Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKPermasalahan keuangan suatu bank berupa penekanan likuiditas harus ditangani dengan cara meminimalkan dampak kerusakan yang dapat ditimbulkan terhadap stabilitas sistem keuangan sehingga tetap memperoleh kepercayaan masyarakat penyimpan dana pada sistem perbankan dan menjaga perekonomian secara keseluruhan. Penerapan kebijakan bail-in sebagai private sector resolution untuk alternatif penanganan bank bermasalah selain bail-out, melalui konversi sumber dana bank menjadi modal dengan tujuan meminimalisir biaya fiskal yang harus ditanggung oleh otoritas yang berwenang memerlukan penelitian terkait sumber dana bank yang dapat dikonversi dan implikasi hukumnya apabila diterapkan saat ini. Dalam rangka perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, usulan penerapan kebijakan bail-in harus selaras dengan asas kebebasan berkontrak dan tetap dapat memberikan perlindungan hukum khususnya kepada nasabah sebagai konsumen bank.Simpanan atau dana pihak ketiga sebagai sumber dana terbesar yang paling diandalkan oleh bank pada dasarnya dapat dikonversi menjadi modal sepanjang terdapat persetujuan dari nasabah selaku pemilik simpanan atau dana pihak ketiga tersebut. Simpanan atau dana pihak ketiga yang dapat dikonversi adalah yang digolongkan sebagai simpanan yang tidak dijamin pembayarannya (unsecured debt) oleh Lembaga Penjamin Simpanan karena secara hukum belum memperoleh jaminan atau pertanggungan. Selain itu, pinjaman subordinasi dari pihak terafiliasi yang dianggap turut bertanggung jawab atas pengelolaan bank dapat dikonversi menjadi modal sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pengelolaan bank yang bersangkutan. Namun demikian, penerapan kebijakan bail-in berupa konversi saat ini belum dapat dilakukan karena belum terdapat peraturan yang mengatur serta perjanjian atau kontrak penyimpanan dana antara bank dan nasabah tidak secara jelas menyebutkan adanya ?klausula konversi?.

---

ABSTRACT

The financial problems of a bank in the form of liquidity suppression should be addressed by minimizing the impact of the damage that can be inflicted against the financial system stability, allowing the system to maintain its depositors trust in the banking system and to maintain the economy in its entirety. In addition to the bail-out policy, the implementation of the bail-in policy being a private sector resolution, as an alternative for the handling of troubled banks, through the conversion of bank?s funds into capital for the purpose of minimizing fiscal costs borne by the authority, requires research on the source of funds of banks that are convertable and its legal implications of its application. In order to amend Law Number 7 of 1992 concerning Banking as amended by Law Number 10 of 1998, the proposed implementation of the bail-in policy shall be concordant with the principle of freedom of contract and able to provide legal protection, in particular to customers as banking consumers.

In principal, deposits or third party?s funds, as the bank?s largest, most reliable source of fund are convertable into capital as long as the bank obtained customer?s consent as the owner of such deposits or third party funds. Deposits or third party?s funds that can be converted are ones which are classified as unsecured debt by the Indonesia Deposit Insurance Agency, because by law, such funds are not guaranteed or insured. In addition, subordinated loans from affiliated parties that are considered to be partly liable for the bank?s management can be converted into capital as a form of accountability for the management of such bank. However, the implementation of the bail-in policy in the form of conversion is presently inapplicable because there are no regulations governing such matter. In addition, existing agreements or contracts between the bank and the customer on fund savings does not clearly state the existence of "conversion clause"."

"Fokus dalam penelitian ini adalah program pendanaan pendidikan tinggi pada Universitas Negeri Makassar. Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan studi kasus yang melibatkan responden...."

"Sebagai lembaga keuangan, dalam melakukan usahanya selalu dihadapkan pada berbagai resiko, yang diantaranya adalah resiko tingkat bunga yang berfluktuasi. Profitabilitas bank selain dipengaruhi oleh mahalnya sumber dana pada saat ini, juga dipengaruhi oleh faktor tingkat bunga yang semakin berfluktuasi. Tingkat bunga bagi dunia perbankan merupakan cerminan biaya untuk mendapatkan dana bank dan harga yang akan diterima dari penggunaan dananya, sehingga perludilakukan pengelolaan dana yang cermat dan hati-hati dalam menghadapi situasi sekarang ini.Fluktuasi tingkat bunga yang cepat dan tidak dapat diperkirakan pergerakannya sudah merupakankonsekuensi resiko yang harus ditanggung bank dalam melaksanakan usahanya. Tingkat bunga yang berfluktuasi tersebut dapat mempengaruhi biaya banks liabilities dan pendapatan banks assets. Beberapa tehnik manajemen dalam menghadapi resiko tingkat bunga yang berfluktuasi dapat diterapkan oleh bank dalam rangka usahanya memperkecil resiko tingkat bunga. Dan salah satu tehnik pengelolaan tersebut adalah melalui penerapanf unds gap management yaitu penerapanfunds gap management yang disesuaikan dengan arah tingkat bunga yang terjadi. Walaupun untuk menerapkan besarnya funds gap yang sesuai untuk setiap fase dalam sikius tingkat bunga adalah tidak mungkir, akan tetapi pengelolaan secara garis besamya adalah penerapan funds gap yang disesuai dengan perkiraan tingkat bunga di masa depan, dimana akan mengurangi resiko kerugianakibat tingkat bunga yang berfluktuasi."

"ABSTRAKKarena baru sebagian kecil masyarakat Indonesia yang menggunakan jasa-jasa perbankan, serta semakin berkembangnya Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKEB} bank-bank menga1ami persaingan yang cukup ketat da1am memasarkan produk dan jasa-jasanya, ter1ebih lagi setelah dikeluarkannya Kebijakan regu1asi Perbankan 1 Juni 1983. Menghadapi suasana persaingan ini, Overseas Express Bank tampak menga1ami masalah yang cukup serius dimana "market share" perkreditan mereka cenderung menurun dari tahun ke tahun. Hal ini telah mendorong penu1is untuk melakukan penelitian untuk mengetahui usaha-usaha apa yang dilakukan oleh Overseas Express Bank dalam mengatasi masalah tersebut, serta usaha-usaha apa yang dilakukan untuk menghimpun dana masyarakat. Berdasarkan hasil penelitian, ter1ihat bahwa Overseas Express Bank telah berusaha rnengenbangkan kegiatan pemasarannya; yang pada · dasarnya dibagi menjadi 2 kegiatan besar yaitu pertama, melakukan Segmentasi Pasar dan kedua, mengenbangkan kegiatan yang menyangkut Marketing Mix dari hasil penelitian terlihat bahwa Overseas Express Bank menetapkan nasabah Corporate sebagai segmen pasar utarnanya. demikian dalam mengelola marketing. Mix Overseas Express cenderung menekan (a.n pada nasabah Corporate ini. Dengan Bank Mengingat bahwa nasabah retail dan nasabah yang personal (consumer) ini pasarnya masih sangat luas, maka Overseas Express Bank harus mulai mengkonsolidasi diri untuk mulai memperhatikan serta berusaha menggeser orientasinya ke arah nasabah-nasabah retail dan nasabah individual ini. Sebagai perbandingan; bank-bank yang bonafide seperti City Bank dan Bank Niaga pun saat ini telah mulai secara agresif berusaha merebut pasar konsumen dan nasabah-nasabah retail ini dengan d1dukung oleh penggunaan alat-alat kamputer perbankan yang semakin canggih. usaha ke arah ini tampaknya harus segera dilakukan .oleh Overseas Express Bank bila tidak ingin ketinggalan oleh bank-bank lainnya."

"ABSTRAKDalam menjalankan kegiatan usahanya, bank menerbitkan produk-produk simpanan, yaitu salah satunya ialah sertifikat deposito. Sertifikat deposito merupakan produk perbankan yang menawarkan simpanan dalam bentuk deposito, namun dapat dipindahtangan dengan mudah oleh pemiliknya. Saat ini penggunaan sertifikat deposito masih terhitung sangat rendah bila dibandingkan dengan produk simpanan bank lainnya, padahal terdapat banyak keunggulan di dalamnya. Selain simpanan bank, seritfikat deposito juga merupakan instrumen yang dapat diperdagangkan di Pasar Uang. Dalam perkembangannya, sertifikat deposito mengalami berbagai perubahan, baik secara definisi, penerbitan, maupun transaksinya. Perubahan-perubahan ini ternyata juga melahirkan suatu permasalahan hukum yang akan dibahas pada penelitian ini. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dimana dalam penelitiannya menekankan pada penggunaan norma-norma hukum secara tertulis yang didukung dengan hasil wawancara dengan narasumber dan informan. Dari tipe penelitian tersebut berdasarkan sifatnya penelitian ini merupakan penelitian deskriptif. Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa pengembangan pasar sertifikat deposito dapat mendorong perekenomian nasional. Di samping itu, terdapat juga suatu permasalahan hukum mengenai klasifikasi sertifikat deposito sebagai produk simpanan bank yang berbentuk surat-surat berharga.

---

ABSTRACTIn conducting business activities, Bank offers corporations of Deposit Products, one of which is the Negotiable Certificate of Deposit. Negotiable Certificate of Deposit is a financial product that offers savings in a form of deposit, however it can be transferred to another person by endorsement. Current use of negotiable certificates of deposit is still very low if compared to the rate of other bank deposit products. Even though, it has many excellence traits in it. Besides a bank deposits, negotiable certificate of deposit is also an instrument that can be traded in the Money Market. In its developments, Negotiable certificate of deposit have various changes, either in its definition, issuance, as well as the transactions. These changes have also created a legal issue, which is going to be discussed in this thesis. In this research the writer is using the normative juridical method that emphasize the use of norms in writing which is supported with the result of interviews with interviewees and informants. Based on that type of research seen from its character, this research is a descriptive research. The results of this study indicate that with an expansion of negotiable certificate of deposit, it can improve the national economy. Other than that, there is also a legal problem regarding the classification of negotiable certificate of deposit as a bank deposit product in a form of negotiable instruments"