Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Bahwa pembentukan Sovereign Wealth Fund (SWF) sendiri merupakan salah satu upaya yang dilakukan Pemerintah dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan dan menjaga kesejahteraan generasi mendatang dari suatu negara. Indonesia Investment Authority (INA) sebagai lembaga SWF di Indonesia dimaksudkan untuk dapat meningkatkan dan mengoptimalisasi nilai aset secara jangka panjang guna mendukung pembangunan secara berkelanjutan Indonesia sebagaimana hal ini dijelaskan dalam Pasal 165 ayat (2) UU Cipta Kerja. Urgensi pembentukan dari INA sendiri menjadi pertanyaan besar dikarenakan telah adanya lembaga Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) yang telah dibentuk oleh Indonesia, namun dengan perbedaan yang mendasar seperti tujuan pembentukan INA dengan BUMN dan BKPM sendiri pun telah menjawab urgensi dari dibutuhkannya pembentukan INA sebagai suatu lembaga pengelola investasi di Indonesia. Kelembagaan INA diperkenalkan sebagai suatu sui generis atau kelembagaan yang memiliki karekter khusus. Dari sisi kebadanhukuman INA berbentuk sebagai badan hukum privat, dengan mekanisme perusahaan berbentuk badan hukum privat, modal pemerintah terpisah dari APBN dan bukan bagian dari keuangan negara. Dengan adanya Pasal 158 ayat (4) UU Cipta Kerja mengindikasikan apabila keuntungan dan kerugian INA hanya dihitung sebagai risiko bisnis dan tidak dapat dihitung sebagai keuntungan dan kerugian keuangan negara.

---

Whereas the formation of the Sovereign Wealth Fund (SWF) itself is one of the efforts made by the Government in order to increase sustainable economic growth and maintain the welfare of future generations of a country. The Indonesia Investment Authority (INA) as a SWF institution in Indonesia is intended to be able to increase and optimize asset values in the long term to support Indonesia's sustainable development as this is explained in Article 165 paragraph (2) of the Job Creation Law. The urgency of the formation of the INA itself is a big question because there have been State-Owned Enterprises (BUMN) and Investment Coordinating Boards (BKPM) that have been formed by Indonesia, but with fundamental differences such as the purpose of forming an INA with BUMN and BKPM itself has answered the urgency of the need to establish INA as an investment management institution in Indonesia. The INA institution was introduced as a sui generis or institution that has special characteristics. In terms of legal entity, INA is in the form of a private legal entity, with the company mechanism in the form of a private legal entity, government capital is separate from the state budget and is not part of state finances. The existence of Article 158 paragraph (4) of the Job Creation Law indicates that INA's profits and losses are only counted as business risks and cannot be counted as state financial gains and losses."

"Pemerintah dalam meningkatkan perekonomian Indonesia membentuk badan hukum yang memiliki kewenangan khusus (sui generis) untuk mengelola investasi melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Badan hukum tersebut disebut dengan Lembaga Pengelola Investasi (LPI). LPI dikenal juga sebagai lembaga investasi milik negara yang disebut dengan lembaga sovereign wealth fund. Dalam pembentukan LPI menerima penyertaan modal negara melalui kekayaan negara yang dipisahkan sebagai modal LPI. Luasnya ruang lingkup keuangan negara yang diatur pada Undang-Undang Nomor.17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara memberikan problematika tersendiri dan berdampak pada status hukum pernyertaan modal negara yang disetorkan di dalam LPI. Selain itu juga, berdampak pada pengelolaan keuangan LPI sebagai badan hukum yang memiliki kewenangan khusus (sui generis). Penelitian ini mengkhususkan kepada pembahasan mengenai status hukum penyertaan modal negara yang disetorkan di dalam LPI dan implikasi kewenangan khusus (sui generis) terhadap pengaturan pengelolaan keuangan negara pada umumnya. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis-normatif yang disusun secara deskriptif-analitis. Hasil penelitian ini adalah bahwa status hukum penyertaan modal negara yang disetorkan pada LPI tidak dapat dikatakan sebagai keuangan negara akibat terjadinya transformasi status hukum keuangan negara menjadi keuangan privat atau badan hukum. Selain itu juga, kewenangan khusus (sui generis) pada LPI memiliki implikasi tersendiri terhadap pengelolaan keuangan negara pada umumnya antara lain seperti penegasan status hukum keuangannya, mekanisme pengelolaan keuangannya, penetapan kerugian negara, dan pemeriksaan pengelolaan keuangannya.

---

As a means in improving the economy of Indonesia, the goverment has formed a legal entity equipped with special authority (sui generis) to manage investment through Law Number 11 of 2020 concerning Job Creation. This legal entity is called the Lembaga Pengelola Investasi (LPI). LPI is known as a state-owned investment entity that is called sovereign wealth fund institution. In the establishment, LPI has received state capital participation through separated state capital as LPI capital. The extent of the scope of state finance that regulated in Law Number 17 of 2003 concerning State Finance creates its own problem and impact to the legal status of state capital participation which is deposited in LPI. Moreover, it also has an impact to the finance management of LPI as legal entity that has special authority (sui generis). This research particularly focuses on discussion about legal status of state capital participation that is deposited in LPI and the impact of special authority (sui generis) towards management of state capital in general. The research’s method used in this research is juridical-normative that arranged in descriptive-analytical. The result of this research is legal status of state capital participation which deposited in LPI cannot be called as state finance due to the transformation of legal status of state finance into private finance or legal entity. In addition, special authority which LPI has makes its own implication for the management of state finance in general such as affirmation of the legal status of its finance, its financial management system, determination of state losses, and audits of its financial management."

"Pemerintah dalam meningkatkan perekonomian Indonesia membentuk badan hukum yang memiliki kewenangan khusus (sui generis) untuk mengelola investasi melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Badan hukum tersebut disebut dengan Lembaga Pengelola Investasi (LPI). LPI dikenal juga sebagai lembaga investasi milik negara yang disebut dengan lembaga sovereign wealth fund. Dalam pembentukan LPI menerima penyertaan modal negara melalui kekayaan negara yang dipisahkan sebagai modal LPI. Luasnya ruang lingkup keuangan negara yang diatur pada Undang-Undang Nomor.17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara memberikan problematika tersendiri dan berdampak pada status hukum pernyertaan modal negara yang disetorkan di dalam LPI. Selain itu juga, berdampak pada pengelolaan keuangan LPI sebagai badan hukum yang memiliki kewenangan khusus (sui generis). Penelitian ini mengkhususkan kepada pembahasan mengenai status hukum penyertaan modal negara yang disetorkan di dalam LPI dan implikasi kewenangan khusus (sui generis) terhadap pengaturan pengelolaan keuangan negara pada umumnya. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis-normatif yang disusun secara deskriptif-analitis. Hasil penelitian ini adalah bahwa status hukum penyertaan modal negara yang disetorkan pada LPI tidak dapat dikatakan sebagai keuangan negara akibat terjadinya transformasi status hukum keuangan negara menjadi keuangan privat atau badan hukum. Selain itu juga, kewenangan khusus (sui generis) pada LPI memiliki implikasi tersendiri terhadap pengelolaan keuangan negara pada umumnya antara lain seperti penegasan status hukum keuangannya, mekanisme pengelolaan keuangannya, penetapan kerugian negara, dan pemeriksaan pengelolaan keuangannya.

---

As a means in improving the economy of Indonesia, the goverment has formed a legal entity equipped with special authority (sui generis) to manage investment through Law Number 11 of 2020 concerning Job Creation. This legal entity is called the Lembaga Pengelola Investasi (LPI). LPI is known as a state-owned investment entity that is called sovereign wealth fund institution. In the establishment, LPI has received state capital participation through separated state capital as LPI capital. The extent of the scope of state finance that regulated in Law Number 17 of 2003 concerning State Finance creates its own problem and impact to the legal status of state capital participation which is deposited in LPI. Moreover, it also has an impact to the finance management of LPI as legal entity that has special authority (sui generis). This research particularly focuses on discussion about legal status of state capital participation that is deposited in LPI and the impact of special authority (sui generis) towards management of state capital in general. The research’s method used in this research is juridical-normative that arranged in descriptive-analytical. The result of this research is legal status of state capital participation which deposited in LPI cannot be called as state finance due to the transformation of legal status of state finance into private finance or legal entity. In addition, special authority which LPI has makes its own implication for the management of state finance in general such as affirmation of the legal status of its finance, its financial management system, determination of state losses, and audits of its financial management."

"Indigenous hunting has always been an indigenous human rights core issue that has received high attention in the conflict between national laws and indigenous legal traditions. J.Y. Interpretation No. 803 affirmed indigenous hunting culture is a constitutional guaranteed fundamental right enjoyed by individual indigenous people. Nevertheless, the said Interpretation did not satisfy indigenous claimant’s assertions. The most critical are the collective nature of indigenous right and the aboriginal title still in the predicament of unclear concept and undetermined content. This article starts with a brief comparative law study, and then analyzes the said Interpretation, and continues with the theory of multicultural constitutionalism to make the argument based on the indigenous claims of traditional territorial rights."