Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Perdagangan internasional yang mengarah pada pola perdagangan bebas (free trade) semakin tidak terelakan lagi, tidak terkecuali perdagangan komoditas pertanian. Negara¬negara berkembang, termasuk Indonesia, sangat berkepentingan terhadap hasil perdagangan komoditas pertanian yang merupakan produk andalan di pasar internsional. Namun ternyata perdagangan internasional berlangsung secara tidak adil. Banyak negara, khususnya negara-negara maju, melanggar prinsip-prinsip perdagangan bebas khususnya kesepakatan dalam Agreement on Agriculture- WTO semata-mata untuk melindungi petani dan industri dalam negerinya.Praktek¬praktek pemberian subsidi domestik, subsidi ekspor, dan pembatasan akses pasar oleh negara-negara maju mengakibatkan komoditas pertanian dari negara berkembang sulit bersaing. Untuk menghindari dampak negatif dari perdagangan yang tidak fair tersebut maka diperlukan serangkaian kebijakan yang bersifat protektif. Gula, merupakan komoditas strategis yang mempunyai nilai ekonomis cukup tinggi. Seiring dengan kebutuhan gula yang terus meningkat dan tidak dapat dipenuhi oleh produksi dalam negeri, maka impor gula menjadi sangat penting. Dengan jumlah penduduk yang sangat besar maka Indonesia merupakan pasar potensial bagi produsen gula dari luar negeri dan pada titik tertentu ketergantungan pada impor sangat mengancam kemandirian pangan dan merugikan industri dalam negeri.Permasalahan yang mendasar adalah bagaimana sebenarnya prinsip-prinsip perdagangan internasional yang harus ditegakkan, bagaimana tata niaga impor gula saat ini dan mekanisme proteksi dalam tata niaga impor gula yang dapat memberikan perlindungan bagi industri gula. Tata niaga impor gula merupakan kebijakan yang cukup berani dan kontroversial di bidang pergulaan nasional yang merupakan wujud keberpihakan pemerintah terhadap petani dan industri gula dengan serangkaian mekanisme proteksi yang ada di dalamnya.Proteksi dalam bentuk tarif dan non-tarif telah memberikan kepastian tentang harga dasar, tingkat produksi dan kecukupan stok gula di pasar. Mengingat potensi yang dimiliki untuk dapat berswasembada gula maka untuk jangka panjang, Indonesia tetap memerlukan kebijakan pergulaan yang bersifat komprehensif, integratif, dan imperatif yang dituangkan dalam suatu peraturan perundang-undangan. Hal ini perlu dilakukan dalam rangka memperkuat posisi tawar Indonesia dipercaturan perdagangan komoditas gula di pasar internasional."

"Tesis ini menyorot implikasi penerapan Agreement on Agriculrure (AoA) World Trade Organization (WTO) dan Letter of Intent (Lol) International Monetwy Fund (IMF) terhadap produsen gula Indonesia periode 1995-2003. Sebagaimana dipahami. kebijakan sektor pertanian di suatu negara tidak iepas dari pengaruh faktor eksternal, apalagi dalam era globalisasi yang ditandai oleh adanya keterbukaan ekonomi dan keterkaitan yang bersifat global. Terdapat dua faktor eksternal yang mempengaruhi sektor pertanian Indonesia. Pertama, kesepakatan internasional, khususnya AoA WTO. Kedua, pecan lembaga multilateral yang membantu Indonesia dalam masa krisis. yakni IMF. Kendati keduanya menimbulkan implikasi terhadap sektor pertanian dan produsen gula Indonesia, tampak bahwa dalam situasi normal, faktor penama lebih mempengaruhi sektor pertanian Indonesia, sedangkan pengaruh IMF lebih terasa scat terjadi krisis.Adapun pertimbangan yang melatarbelakangi penulis mengangkat tema ini adalah: pertama, berakhirnya era Perang Dingin (cold war) memunculkan berbagai perubahan dalam sistem intemasional. Salah satu perubahan fundamental yang terkait dengan penelitian ini adalah menguatnya fenomena keterhubungan (interconnectedness) yang bersifat lintas-kontinental. Hal ini mengakibatkan setiap perkembangan yang terjadi di suatu pelosok dunia akan mempengaruhi dan dipengaruhi oleh perkembangan di pelosok dunia lain. Demikian pula liberalisasi pertanian dalam kerangka WTO dan IMF niscaya mempengaruhi kondisi produsen gula Indonesia. Dalam kajian Hubungan Internasional (HI), penelitian ini menarik karena memperlihatkan adanya fenomena keterhubungan (interconnectedness) dan fenomena interdependensi.Kedua, penetapan kurun waktu 1995 hingga 2003 sebagai periode penelitian didasarkan pada alasan bahwa tanggal 1 Januari 1995 adalah awal pemberlakuan AoA WTO. Sementara tahun 2003 adalah saat digelarnya Konferensi Tingkat Menteri (KTM) WTO V di Cancun, Mexico yang berakhir dengan jalan buntu (deadlock) karena tidak dicapainya kesepakatan perihal liberalisasi pertanian tahap lanjut, sekaligus tahun 2003 merupakan momentum akhir intervensi IMF dalam sistem perekonomian Indonesia.Ketiga, produsen gula dijadikan unit analisa pada level negara sebab di samping beras, gula adalah pangan pokok bagi rakyat Indonesia. Penggunaan gula juga bersifat luas karena terkait dengan banyak industri lain. Sejarah jugs memperlihatkan bahwa pada dekade 1930-an, produsen gula Indonesia (dulu Hindia Belanda) sukses menjadi produsen gula terbesar kedua di dunia. Suatu kondisi yang kontradiktif dengan saat ini. karena kini Indonesia adalah importir gula terbesar kedua di dunia. Peralihan status dari eksportir menjadi importir membuat gula menjadi tema penelitian yang menarik dikaji.Kerangka pemikiran yang digunakan adalah perspektif neorealis yang berakar dari tradisi pemikiran kaum realis atau nasionalis sebagaimana dikemukakan oleh Robert Gilpin. Perspektif neorealis menekankan pada maksimalisasi kepentingan nasional. Dalam konteks liberalisasi pertanian. Indonesia diharapkan mampu merumuskan kepentingan nasional yang hendak dicapai, agar tidak terus-menerus didikte oleh WT() dan IMF'. Sebab berdasarkan perspektif neorealis, keberadaan dua institusi ini lebih memperjuangkan kepentingan kekuatan hegemon (negara maju). Perspektif neorealis juga mengungkap sikap ambivalen negara maju dalam perdagangan gula. Fakta memperlihatkan bahwa negara maju, terutama Amerika Serikat (AS) dan Uni Eropa (UE) adalah dua pihak yang sangat protektif terhadap industri gula, namun menghendaki pembukaan akses pasar yang luas di negara berkembang.Akhirnya, penelitian menyimpulkan bahwa liberalisasi pertanian dalam kerangka WTO dan IMF merugikan produsen gula Indonesia, sebaliknya menguntungkan produsen gula mancanegara. Ketergantungan Indonesia terhadap gula impor juga semakin meningkat. Kesimpulan demikian diperkuat oleh fakta terjadinya penurunan luas lahan dan tingkat produktivitas, dua indikator yang dipakai untuk mengukur kondisi produsen gula pra dan pada saat liberalisasi pertanian dijalankan oleh WTO dan IMF."