Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
ABSTRAK
Penelitian ini dimaksudkan untuk menunjukkan bahwa sistem transportasi mempunyai peranan yang sangat penting dalam pembangunan ekonomi, terutama kegiatan produksi dan distribusi. Adanya perbedaan potensi antar daerah menjadikan transportasi sebagai satu-satunya sarana dalam pendistribusian barang agar dapat memenuhi kebutuhan suatu daerah.

Penelitian ini menggunakan Sistem Neraca Sosial Ekonomi dan Anal isis Jalur (Structural Analysis Path{ SPA). Tujuan dari penelitian ini adalah : Pertarna, untuk menganalisis pengaruh transportasi terhadap sektor produksi, faktor produksi dan institusi; Kedua untuk mengetahui identifikasi jalur pengaruh sektor transportasi pada penerimaan rumah tangga; Ketiga menganalisis pengaruh investasi di sektor transportasi terbadap sektor ekonomi dan institusi; Keempat untuk menganalisis pengaruh kebijakan penurunan subsidi BBM terhadap penerimaan rumah tangga.

Hasil penelitian menunjukkan dengan sektor transportasi mempengaruhi sektor produksi, faktor produksi dan institusi, adanya investasi yang menyebabkan peningkatan output sektor transportasi akan meningkatkan sektor-sekfor ekonomi lainnya dan meningkatkan penerimaan institusi (rumah tangga dan perusabaan), tcrutama rumah tangga bukan pertanian golongan bawah dan atas di kota. Kebijakan penurunan subsidi rill BBM lebih berdampak pada rumah tangga bukan pertanian di kota baik golongan bawah maupun golongan atas sert.a rumah tangga golongan bawah di desa.Tetapi berdasarkan rasio tabungan, rumah tangga yang mendapat beban lebih berat karena penurunan subsidi riil BBM adalah golongan rumah tangga buruh tani, dan rumah tangga bukan angkatan kerja di desa.

---

ABSTRAK
This thesis is intended to show that the transportation system has played a very important role in economic development, especially in production and distribution activities. Potential differentiation between region makes transportation become more important to distribute goods and service to fulfill the needs.

By using the SAM and the SPA analysis the objectives of this study are first, to analyze the effect of transportation to industries/production sectors, production factors and institution; second, to identify the effect path of transportation on household income; third, to analyze the effect of transportation investment to economy sectors and institutions; forth, to analyze the effect of reducing petroleum subsidy to household income. The research show that investment on transportation will improve the economic development, through output reaction, as well as the household and firm income, especially for both lower and upper class of non agriculture household in urban area. The policy of lowering petroleum real subsidy has more impact to the lower class of non agriculture household in urban area and rural area, as well as the upper class in urban area. However, in term of saving ratio, household agricultural workers and non labor force household in rural area are those who get more burden.

Abstrak :
ABSTRACT
Pemberian subsidi BBM merupakan program Pemerintah yang ditujukan untuk membantu masyarakat dengan kemampuan ekonomi rendah dalam menjalankan usaha dan aktivitas hidup sehari-hari. Pada pemeriksaan BPK tahun anggaran 2011 s.d. 2015 masih ditemukan adanya penyaluran BBM bersubsidi yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yaitu penyaluran kepada pihak-pihak yang tidak berhak menerima subsidi dan melebihi kuota subsidi. Atas nilai temuan pemeriksaan tersebut, BPK melakukan koreksi nilai subsidi BBM dengan mengeluarkannya dari penagihan Badan Usaha penyalur BBM ke Pemerintah, sehingga menghemat pengeluaran/belanja Pemerintah untuk pembayaran subsidi BBM. Dengan adanya penghematan belanja Pemerintah, maka dana tersebut dapat dialihkan ke sektor pembangunan, perekonomian, pendidikan, dan kesehatan rakyat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui urgensi pemeriksaan subsidi BBM dan apakah pemeriksaan tersebut memiliki hubungan dengan kesejahteraan rakyat. Metode penelitian yang digunakan yaitu studi literatur dengan mempelajari Laporan Hasil Pemeriksaan BPK tahun 2012 s.d. 2016, peraturan perundang-undangan, penelitian dan artikel terkait. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemeriksaan subsidi BBM diperlukan dan memiliki hubungan tidak langsung dengan kesejahteraan rakyat.

Abstrak :
ABSTRAK Pemerintah membuat kebijakan penurunan subsidi BBM karena subsidi BBM telah menjadi beban berat bagi APBN, dinilai tidak tepat sasaran, dan merusak lingkungan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak kebijakan penurunan subsidi BBM dengan pemberian kompensasi berupa cash transfer dan non-cash transfer terhadap perekonomian, distribusi pendapatan rumah tangga, dan tingkat emisi CO2. Penelitian ini menggunakan SNSE Indonesia tahun 2008 sebagai alat analisisnya. Hasil simulasi penelitian menunjukkan bahwa kebijakan penurunan subsidi BBM dengan kompensasi berupa pemberian cash transfer berdampak lebih baik terhadap perbaikan tingkat ketimpangan distribusi pendapatan rumah tangga Indonesia dibanding dengan kompensasi non-cash transfer. Sedangkan hasil simulasi kebijakan penurunan subsidi BBM dengan kompensasi non-cash transfer menunjukkan bahwa kompensasi yang dialokasikan pada sektor yang terkait langsung dengan produk BBM bersubsidi (sektor angkutan darat) berdampak lebih baik dibanding pengalokasian pada sektor yang tidak terkait langsung dengan produk BBM bersubsidi (sektor konstruksi), baik dalam nilai perubahan PDB, total pendapatan rumah tangga, maupun perbaikan ketimpangan distribusi pendapatan rumah tangga. Namun alokasi kompensasi pada sektor angkutan darat berdampak pada peningkatan jumlah emisi CO2. Sementara itu, jika dilakukan kebijakan penurunan subsidi BBM satu jenis tertentu dengan tetap memberikan subsidi untuk dua jenis BBM lainnya, maka penurunan subsidi BBM jenis solar dinilai lebih efektif untuk menurunkan tingkat emisi CO2 dan menurunkan angka ketimpangan distribusi pendapatan.

---

ABSTRACT Fuel subsidides create a heavy burden for state budget, not effective as poor social protection and creating environmental problem. Fuel subsidies which are not well targeted tend to widen income distribution gap. This study aims to analyze the impact of fuel subsidies removal and cash transfer policies to Indonesian economy, household income distribution, and the level of CO2 emission. This study using Social Accounting Matrix Indonesia for the year of 2008 as a tool of analysis. As the results, fuel subsidy removal decreases income distribution inequality and GDP. Overall, fuel subsidy removal decreases CO2 emission, except for fuel compensation allocated in land transportation which increases the CO2 emission. This study also found that cash transfer as compensation gives better effect to the household income distribution compared with non-cash transfer compensation. Another finding was that subsidy removal with sector targeted policy gives better impact for the sector which had direct relation to the fuel subsidy sector than the sector indirect related. This study also identifies that the impact of the certain types of fuel subsidy removal differ each other. The subsidy removal for diesel affects on decreases of income distribution inequality and CO2 emission better than gasoline and kerosene subsidy removal.

Abstrak :
ABSTRAK
Kebijakan subsidi bahan bakar minyak menyebabkan beban anggaran yang cukup besar bagi pemerintah, terlebih pada saat harga minyak dunia meningkat tajam. Kebijakan untuk mengurangi subsidi BBM sampai dengan saat ini terus memperoleh kritik dikarenakan dampak kebijakan yang diperkirakan dapat meningkatkan angka kemiskinan. Studi ini meneliti dampak dari pengurangan subsidi BBM terhadap kemiskinan dan kesenjangan. Studi ini menunjukkan bahwa kebijakan pemberian subsidi BBM malah menimbulkan kesenjangan dalam distribusi manfaat subsidi. Namun, pengurangan subsidi BBM tidak sertamerta memperbaiki kesenjangan pendapatan. Studi ini juga menunjukkan bahwa pengurangan subsidi BBM dapat meringankan beban anggaran pemerintah yang timbul dari risiko volatilitas harga minyak dunia. Dengan menerapkan kebijakan kompensasi yang tepat seperti bantuan kas yang tepat sasaran, stabilisasi harga bahan pokok, dan realokasi dana ke sektor lain yang menunjang pembangunan sumber daya manusia, pengurangan subsidi BBM diyakini tidak menyengsarakan rakyat miskin, tetapi menguntungkan mereka dalam jangka panjang.

---

ABSTRACT
The fuel subsidy policy creates a strong fiscal burden for the government of Indonesia, especially when the world oil price increases significantly. A policy option to reduce fuel subsidies hitherto receives criticism because the policy is expected to result in the increase of poverty rate. This paper examines the impacts of fuel subsidy cuts on poverty and inequality. This study has shown that the fuel subsidy policy has inequality issue. However, reducing fuel subsidies does not necessarily improve income inequality. The study also found that reducing fuel subsidies would ease the fiscal burden stemming from the volatility of the international oil price. By implementing appropriate compensation policies such as well-targeted cash transfer, commodity price stabilization, and reallocation of the fund to other sectors supporting human capital development, the fuel subsidy reduction will not hurt the poor, but benefit the poor in the long-run instead.

Abstrak :
Persoalan inefisiensi membuat kebijakan subsidi BBM kurang diminati oleh banyak negara dalam beberapa dekade terakhir. Meskipun demikian, penghapusan subsidi ini dapat berdampak negatif bagi perekonomian, khususnya terkait kemiskinan, apabila tidak diiringi dengan program kompensasi yang tepat. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis program apakah yang paling tepat untuk diterapkan di Indonesia sebagai kompensasi penghapusan subsidi BBM. Program yang dibahas dalam artikel ini meliputi bantuan tunai, subsidi pangan, program pendidikan dan kesehatan, dan pembangunan infrastruktur. Dengan mempertimbangkan jangka waktu program, akurasi sasaran, dan isu kebebasan memilih, dapat disimpulkan bahwa tidak ada satu program yang unggul di ketiga aspek tersebut. Oleh karena itu, keputusan untuk memilih program mana yang akan diterapkan tergantung dari tujuan utama yang ingin dicapai oleh pemerintah. Tujuan jangka pendek dapat diwujudkan melalui bantuan tunai dan subsidi pangan sedangkan pembangunan sumber daya manusia dan infrastruktur dapat mewujudkan penghapusan kemiskinan secara lebih berkesinambungan. ......Inefficiency has led to fuel subsidies being a much less favourable policy for many countries dealing with oil price hikes over the last few decades. Nevertheless, removing fuel subsidies can have detrimental effects on the economy, particularly related to poverty issue, if there is no appropriate compensation program implemented. This study aims to assess what the most suitable compensation would be in the case of fuel subsidies being phased out in Indonesia. Four different programs considered in this study are a cash transfer, a food subsidy, an education and healthcare program, and investment in infrastructure. Evaluating these programs in terms of time frame, targeting recipients, and freedom of choice, it is found that there is no single program superior in all aspects. The decision on which program should be chosen by the government then depends on its main objective. While an immediate and short-run effect can be achieved by providing cash or inkind transfers to the poor, human capital accumulation and improvement in physical infrastructure offer a long-run and more sustainable effect on poverty alleviation.

Abstrak :
Terjadinya kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) di pasar internasional yang mencapai lebih dari 120 dollar AS per barel pada tahun 2008 dan kecenderungan bahwa sebagian besar subsidi BBM dinikmati kalangan menengah ke atas, Pemerintah menaikan harga BBM dalam negeri pada bulan Mei 2008. Untuk mengurangi dampak negatif terhadap kelompok penduduk miskin dan rentan, Pemerintah kembali memberikan program Bantuan Langsung Tunai (BLT). Program BLT ini diberikan pada 19,02 juta rumah tangga sasaran (RTS) selama tujuh bulan mulai Juni hingga Desember 2008 dan dua bulan pertama tahun 2009. Besaran BLT yang diberikan ialah sebesar 100 ribu rupiah per bulan dan dicairkan dalam tiga tahap yaitu sebesar Rp 300 ribu di bulan Juni dan Rp 400 ribu di bulan September, dan Rp 200 ribu pada awal tahun 2009. Penelitian ini bertujuan untuk melakukan evaluasi dampak BLT 2008/2009 pada kesejahteraan rumah tangga (RT) penerima BLT. Kesejahteraan itu sendiri akan dilihat melalui pengeluaran konsumsi, pendidikan, kesehatan dan pola bekerja. Dampak konsumsi pada kelompok makanan selanjutnya dianalisis pula berdasarkan jumlah karbohidrat, protein dan lemak, serta terhadap beberapa konsumsi komoditas utama dalam rumah tangga. Dampak kesejahteraan dihitung dengan metode Difference in Difference (DD) yang didasarkan pada Propensity Score Matching (PSM) dengan menggunakan data Susenas tahun 2008 dan 2009 yang didalamnya terdapat tambahan pertanyaan untuk program BLT (Survey addon). Dari hasil perhitungan ditemukan bahwa program BLT 2008/2009 pada umumnya, memberikan dampak positif dan signifikan, menahan laju penurunan viii kesejahteraan rumah tangga penerima BLT pada pengeluaran konsumsi, pendidikan dan kesehatan. Di sisi lain, program BLT kurang memberikan dampak signifikan terhadap pola bekerja baik pada penerima BLT maupun rumah tangga bukan penerima BLT (rumah tangga kontrol). Penelitian ini menemukan bahwa program BLT memberikan dampak positif pada pengeluaran total konsumsi sebesar 7,9 hingga 11,4 persen. Dari pengeluaran total konsumsi tersebut, pengeluaran untuk konsumsi makanan sebesar 3,4 hingga 7,1 persen dan konsumsi non makanan sebesar 13,5 hingga 16,4 persen. Program BLT juga berdampak terhadap pengeluaran kelompok makanan untuk karbohidrat sebesar 5,6 hingga7,2 persen, protein sebesar 2,5 hingga 4,2 persen dan lemak sebesar 1,0 hingga 2,4 persen. Untuk konsumsi komoditas, program ini berdampak positif terhadap pengeluaran untuk rokok sebesar 7 persen, telur sebesar 17 hingga 19,3 persen, tahu sebesar 1 hingga 2,1 persen, tempe sebesar 4,4 hingga 5,6 persen, dan gula sebesar 2,5 hingga 4,4 persen. Sedangkan untuk komoditi minyak goreng program BLT berpengaruh negatif sebesar 0,5 hingga 0,8 persen, demikian pula untuk komoditi beras. Dari hasil perhitungan ditemukan pula bahwa program BLT memberikan dampak terhadap pengeluaran pendidikan sebesar 11,2 hingga 13,7 persen dan pengeluaran untuk kesehatan sebesar 10,8 hingga 13,9 persen. Tetapi program BLT tidak memberikan dampak terhadap perawatan fasilitas kesehatan pemerintah dan swasta baik pada penerima dan bukan penerima BLT. Program ini juga memberikan dampak kecil/positif pada tingkat putus sekolah tetapi tidak pada anak-anak yang bekerja, dan jumlah hari kerja penerima BLT. ......The increase of the world fuel prices in 2008, was exceeding USD 120 per barrel, and in facts, most of the fueled subsidies, were also enjoyed the middle and upper income class, the Government of Indonesia (GOI) raised the domestic oil prices in May 2008. To prevent the negative effects of the domestic oil price policy to the poor and vulnerable people, the GOI implemented again the unconditional cash transfer (UCT) program. The UCT program reached 19,02 million of targeted households in 2008 ( seven months period from June to December 2008) and in early 2009 (two months period). The main goal of this study: outcome/impact analysis of the UCT Program in 2008/2009 on the welfare of the program recipients. The outcomes of the welfares include consumption spending, education and health spending by the targeted households of the Program, and also some labor supply behavior of the Program recipients. The outcomes/impacts of the food consumption were divided into three groups: mostly contain of carbohydrate, protein and fats. The impacts were calculated by the Difference in Difference (DD) method, based on the Propensity Score Method, using the Susenas data of 2008 and 2009, which have some UCT questioners additionally (survey add-on). From the results of estimation show that the UCT Program of 2008/9, generally have positive/better impacts and significants on the recipients, especially to secure/compensate the decline in the Program recipients welfare, mainly in the consumption, education and health spending, moreover the labor x supply of targeted/poor households. The study shows that the UCT Program has positive impact 7,9 - 11,4 percent on total consumption, 3,4 - 7,1 percent on food consumption and 13,5 - 16,4 on non- food consumption. The UCT Program also has positive impacts on carbohydrate consumption by 5,6 - 7,2 percent, protein consumption by 2,5 - 4,2 percent and fats consumption by 1,0 - 2,4 percent. For the commodities food consumption, the UCT Program has a positive impact on cigarette consumption around 7 percent, eggs by 17 - 19,3 percent, tofu by 1 - 3,1 percent, tempeh by 4,4 - 5,6 percent and sugar by 2,5 - 4,4 percent. For the other commodities food consumption, the UCT Program has a negative impact, such as cook oil by 0,5 - 0,8 percent and also rice. The results of the estimation also show that the UCT Program also has positive/better impacts of total education spending by 11,2 - 13,7 percent, and total health spending by 10,8 - 13,9 percent, of the recipients. However, the results of 2008/9 does not show significant impact of government and private health clinic visits by recipient or not recipient, a different result compared to the impact of the UCT Program of 2005/6. The UCT Program 2008/9 also shows a very little positive impact of the drop out school, but not on the child labor, nor the labor supply of the recipients.

Abstrak :
ABSTRAK
Secara keseluruhan subsidi BBM yang telah di belanjakan pemerintah adalah sebesar 1.015 T atau secara rata-rata, sebasar 10,84 dari total APBN dari tahun 2007 ndash; 2014. Secara nasional subsidi BBM berpengaruh positif terhadap IPM. Jawa-Bali dan pulau lainnya diluar Sumatera dan Jawa-Bali subsidi BBM berpengaruh positif terhadap pertumbuhan PDRB tetapi, pengaruh kausalitas sebaliknya terjadi di pulau Sumatera. Di Sumatera dan pulau lainnya peningkatan subsidi BBM mengakibatkan peningkatan IPM. Oleh karena itu, kebijakan penghapusan subsidi BBM terutama premium sudah tepat dilakukan pemerintah dan terkait dengan subsidi solar untuk transportasi dan korosene yang masih diberikan oleh pemerintah saat ini, disarankan juga untuk dihapuskan.

---

ABSTRACT
Overall fuel subsidy that has been in government spending amounted to 1,015 T or, on average, sebasar 10.84 of the total state budget from 2007 2014. Nationally subsidy positive effect on the HDI. Java Bali and other islands excluding Sumatra and Java Bali fuel subsidy positive effect on GDP growth, however, the influence of the reverse causality occurred on the island of Sumatra. In Sumatra and other islands, the increase in fuel subsidies resulting in an increase in the HDI. Therefore, the policy of eliminating fuel subsidies mainly premium was appropriate for government and associated with subsidized diesel for transportation and korosene are still provided by the government at this time, it is advisable also to be abolished.

Abstrak :
ABSTRAK
Peningkatan kebutuhan domestik, peningkatan harga Bahan Bakar Minyak BBM di tingkat internasional, dan harga BBM jenis tertentu yang tetap, meningkatkan beban belanja subsidi BBM dalam APBN. Subsidi BBM yang berlebihan menimbulkan dampak negatif, sehingga perlu dilakukan upaya reformasi subsidi BBM jenis tertentu, salah satunya adalah kebijakan pengalihan alokasi anggaran subsidi BBM jenis tertentu melalui peningkatan harga BBM bersubsidi. Studi ini bertujuan menghitung potensi beban belanja subsidi yang dapat diturunkan/dialihkan dari upaya perbaikan kebijakan subsidi BBM dan memperkirakan dampak dari pengalihan alokasi anggaran subsidi BBM terhadap perekonomian nasional, baik terhadap output, pertumbuhan ekonomi, pendapatan masyarakat, maupun tenaga kerja. Hasil studi menunjukkan bahwa, pada tahun 2012, setiap 1 persen pengalihan alokasi anggaran subsidi BBM jenis tertentu, maka harga BBM bersubsidi akan meningkat sebesar 0,6 persen secara rata-rata, dan konsumsi BBM bersubsidi akan menurun sebesar 0,06 persen. Dengan menggunakan analisis Tabel Input-Output I-O Indonesia tahun 2012 yang di-update dengan metode RAS dari Tabel IO Indonesia tahun 2008, menunjukan bahwa pengalihan alokasi anggaran subsidi BBM pada tahun 2012 yang menurunkan konsumsi BBM sebesar 6 persen dan apabilat dialokasikan ke bidang infrastruktur, sektor industri non migas atau sektor pertanian, ternyata mampu meningkatkan output, nilai tambah atau PDB, pendapatan masyarakat, dan lapangan kerja dalam perekonomian nasional. Output perekonomian dan pendapatan rumah tangga nasional akan maksimal apabila pengalihan alokasi anggaran subsidi BBM tersebut dialokasikan untuk investasi di bidang infrastruktur. Nilai tambah bruto PDB dan penyerapan tenaga kerja akan maksimal jika pengalihan alokasi anggaran subsidi BBM dilakukan untuk investasi di sektor pertanian. Sedangkan investasi di sektor industri non migas dari pengalihan alokasi anggeran subsidi BBM tidak dapat mengoptimalkan dampaknya terhadap perekonomian nasional.

---

ABSTRACT
The increase in domestic demand, increase in international prices of fuel oil and fixed price of certain types of subsidized fuel, causing the increase of national budget APBN expenditure in certain types of fuel subsidy. Excessive fuel subsidies has a negative impact, so it is necessary to reforms several fuel subsidy, one of the policy is saving certain types of fuel subsidy through increased prices of subsidized fuel. This study aims to calculate the potential cost of subsidy that can be derived reallocate from the fuel subsidy policy reform and estimate the impact of the fuel subsidy savings to the national economy, both on output, economic growth, incomes, and employment. The study shows that in 2012 every 1 percent r reallocations in certain types of fuel subsidy, the subsidized fuel prices will increase by 0,6 percent on average, and the consumption of subsidized fuel will decrease by 0,06 percent. By using analysis Input Output I O Table of Indonesia in 2012 which is updated with the RAS method from I O Table of Indonesia in 2008, it shows that 100 percent reallocations in fuel subsidies in 2012 that lowered fuel consumption by 6 percent and the savings are allocated to the infrastructure sector, non oil industrial sector or the agricultural sector, was able to increase output, value added or GDP, incomes, and employment in the national economy. Economic output and household national income would be maximized if the fuel subsidy savings allocated for investment in infrastructure. Gross Domestic Product GDP and employment would be maximized if the fuel subsidy savings allocated for investment in the agricultural sector. While investment in non oil sector of the allocated fuel subsidy savings cannot optimize its impact on the national economy.

Abstrak :
ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apa saja risiko-risiko yang yang terjadi dalam proses penyaluran/pendistribusian bahan bakar bersubsidi yang berpotensi pemerintah menanggung kerugian. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam proses penyaluran/pendistribusian bahan bakar bersubsidi yang selama ini berjalan masih terdapat risiko-risiko yang mungkin dapat terjadi. Risiko-risiko tersebut adalah risiko penyusutan alamiah, risiko penyaluran kepada yang berhak atas bahan bakar bersubsidi, dan risiko penentuan harga bahan bakar yang berdampak pada perhitungan jumlah subsidi yang harus ditanggung oleh pemerintah.

---

ABSTRAK
This research aims to find out risks that may occur in a distribution process of subsidized fuel which, in turn, potentially incur losses to the government.Research results show that in what has hitherto been the running, standard process of subsidized fuel distribution, the risks are still extant.These risks are: risk of natural depreciation (of prices), risk of distribution of subsidized fuel for the entitled party, and risk of fuel pricing which has impact to the calculation of the amount of subsidy that must be borne by the government.

Abstrak :
Salah satu tugas dan fungsi BPH Migas adalah melaksanakan pengaturan dan pengawasan atas penyediaan dan pendistribusian Jenis BBM Tertentu (JBT/ BBM bersubsidi) sesuai Perpres 191/2014. Kebijakan subsidi JBT meningkatkan beban APBN karena tingginya konsumsi JBT yang masih banyak tidak tepat sasaran. BPH Migas melakukan pengawasan BUP3JBT melalui berbagai media, salah satunya pemanfaatan digitalisasi nozzle pada penyaluran JBT sektor transportasi. Penelitian bertujuan membuat model pengawasan dengan memanfaatkan digitalisasi nozzle JBT untuk mengetahui volume penyaluran BBM bersubsidi, analisis potential loss atas pembulatan volume, serta standar minimal sampling. Penulis berperan sebagai Wakil Ketua bertugas membantu Ketua Tim dalam melakukan pekerjaan sebagaimana tertuang dalam surat penugasan. Kegiatan ini menerapkan kaidah Kesehatan, Keselamatan Kerja dan Lingkungan (K3L), misalnya menggunakan APD, mematuhi protokol Covid-19, dan berkontribusi pada lingkungan khususnya pengurangan emisi gas rumah kaca. Penulis senantiasa memperhatikan etika profesi, misalnya sopan santun, menerapkan K3L, bertindak sesuai kompetensi, objektif, jujur, dan menjaga integritas. Metode yang digunakan adalah survei sampling ke penyalur JBT, analisis statistik pengolahan data, analisis SWOT, serta analisis manajemen perubahan berbasis digital. Hasil analisis menyimpulkan bahwa model pengawasan berbasis digitalisasi nozzle untuk JBT dilakukan dengan merubah pola verifikasi JBT menggunakan perangkat lunak pengolah data. Pengolahan data terkait potential loss dari pembulatan volume disarankan agar tidak ada pembulatan. Standar minimal sampling pada masa transisi adalah 10% dari populasi. Dampak pemanfaatan digitalisasi nozzle berdasarkan analisis SWOT dan juga manajemen perubahan dapat meningkatkan efektifitas pengawasan JBT. Untuk mendapatkan hasil pengawasan berbasis digitalisasi nozzle yang optimal perlu dilakukan evaluasi baik di pihak verifikator BPH Migas maupun BUP3JBT.   ......One of the duties and functions of BPH Migas is to carry out regulation and supervision provision and distribution of certain types of fuel (subsidized fuel/ JBT) based on Presidential Regulation 191 of 2014. Policy of subsidies on JBT increasing the burden on the APBN due to high consumption of JBT which is still don't use it right on target. BPH supervise of P3JBT Business Entities through various media, one of which is utilization of nozzle digitalization in distributing JBT for the transportation sector. This research aims to create a supervision model with utilizing JBT nozzle digitalization to determine the volume of subsidized fuel distribution, potential loss analysis on volume rounding, as well as the minimum sampling standard. The author serves as the vice chairman that helps the chairman in doing the works stated in the assignment letter. The implementation of this activity applies the principles of Health, Safety and Environment (HSE), for example by using PPE, complying with Covid-19 protocols, and contributing to environment, especially reducing greenhouse gas emissions. The author always pay attention to professional ethics, such as courtesy, implementing HSE, act according to competence, be objective, be honest, and maintain integrity. The method used is by conducted a survey of a sample of JBT distributors, statistical analysis of data processing, SWOT analysis, as well digital-based change management analysis. Results of these analyses is concluded that the monitoring model based on nozzle digitalization for JBT can be used by changing the JBT verification pattern using data processing software. Data processing related to potential loss from rounding volume is recommended that there be no rounding. Minimum sampling standards at the transition period is 10% of population. The impact of using digitalization nozzle based on SWOT analysis and also proven change management increase the effectiveness of JBT supervision. To get optimal monitoring results based on nozzle digitization requires good evaluations on the part of the verifier BPH Migas and P3JBT Business Entities.