Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKBeberapa studi sebelumnya yang menelaah dampak inflasi terhadap likuiditas bank mengindikasikan bahwa pengaruh inflasi terhadap likuiditas bank dapat berbeda bergantung pada sumber ataupun sifat dari inflasi tersebut. Penelitian ini bermaksud menelaah lebih lanjut secara empiris dampak inflasi terhadap likuiditas bank ketika inflasi bersumber dari aggregate supply shock seperti kenaikan harga bahan bakar minyak bersubsidi. Data dalam penelitian ini mendukung hipotesis bahwa inflasi yang dipicu oleh kenaikan harga BBM bersubsidi akan berdampak pada penurunan likuiditas bank. Sebaliknya, inflasi yang tidak dipicu oleh kenaikan harga BBM bersubsidi akan mengarah pada peningkatan likuiditas bank.

---

ABSTRACTSeveral prior studies that examined the impact of inflation on bank rsquo s liquidity indicate that the effect of inflation on bank rsquo s liquidity may differ depending on the source or nature of the inflation. This study intends to further examine empirically the impact of inflation on bank rsquo s liquidity when inflation is stemmed from aggregate supply shocks such as increasing subsidized fuel price. The data in this study shows that inflation which stems from the rise in subsidized fuel prices will negatively affects bank rsquo s liquidity. On the other hand, inflation which is not stemed from increasing subsidized fuel price will lead to increase in bank rsquo s liquidity. "

"Indonesia merupakan salah satu negara di dunia yang masih menerapkan subsidi untuk Bahan Bakar Minyak (BBM). Pemerintah Indonesia sesuai dengan amanah undang-undang harus menjamin penyediaan dan pendistribusian BBM bagi seluruh rakyat Indonesia. Untuk menerapkan kebijakan ini dengan tepat maka pemahaman akan pola konsumsi BBM menjadi hal yang sangat fundamental karena setiap daerah memiliki hak yang sama dalam memperoleh sumber energi termasuk BBM. Penelitian ini menggunakan metode clustering untuk mengetahui kategori kabupaten/kota berdasarkan pola konsumsi BBM subsidi. Data yang digunakan adalah data konsumsi BBM subsidi sejak Januari tahun 2016 hingga Juni tahun 2021 dalam bentuk time series. Penelitian ini membandingkan beberapa metode clustering yaitu k-means, Partitioning Around Medoid (PAM) dan Clustering Large Applications (CLARA). Hasil yang diperoleh adalah k-means menjadi metode clustering yang paling optimal untuk analisis konsumsi BBM subsidi setelah dilakukan evaluasi terhadap nilai rata-rata Silhouette, Dunn Index dan Connectivity. Hasil clustering dengan metode k-means mengindikasikan adanya dua cluster kabupaten/kota yang memiliki tingkat kerentanan terhadap konsumsi BBM yang tinggi dan rendah. Pemerintah perlu menetapkan daerah prioritas dalam pengawasan penggunaan BBM subsidi terutama daerah dengan tingkat kerentanan penggunaan BBM subsidi yang tinggi serta untuk daerah yang memiliki tingkat kerentanan rendah pemerintah perlu meninjau kembali kuota BBM subsidi yang ditetapkan

---

Indonesia is one of the countries in the world that still applies subsidies for fuel oil (BBM). The Indonesian government following the mandate of the law must ensure the supply and distribution of fuel for all Indonesian people. Understanding the pattern of fuel consumption is very fundamental because every region has the same rights in obtaining energy sources, including fuel. This study uses the clustering method to determine the category of districts/cities based on the pattern of consumption of subsidized fuel. The data used is data on subsidized fuel consumption from January 2016 to June 2021 in the form of a time series. This study compares several clustering methods, namely k-means, Partitioning Around Medoid (PAM), and Clustering Large Applications (CLARA). The results found that k-means becomes the most optimal clustering method for the analysis of subsidized fuel consumption after evaluating the values of Silhouette, Dunn Index, and Connectivity. The results indicate that two district/city clusters have high and low levels of vulnerability to fuel consumption. The government needs to determine priority areas in supervising the use of subsidized fuel, and for areas that have a low level of vulnerability, the government needs to review the quota for subsidized fuel that has been set."

"Salah satu tugas dan fungsi BPH Migas adalah melaksanakan pengaturan dan pengawasan atas penyediaan dan pendistribusian Jenis BBM Tertentu (JBT/ BBM bersubsidi) sesuai Perpres 191/2014. Kebijakan subsidi JBT meningkatkan beban APBN karena tingginya konsumsi JBT yang masih banyak tidak tepat sasaran. BPH Migas melakukan pengawasan BUP3JBT melalui berbagai media, salah satunya pemanfaatan digitalisasi nozzle pada penyaluran JBT sektor transportasi. Penelitian bertujuan membuat model pengawasan dengan memanfaatkan digitalisasi nozzle JBT untuk mengetahui volume penyaluran BBM bersubsidi, analisis potential loss atas pembulatan volume, serta standar minimal sampling. Penulis berperan sebagai Wakil Ketua bertugas membantu Ketua Tim dalam melakukan pekerjaan sebagaimana tertuang dalam surat penugasan. Kegiatan ini menerapkan kaidah Kesehatan, Keselamatan Kerja dan Lingkungan (K3L), misalnya menggunakan APD, mematuhi protokol Covid-19, dan berkontribusi pada lingkungan khususnya pengurangan emisi gas rumah kaca. Penulis senantiasa memperhatikan etika profesi, misalnya sopan santun, menerapkan K3L, bertindak sesuai kompetensi, objektif, jujur, dan menjaga integritas. Metode yang digunakan adalah survei sampling ke penyalur JBT, analisis statistik pengolahan data, analisis SWOT, serta analisis manajemen perubahan berbasis digital. Hasil analisis menyimpulkan bahwa model pengawasan berbasis digitalisasi nozzle untuk JBT dilakukan dengan merubah pola verifikasi JBT menggunakan perangkat lunak pengolah data. Pengolahan data terkait potential loss dari pembulatan volume disarankan agar tidak ada pembulatan. Standar minimal sampling pada masa transisi adalah 10% dari populasi. Dampak pemanfaatan digitalisasi nozzle berdasarkan analisis SWOT dan juga manajemen perubahan dapat meningkatkan efektifitas pengawasan JBT. Untuk mendapatkan hasil pengawasan berbasis digitalisasi nozzle yang optimal perlu dilakukan evaluasi baik di pihak verifikator BPH Migas maupun BUP3JBT.  

---

One of the duties and functions of BPH Migas is to carry out regulation and supervision provision and distribution of certain types of fuel (subsidized fuel/ JBT) based on Presidential Regulation 191 of 2014. Policy of subsidies on JBT increasing the burden on the APBN due to high consumption of JBT which is still don't use it right on target. BPH supervise of P3JBT Business Entities through various media, one of which is utilization of nozzle digitalization in distributing JBT for the transportation sector. This research aims to create a supervision model with utilizing JBT nozzle digitalization to determine the volume of subsidized fuel distribution, potential loss analysis on volume rounding, as well as the minimum sampling standard. The author serves as the vice chairman that helps the chairman in doing the works stated in the assignment letter. The implementation of this activity applies the principles of Health, Safety and Environment (HSE), for example by using PPE, complying with Covid-19 protocols, and contributing to environment, especially reducing greenhouse gas emissions. The author always pay attention to professional ethics, such as courtesy, implementing HSE, act according to competence, be objective, be honest, and maintain integrity. The method used is by conducted a survey of a sample of JBT distributors, statistical analysis of data processing, SWOT analysis, as well digital-based change management analysis. Results of these analyses is concluded that the monitoring model based on nozzle digitalization for JBT can be used by changing the JBT verification pattern using data processing software. Data processing related to potential loss from rounding volume is recommended that there be no rounding. Minimum sampling standards at the transition period is 10% of population. The impact of using digitalization nozzle based on SWOT analysis and also proven change management increase the effectiveness of JBT supervision. To get optimal monitoring results based on nozzle digitization requires good evaluations on the part of the verifier BPH Migas and P3JBT Business Entities."

"Penelitian ini menggambarkan tentang penyimpangan dan kejahatan dalam prosespendistribusian Bahan Bakar Minyak bersubsidi. Hal ini tentunya pasti terjadisebagai risiko dari sebuah kegiatan yang sedang dilaksanakan oleh Pemerintah.Sebab dari terjadinya penyimpangan dan kejahatan dalam pendistribusian BBMsubsidi yang diduga tidak tepat sasaran tersebut masih bias, atau berbagai macam,bisa karena Pertama, perbedaan harga yang cukup tinggi antara BBM industridengan subsidi sehingga menjanjikan keuntungan yang besar. Kedua, tidakadanya peran para yang mempunyai kewenangan menjalankan regulasi untukmelaksanakan tugasnya dengan baik akan tetapi malah memberi kesempatan danpeluang atau bahkan ikut serta melakukan kepada penyelewengan yang berpotensikerugian negara tersebut. Ketiga, bisa karena budaya melaut masyarakat sudahmulai digeser dan diinterfensi oleh bujuk rayu penyimpangan dan kejahatan yangpada akhirnya membuka peluang berbagai pihak untuk melakukan hal yang samakarena sudah dianggap sebagai sebuah kebiasaan. Kegiatan illegal mengambil asetNegara berupa BBM bersubsidi dikarenakan lemahnya system dan regulasi yangdibangun, unsur kelalaian atau kesengajaan dari oknum-oknum tidak bertanggungjawab dari Instansi kepanjangan tangan Pemerintah yang sengaja memberikesempatan dan peluang penyimpangan dan kejahatan tumbuh dan berkembangmenjadi sebuah pola yang yang berinteraksi dengan masyarakat bahkan sudahdibungkus dengan suatu kebijakan resmi yang mengelabuhi hukum serta petugaspelaksananya sendiri. Metoda yang tepat guna mengetahui, mengeliminir,mengantisipasi, dan menanggulangi risiko keamanan dalam bentuk berbagaimodus operandi penyimpangan dan kejahatan yang timbul dan berkembangkarena lemahnya suatu regulasi dan aturan yang telah dibuat berkaitan denganpendistribusian BBM bersubsidi kepada kapal Penangkap dan Pengangkut ikanyanga ada di kawasan pelabuhan perikanan Indonesia kemudian sangatdiperlukan. Maka terhadap risiko-risiko keamanan yang akan muncul tersebutharus segera diambil suatu keputusan atau tindakan, oleh karenanya risiko yangakan atau sudah terjadi itu harus dikelola dengan baik melalui Manajemen Risiko.

---

This study describes the irregularities and crimes in the process of distribution ofsubsidized oil fuel. This is certainly bound to happen as the risks of an activitythat is being implemented by the Government. Because of the occurrence ofirregularities and crimes in the distribution of fuel subsidies allegedly not theright target is still biased, or various kinds, could be because First, a high enoughprice difference between fuel subsidy so promising industry with huge profits. Second, the absence of which has the role of the regulatory authority to carry outhis duties running well but instead gave a chance and an opportunity or evenparticipate do to misuse the potential losses to the state. Third, because theculture of fishing communities can already begin to be shifted and diinterfensi by persuasion irregularities and crimes that ultimately opens opportunities various parties to do the same because it was regarded as a habit. State asset illegal activities take the form of subsidized fuel due to a weak regulatory system and built, the element of negligence or intentional misconduct of the elements is not responsible of the agency arm of Government that deliberately giving a chance and opportunity of misuse and crime grow and develop into a pattern that interact with people even already wrapped with an official policy to fool the law and its implementing its own officers. Appropriate method to determine, eliminate, anticipate and cope with security risks its the form of various modus operandi irregularities and crimes that arise and thrive because of the weakness of aregulation and rules that have been made relating to the distribution of subsidized fuel to ship Catchers and Transporters yanga fish in the region Indonesian fishingport then indispensable. Then against the security risks that would arise should be immediately taken a decision or action, therefore, a risk that will be or is already happening, to be well managed through Risk Management."