Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tesis ini membahas tentang pelanggaran sumpah jabatan Notaris yang dilakukan oleh Notaris dalam menjalankan tugasnya sebagai seorang pejabat umum. Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yaitu data yang diperoleh langsung melalui penelusuran kepustakaan atau dokumentasi, sedangkan metode analisa data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode analisa data secara kualitatif yang bersifat eksplanatoris analitis. Hasil dari Penelitian, menyimpulkan Notaris yang melakukan perbuatan yang melanggar sumpah jabatannya sebagai seorang Notaris akan dikenakan pertanggungjawaban berupa perdata, pidana, administrasi, dan agar supaya terhindar dari masalah pelanggaran sumpah jabatan, dalam melakukan tugasnya, Notaris harus memiliki moral dan integritas yang mantab dan selalu berpedoman kepada Undang-Undang Jabatan Notaris.

---

This thesis discusses the oath of office violations committed by Notary Public Notary in performing his duties as a public official. The type of data used in this research is secondary data is data obtained directly through a search of the literature or documentation, while the data analysis method used in this research is using qualitative data analysis method that is explanatory analytical.

The results of the study, concluded notaries who perform acts that violated his oath of office as a Notary will incur liability in the form of civil, criminal, administration, and in order to avoid the violation of the oath of office, in performing its duties, a notary must have morals and integrity mantab and always referring to the Notary Act."

"Tesis ini membahas mengenai dua orang notaris yang memperjanjikan suatu perjanjian bagi hasil di bidang kenotariatan dimana masing-masing pihak dibebankan kewajiban dan diberikan hak. Dengan dibuatnya perjanjian bagi hasil di bawah tangan antarnotaris merupakan sebuah pelanggaran Undang-Undang Jabatan Notaris. Notaris telah merendahkan harkat dan martabatnya sebagai pejabat publik dan harus bertanggung jawab karena perbuatan tersebut. Hal-hal yang diperjanjikan dalam perjanjian bagi hasil tersebut juga melanggar beberapa ketentuan yang terdapat dalam Kode Etik Notaris, Undang-Undang Jabatan Notaris dan Sumpah Jabatan Notaris. Penelitian ini adalah penelitian normatif dengan sifat penelitian deskriptif analitis. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder dengan analisis data pendekatan kualitatif. Dalam setiap pelanggaran yang dilakukan, Notaris memiliki tanggung jawab dan akibat hukum yang akan ditanggung berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris. Tanggung jawab yang dibebankan pada Notaris dalam kasus ini adalah tanggung jawab jabatan, kode etik dan Undang-Undang Jabatan Notaris, sedangkan akibat hukum yang dapat dibebankan adalah penjatuhan sanksi berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris.

---

This thesis discusses the case of two notaries bound by a profit sharing agreement in the notarization field whereas each party carries with them some rights and obligations. By signing such agreement with no notaries other than the involved parties, despite both having occupations as notaries, they have violated the Law on the Position of Notary. By doing so, the notaries have degraded their dignity as public officials and thus must be hold responsible for their actions. Additionally, the agreed points in the abovementioned agreement are in violations with some provisions contained in the Notary Ethical Codes, the Law on the Position of Notary and the Notary Oath. This research is a normative research with descriptive analytical analysis. The data used is secondary data with a qualitative approach. In each of the violations committed, the Notaries are subject to the legal consequences as stated in the Notary Ethical Codes and the Law on the Position of Notary. The obligations assumed are the notarial duties, ethical codes and Law on the Position of Notary, while the qualified legal consequences are sanctions based upon the Notary Ethical Codes and the Law on the Position of Notary."

"ABSTRAKLembaga Notaris timbul dari kebutuhan dalam pergaulan sesama manusia yang menghendaki adanya alat bukti tertulis baginya. Notaris sebagai Pejabat Umum yang terpercaya, maka sebelum melakukan tugasnya Notaris harus bersumpah dan berjanji akan menjalankan tugasnya dengan jujur, seksama dan tidak berpihak dan merahasiakan serapatrapatnya mengenai isi akta yang dibuat oleh atau dihadapannya.Notaris sebagai Pejabat umum yang diangkat oleh pemerintah dalam rangka memberikan pelayanan umum kepada masyarakat yang membutuhkan jasa pembuatan akta harus cermat, teliti dan berhati-hati dalam memeriksa dokumen yang diserahkan oleh penghadap sebelum pembuatan akta untuk menghindari masalah di kemudian hari dan berpedoman pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Tetapi pada kenyataannya ada Notaris yang melakukan pelanggaran dan penyimpangan saat menjalankan jabatannya sehingga akta tersebut dinyatakan batal oleh pengadilan.Tesis ini membahas tentang pelaksanaan Hak Ingkar Notaris berkaitan dengan Sumpah Jabatan Notaris berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 dengan studi kasus Putusan No.81/Pid.B/2007/PN.CBN. Metode penelitian yang digunakan adalah kepustakaan bersifat Yuridis Normatif dengan cara mempelajari berbagai literatur dan peraturan perundangan yang berkaitan dengan penelitian ini.Hasil penelitian dituangkan dalam simpulan berbentuk evaluatif analitis dengan harapan dapat menjadi rekomendasi untuk meningkatkan kinerja kerja bagi Notaris dalam melaksanakan jabatannya. Dalam kasus ini Notaris sebagai terdakwa terbukti bersalah telah melanggar sumpah jabatan Notaris dan kode etik Notaris, karena Notaris tersebut menyalahgunakan kewenangan yang ada padanya untuk melakukan tindak pidana memalsukan surat kuasa khusus Nomor.3 Tahun 2004 sehingga dapat menimbulkan sesuatu hak seperti kuasa menawarkan, menjual, dan mengalihkan hak kepada pihak lain atas tanah dan bangunan tersebut. Dari keterangan yang telah diberikan oleh Notaris sebagai terdakwa kepada penyidik dan hakim maka pelaksanaan Hak ingkar Notaris berkaitan dengan sumpah Jabatan Notaris terbukti tidak dilaksanakan oleh Notaris sebagai terdakwa, karena Notaris sebagai terdakwa sudah melanggar sumpah jabatan dan kode etik Notaris.

---

ABSTRACTThe Institute of Notary came about from the need of associations within society that have the will; written or filled evidence for the person concerned. The Notary is seen by the public as a honorable functionary, which is considered to be honest and totally trustworthy. That's why before caring out they duties they have to swear a solemn oath and promise to do their work in the most honest and unbiased fashion and they must pledge to keep secrecy regarding the legal contents of any particular document which is prepared and made in front of the Notary.Notary as the public functionary is acknowledged by the goverment as a representative of the public for making legal documents. Notary must scrutinize all documents submitted by any client before making a legal document..,to avoid future problems and be guided by Indonesian law Nomor 30; year 2004 regarding the Notary's relevant function while in fact some Notaries do manipulate and break the law while on duty. Henceforth, any such legal document shall be cancelled by the court.This thesis presents the implementation of the right of denial related to the Notary's solemn oath in quidence with Indonesia law number 30; year 2004 with the decision from study case number 81/PID.B/2007/PN.CBN. The method of research is facilitated through various literature including regulations and its character is Yuridis Normatif.The result of research is poured in node of analistis evaluatif on the chance can become recommendation to increase carefulness and performance to Notary in Indonesia. In this case the Notary is proven to be the guilty party through breaking his solemn oath and code of Notary ethics. As the Notary has abused and misused his power by making a falsified power of attorney document number 3; year 2004 due to falsifying the power of attorney document, the Notary empowered his client and placed him a position to be able to sell the property and offer the house to another person. From the statement the Notary gave to the police and testimony infront of the judge he did not implement his right of denial related to a Notary's solemn oath."