Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
ABSTRAK
Tesis ini membahas tentang pelanggaran sumpah jabatan Notaris yang dilakukan oleh Notaris dalam menjalankan tugasnya sebagai seorang pejabat umum. Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yaitu data yang diperoleh langsung melalui penelusuran kepustakaan atau dokumentasi, sedangkan metode analisa data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode analisa data secara kualitatif yang bersifat eksplanatoris analitis. Hasil dari Penelitian, menyimpulkan Notaris yang melakukan perbuatan yang melanggar sumpah jabatannya sebagai seorang Notaris akan dikenakan pertanggungjawaban berupa perdata, pidana, administrasi, dan agar supaya terhindar dari masalah pelanggaran sumpah jabatan, dalam melakukan tugasnya, Notaris harus memiliki moral dan integritas yang mantab dan selalu berpedoman kepada Undang-Undang Jabatan Notaris

---

ABSTRACT
This thesis discusses the oath of office violations committed by Notary Public Notary in performing his duties as a public official. The type of data used in this research is secondary data is data obtained directly through a search of the literature or documentation, while the data analysis method used in this research is using qualitative data analysis method that is explanatory analytical. The results of the study, concluded notaries who perform acts that violated his oath of office as a Notary will incur liability in the form of civil, criminal, administration, and in order to avoid the violation of the oath of office, in performing its duties, a notary must have morals and integrity mantab and always referring to the Notary Act

Abstrak :
ABSTRAK
Pada penulisan tesis ini akan dibahas tentang Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Rahasia Jabatan Notaris. Hal ini dilatar belakangi karena Notaris dalam menjalankan jabatannya selaku Pejabat Umum selain terikat pada suatu peraturan jabatan, juga terikat pada sumpah jabatan yang diucapkan pada saat diangkat sebagai Notaris, dimana Notaris wajib untuk merahasiakan isi akta dan keterangan yang diperolehnya. Dari latar belakang tersebut maka muncul permasalahan bagaimana lingkup rahasia jabatan Notaris terhadap akta yang dibuat oleh Notaris menurut Undang-Undang Jabatan Notaris dan dalam peraturan lainnya, kemudian bagaimana penegakan hukum terhadap pelanggaran rahasia jabatan Notaris. Kewajiban Notaris untuk merahasiakan isi akta dan keterangan yang diperolehnya dalam pelaksanaan jabatannya tidak hanya diatur dalam Undang-Undang Jabatan Notaris saja, ada Undang-Undang lain yang memberikan aturan agar Notaris juga ikut merahasiakan akta yang dibuat nya yaitu dalam ketentuan Undang-Undang Perbankan. Pada sisi lain terhadap hal ini ada pengecualian dimana Notaris wajib untuk memberikan kesaksian atau mengungkapkan keterangan akta yang telah dibuatnya apabila berkaitan dengan ketentuan dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang Pengadilan Pajak. Terhadap Notaris yang terkait pemanggilan untuk mengungkapkan isi akta atau keterangan yang terkait Tindak Pidana Korupsi atau perpajakan maka Notaris tidak dapat dikenakan sanksi terhadap jabatannya.

---

Abstract
In writing this thesis research examines the Law enforcement on Notary?s Secret Violation. This is the background for running a notary in addition to his position as General Officer is bound to a regulatory position, also bound by the oath of office was said at the time was appointed as a notary, in which the notary is obliged to keep the contents of the deed and the information obtained. From this background it appears the question of how the scope of the secrecy of the notary deed made by a notary under the Act Notary and in other regulations, then to how confidential law enforcement against violations of notary office. Notary obligation to keep confidential the contents of the deed and the information gained in the implementation of office is not only regulated in the Law on Notary course, there is another Act that provides the rules to keep the Notary deed also made that the provisions of the Banking Act. On the other side of this there are exceptions where the notary is obliged to testify or disclose the information that has been made if the deed relates to the provisions of the Act of Corruption Act and the Tax Court. Related to the notary deed calls to disclose the contents or information related to corruption or tax the notary can not be penalized for his post.

Abstrak :
ABSTRAK
Dalam kaitan dengan jabatan notaris yang berwenang membuat akta otentik, seorang notaris harus menghindari terjadinya penyalahgunaan jabatannya. Namun tidak jarang terjadi bahwa terdapat oknum notaris yang terjebak dalam tindak pidana. Dalam hal ini khususnya tindak pidana penggelapan uang milik kliennya yang dapat merugikan kliennya tersebut. Maka dengan latar belakang tersebut, penulis merumuskan permasalahan dalam thesis ini yaitu mengenai bagaimanakah tindak pidana penggelapan uang milik klien yang dilakukan oleh notaris apabila dikaitkan dengan sumpah jabatan notaris berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Malang Nomor 632/Pid.B/2013/PN Mlg? bagaimanakah tanggung jawab notaris dan akibat hukum atas penggelapan uang milik klien yang dilakukannya tersebut. Metode penelitian yang digunakan dalam tesis ini adalah yuridis normatif. Metode penelitian yuridis normatif disebut juga sebagai penelitian doktrinal doctrinal research yaitu suatu penelitian yang menganalisis hukum baik yang tertulis didalam buku, maupun hukum yang diputuskan oleh hakim melalui proses pengadilan. Penelitian ini didasarkan pada data sekunder dengan tipologi penelitian yaitu deskriptif analitis dan alat pengumpulan datanya yaitu studi dokumen yang kemudan data tersebut dianalisa dengan metode analisis data kualitatif. Tindak pidana penggelapan yang dilakukan oleh seorang pejabat notaris merupakan tindakan yang sangat melanggar sumpah jabatan notaris. Dalam sumpah jabatannya, notaris telah bersumpah akan menjalankan secara amanah, jujur, saksama, mandiri, dan tidak berpihak. Hal tersebut dapat merusak nama baiknya sebagai lembaga yang dipercaya oleh masyarakat, dan untuk membuat efek jera atas perbuatannya yang menyimpang tersebut, notaris harus bertanggung jawab akan sanksi yang seharusnya diberikan kepadanya tersebut berupa sanksi pidana, sanksi perdata, dan sanksi administratif. Dan dalam kasus tersebut seharusnya dihukum lebih adil sesuai dengan perbuatannya karena perbuatan yang dilakukannya termasuk tindak pidana penggelapan dengan pemberatan.

---

ABSTRACT
In regard to the notary office authorized to make an authentic deed, a notary must avoid the abuse of his position. But not infrequently happens that there are unscrupulous notaries who are stuck in a criminal act. In this case, particularly the crime of embezzlement of money belonging to her client that could harm her client. So with that background, the authors formulate the problem in this thesis is about how the crime of embezzlement of clients which is done by a notary when linked with the oath of office notary by Malang District Court 39 s Decision No. 632 Pid.B 2013 PN Mlg how is the responsibility of the notary and the legal consequences of embezzlement of money belonging to a client that does it. The method used in this thesis is normative. Normative juridical research method is also called the doctrinal research doctrinal research is a study to analyze the good law is written in the book, as well as law decided by the judge through the court process. The study was based on secondary data typology is descriptive analytical research and data collection tool that studies document that kemudan such data analyzed by qualitative data analysis methods. The criminal acts of embezzlement committed by an official notary an action that is in violation of the oath of office notary. In the oath of office, the notary has vowed to run as a trustworthy, honest, thorough, independent, and impartial. It may damage his reputation as an institution that is trusted by the community, and to create a deterrent effect on the deviant actions, the notary must be responsible for the sanctions that should be given to him in the form of criminal sanctions, civil penalties and administrative sanctions. And in such cases to be judged more fairly according to his actions because of what he did, including the crime of embezzlement by weighting.

Abstrak :
Tesis ini mengulas tentang konsepsi hukum dan implikasi terhadap notaris dengan ditetapkannya notaris sebagai salah satu pihak pelapor untuk Transaksi Keuangan Mencurigakan (TKM), dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Sebagai Pejabat Umum, Notaris memiliki kewenangan dalam membuat akta autentik yang memiliki kekuatan hukum yang sempurna dan diakui oleh siapa pun. Notaris wajib mentaati ketentuan yang terkait dengan dokumen yang dibuatnya. Sejak tahun 2002, Indonesia telah membangun sistem hukum dan sistem pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang, yang ditujukan pada industri yang rentan. Pokok permasalahan dalam tesis ini adalah bagaimana Konsepsi Hukum Mengenai Kewajiban Pelaporan Atas Transaksi Keuangan Mencurigakan dan bagaimana Implikasi Hukum dari Kewajiban Pelaporan Oleh Notaris Atas Transaksi Keuangan Mencurigakan tersebut. Penelitian ini merupakan penelitian normatif dengan pendekatan kasus. Hasil penelitian menemukan bahwa konsepsi hukum Jabatan Notaris mengacu pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris mengenai sumpah jabatan Notaris untuk setia dan patuh pada Negara Republik Indonesia, Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945 dan undang-undang lainnya, termasuk Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang beserta turunannya. Dengan demikian, kewajiban penyampaian LTKM tidak melanggar sumpah jabatan, melainkan wujud kepatuhan Notaris terhadap ketentuan hukum anti pencucian uang sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris Pasal 16 ayat 1 huruf f. Sebaliknya, kegagalan melaksanakan kewajiban tersebut menyebabkan implikasi hukum terhadap Notaris, seperti diperiksa oleh penyidik dan hakim.

---

This thesis deals with legal conception and its implication to Notary under the obligation to report suspicious financial transaction in order to prevent and combat money laundering. Notary as a legal profession to make legal documents, have a strong and perfect legal basis to have acknowledged by other parties. Since 2020, Indonesia has built the legal system and prevention and combating money laundering system, that address to all vulnerable industries. The main question of the thesis are How does legal conception of the obligation to report the suspicious transaction, How does implication of reporting the suspicious transaction obligation to the Notary. The research applies normative and legal cases approach. The result are Legal conception of Notary lies in the Law of Notary No. 2 of 2014 concerning Amendment to Law No. 30 of 2004 concerning Notary due to oath profession stating that Notary has to be loyal and obey to Republic Indonesia, Pancasila, Constitution of 1945 and other laws, including The Law No. 8 Of 2010 concerning Prevention and Combating Money Laundering and its rules and regulations. Reporting the suspicious transaction does not infringe the confidentiality principle as stated in The Law No 2 Of 2014 concerning Amendment to Law No. 30 of 2004 concerning Notary article 16 point 1 f. Otherwise, the failure of obey the obligation has legal implications as stated in The Law No. 8 Of 2010 concerning Prevention and Combating Money Laundering and its rules and regulations, namely undergoing legal process.

Abstrak :
Tesis ini diangkat dan mengambil studi kasus Putusan Pengadilan Negeri Purwakarta No. 29/Pid.B/2020/PN.Pwk dan terfokus pada perbuatan Notaris yang melaksanakan permintaan klien yang bukan merupakan bagian dari tugas dan kewenangannya sebagaimana ditentukan dalam undang-undang, yang akibat kesalahan Notaris dalam proses pelaksanaan permintaan kliennya tersebut menimbulkan terpenuhinya unsur pelanggaran/tindak pidana oleh Notaris. Pokok permasalahan yang dibahas dalam tesis ini adalah mengenai perlakuan Notaris berkaitan dengan penguasaan barang milik kliennya berdasarkan ketentuan Undang-Undang No. 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris (UUJN), bentuk halangan keperdataan atas barang yang timbul dari perbuatan yang dilakukan oleh Notaris sehingga lahirnya penggelapan, serta tanggung jawab dan akibat hukum Notaris yang melakukan tindak pidana penggelapan. Untuk menjawab masalah tersebut digunakan metode penelitian yuridis normatif, serta tipologi penelitiannya adalah deskriptif. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif. Hasil analisa adalah bahwa perlakuan Notaris berkaitan dengan penguasaan barang milik kliennya tidak diatur secara eksplisit sebagai bagian kewenangan Notaris yang diatur dalam ketentuan UUJN. Perbuatan penggelapan barang milik kliennya yang dilakukan Notaris dalam melaksanakan jabatannya berarti telah menghalangi hak keperdataan kliennya, sehingga Notaris harus mempertanggungjawabkan perbuatannya baik secara pidana dengan penjara karena telah melanggar Pasal 374 KUHP mengenai tindak pidana penggelapan, secara perdata yaitu dengan membayar ganti kerugian kepada kliennya karena telah melakukan perbuatan melawan hukum yang diatur pada Pasal 1365 KUHPerdata dan secara administratif yaitu sanksi pemberhentian dengan tidak hormat karena telah melanggar Sumpah Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris. ......This thesis is appointed and takes a case study of the Purwakarta District Court Decision No. 29/Pid.B/2020/PN.Pwk and focused on the actions of a Notary who carries out client requests that are not part of his duties and authorities as stipulated in law, which as a result of the Notary's guilt in the process of implementing his client's request has resulted in the fulfillment of the element of violation/a criminal act by a Notary. The main problem in this thesis is how the authority of the Notary regarding the control of the property of his client based on the provisions of Law No. 30 of 2014 on the Position of Notary (UUJN), what are the forms of civil obstruction of the goods that arise in the legal relationship between the Notary and his client so that embezzlement is born, as well as the responsibility and legal consequences of the Notary who commits the crime of embezzlement. The research method used in this thesis is a normative juridical research, and the research typology is descriptive. The data analysis method used in this research is qualitative. The result of the analysis is that the Notary's treatment relating to the control of his client's property is not explicitly regulated as the Notary's authority as regulated in the provisions of UUJN. The act of embezzlement of his client's property by a notary in carrying out his position means that it has obstructed the civil rights of his client, so that the notary must be accountable for his actions properly with imprisonment for violating Article 374 of the Criminal Code regarding criminal acts of embezzlement, in a civil manner, namely by compensating his client for having committing an unlawful act that respects Article 1365 of the Civil Code and administratively, namely the sanction of dismissal by having violated the Notary's Oath of Office and the Notary's Code of Ethics.

Abstrak :
Tesis ini membahas mengenai dua orang notaris yang memperjanjikan suatu perjanjian bagi hasil di bidang kenotariatan dimana masing-masing pihak dibebankan kewajiban dan diberikan hak. Dengan dibuatnya perjanjian bagi hasil di bawah tangan antarnotaris merupakan sebuah pelanggaran Undang-Undang Jabatan Notaris. Notaris telah merendahkan harkat dan martabatnya sebagai pejabat publik dan harus bertanggung jawab karena perbuatan tersebut. Hal-hal yang diperjanjikan dalam perjanjian bagi hasil tersebut juga melanggar beberapa ketentuan yang terdapat dalam Kode Etik Notaris, Undang-Undang Jabatan Notaris dan Sumpah Jabatan Notaris. Penelitian ini adalah penelitian normatif dengan sifat penelitian deskriptif analitis. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder dengan analisis data pendekatan kualitatif. Dalam setiap pelanggaran yang dilakukan, Notaris memiliki tanggung jawab dan akibat hukum yang akan ditanggung berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris. Tanggung jawab yang dibebankan pada Notaris dalam kasus ini adalah tanggung jawab jabatan, kode etik dan Undang-Undang Jabatan Notaris, sedangkan akibat hukum yang dapat dibebankan adalah penjatuhan sanksi berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris.

---

This thesis discusses the case of two notaries bound by a profit sharing agreement in the notarization field whereas each party carries with them some rights and obligations. By signing such agreement with no notaries other than the involved parties, despite both having occupations as notaries, they have violated the Law on the Position of Notary. By doing so, the notaries have degraded their dignity as public officials and thus must be hold responsible for their actions. Additionally, the agreed points in the abovementioned agreement are in violations with some provisions contained in the Notary Ethical Codes, the Law on the Position of Notary and the Notary Oath. This research is a normative research with descriptive analytical analysis. The data used is secondary data with a qualitative approach. In each of the violations committed, the Notaries are subject to the legal consequences as stated in the Notary Ethical Codes and the Law on the Position of Notary. The obligations assumed are the notarial duties, ethical codes and Law on the Position of Notary, while the qualified legal consequences are sanctions based upon the Notary Ethical Codes and the Law on the Position of Notary.