Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Pada awalnya, tanah timbul di muara sungai Progo terjadi karena proses alam yaitu akibat banjir yang membawa lumpur dan pasir yang mengendap kemudian muncul di pinggiran dan di tengah aliran muara sungai. Pada tahap berikutnya, dengan dilakukannya pembangunan tanggul pengaman banjir dan krep di sepanjang sisi timur muara sungai Progo mengakibatkan bentuk dan luas tanah timbul semakin bertambah (tahun 1985= 48 Ha. dan tahun 1996= 229,5360 Ha). Keberadaan tanah timbul di muara sungai, Progo sebagai tanah komunal desa (tanah desa) memberikan harapan yang baik bagi para petani dan aparat pemerintah desa Poncosari. Bagi para petani, keberadaan tanah timbul secara ekonomis potensial untuk usaha pertanian dan penambangan pasir. Di lain pihak, bagi aparat pemerintah desa Poncosari, keberadaan tanah timbul sebagai tanah komunal desa (tanah desa) merupakan salah satu asset/ kekayaan desa. Upaya penertiban penguasan tanah timbul oleh aparat pemerintah desa Poncosari didukung oleh para pejabat BPN kabupaten Bantul dengan Proyek Peningkatan Penguasaan hak Atas Tanah (PPPHT) yang dituangkan dalam keputusan desa nomor 4 tahun 1992. Upaya penertiban penguasaan tanah timbul tersebut mendapatkan reaksi atau tanggapan dari para petani penggarap sehingga mengakibatkan permasalahan yaitu konflik atau sengketa antara para petani penggarap dengan aparat pemerintah desa Poncosari. Hasil penelitian menunjukkan bahwa upaya penertiban penguasaan tanah timbul yang dilakukan oleh aparat pemerintah desa Poncosari menyebabkan konflik atau sengketa antara para petani penggarap dan aparat pemerintah desa Poncosari dan berdampak negatif bagi kehidupan para petani. Masing-masing pihak menggunakan caranya sendiri-sendiri dalam upaya menyelesaikan sengketanya. Konflik atau sengketa tersebut disebabkan oleh: Pertama, perbedaan persepsi kedua belah pihak mengenai penguasaan tanah timbul. Secara historis faktual, para petani penggarap telah terbukti sebagai pemegang hak garap atas tanah timbul yang berlangsung secara turun temurun tanpa ada gangguan dari pihak lain, konsekuensinya mereka tidak mau ditarik retribusi baik oleh aparat pemerintah desa atau negara. Di lain pihak, aparat pemerintah desa Poncosari sebagai pemegang kekuasaan desa merasa berhak merealisir hak ulayat desa untuk mengatur dan menertibkan penguasaan tanah komunal desa yang berupa tanah timbul dengan konsekuensi bahwa para petani yang menerima lahan wajib membayar retribusi kepada aparat pemerintah desa guna mendukung pembangunan desa. Kedua, para petani penggarap tanah timbul dan aparat pemerintah desa Poncosari masing-masing mempunyai kepentingan yang berbeda dalam mempertahankan status sebagai pemegang hak tanah timbul. Ketiga, para petani dan aparat pemerintah desa Poncosari mempunyai persepsi yang berbeda mengenai aturan yang seharusnya berlaku dalam melaksanakan hak penguasaan tanah timbul. Kehidupan para petani di desa Poncosari yang teratur merupakan suatu lapangan sosial yang semi-otonom (semi-autonomous social field). Di lain pihak, lingkungan kerja para aparat pemerintah desa Poncosari juga merupakan salah satu wujud lapangan sosial yang semi otonom (semi-autonomous social field). Kedua lapangan sosial yang semi-otonom tersebut mampu menciptakan aturan-aturan sendiri dan dan ditaati.nya, tetapi keduanya juga dapat menggunakan aturan-aturan tertulis yang dibuat oleh negara yang berujud perundang-undangan. Dalam hal ini, kedua belah pihak tetap rentan terhadap kekuatan dari luar yang lebih besar. Bagi kedua belah pihak, penguasaan aturan-aturan tersebut tergantung kepada kepentingannya, dalam arti mereka akan menggunakan aturan yang lebih menguntungkannya. Konflik atau sengketa penguasaan tanah timbul di desa Poncosari berdampak negatif bagi kehidupan para petani karena konflik atau sengketa 'penguasaan tanah timbul di desa Poncosari antara lain megakibatkan terganggunya keserasian hubungan sosial dalam kehidupan sehari-hari, terutama di dusun Sambeng II. Berbagai strategi untuk menyelesaikan konflik atau sengketa telah dilakukan oleh para pihak yang bersengketa. Di satu pihak, para petani melakukan koalisi secara vertikal dengan para tokoh-tokoh politik, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) serta koalisi secara horizontal dengan membentuk Kelompok Petani Penggarap Tanah Timbul Pinggir Kali (KETALI). Di lain pihak, aparat pemerintah desa Poncosari juga melakukan koalisi secara vertikal dengan para pejabat atasannya seperti camat, aparat keamanan bupati dan gubernur.

Abstrak :
Peningkatan penduduk di Pulau Jawa menyebabkan perubahan tutupan lahan yang signifikan dan mengakibatkan pertambahan tutupan lahan pemukiman, agrikultur, dan sebagainya. Semua hal itu akhirnya berujung kepada meningkatnya air limbah yang dihasilkan. Air limbah yang dihasilkan ini nantinya akan bermuara di perairan atau air sungai dan berkontribusi dalam penurunan kualitas air sungai, khususnya kemampuan sungai dalam mendegradasi materi organik yang dibawa oleh air limbah. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk menganalisis kondisi biodegradasi sungai-sungai di Pulau Jawa berdasarkan rasio konsentrasi BOD/COD, selain itu mengetahui tren temporal kondisi biodegradasi sungai di Pulau Jawa berdasarkan parameter BOD dan COD, serta menganalisis hubungan antara tutupan lahan dan rasio konsentrasi BOD/COD sungai di Pulau Jawa. Data yang digunakan sebagai analisis ialah data sekunder yang bersumber dari Badan Lingkungan Hidup Provinsi terkait serta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan periode waktu 2016, 2018, dan 2019. Metodologi yang digunakan adalah analisis statistik deskriptif untuk mengetahui tren rata-rata rasio konsentrasi BOD/COD tiap tahunnya dengan menvisualisasikan data menjadi grafik batang, lalu analisis secara temporal dengan memvisualisasikan data menjadi box and whisker plot menggunakan aplikasi SPSS. Selain itu juga dilakukan analisis spasial dengan melakukan pemetaan tutupan lahan pada DAS Sungai Ciliwung, Cisadane, Progo, serta Bengawan Solo menggunakan aplikasi geospasial ArcGIS 10.3. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa kondisi biodegradasi sungai di Pulau Jawa relatif lambat berdasarkan nilai rata-rata dan median dari rasio konsentrasi BOD/COD. Tren dari rasio konsentrasi BOD/COD pun bervariasi di setiap provinsi, tren positif terjadi pada Provinsi Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Jawa Tengah, sedangkan tren negatif terjadi pada Provinsi D I Yogyakarta dan Jawa Timur. Hasil analisis spasial hubungan antara rasio konsentrasi BOD/COD dengan klasifikasi tutupan lahan yaitu, rasio konsentrasi BOD/COD memiliki korelasi kuat positif dengan jenis tutupan lahan agrikultur, nilai korelasi rp yang didapatkan yaitu 0,679. Sementara itu, rasio konsentrasi BOD/COD memiliki korelasi kuat negatif dengan tutupan lahan area bangunan, nilai korelasi rp yang dihasilkan yaitu -0,546. Serta rasio konsentrasi BOD/COD memiliki korelasi kuat negatif dengan tutupan lahan vegetasi alami/semi alami, nilai korelasi rp yang didapatkan yaitu -0,636. ......The increase of population on the island of Java causes significant land cover changes and results in increased land cover for settlements, agriculture, and etc. All of these things eventually lead to an increase in the amount of wastewater produced. The waste water produced will eventually end up in waters or river water and contribute to the decline in river water quality, especially the ability of rivers to degrade organik matter carried by wastewater. The purpose of this study is to analyze the biodegradation conditions of rivers in Java based on the ratio of BOD/COD concentrations, in addition to knowing the temporal trend of river biodegradation conditions in Java Island based on BOD and COD parameters, as well as analyzing the relationship between land cover and the ratio of BOD/COD concentrations. COD river in Java Island. The data used for analysis is secondary data sourced from the relevant Provincial Environment Agency and the Ministry of Environment and Forestry with a period of 2016, 2018, and 2019. The methodology used is descriptive statistikal analysis to determine the trend of the average BOD/COD concentration ratio. annually by visualizing the data into a bar graph, then analyzing it temporally by visualizing the data into a box and whisker plot using the SPSS application. In addition, spatial analysis was also carried out by mapping land cover in the Ciliwung, Cisadane, Progo, and Bengawan Solo watersheds using the ArcGIS 10.3 geospatial application. The results of the study indicate that the condition of river biodegradation in Java is relatively slow based on the average and median values of the BOD/COD concentration ratio. The trend of the BOD/COD concentration ratio also varies in each province, a positive trend occurs in Banten, DKI Jakarta, West Java, and Central Java Provinces, while a negative trend occurs in Yogyakarta and East Java Provinces. The results of the spatial analysis of the relationship between the concentration ratio of BOD/COD with land cover classification, namely, the concentration ratio of BOD/COD has a strong positive correlation with the type of agricultural land cover, the correlation value (rp) obtained is 0.679. Meanwhile, the concentration ratio of BOD/COD has a strong negative correlation with the land cover of the building area, the resulting correlation value (rp) is -0.546. And the concentration ratio of BOD/COD has a strong negative correlation with natural/semi-natural vegetation land cover, the correlation value (rp) obtained is -0.636.