Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Di era globalisasi ini, keruntuhan suatu bank, terutama yang berskala besar, akan membawa dampak buruk bagi bank-bank lainnya, yang pada akhirnya akan menimbulkan global systemic risk. Untuk mengatasi hal tersebut Basle Supervisory Committee (BSC) pada tahun 1988 menghasilkan suatu kesepakatan yang dikenal dengan Basle Accord 1988 menetapkan bahwa modal bank minimum sama dengan 8% dari weighted risk assets yang dimiliki masing-masing bank. Pada tahun 1996 komite melakukan amandemen terhadap Basle Accord 1988. Amandemen dilakukan dengan memasukkan risiko pasar sebagai dasar perhitungan kebutuhan modal minimum. Peraturan permodalan bank di Indonesia pada prinsipnya mengakomodasi standar permodalan bank yang berlaku secara internasional. Tujuannya untuk menciptakan sistem perbankan yang sehat dan mampu bersaing secara nasional dan internasional. PT. Bank DKI memerlukan sejumlah dana untuk melaksanakan kegiatan operasional dalam rangka mempertahankan kelangsungan usahanya, Selain dari itu PT. Bank DKI sebagai bank yang beroperasi di Indonesia harus taat pada Peraturan Bank Indonesia dalam hal ini untuk memenuhi Kecukupan Modal Minimum (KPMM) yang memenuhi syarat (eligible capital). Dengan melihat rasio kecukupan modal yang selalu mengalami penurunan dari tahun 2004 sebesar 22,87% menjadi 15,09% pada tahun 2007. Untuk memperbaiki rasio tersebut pada tahun 2008 PT. Bank DKI menerbitkan obligasi Subordinasi sebesar Rp. 325 milyar dengan jangka waktu 10 tahun. Dengan terbitnya obligasi subordinasi tersebut PT. Bank DKI dapat menaikan CAR dan permodalannya. Selain itu dengan terbitnya obligasi subordinasi tersebut komponen modal PT. Bank DKI dapat memenuhi Kecukupan Modal Minimum (KPMM) yang memenuhi syarat (eligible capital).

---

In this globalization era, the collapse of banks, mostly for the big scale banks, will bring bad impact to the other banks, which finally emerge the global systematic risk. To overcome this issue, in 1988, Basle Supervisory Committee (BSC) generated an agreement known as Basle Accord 1988, which enactive that the minimum of bank?s capital at 8% from weighted risk assets of each bank. In 1996, committee was done an amendment of Basle Accord 1988, to include the market risk as a calculation base of minimum capital's needs. The regulation of bank?s capital in Indonesia is essentially to accommodate the standard of bank?s capital which is valid at international scope. The objectives are to create a health banking system and be able to compete at national or international scope. PT. Bank DKI needs some of capital to do operational activities in order to keep the business survive. Beside that, PT. Bank DKI as a bank which is operated in Indonesia, must be obey to Regulation of Bank of Indonesia, for instance to fulfill the Minimum Capital Adequacy which is eligible capital. The capital adequacy ratio was going down from 2004 at 22.87% become 15.09% at 2007. To improve it, then in 2008, PT. Bank DKI issued the subordinated debt in the amount of Rp. 325 billion with validity of 10 years. Because of the issuance of this subordinated debt, PT. Bank DKI is able to increase the CAR and its capitalization. Beside that, the capital's component of PT. Bank DKI could meet the Minimum Capital Adequacy which is eligible capital.

Abstrak :
[ABSTRAK
Tesis ini membahas subordinasi tokoh utama perempuan di dalam novel Burung- Burung Rantau (1992) karya Y. B. Mangunwijaya dengan mencermati narasi dan fokalisasi. Pencermatan terhadap narasi dilakukan dengan menggunakan teknik naratif yang dikemukakan Genette (1980) dan telaah terhadap fokalisasi dilakukan dengan pendekatan fokalisasi Kenan (2003). Narator dan fokalisator tampak mensubordinasi tokoh utama perempuan dalam aspek tubuh dan seksualitas, pernikahan, dan pendidikan terkait dengan isu gender. Dengan mengkaji diksi yang digunakan fokalisator dalam pencermatannya, makna diksi ternyata juga mensubordinasi tokoh utama.

---

ABSTRACT
This thesis presents the subordination of the heroine of Burung-Burung Rantau (1992) by Y. B. Mangunwijaya by observing narration and focalization. Analysis of the narration is done by using the narrative techniques proposed by Genette (1980) and study of focalization is conducted by using the focalization by Kenan (2003). Narrator and focalizator subordinate the heroine in the aspect of the body and sexuality, marriage, and education related to gender issues. By analyzing the diction used by focalizator in scrutinizing the heroine, diction places the heroine in the lower position as well, This thesis presents the subordination of the heroine of Burung-Burung Rantau (1992) by Y. B. Mangunwijaya by observing narration and focalization. Analysis of the narration is done by using the narrative techniques proposed by Genette (1980) and study of focalization is conducted by using the focalization by Kenan (2003). Narrator and focalizator subordinate the heroine in the aspect of the body and sexuality, marriage, and education related to gender issues. By analyzing the diction used by focalizator in scrutinizing the heroine, diction places the heroine in the lower position as well]

Abstrak :
Penelitian ini memberikan gambaran pengaruh penerbitan obligasi termasuk obligasi subordinasi dan penawaran umum terbatas terhadap penilaian CAMELS PT Bank XYZ, Tbk. Penelitian meliputi penilaian faktor permodalan, kualitas aset, manajemen, rentabilitas, likuiditas dan sensitivitas terhadap risiko pasar. Analisis kemudian dibandingkan dengan tiga bank skala menengah lainnya untuk mengetahui posisi PT Bank XYZ, Tbk di antara peer grupnya. Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan selama lima tahun terakhir diketahui bahwa penilaian CAMELS bank menunjukan perbaikan terutama sejak tahun 2007. Apabila dibandingkan dengan peer groupnya, hasil penilaian CAMELS PT Bank XYZ, Tbk terbaik untuk faktor permodalan, kualitas aset, manajemen, rentabilitas dan sensitivitas pasar serta penilaian komposit CAMELS.

---

This Research to give an idea of how the impact of bonds issuance including subordinated bonds and right issue on the performance of CAMELS Rating PT Bank XYZ, Tbk. Assessment included factor capital, asset quality, management, earning, liquidity and sensitivity to market risk. The results were then compared with three other medium-size banks to know the position of the bank, among the peer group. According to analysis conducted during the last five years is known that the CAMELS Rating bank showed improvement, especially since the year 2007. When compared with the peer group intended, bank showed the best performance in the aspects of CAMELS rating factors capital, asset quality, management, profitability and market sensitivity.

Abstrak :
Women's ability has not met an adequate respect in Catholic Church. The Church structure does not fully involve women in it. This is, actually. different from Jesus' teachings and the tradition of the early Church. In New Testament, we easily find the relation between Jesus and many women. Jesus accepted and respected them, although this attitude was not in accordance with his tradition. Moreover, Jesus made them involved in the sharing of His good news even to His disciples which generated them as Apostola Apostolarum. In the early Church, women also took part in Christian communities as teachers and leaders. However, these have not been taken seriously by the Catholic Church as authoritative indications of women's role in the church. I truly believe that giving opportunity to women in the church will significantly improve the progress of the church. To acquire it is requiring the shift of its male dominated structure and even culture.

Abstrak :
Male guardianship adalah konsep untuk keamanan perempuan Saudi di area publik. Konsep tersebut merupakan proteksi bagi perempuan untuk berkontribusi di ranah sosial, ekonomi dan politik. Male guardianship terhubung pada budaya patriarki. Hal itu memunculkan diskriminasi dan subordinasi pada posisi perempuan---Perempuan Saudi tidak memiliki kesempatan untuk aktif di publik dan terjadi pembatasan akses seperti larangan menyetir, terlibat dalam reformasi politik, keaktifan dalam komunitas sosial, pembatasan lahan pekerjaan sesuai kemampuan mereka, pembatasan mata kuliah dalam pendidikan dan lain-lain. Kasus-kasus tersebut merupakan permasalahan Hak Asasi Manusia di Arab Saudi. Puteri Ameera Al-Taweel, Pangeran Al-Waleed bin Abd. Aziz yakni dua elite yang memproteksi kebijakan kaku bagi perempuan di KSA dan mereka mendukung perempuan untuk bebas dan mendapatkan hak asasi mereka. Respon dalam memprotes isu perempuan telah dilakukan oleh Raja Abdullah bin Abd. Aziz. Tahun 2005 merupakan tahun transformasi kebijakan Raja Abdullah bin Abd. Aziz. Perempuan Saudi diberi hak untuk berkontribusi sesuai dengan kebutuhan proyek modernisasi dan sebagai langkah priventif untuk membatasi dominasi elite baru di KSA. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif-eksplanasi dengan teorisasi induksi dan menggunakan data primer dan sekunder dalam menganalisis kasus perempuan. ...... Male guardianship is the concept to secure Saudi women in public area. It is protection for women to contribute in social, economic, politic situations. Male guardianship related Patriarkh culture. It causes to emerge discrimination and subordination in women position---Women do not have chances to active in public and limited access such as forbiden for women to drive, join in political reform, active in social community, limitation in getting work as good as their capibility, limited major in education etc. Thoses are the cases in Saudi women human rights. Princess Ameera Al-Taweel, Prince Al Waleed bin Abd. Aziz are two of elites that protest the rigid women policy in KSA and they supporting women to be free and get the human rights. Responses to hid protest and women issue have been done by Abdullah bin Abd. Aziz King. In 2005, Abdullah bin Abd. Aziz King becomes transformation in women policy. Women are given rights to contribute as need for Saudi modernitation projects and preventing step to limit domination new elite in KSA. This research uses qualitatif-explanation method within the induction theory and uses primer and secondary data to analysis women case.

Abstrak :
Pembangunan merupayakan sebuah upaya kolektif yang dilakukan oleh Negara Bangsa dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas kehidupan manusia-manusia yang menjadi warga negaranya, dengan prinsip keadilan, kesetaraan dan keberlanjutan dalam pengelolaan berbagai modalitas yang ada, khususnya sumber daya alam. Namun demikian, pembangunan yang hanya bertumpu pada paradigma pertumbuhan ekonomi semata pada faktanya tidak sepenuhnya mampu memenuhi tujuan kehidupan yang berkualitas bagi manusia, karena terabaikannya prinsip-prinsip keadilan dan perlindungan terhadap kelestarian lingkungan hidup dan sumber-sumber daya secara berkelanjutan. Paradigma Pembangunan Berkelanjutan akhirnya muncul dan menguat sejak penyelenggaraan World Conference in Sustainable Development (Earth Summit) tahun 1992 di Rio de Janeiro. Paradigma yang dikembangkan menjadi sebuah Agenda Pembangunan Global 2030 yang diberi nama Sustainable Development Goals (SDGs), dengan 17 Tujuan Pembangunan, diantaranya adalah SDGs 2 (zero hunger). Penelitian difokuskan untuk mengkritisi tantangan dalam upaya pencapaian target SDGs 2 (zero hunger) sebagai studi kasus, secara spesifik sub-target 2.1 dari lima sub-target utama dan tiga sub-target pendukung yang ada. Sub-target 2.1 bertujuan untuk mengurangi angka kelaparan dengan menjaminkan akses pangan aman, bernutrisi, dan cukup untuk golongan rentan. Target tersebut diukur dua indikator Prevalensi Kurang Pangan (PKP) dan Prevalensi Rawan Pangan (PRP) yang menitikberatkan akses pangan secara ekonomi, sosial budaya, dan fisik sebagai keberhasilannya. Melalui perspektif jender dan pembangunan sebagai kerangka analisis, hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat kesenjangan berdasarkan jender dalam akses pangan yang disebabkan oleh subordinasi perempuan karena adanya budaya patriarki. Dari dua aspek subordinasi perempuan yaitu kondisi ekonomi dan status sosial, ditemukan bahwa terdapat sepuluh tantangan perempuan dalam melakukan akses pangan. Tantangan tersebut menekankan signifikansi budaya patriarki yang menyebabkan subordinasi perempuan sebagai tantangan sistemik yang harus diselesaikan. Peneliti merekomendasikan pemberdayaan perempuan dalam bentuk meningkatkan kualitas sumber daya perempuan melalui pelatihan tenaga kerja dan penyerapan unit usaha ramah perempuan sebagai salah satu upaya dalam menyelesaikan tantangan sistemik tersebut dalam pembangunan. ......Development is a collective effort carried out by the Nation State with the aim of improving the quality of life of the human beings who become its citizens, with the principles of justice, equality and sustainability in the management of various existing modalities, especially natural resources. However, development as a paradigm, only focused on economic growth alone, and it is in fact not fully capable of fulfilling the goal of a quality life for humans, due to the neglect of the principles of justice and protection of the environment and natural resources in a sustainable manner. The Sustainable Development Paradigm has finally emerged and strengthened since the 1992 World Conference on Sustainable Development (Earth Summit) in Rio de Janeiro. The paradigm that was developed became a 2030 Global Development Agenda called the Sustainable Development Goals (SDGs), with 17 Development Goals, including SDGs 2 (zero hunger). The research focused on criticizing the challenges in achieving SDGs 2 (zero hunger) as a case study, specifically in sub-target 2.1, as one of the five main sub-targets and three supporting sub-targets. Sub-target 2.1 aims to reduce hunger by ensuring access to safe, nutritious and sufficient food for vulnerable groups. This target is measured by two indicators of Prevalence of Undernourishment (PoU) and Prevalence of Food Insecurity Experience Scale (PFIES) which emphasizes access to food economically, socially and culturally as well as physically as its success indicators. Through the perspective of gender and development as analytical framework, the results of the study show that there are gaps existing based on gender in access to food caused by the subordination of women due to patriarchal culture. From the two aspects of women's subordination, namely economic conditions and social status, it was found that there were ten challenges for women in accessing food. This challenge emphasizes the significance of patriarchal culture as the cause of women subordination as a systemic challenge that must be resolved. Researchers recommend empowering women in the form of improving the quality of women's resources through workforce training and the absorption of women-friendly business units as one of the efforts to resolve these systemic challenges in development.