days time limit since the issuance date of the investigation warrant, whilst there was no time limit to submit SPDP before this verdict was. This additional procedure indicates Constitutional Court rsquo s function as positive legislator, besides as a negative legislator. However, this verdict would not give any impact to the investigation process started before the date of Constitutional Court verdict Number 130 PUU XIII 2015, considering that Constitutional Court verdict is not retroactive applicable. If the SPDP submission passes the time limit given, there are two pssible legal action that can be made special examination case gelar perkara khusus mechanism and pre trial mechanism. "

"Skripsi ini akan membahas mengenai prinsip check and balances dalam penerbitan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) dengan mengaitkan kepada Sistem Peradilan Pidana Terpadu. Skripsi ini akan menjawab dua pertanyaan penelitian mengenai bagaimana peran penuntut umum dalam penyidikan setelah diberikannya Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) bila ditinjau dengan prinsip check and balances, sehingga dapat menjawab pertanyaan mengenai apakah dibutuhkan keterlibatan aktif penuntut umum pada penyidikan. Skripsi ini disusun dengan metode penelitian doktrinal. Skripsi ini akan menganalisis kasus yang timbul akibat kesalahan penerapan hukum oleh penyidik pada tahap penyidikan yang seharusnya dapat diatasi apabila terdapat penerapan prinsip check and balances yang baik antara penuntut umum dan penyidik. Penuntut umum sebagai pihak yang berwenang untuk melakukan penuntutan, memiliki kewajiban untuk berkoordinasi dengan penyidik dengan tujuan untuk menyiapkan seluruh data dan fakta yang diperlukan untuk kepentingan penuntutan. Koordinasi tersebut direalisasikan dengan peran penuntut umum untuk melakukan prapenuntutan setelah diterimanya Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan dari penyidik. Setelah dilakukan analisis, diketahui bahwa keterlibatan aktif penuntut umum dapat mencegah adanya kesalahan penerapan hukum dalam tahap penyidikan. Seringkali penyidik tidak memberikan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) sehingga menyulitkan penuntut umum untuk memulai proses penuntutan. Dengan terdapat kekurangan maupun permasalahan dalam penerapan check and balances antara penuntut umum dan penyidik dapat berakibat pada tahapan penyidikan yang tidak sempurna sehingga dapat merugikan hak seseorang yang tidak bersalah.

---

This thesis will discuss the principles of checks and balances in the issuance of Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) by linking it to the Integrated Criminal Justice System. The thesis will address two research questions regarding the role of public prosecutors in the investigation after the issuance of Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) when viewed through the principles of checks and balances. This aims to answer the question of whether active involvement of public prosecutors in the investigation is necessary. The thesis is conducted using a doctrinal research method. It will analyze cases that arise due to legal application errors by investigators during the investigative stage, which should be overcome if there is a good application of the principles of checks and balances between public prosecutors and investigators. Public prosecutors, as the authorized party for prosecution, have the obligation to coordinate with investigators to prepare all necessary data and facts for the purpose of prosecution. This coordination is realized through the role of public prosecutors in conducting pre-prosecution after receiving Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan from the investigators. After the analysis, it is found that active involvement of public prosecutors can prevent legal application errors during the investigative stage. Often, investigators do not provide Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP), making it difficult for public prosecutors to initiate the prosecution process. The deficiencies and issues in the application of checks and balances between public prosecutors and investigators can result in an imperfect investigative stage, thus harming the rights of innocent individuals."