Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Skripsi ini membahas mengenai penerapan Layanan Keuangan Tanpa Kantor Dalam Rangka Keuangan Inklusif (Laku Pandai) yang diatur melalui Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No. 19/POJK.03/2014 sebagai salah satu branchless banking model di Indonesia. Laku Pandai merupakan suatu kegiatan yang menyediakan layanan perbankan dan/atau layanan keuangan lainnya yang dilakukan tidak melalui jaringan kantor, namun melalui kerjasama dengan pihak lain dan perlu didukung dengan penggunaan sarana teknologi informasi. Setiap lembaga keuangan dapat menjadi institusi penyelenggara kegiatan dengan menggunakan agen yang bertindak mewakili lembaga keuangan dan berhubungan langsung dengan nasabah untuk memasarkan beberapa produk bank. Tujuan dari peneliatan ini adalah untuk dapat mengetahui bagaimana pengawasan terhadap penerapan Laku Pandai sebagai upaya perindungan bagi nasabah. Peneilitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normative dengan pendekatan kualitatis secara deskriptif analitis.

---

This thesis discusses the implementation of Branchless Financial Service In The Framework of Financial Inclusion or Layanan Keuangan Tanpa Kantor dalam Rangka Keuangan Inklusif (Laku Pandai), which regulated under the Regulation of Financial Service Authority Number 19/POJK.03/2014 as one of the branchless banking models in Indonesia. Laku pandai is an activity that provides financial services, which is not conducted through branch offices, but through the other party and supported by information technology facility. Any financial institutions may act as the institution that organizes Laku Pandai through Bank agents. The bank agents shall represent the financial instiution and make direct relationship with customer in order to promote bank products. The aim of this research is to find out the supervision mechanism on the implementation of Laku Pandai as the means of consumer protection for the consumer. This research uses literature research method in the form of normative juridical with qualitative approach in order to provide analytical descriptive data.

Abstrak :
ABSTRAK
Perilaku caring perawat dapat meningkatkan mutu pelayanan keperawatan dan kepuasan pasien. Perawat yang berperilaku caring meningkatkan hubungan saling bantu dan percaya antara perawat-pasien sehingga mempercepat penyembuhan. Penelitian ini bertujuan mengidentifikasi hubungan perilaku caring perawat yang dipersepsikan oleh pasien dengan kepuasan pasien di RSUD Tarakan Jakarta Pusat. Metode penelitian menggunakan deskripsi korelasi dengan pendekatan cross sectional melibatkan 145 pasien yang dipilih secara consecutive sampling. Data dianalisis dengan chi square, uji t, dan regresi logistik. Hasil penelitian menunjukkan ada hubungan antara perilaku caring perawat yang dipersepsikan oleh pasien dengan kepuasan pasien di ruang rawat inap (p<0,05; CI 95%). Faktor caritas yang paling berhubungan dengan kepuasan pasien adalah cinta kasih (OR = 0,320; CI 95%) dan mengambil keputusan (OR = 0,154; CI 95%) setelah dikontrol pendidikan. Hasil ini merekomendasikan manajer keperawatan untuk melakukan supervisi komunikasi terapeutik, penilaian kinerja komunikasi perawat, meningkatkan pendidikan formal maupun informal, dan memotivasi perawat agar berperilaku caring sehingga dapat meningkatkan kepuasan pasien

---

ABSTRACT
Nurse caring behavior can improve the quality of nursing care and patient satisfaction. Nurses who behave caring improving mutual aid relationship and trust between the nurse-patient so as to accelerate the healing. This study aim to identify the relationship of nurse caring behaviors perceived by the patient and patient's satisfaction in Tarakan Hospital in Central Jakarta. The research method using descriptive correlation with cross sectional study involving 145 patients were selected by consecutive sampling. Data were analyzed with chi square, t-test, and logistic regression. The results showed relationship between nurse caring behaviors perceived by the patient and patient's satisfaction at the inpatient unit (p <0.05; CI 95%). Caritas factors most associated with patient satisfaction is love (OR = 0.320; CI 95%) and a decision (OR = 0.154; CI 95%) after controlling for education. This result suggests a nursing manager to supervise therapeutic communication, evaluation of nurse communication performance, improving nursing education in both formal and informal, and motivating nurses to caring that can improve patient satisfaction

Abstrak :
ABSTRAK
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP PENYIDIK BADAN NARKOTIKA NASIONAL DALAM PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKAFriska Ernawati, Bambang Widodo Umar, Bambang WahyudiPeminatan Kajian Stratejik Penanganan Narkoba, Program Studi Kajian Ketahanan Nasional, Universitas Indonesia, Salemba, Jakarta, 10430, IndonesiaE-mail: friskaerawati@gmail.comAbstrakPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pembinaan dan pengawasan terhadap penyidik BNN. Penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika di Indonesia merupakan ancaman yang sangat serius bagi perkembangan masa depan bangsa. Semakin beratnya tantangan kedepan dalam upaya pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, maka Pembenahan sumber daya manusia menjadi perhatian penting. Pengelolaan yang baik terhadap sumber daya manusia, diharapkan dapat membentuk pribadi penyidik yang mempunyai perilaku dan sikap yang setia dan taat kepada negara dan pemerintah, memiliki moral dan mental yang baik serta professional. Pembinaan pegawai merupakan suatu upaya untuk meningkatkan, mengembangkan dan mengarahkan pegawai supaya didalam bekerja dapat menumbuhkan atau menjadi motivasi gairah kerja serta memiliki tanggung jawab yang tinggi terhadap tugas dan fungsi. Kejahatan Narkotika adalah kejahatan lintas negara yang terorganisasi. Disamping itu kejahatan Narkotika dalam penanganannya diperlukan kewenangan khusus sesuai yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yaitu antara lain pembelian terselubung undercover buy , penyerahan dibawah pengawasan control delivery baik antar wilayah dalam satu negara maupun antar negara, maka diperlukan tambahan pengetahuan dan pengalaman tentang kerja sama penyidikan antar negara. Di samping pembinaan, fungsi pengawasan juga merupakan hal penting dalam manajemen sumber daya manusia.

---

ABSTRACT
Guidance and supervision of the national narcotics investigator inEradication of Abuse and Illicit Traffic NarcoticsAbstractThis study aims to determine the mechanism of guidance and supervision of BNN investigators. Abuse and illicit traffic Narcotics in Indonesia is a very serious threat to the future development of the Indonesian nation. Given the increasingly tough challenges ahead in efforts to eradicate the abuse and illicit trafficking of Narcotics, the reform of human resources is of paramount concern. Good management of human resources is expected to form a personal personnel, hope can make investigator person who have behavior and attitude that is faithful and obedient to the state and government, has a moral and mental good, professional. Employees supervision who in principle is an attempt to improve, develop and direct employees so that in work can grow or become motivation of passion of work and have high responsibility to duty and its function. on other case to handle narcotic crimanality need super intendent and it regulated on legistation number 35 year 2009 aboute narcotics. amonge other Undercover Buy, Control Delivery on one Country or other Country, so need more coaching and education betwen agent in other, supervisory functions are also important in human resource management. Supervision is observation or monitoring activities so that the tasks that have been planned to be implemented properly according to plan, and if there are deviations held actions for future improvement

Abstrak :
ABSTRAK
Implikasi krisis ekonomi tahun 1998 terhadap industri jasa keuangan Indonesia melatarbelakangi perubahan struktur pengawasan jasa keuangan Indonesia menjadi pengawasan terpadu unified supervision . Melalui Undang-Undang Nomor 21 tahun 2011, Otoritas Jasa Keuangan OJK dibentuk dengan tujuan melaksanakan regulasi, pengawasan, dan perlindungan industri jasa keuangan yang semula dilakukan oleh Bank Indonesia dan Kementerian Keuangan. Dalam melaksanakan fungsi tersebut, OJK didukung pembiayaan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara APBN dan/atau Pungutan dari pihak yang melakukan kegiatan di sektor jasa keuangan. Dengan mempertimbangkan ruang APBN yang terbatas saat ini, maka perlu dicari alternatif lain dari pembiayaan OJK. Penelitian ini dilakukan dengan metode studi kasus melalui simulasi serta analisa data dan regulasi yang berlaku. Dari hasil penelitian didapat kesimpulan bahwa diperlukan adanya kontribusi dari lembaga sejenis seperti BI dan/atau LPS dalam pembiayaan OJK, sebagai salah satu upaya mitigasi pengamanan industri jasa keuangan Indonesia.

---

ABSTRACT
The implications of the 1998 economic crisis to Indonesia 39 s financial services were triggering the reform of Indonesia 39 s financial supervision structure into unified supervisory model. According to Act No. 21 of 2011, the Indonesia Financial Services Authority OJK has a duty to regulate, supervise, and protect financial industries which were formerly performed by Bank Indonesia and the Ministry of Finance. In performing these functions, OJK is financially funded by government budget APBN and or the levies from parties who conduct their businesses in the financial services sector. Considering the current budget limitation of APBN, there should be other financing alternatives to support OJK. This research is conducted by using case study methodology through simulation and analysis of data and applicable regulations. According to the result, there should be financing contribution from other institutions such as BI and LPS as a preventive mitigation to protect financial services industry in Indonesia from instability.