Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
ABSTRAK
Hasil penelitian menunjukkan bahwa berdasarkan model mobilisasi Tilly, di Kabupaten Manggarai lebih banyak menggunakan strategi represif dalam kebijakan pemanfaatan sumberdaya hutannya. Disertasi ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Penelitian ini menemukan bahwa demokratisasi melalui desentralisasi tidak berpengaruh terhadap strategi menyelesaikan konflik pemanfaatan sumberdaya hutan, di Kabupaten Manggarai strategi pendekatan represif atas nama konservasi masih dilakukan dan justru yang terjadi, konflik semakin bereskalasi menjadi kekerasan dengan korban lebih besar. Oleh karena itu, untuk mengatasi atau mengurangi kekerasan kolektif dalam pemanfaatan sumberdaya hutan, direkomendasikan kepada resim pemerintahan Kabupaten Manggarai untuk memberi ruang terjadinya dialog/negosiasi antar pihak yang berkepentingan dengan pemanfaatan sumberdaya hutan melalui penguatan kelembagaan yang berfungsi mengembangkan mekanisme penyelesaian konflik alternatif secara damai. Selain itu, harus ada upaya kebijakan dari pemerintah daerah tingkat kabupaten untuk menegakkan demokratisasi kekerasan, yaitu mengurangi seminimum mungkin menggunakan agen-agen represif negara dalam menyelesaikan potensi kekerasan dalam pemanfaatan sumberdaya hutan di wilayahnya. Penelitian ini memperkuat penelitian yang telah dilakukan Peluso bahwa monopoli penguasaan sumberdaya hutan dengan membolehkan kekerasan dengan melibatkan agen-agen represif telah memarjinalkan hak akses masyarakat sekitar hutan atas manfaat hutan. Penelitian ini juga memperkaya penggunanaan analisis tindakan kekerasan kolektif dari Tilly terkait topik pemanfaatan sumberdaya alam dari sisi perspektif sosio-politik-lingkungan.

---

ABSTRACT
The dissertation research investigates collective force violence in forest resources utilization. It is based on a case study in Manggarai District that has relatively high rate of violence in Indonesia. Borrowing Tilly?s mobilization model, the study finds that Manggarai District employs repressive strategies in utilizing forest resources. Using Tilly?s theory of violence, this dissertation research deploys descriptive qualitative approach to collect data. This research finds that democratization process through decentralization does not bring significant impacts on the strategy to mitigate dispute on forest resources utilization. In Manggarai District, coercive conservation still occurs. In fact, in the context of decentralization, forest related conflicts escalate and transform into bigger violent events that produce more victims. Therefore, to reduce collective resources based violence, it is recommended for the district government to create space for dialogue and negotiation among multi stakeholders through strengthening institutions that are responsible for developing alternative dispute resolution. In addition, local policies on forest management should be developed based consensus. In this manner, it can ?democratize? violence through minimally utilize repressive state agents to resolve potential violence in the region. The study findings confirm Peluso?s study that shows repressive state?s agents? monopoly over forest management that uses violence measures has marginalized local people?s access to forest resources. Furthermore, this research enriches Tilly?s collective violence framework to analyze forest resources utilization in socio-politics of environment.

Abstrak :
ABSTRAK
Pada masa pemerintahan Presiden Soeharto pengelolaan sumber daya hutan berlangsung dengan pembangunan nasional dan pertumbuhan ekonomi sebagai kerangka utama. Sementara itu, masyarakat yang tinggal di dalam atau sekitar hutan memanfaatkan berbagai sumber daya hutan untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka sehari-hari. Persinggungan antara kedua hal tersebut memicu sebuah pertanyaan terkait bagaimana praktik mata pencaharian lokal berlangsung di Kampung Sangar pada saat itu. Melalui metode kualitatif dengan pendekatan etnografi, skripsi ini menunjukkan bahwa berbagai bentuk pengelolaan hutan di sekitar Kampung Sangar berdampak signifikan terhadap mata pencaharian lokal baik yang bersumber secara langsung dari ekosistem hutan maupun yang tidak. Lebih jauh, mata pencaharian lokal di Kampung Sangar secara dominan dipengaruhi oleh berbagai faktor determinasi eksternal seperti kebijakan negara, perubahan lingkungan ekologi, dan permintaan terhadap produk hasil hutan dari masyarakat sekitar

---

ABSTRACT
During the New Order of President Soeharto the management of forest resources occurred with national development and economic growth as main framework. Meanwhile, the people who lives in and around the forest utilize various forest resources for their daily living needs. The interface between those statement above comes out with question on how the practices of local livelihood exist in Kampung Sangar in the meantime. Through qualitative method within ethnographic approach, this thesis shows that various forms of forest resource management around Kampung Sangar has significant impact to the local livelihood whether those are obtained directly from the forest ecosystem or not. Moreover, The local livelihood in Kampung Sangar dominantly influenced by various external determination factors such as state policies, agro-ecological changes, and demand to forest products from the people around.

Abstrak :
ABSTRAK
Tesis ini mengkaji ketidaksinkronan berbagai produk hukum yang mengatur distribusi urusan pemerintahan khususnya urusan pemerintahan kehutanan. Secara khusus produk hukum tersebut meliputi UU No. 32 Tahun 2004 jo PP No. 38 Tahun 2007, dan PP No. 6 Tahun 2007 jo PP No. 3 Tahun 2008. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif. Kajian dilakukan dengan cara menganalisis pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah mengelola sumber daya hutan yang diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan sektor kehutanan dan peraturan perundang-undangan tentang pemerintahan daerah. Dilihat dari sudut politik, desentralisasi dimaksudkan untuk mencegah penumpukan kekuasaan pada satu pihak dan menarik rakyat ikut serta dalam pemerintahan. Dilihat dari sudut teknik organisasi pemerintahan, desentralisasi dimaksudkan untuk mencapai suatu pemerintahan yang efisien. Dari sudut kultural, desentralisasi dimaksudkan agar perhatian dapat sepenuhnya ditumpukan kepada kekhususan suatu daerah seperti geografis, keadaan penduduk, kegiatan ekonomi, dan watak kebudayaan. Dari sudut kepentingan pembangunan ekonomi, desentralisasi diperlukan karena pemerintah daerah secara langsung membantu pembangunan tersebut. Hasil penelitian menemukan materi hukum dari ketidaksinkronan berbagai produk hukum baik secara vertikal maupun horisontal dalam sektor kehutanan, yaitu pengaturan kewenangan pemerintah daerah dalam hal penetapan organisasi KPH, wilayah pengelolaan hutan, penerbitan IUPHHK, dan mengelola sumber daya hutan dalam peraturan perundang-undangan sektor kehutanan bertentangan dengan hak daerah otonom untuk mengelola dan menikmati hasil pengelolaan sumber daya hutan dalam peraturan perundang-undangan tentang pemerintahan daerah. Selain itu, hak daerah otonom untuk mengelola sumberdaya hutan kerapkali disalahartikan oleh pemerintah daerah sebagai kebebasan pemerintah daerah untuk menerbitkan IPHHK. Dalam penelitian ini juga ditemukan dampak ketidaksinkronan berbagai produk hukum tersebut yaitu semakin sempitnya kewenangan pemerintah daerah untuk menetapkan organisasi KPH, wilayah pengelolaan hutan, dan penyerahan kewenangan pengelolaan hutan oleh pemerintah kepada BUMN telah menggeser hak masyarakat setempat untuk mengelola dan menikmati hasil hutan. Di sisi lain ketidaksinkronan tersebut menimbulkan tindakan kesewenangan aparatur pemerintah daerah dalam mengelola sumber daya hutan. Hasil penelitian ini menyarankan agar dilakukan sinkronisasi produk-produk hukum yang mengatur distribusi urusan pemerintahan daerah untuk mengelola sumber daya hutan, peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan hutan, dan peningkatan kapasitas aparatur pemerintah daerah.

---

ABSTRACT
This thesis studies the unsynchronized laws on the government affairs distribution especially the forest management affairs. In particular, some of the laws that regulated this are Law Number 32 Year 2004 jo Government Regulation Number 38 Year 2007, and Government Regulation Number 6 Year 2007 jo Government Regulation Number 3 Year 2008. This research is a qualitative research with normative judicial approach. This research is done by analyzing the implementation of local government authority in managing the forest resources as stipulated by the forestry laws and the local government laws. From the political view, decentralization is intended to prevent the accumulation of power in one hand and to draw people participation in government affairs. From the technical government organization view, decentralization is intended to acquire an effective government. From the cultural view, decentralization is intended to draw people attention to specialties of a region based on geographic, society condition, economic activity, and cultural character. From the economic development view, decentralization is necessary because the local governments can be directly involved in their economic development. This research found the unsynchronized laws either vertically or horizontally on forestry regulation, including the local government authority in the establishment of the KPH organization, the management of forest area, the issue of the IUPHHK, and the management of forest resources as stipulated by forestry laws is not in line with the local government right to manage and get benefit from forest resources as stipulated by local government laws. Furthermore, the right to manage the forest resources is often misunderstood by the local government as freedom in issuing the IPHHK. This research also found that the effects of this unsynchronized laws are the local government right to stipulate the KPH organization and the forest area management become limited, and the delegation of forest management from the central government to the BUMN have deny the local society rights to manage and get benefit from the forest resources. On the other hand, this unsynchronized laws have induced the local government official abuse of power in managing the forest resources. This research findings suggest that the local government laws and forestry laws that regulate the local government authority in the forest resources management should be synchronized, the society participation in forest management should be improved, and the local government official capacity building should be enhanced.