Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Dalam rangka menanggulangi dampak timbulnya pandemi COVID-19 di sektor ekonomi, Pemerintah menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi COVID-19 dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan, yang kemudiannya ditetapkan menjadi Undang-Undang (“UU 2/2020”). Dalam UU 2/2020 tersebut, Pemerintah menyatakan beberapa norma hukum di dalam 12 (dua belas) undang-undang lain tidak berlaku secara sementara, tanpa mencabutnya. Walaupun fenomena tersebut sesungguhnya belum resmi dikenal dalam sistem pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia, akan tetapi sesungguhnya telah sering diterapkan dalam proses legislasi di berbagai negara lain. Melalui metode penelitian normatif-yuridis serta berbagai bahan kepustakaan, penelitian dalam Skripsi ini membahas tentang fenomena tersebut, yang selanjutnya disebut sebagai ‘pembekuan peraturan perundang-undangan’, yakni suatu metode penghilangan daya guna norma hukum tanpa menghilangkan daya lakunya. Pembekuan peraturan perundang-undangan ini sendiri juga merupakan salah satu bagian dalam metode legislasi sunset clause—sehingga karenanya hanya bersifat sementara—berlaku sampai dengan habisnya masa kadaluwarsa ketentuan tersebut. Akan tetapi dalam penerapannya, UU 2/2020 tidak sepenuhnya sesuai dengan asas-asas hukum yang diharuskan dalam membentuk ketentuan pembekuan peraturan perundang-undangan itu sendiri. Skripsi ini tidak hanya hadir sebagai upaya menjelaskan dan menjernihkan kedudukan penerapan metode pembekuan peraturan perundang-undangan dalam sistem pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia, tetapi juga menganalisis kesesuaian antara metode pembekuan peraturan perundang-undangan dengan berbagai masalah yang ada pada penerapannya dalam UU 2/2020—termasuk masalah lainnya setelah Mahkamah Konstitusi menilai konstitusionalitas Undang-Undang tersebut.

---

In response to the impact of the COVID-19 pandemic—especially in the economic sector—the Indonesian Government stipulated the Law on the state financial policy and preserving the financial stability system in handling the COVID-19 pandemic, facing threats to the national economy, and/or for maintaining the financial system stability—also known as ‘UU 2/2020’. In this legislation, the Government manages to suspend several norms in 12 (twelve) other undang-undang without repealing them. Although this phenomenon is not yet recognised in the Indonesian legislation system, it has often been applied in other legislation systems across the globe. Through a normative-juridical study method—which was sourced from various bibliographic materials—this Thesis discusses the phenomenon (hereinafter referred to as ‘the petrification of the legislation’), a method of eliminating the efficacy of norms without repealing their validity. The petrification of legislation is temporary with the use sunset clauses method; the provision of the petrification norms itself is only in force until they are expired. However, in the petrification method applied in the case study, there have been several problems arising after the commencement of the UU 2/2020, caused by its flawed application that is not in accordance with the principle of the legislation itself—especially the principles of the legislation petrification method. Therefore, this Thesis does not stop at explaining and clarifying the legislation petrification method in Indonesia, but also analyses the compatibility between the legislation petrification method and its application in the UU 2/2020—including other problems which emerged after the Indonesian Constitutional Court (Mahkamah Konstitusi) had delivered a verdict regarding the UU 2/2020."

"Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 37/PUU-XVIII/2020 memantik wacana memberikan jangka waktu keberlakuan suatu peraturan meskipun teknik penyusunan undang-undang tidak mengenal adanya hal tersebut. Pemberian jangka waktu keberlakuan suatu peraturan merupakan konsep sunset legislation. Skripsi ini membahas tiga hal, yaitu konsep sunset legislation dan penerapannya di Negara Bagian Colorado dan Inggris Raya, pembentukan undang-undang di Indonesia, dan terakhir analisis penerapan sunset legislation dalam pembentukan undang-undang di Indonesia. Penelitian terhadap tiga masalah tersebut menggunakan metode yuridis normatif. Berdasarkan penelitian skripsi ini, sunset legislation mempunyai dua unsur sebagai karakternya, yaitu adanya sunset clause atau jangka waktu keberlakuan dan adanya evaluasi pelaksanaan peraturan. Ketika jangka waktu keberlakuan telah habis, peraturan yang menerapkan sunset legislation akan secara otomatis tidak berlaku. Sunset legislation diterapkan pada undang-undang yang mengatur tentang program kebijakan, pembentukan lembaga pemerintah, dan hal-hal yang bersifat sementara. Negara Bagian Colorado menjadikan sunset legislation sebagai mekanisme akuntabilitas bagi lembaga pemerintah. Sedangkan, penerapan sunset legislation oleh Parlemen Inggris Raya bermula dari sebagai mekanisme menciptakan keseimbangan kekuasaan antara raja dengan parlemen hingga menjadi mekanisme pengawasan terhadap pemerintah (executive). Indonesia tidak menerapkan sunset legislation secara penuh, melainkan terdapat beberapa undang-undang yang memiliki jangka waktu keberlakuan atau memberlakukan sunset clause saja. Materi pengaturan undang-undang di Indonesia yang menerapkan sunset legislation berupa materi tentang anggaran pendapatan dan belanja negara, perihal perencanaan, keadaan darurat atau bahaya, dan program daerah khusus pemerintahan daerah.

---

The decision of the Constitutional Court Number 37/PUU-XVIII/2020 sparked a discourse providing an expiry date for a regulation albeit legislation drafting techniques do not have it. Giving an expiry date of a regulation is a concept of sunset legislation. This thesis discusses three things, namely the concept of sunset legislation and its implementation in the State of Colorado and the United Kingdom, the law making in Indonesia, and finally the analysis of the implementation of sunset legislation in the law making in Indonesia. Research on these three problems uses the normative juridical method. Based on the research of this thesis, sunset legislation has two elements as its character, namely the existence of a sunset clause or expiry date and an evaluation of the implementation of the regulations. When the validity period has expired, the regulations that apply sunset legislation will automatically become invalid. Sunset legislation is applied to laws that regulate policies, the formation of government institutions, and temporary matters. The State of Colorado makes sunset legislation an accountability mechanism for government agencies. Meanwhile, the application of sunset legislation by the UK Parliament began as a mechanism from creating a balance of power between the monarch and parliament to becoming an oversight mechanism against the government. Indonesia does not fully implement sunset legislation, but there are several laws that have a period of validity or, in other word, apply sunset clauses. Material content of laws in Indonesia that apply sunset legislation are in the form of material on the state budget, planning, emergencies or dangers, and specific local government. "