Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penerbitan dan Penjualan Sukuk Negara Ritel Ijarah Asset To Be Leased seri SR-004 oleh Pemerintah dimaksudkan untuk mencari alternatif pembiayaan APBN dengan menggunakan sumber dana dalam negeri. Terhadap terbitnya Sukuk Negara Ritel Ijarah Asset To Be Leased yang berdasarkan proyek memunculkan permasalahan mengenai bagaimana pelaksanaan Sukuk Negara Ritel Ijarah Asset To Be Leased seri SR.004 dan apakah Sukuk Negara Ritel seri SR.004 benar dilaksanakan sesuai dengan prinsip syariah. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif, didukung dengan hasil wawancara dengan narasumber. Sukuk Negara Ritel seri SR-004 merupakan sukuk yang memiliki Aset SBSN/Underlying Asset berupa proyek pembangunan yang telah dialokasikan pada APBN tahun anggaran 2012. Penawaran Sukuk Negara Ritel Ijarah Asset To Be Leased seri SR-004 dilakukan dengan cara bookbuilding. Imbalan hasil yang diterima oleh investor bersumber dari kontrak sewa, sehingga imbalan hasilnya tetap (fixed) selama tenor sukuk.

---

The issuance and selling of Retail State Sukuk Ijarah Asset To Be Leased series SR-004, is an endeavor of the government to diversify the sources of state budget financing. This research will examine the implementation of Retail State Sukuk Ijarah Asset To Be Leased series SR-004 and analysis of Sukuk towards Islamic principles. This research is examined through normative juridical approach, and will be supported by some interviews. Retail State Sukuk series SR-004 is sharia bond which has underlying assets in the form of infrastructure project has been allocated for state budget fiscal year 2012. Retail State Sukuk Ijarah Asset To Be Leased series SR-004 are offered with bookbuilding method. During the holding period, retail state sukuk investors will receive income on a monthly basis in the form of lease rental, stemming from the beneficial rights of the sukuk assets. The coupons has a fixed rate during the holding period."

"Teori Common Value menunjukkan situasi pada lelang instrumen keuangan dimana investor memiliki kecenderungan perilaku untuk menawar harga yang lebih rendah daripada nilai aktual dan berdampak pada tekanan harga pada penerbitan instrumen keuangan tersebut atau biasa di sebut dengan underpricing. Tekanan harga, selanjutnya, berdampak buruk pada emiten karena mengakibatkan berkurangnya potensi pendapatan. Seiring dengan berkembangnya pasar keuangan Islam, pemerintah Indonesia memperluas variasi instrumen keuangan dan mulai menerbitkan Surat Berharga Syariah Negara Sukuk Negara sebagai salah satu diversifikasi instrumen pembiayaan publik pada tahun 2008. Hingga saat ini, literatur empiris mengenai kinerja sukuk terutama dalam efisiensi penetapan harga masih jarang di temukan. Oleh karena itu, penelitian ini mencoba untuk menguji indikasi tekanan harga underpricing dalam penerbitan sukuk selama tahun 2012-2016 dan mempelajari faktor-faktor yang mempengaruhinya. Untuk mengetahui eksistensi penerbitan underpricing sukuk, penelitian ini menggunakan rumus turunan yang mempertimbangkan penyesuaian jangka waktu dua hari dari hari lelang sampai dengan setelmen. Analisis kemudian di lanjutkan dengan metode Ordinary Least Square untuk menganalisis determinan underpricing tersebut. Berbeda dengan teori common value, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa rata-rata penerbitan sukuk di Indonesia menunjukkan harga lelang yang lebih tinggi T 0 dibandingkan pada harga pasar pada saat setelmen T 2 atau overpricing; dan secara signifikan dipengaruhi oleh bid-ask spread, credit default swap, yield to maturity, bid to cover ratio, Jakarta Islamic Index, dan nilai tukar.

---

Common Value Theory points out the situation in financial instrument auction where investors tend to bid a lower price than the actual value and it results in an underpricing of financial instrument. The underpricing, further, may hamper the market as it leads to revenue loss for the issuer. As the Islamic financial market developed, government of Indonesia expand their instrument variation and started to issue Islamic Bond sukuk in 2008. There is still lack of empirical literature regarding sukuk performance, particularly in the pricing model. This paper, then, attempts to examine underpricing indication in sukuk issuance during 2012 2016 and study the factors that might explain its persistence. To examine the existence of sukuk underpricing issuance, this study uses derived formulas which consider adjustment of two days holding period from auction day to settlement. To this end, Ordinary Least Square model is applied to analyze the determinant of underpricing. In contrast to the theory, result of this study shows that average sukuk issuance in Indonesia indicates a higher auction bid T 0 than in settlement T 2 period or overpricing and it is significantly affected by bid ask spread, credit default swap, yield to maturity, bid to cover ratio, Jakarta Islamic Index, and exchange rate."

"Tesis ini membahas mengenai konsep dan potensi penerbitan Surat Berharga Syariah Negara investor Diaspora dengan ketentuan peraturan yang ada di Indonesia. Metode yang digunakan dalam penulisan tesis ini adalah penelitian ini hukum yuridis normatif. Secara umum, jumlah Diaspora Indonesia cukup besar dalam hal dihitung dari kuantitasnya yaitu kurang lebih 9.000.000 (sembilan juta) Diaspora, oleh karenanya dapat dikatakan bahwa potensi penerbitan Surat Berharga Syariah Negara Diaspora berbanding lurus dengan hal tersebut. Namun demikian, meskipun jumlah Diaspora tersebut besar secara kualitas, namun demikian hal tersebut tidak tercermin dari kualitasya karena terdapat hambatan-hambatan yang menyebabkan kemampuan Diaspora Indonesia masih belum dapat dimanfaatkan secara maksimal. Lebih lanjut, selain mengkaji potensi penerbitannya, dilakukan pula analisis atas konsep dari Surat Berharga Syariah Negara Diaspora agar tercipta instrumen pembiayaan yang berkelanjutan. Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan, penulis menyimpulkan bahwa pembiayaan yang bersumber dari investor Diaspora Indonesia memiliki potensi yang besar namun demikian masih terdapat beberapa faktor yang menghambat hal tersebut. Oleh karenanya, masih diperlukan langkah-langkah lebih lanjut agar penerbitan Surat Berharga Syariah Negara Diaspora menjadi sumber pendanaan yang menjanjikan bagi Indonesia. Selain itu, konsep penerbitan Surat Berharga Syariah Negara Diaspora dapat menggunakan Surat Berharga Syariah Negara seri Sukuk Negara Indonesia sebagai dasar konsepnya karena sama-sama diterbitkan di luar negara Indonesia.

---

The thesis discusses the concept and potential of issuing Government Islamic Securities with Diaspora investors with existing regulations in Indonesia. The method used in writing this thesis is normative law research. In general, the number of Indonesian Diaspora is quite large in terms of its quantity, which is approximately 9,000,000 (nine milion) Diaspora, therefore it can be said that the potential for issuance of Diaspora Government Islamic Securities is directly proportional to this. However, even though the number of Diaspora is large in terms of quality, this is not reflected in the quality because there are obstacles that cause the ability of the Indonesian Diaspora to still not be fully utilized. Furthermore, apart from assessing the potential for issuance, an analysis was also carried out on the concept of Diaspora Government Islamic Securities in order to create a sustainable financing instrument. Based on the research conducted by the authors, the authors conclude that financing sourced from Indonesian Diaspora investors has great potential, however, there are still several factors that hinder this. Therefore, further steps are still needed so that the issuance of Diaspora Government Islamic Securities becomes a promising source of funding for Indonesia. In addition, the concept of issuing Diaspora Government Islamic Securities can use the Sukuk Negara Indonesia (SNI) series of Indonesian Government Islamic Securities as the basis for the concept because they are both issued outside the country of Indonesia."

"Tulisan ini menganalisis bagaimana bentuk perlindungan hukum kepada pemegang sukuk negara dalam hal terjadi gagal bayar oleh pemerintah. Tulisan ini disusun dengan menggunakan metode penelitian doktrinal. Pemerintah dianggap kebal terhadap gagal bayar karena adanya jaminan pembayaran yang berasal dari APBN yang dikelola oleh Kementerian Keuangan yang juga merupakan pengelola Surat Berharga Syariah Negara. Peralihan Hak Manfaat Barang Milik Negara yang dijadikan underlying asset bersifat formalitas hanya demi memenuhi prinsip syariah. Konsep Hak Manfaat merupakan konsep baru yang diadopsi dari konsep trust yang berasal dari sistem common law konsep ini menimbulkan inkonsistensi dan kekaburan norma yaitu ketidakjelasan mengenai kategori benda pada Hak Manfaat. Oleh karenanya Hak Manfaat Barang Milik Negara tidak dapat di sita jika terjadi gagal bayar oleh pemerintah.

---

This paper analyzes the form of legal protection given to state sukuk holders in the event of default by the government. This paper was prepared using doctrinal research methods. The government is considered immune to default because of the guarantee of payment that comes from the state budget managed by the Ministry of Finance, which is also the manager of State Sharia Securities. The transfer of state property benefit rights used as underlying assets is a formality only for the sake of fulfilling sharia principles. The concept of benefit rights is a new concept adopted from the concept of trust, originating from the common law system. This concept creates inconsistencies and vagueness in norms, namely uncertainty regarding the category of objects in Benefit Rights. Therefore, the state property benefit rights cannot be confiscated in the event of default by the government."

"Penyelenggaran pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat sejahtera dan berkeadilan yang merata mendorong pemerintah untuk mengupayakan pengelolaan keuangan negara yang memenuhi fungsi-fungsi seperti pelayanan umum, ketertiban dan keamanan, ekonomi, kesehatan, perumahan dan pelayanan umum. Di antara bentuk fungsi pelayanan umum adalah tersedia dan terkelolanya barang milik negara di setiap kementerian/lembaga yang menunjang kinerja pemerintah untuk digunakan bagi pelayanan kepada masyarakat. Di sisi lain besarnya harapan pemerintah mewujudkan fungsi-fungsi di atas berdampak pada melebihinya belanja negara dari pendapatannya (defisit anggaran). Kebijakan pemerintah menyatakan untuk menutup defisit itu diperlukan pembiayaan yang berasal dari utang dan non utang. Utang dapat diperoleh dari penerbitan surat berharga negara berupa surat utang negara (SUN) dan surat berharga syariah negara (SBSN). Harapan terpenuhinya pengelolaan barang milik negara yang sesuai dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) salah satunya dapat diwujudkan melalui penerbitan sukuk negara. Perbedaan mendasar dengan instrumen utang adalah penerbitan sukuk negara mengharuskan adanya transaksi pendukung (underlying transaction) berupa barang milik negara yang memiliki nilai ekonomis, kondisi layak, tercatat, dan tidak bermasalah hukum. Dengan demikian penerbitan sukuk negara telah mendorong Pemerintah untuk mengupayakan terpenuhinya aset SBSN yang memenuhi kriteria tersebut. Dengan kondisi itu diharapkan kebutuhan akan aset SBSN berdampak pada peningkatan kualitas tata kelola barang milik negara secara keseluruhan. Penerbitan sukuk negara dalam kerangka kebijakan pembiayaan APBN berpengaruh secara signifikan terhadap kualitas tata kelola barang milik negara. Namun, sebagai instrumen investasi berbasis syariah, penempatan sukuk negara dalam koridor kebijakan utang negara berpotensi tidak terimplementasi secara optimal. Di samping itu pemanfaatan barang milik negara sebagai bagian dari tujuan penerbitan sukuk negara belum optimal karena hanya sebatas digunakan sebagai aset SBSN. Direkomendasikan agar Pemerintah menerbitkan sukuk negara yang berorientasi pada pembangunan proyek yang langsung dapat dimonitor dan dievaluasi pemegang sukuk guna mengembangkan terus prinsip-prinsip tata kelola pemerintah yang baik seperti akuntabilitas dan transparansi. Pemerintah juga diharapkan mempertimbangkan mengoptimalkan pemanfaatan aset SBSN dalam bentuk yang dapat menghasilkan penerimaan negara.

---

Organizing public administration and development towards peace and justice are equally encouraged governments to strive to meet state financial management functions such as public services, public order and security, economic, health, housing and public services. Among the forms of public service functions are available and managed state property in each ministry / institution that supports the government's performance to be used for services to the community. On the other hand the amount the government hopes to realize the above functions have an impact on the state of its revenues exceed expenditures (budget deficit). Government policy states it is necessary to cover the deficit financing that comes from debt and non debt. Debt can be obtained from the issuance of state securities in the form of state debentures (SUN) and the Islamic state securities (SBSN).

Fulfilling expectations that the management of state property in accordance with the principles of good governance, one of which can be realized through the issuance of state sukuk. The fundamental difference with debt instrument is the state sukuk issuance requires the transaction support (underlying transactions) in the form of state property that has economic value, decent condition, recorded, and no legal problem. Thus the issuance of sukuk has encouraged the government to seek fulfillment SBSN assets that meet these criteria. So with this condition the demand for asset SBSN is expected to impact on improving the quality of governance of state property as a whole.

Sukuk issuance in the policy framework for financing the state budget significantly affect the quality of governance of state property. But as Sharia-compliant investment instruments, sukuk placement in the corridor of the sovereign debt policies are not implemented in an optimal potential. Besides the use of state property as part of the destination of state sukuk issuance has not been optimal because only limited use as an asset SBSN. It is recommended that the Government issued the state sukuk oriented development projects that can directly be monitored and evaluated by the sukuk holders continue to develop principles of good governance such as accountability and transparency. The government is also expected to consider optimizing asset utilization SBSN in a form that can generate state revenue."

"Kondisi dilematis Infrastruktur Indonesia akibat keterbatasan kemampuan keuangan negara. Salah satu upaya Pemerintah adalah pembiayaan proyek infrastuktur melalui SBSN. Tesis ini bertujuan mengidentifikasi kendala pembiayaan proyek infrastruktur melalui SBSN dengan Analytic Network Process dan menganalisa kelayakan finansialnya. Berdasarkan ANP, kendala pembiayaan proyek infrastruktur melalui SBSN yaitu kendala aspek penunjang (0,471; W=0,36). Kendala yang paling dominan pada masing-masing aspek adalah: 1) aspek produk, Batas maksimal nilai (0,271; W=0,55); 2) aspek penunjang, kriteria kesiapan (0,33; W=0,37); 3) aspek pasar, pengetahuan pelaku pasar (0,343; W=0,28). Kendala tanggung jawab adalah DJPU-Bapepam (0,44; W=0,19) dan Kendala aturan adalah Peraturan lainnya (0,553; W=0,86). Berdasarkan analisis kelayakan finansial, NPV lebih besar adalah metode pembiayaan konvensional, IRR lebih besar dan Payback Period lebih baik adalah SBSN akhir periode. Sedangkan imbal hasil lebih besar adalah metode pembiayaan SBSN.

---

Condition of the infrastructure dilemma Indonesia due to limited financial capacity of the state. One of the efforts of the government is financing infrastructure projects through SBSN. This thesis aims at identifying the constraints of financing infrastructure projects through SBSN by Analytic Network Process and analyze the financial feasibility. According to ANP, the constraints of financing infrastructure projects through SBSN such as aspect support constraints (0,471; W=0.36).

The most dominant constraint in each aspect is: Produk aspect, maximal limit value (0,271; W=0,55); 2) Support aspect, readiness criteria (0,33; W=0,37); 3) Market aspect, knowledge of market participants (0,343; W=0,28). Liability constraint is DJPU-Bappepam (0,44; W=0,19) and constraint rules is another regulations (0,553; W=0,86). Based on the financial feasibility analysis, the biggest NPV is conventional financing, the biggest value of IRR and Payback Period that show a better return is maturity of the SBSN period. Whereas the value for greater results is financing metode sovereign syariah securities."

"Sukuk adalah salah satu instrumen keuangan syariah yang dapat ditransaksikan di pasar sekunder. Dalam aktivitas perdagangan di pasar sekunder, sukuk dapat mengalami perubahan harga. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji pengaruh likuiditas (yang direpresentasikan dengan volume perdagangan dan frekuensi perdagangan), tingkat imbalan dan jangka waktu jatuh tempo (time to maturity) terhadap harga Sukuk Negara seri PBS di pasar sekunder selama periode Juli 2013 sampai dengan September 2014. Metode analisis data yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda dan pengolahan data dilakukan melalui teknik statistik dengan bantuan program Statistical Package for the Social Sciences (SPSS) dan Eviews. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa keempat faktor tersebut berpengaruh secara signifikan terhadap harga Sukuk Negara seri PBS di pasar sekunder, dengan perincian koefisien regresi yaitu sebesar 0,027 untuk volume perdagangan, -0,428 untuk frekuensi perdagangan, 4,948 untuk tingkat imbalan, dan -0,680 untuk jangka waktu jatuh tempo (time to maturity).

---

Sukuk is one of the Islamic financial instruments that can be traded in the secondary market. In the trading activity in the secondary market, the price of sukuk may change. The objective of this research is to analyze the effect of liquidity (represented by the trading volume and trading frequency), rate of return and time to maturity toward price of Sovereign Sukuk PBS series in secondary market during the period July 2013 to September 2014.

The method of data analysis used is multiple linear regression analysis and data processing is conducted by statistical techniques with the Statistical Package for the Social Sciences (SPSS) and Eviews program.

The result of this research showed that the four factors above significantly affect the price of Sovereign Sukuk PBS series in secondary market with the coefficients of regression are 0,027 for trading volume, -0,428 for trading frequency, 4,948 for rate of return, and -0,680 for time to maturity."