Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tesis ini membahas setiap penawaran dan permintaan sukuk daerah propinsi. Dari sisi penawaran sukuk oleh pemerintah propinsi diperhitungkan dengan kinerja pendapatana sli daerah melalui analisis share, growt dan elastisitas serta melakukan analisis DSCR dan besaran batasan besaran pinjaman merujuk PP No.54 Tahun2 005. Sedangkan dari sisi permintaan sukuk propinsi digunakan parameter jumlah penduduk muslim, jumlah dana likuid dan jumlah keluarga sejahtera untuk masing - masing propinsi.Berdasarkan hasil penelitian yang menggunakan data tahun 20A5 - 2AA6 menunjukkan bahwa berdasarkan faktor penawaran dan permintaan dan dilanjutkan dengan analisis indeks dan analisis kuadran dapat disimpulkan terdapat tujuh propinsi untuk dikaji lebih lanjut guna kemungkinan penerbitan sukuk propinsi yaitu Propinsi JawaT engah,D KI Jakarta,J awaB arat,JawaT imur, DI Yogya, Sumatera Barat dan Jambi.

---

This thesis is mainly focus in analyzing the supply and demand of Syariatt Bonds (Sukuk) in Regional Province. The Provincial Government supply demand side of sukuk is calculated by the performanceo f RegionalO riginal Revenuew ith elasticity analysis , growth and share. The supply side of sukuk is also calculated by DSCR analysis and the limit of loan by the provincial government that based on the Government Regulation No. 54 / 2A05. Otherwise, in the demand side of sukuk is using the parameter of the total Moslem populations, amount of liquidity funds, and total welfaref amily in eachp rovince.Based on the research result that used data of 2005 - 2A06, the factors of supply and demand and continue by analyzing of index and analyzing of quadrant, can be concluded that there are seven provinces may have possibility to have initial public offering (IPO) of sukuk which are; Mid Java, DKI Jakarta,W est Java,E astJ ava,D I Yogyakarta,W est Sumatraa nd Jambi."

"Tingginya intensitas pembangunan infrastruktur nasional saat ini belum diimbangi dengan pemerataan pembangunan daerah dan cenderung mengandalkan pendekatan pinjaman luar negeri. Implementasi Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) sebagai salah satu sumber strategis pembiayaan infrastruktur negara kenyataannya belum optimal berkontribusi pada distribusi pembangunan di daerah. Tuntutan pembangunan daerah pasca reformasi dan otonomi melahirkan sebuah gagasan bahwa sukuk juga dapat diterbitkan oleh pemerintah daerah guna menjangkau investasi masyarakat daerah. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan. Rumusan masalah penelitian ini adalah: (1) Bagaimana kedudukan sukuk daerah ditinjau dari hukum ekonomi Islam (2) Bagaimana pengaturan sukuk daerah dan mekanisme pelaksanaan sukuk daerah di Indonesia? (3) Bagaimana upaya positivisasi pengaturan sukuk daerah di Indonesia? adapun analisis terhadap penelitian ini dilakukan terhadap dua teori yakni maslahah mursalah dan Positivisasi hukum Islam. Hasilnya, Sukuk daerah merupakan salah satu instrumen ekonomi Islam di bidang muamalah dalam skema pasar modal syariah. Sukuk daerah dilandasi oleh underlying assets, keuntungan berasal dari nisbah terhadap margin dan bagi hasil terhadap akad yang digunakan, sedangkan Obligasi Daerah mengandalkan keuntungan dari bunga/ riba. Secara pengaturan, sukuk daerah saat ini belum diatur secara khusus dalam suatu undang-undang tersendiri yang mengatur mengenai sukuk daerah sehingga implementasinya masih mengacu pada ketentuan obligasi dan pasar modal secara umum. Penelitian ini menyarankan, diperlukan adanya upaya strategis dari semua pihak baik Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Akademisi dan Ulama dalam rangka mendorong positivisasi peraturan perundangundangan sukuk daerah di Indonesia yaitu melalui gagasan pembentukan Undang-Undang Surat Berharga Syariah Daerah (SBSD) dan Peraturan Daerah tentang sukuk daerah.

---

The current high intensity of national infrastructure development has not been matched by equitable regional development and tends to still depend on foreign loan approaches. The implementation, Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) as one of the strategic sources of state infrastructure financing is not optimally contribute to the progress of equitable distribution of infrastructure in the regions. The demand for regional development after reform and autonomy brings up the idea that Sukuk can also be issued by local governments that can reach local community investment. This research uses a normative juridical research method with a statutory approach. The research problem formulation is: (1) How is the legal posisition of municipal Islamic bonds in terms of Islamic economic law? (2) What are the arrangements for municipal Islamic bonds and the mechanism for implementing municipal Islamic bonds in Indonesia? (3) What is the analysis of constitutional effort related to the legalize of municipal Islamic bonds policy in Indonesia The analysis of this research was carried out on two theories maslahah mursalah and the Islamic law Positivism. The result, regional sukuk is one of the instruments of Islamic economics in the field of muamalah in the Islamic capital market scheme. Islamic municipal bonds is based on underlying assets, the profit comes from the ratio of the margin and profit-sharing base on the syariah contract used. While the regional bonds rely on profits from interest/riba. In terms of regulation, the implementation of regional Sukuk has not been regulated in a positive legal framework, so that its implementation still refers to the provisions of bonds and the capital market in general. This research suggests, it is necessary to have a strategic effort from all parties, both the Central Government, Regional Government, Academics and Ulama to encourage the legal positivism of regional Sukuk laws and regulations in Indonesia through the idea of establishing the Surat Berharga Syariah Daerah (SBSD) and Regional Regulations about regional sukuk."