Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Sebagai negara yang memiliki sumberdaya air yang melimpah, Indonesia perlu menggunakan konsep Pengelolaan Sumberdaya Air Terpadu (Integrated Water Resources Management) dalam mengelola sumberdaya air. Berawal dari berbagai hasil konferensi yang melibatkan berbagai negara dunia yang ikut serta dalam menyelenggarakan konferensi tersebut dan membahas poin-poin terkait dengan pengelolaan sumberdaya air, kemudian diadopsi oleh Indonesia dengan diterbitkannya Peraturan Undang-Undang yang menyesuaikan kondisi Indonesia dan sumberdayanya. Tercatat bahwa Indonesia mengalami beberapa kali perubahan terkait pengaturan air, seperti misalnya dengan pemberlakuan Undang-Undang No. 11 Tahun 1974 tentang Pengairan, Undang-Undang No. 7 Tahun 2004, dan Undang-Undang No. 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air. Akan tetapi, seriring dengan berjalannya waktu, dengan dikeluarkannya undang-undang tersebut, berbagai anggapan dan permasalahan timbul sehingga peraturan tersebut dinilai tidak lagi sesuai dengan amanat dari Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam implementasi dari konsep tersebut, terdapat hal-hal yang menjadi kendala atau permasalahan dalam mengelola sumberdaya air sehingga konsep Pengelolaan Sumberdaya Air Terpadu ini tidak berjalan sebagaimana maksud dan tujuan awal. Oleh karena itu, perlu adanya pembaharuan terkait Peraturan Undang-Undang dan berbagai peraturan sejenisnya yang mengatur secara komprehensif terkait dengan sistem Pengelolaan Sumberdaya Air Terpadu yang diterapkan di Indonesia agar hasil atau tujuan akhir dalam konsep ini dapat tercapai dengan hasil yang lebih optimal, dikarenakan dalam hal ini air memegang peranan penting dalam perekonomian serta kesejahteraan rakyat dalam skala nasional. ......As a country that has abundant water resources, Indonesia needs to use the concept of Integrated Water Resources Management in managing water resources. Starting from the results of various conferences involving various world countries that participated in holding the conference and discussing points related to water resource management, Indonesia was later adopted by the issuance of laws and regulations that adapted the conditions of Indonesia and its resources. It is noted that Indonesia has undergone several changes related to water regulation, for example with the enactment of Law no. 11 of 1974 concerning Irrigation, Law no. 7 of 2004, and Law no. 17 of 2019 concerning Water Resources. However, over time, with the issuance of the law, various assumptions and problems arise so that the regulation is considered no longer in accordance with the mandate of Article 33 of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. In the implementation of the concept, there are things -Things that become obstacles or problems in managing water resources so that the concept of Integrated Water Resources Management does not work as intended and intended initially. Therefore, there is a need for reforms related to laws and regulations and various similar regulations that comprehensively regulate the Integrated Water Resources Management system implemented in Indonesia so that the final results or goals in this concept can be achieved with more optimal results, because in terms of in this case, water plays an important role in the economy and people's welfare on a national scale.

Abstrak :
Dengan dilatar belakangi belum adanya model daya dukung lingkungan (DDL) yang sesuai untuk kota, tujuan penelitian ini adalah mengembangkan model DDL kota yang diuji coba pada wilayah kajian kota Bekasi serta mengkaji kemungkinan diterapkannya pada berbagai tipologi kota. Lingkup penelitian ini adalah daya dukung (DD) sumberdaya air dan lahan dengan mempertimbangkan DDL sosial yang terkait Model DDL kota yang dikembangkan memiliki kriteria: mencakup aspek supply dan demand, mencakup kuantitas dan kualitas sumberdaya, mempertimbangkan modal komunitas kota dan mempertimbangkan faktor lokasi dalam sistem DAS dan flingsi kota dalam sistem perkotaan. Model ini telah mempertimbangkan sifat dinamis DDL karena adanya pengaruh dinamika manusia. Faktor penentu tipologi kota yang berpengaruh pada model DDL kota adalah ukuran kota, fun^ kota dalam sistem perkotaan, dan posisi lokasi kota dalam sistem DAS. Hasil pengujian model pada wilayah kajian yaitu kota Bekasi menunjukkan bahwa model dapat diterapkan untuk menganalisis kondisi DDL dengan tipologi semacam kota Bekasi. Kondisi DDL kota Bekasi dapat disimpulkan sudah terlampaui karena DD kuantitas sumberdaya air dan kualitas sungai yang ada sudah terlampaui; dan DD kualitas lahan menunjukkan kawasan lindung belum memenuhi standard kualitas dan kawasan budidaya di 5 (lima) dari 12 (dua belas) Kecamatan di kota Bekasi memiliki kualitas buruk. Kondisi DD kuantitas sumberdaya lahan kota Bekasi belum terlampaui. Hasil penelitian menunjukkan bahwa model DDL kota ini dapat diterapkan pada berbagai tipologi kota yang ditetapkan berdasarkan ukuran dan fungsi dalam sistem perkotaan. Kajian tentang kemungkinan diterapkannya model pada berbagai tipe kota berdasarkan posisi letak kota dalam sistem DAS menunjukkan bahwa masih diperlukan penelitian lanjutan untuk menetapkan besaran kawasan lindung yang dibutuhkan masing-masing kota tersebut sesuai dengan karakteristik dan kebutuhannya.

Abstrak :
ABSTRAK
Kajian hidrologis yang terintegrasi dengan analisis waktu tanam di daerah irigasi diperlukan untuk mendukung sistem produksi tanaman pangan khususnya padi. Kajian dilakukan melalui (1) Identifikasi Karakteristik distribusi spasial Daerah Irigasi Kewenangan Pusat (2) Analisis distribusi temporal ketersediaan air irigasi pada tingkat Kecamatan berdasarkan sebaran daerah irigasi kewenangan pusat (3) Penentuan waktu tanam terbaik dan menghitung luas panen berdasarkan analisis neraca ketersediaan-kebutuhan air lahan sawah. Hasil penelitian menunjukkan Ketersediaan air di Daerah Irigasi (DI) Way Rarem Lampung dan Daerah Irigasi Colo Jawa Tengah dapat memenuhi pasokan irigasi pada MT I dan MT II bahkan di beberapa wilayah dapat digunakan hingga MT III. Ketersediaan air di DI Way Rarem meningkat pada Oktober minggu pertama (Oktober I) dan mencapai puncaknya pada Januari I selanjutnya mengalami penurunan sampai mencapai ketersediaan air terendah pada Agustus I. Ketersediaan air di DI Colo relatif konstan yang dapat dipenuhi dari pasokan irigasi dan curah hujan, kecuali pada Oktober II -November I karena jadwal rutin perawatan dan perbaikan bangunan dan saluran irigasi. Hasil penetapan waktu tanam tingkat kecamatan pada DI Way Rarem untuk MT I pada Oktober II sampai dengan Februari I, untuk MT II pada Februari II sampai dengan Juni I dan MT III dari Juli I sampai dengan Oktober I. Untuk DI Colo pada MT I pada November minggu ke satu/dua sampai dengan Februari minggu ke tiga/ Maret I, untuk MT II pada Maret minggu ke I/II sampai dengan April I/Juni III dan MT III dari Juli I/II sampai dengan September III.

Abstrak :
ABSTRAK
Studi ini membahas gerakan sosial masyarakat Padarincang, Serang, Banten yang menentang dikeluarkannya Ijin pembangunan dan eksplorasi sumber air kepada PT. Tirta Investama. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji latar belakang, faktor penyebab, dinamika dan proses gerakan sosial tersebut serta menganalisis dinamika dan karakter gerakan sosial tersebut. Landasan teoritik studi ini adalah Teori Mobilisasi Sumberdaya/Resaurces Mobilization Theory (RMT) yang dipadukan dengan Teori Orientasi Identitas/The Identity Oriented Theory (IOT). Pendekatan RMT lebih menekankan pada tindakan rasional yang memandang masing-masing aktor dalam tindakan kolektif mempunyai kepentingan. Sementara pendekatan teori Identitas lebih menekankan kepada identitas, solidaritas dan komitmen bersama. Hasil penelitian menunjukan faktor penyebab munculnya gerakan sosial di Padarincang dikarenakan dua alasan berbeda. Pertama, alasan yang bersifat material dan ideologis, seperti kelompok yang menghitung untung rugi secara ekonomi. Kedua, alasan yang bersifat gagasan/ide kemanusiaan, seperti alasan pelestarian lingkungan hidup dan keadilan dalam pembangunan. Dengan demikian, karakteristik gerakan sosial tidak dapat dikategorikan gerakan sosial baru secara utuh, tetapi juga karakteristik gerakan sosial lama masih tetap nampak. Karakter gerakan lama terutama lebih didominasi oleh kalangan masyarakat petani, kyai dan santri pondok pesantren. Sementara karakter gerakan sosial baru nampak pada aktivis gerakan, baik aktivis lokal ataupun dari kalangan NGO yang terlibat dalam gerakan sosial ini. Dari sisi proses dan dinamika gerakan, mengikuti RMT terlihat bahwa faktor determinan gerakan sosial di Padarincang adalah adanya organisasi (GRAPPAD dan AMPL), kepemimpinan, mobilisasi sumberdaya, jaringan dan partisipasi yang luas serta mampu menggunakan peluang politik yang ada. Analisis ini diperkuat dengan adanya kesamaan identitas kelompok, dalam hal ini ikatan keagamaan dan kekeluargaan yang kental yang membangunkan komitmen dan solidaritas sosial yang tinggi di kalangan masyarakat. Secara teoritik, penelitian gerakan sosial di Padarincang tidak dapat dijelaskan dengan satu teori RMT saja. Perpaduan antara RMT dan IOT dapat menjelaskan secara lebih baik gerakan sosial tersebut. Dengan demikian terdapat sejumlah konsep yang baik, tetapi tidak mampu menjelaskan realitas secara konprehenship dan memerlukan teori lain untuk menjelaskannya.

---

ABSTRACT
This study discusses social movements in rural people of Padarincang, Serang, Banten, which oppose the issuance of the construction and the exploration permit of water resources to PT. Tirta Investama. This study aims to assess the background, causes, dynamics and processes of their resistance. This study based on Resource Mobilization Theory (RMT) combined with The Identity Oriented Theory (IOT). RMT approach is more emphasis on rational action that sees each actor has an interest in collective action. The other theory, Identity theory, stresses to identity, solidarity and commitment of the group. The results of study showed that there are two factors causing the rise of social movements in Padarincang. First, the reason for that movement is material and ideological, as a group economically calculate profit and loss. The second reason is they consider the idea / ideas of humanity, such as environmental conservation reasons and fairness in development. Thus, the characteristics of a social movement can’t be categorized as new social movements as a whole, but also the characteristics of the old social movements are still visible. Old social movement character is dominated by, especially the farming community, religious scholars and boarding school students (santri). On the other side, the character of this new social movements seem in activists, both local and NGO activists that involved in this social movement. In terms of the process and the dynamics of movement, based on RMT is seen that the determinant factor in Padarincang social movement is in the organization (GRAPPAD and AMPL), leadership, resource mobilization, networking and wide participation and be able to use the existing political opportunities. This analysis is reinforced by the similarity of group identity, in this case religious and kinship ties viscous built commitment and high social solidarity among the rural people. Theoretically, the study of social movements in Padarincang can not be explained by the theory of RMT only. The mix theory between RMT and IOT can be better explain the social movements. Although there a number of good concept, but it can not be able to explain the case completly and need another theory to explain it.