Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
ABSTRAK
Nama : Shinta MarlinProgram Studi : ApotekerJudul : Praktik Kerja Profesi di Puskesmas Kecamatan Gambir Periode Bulan Februari Tahun 2017 Apoteker memiliki peran penting dalam pelayanan kefarmasian di puskesmas. Praktik Kerja Profesi Apoteker di Puskesmas Kecamatan Gambir bertujuan untuk memahami tugas, fungsi dan peran manajerial apoteker di puskesmas, memberikan kesempatan bagi calon apoteker untuk beradaptasi dengan lingkungan kerja nyata di puskesmas, serta memahami sistem manajemen di Puskesmas Kecamatan Gambir. Praktik kerja profesi dilakukan selama tiga minggu yang terdiri atas manajemen puskesmas dan pelayanan farmasi klinik. Pada pelaksanaan praktik kerja, terdapat tugas khusus berupa studi literatur tentang Amlodipin dan pembuatan leaflet terkait hipertensi. Kata kunci : Praktik Kerja Profesi, Puskesmas Kecamatan Gambir, ApotekerTugas umum : xii 41 halaman; 5 gambar; 1 tabel; 9 lampiranTugas khusus : iii 17 halaman; 1 gambar; 1 tabel; 1 lampiranDaftar acuan tugas umum : 5 2009-2017 Daftar acuan tugas khusus : 3 2006-2015

---

ABSTRACT
Name Shinta MarlinProgram Study ApotecharyTitle Internship at Gambir Subdistrict Clinic on February 2017 Pharmacist has an important role in pharmaceutical service in pharmacies. The Pharmacist Profession Practice at Gambir Subdistrict Clinic aims to understand the duties, functions and managerial role of pharmacist in pharmacies, providing an opportunity for pharmacist to adapt to real working environment in pharmacies, as well as to understand the management system at Gambir Subdistrict Clinic. Professional work practices are undertaken for three weeks consisting of pharmacy management and clinical pharmacy services. In the implementation of work practices, there is a special task in the form of a study literature on Amlodipine and the manufacture of leaflet related to hypertension. Keyword Internship, Gambir Subdistrict Clinic, ApotecharyGeneral assignment xii 41 pages 5 pictures 1 table 9 appendixSpecific assignment iii 17 pages 1 pictures 1 table 1appendixBibliography of general assignment 5 2009 2017 Bibliography of specific assignment 3 2006 2015

Abstrak :
Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 menekankan fungsi utama pemerintah daerah yaitu memberikan pelayanan kepada masyarakat. Dengan demikian, dalam perspektif peningkatan kualitas pelayanan publik, pelimpahan sebagian kewenangan dari bupati/walikota kepada camat dan dari camat kepada level dibawahnya seharusnya dapat dijadikan sebagai upaya untuk menciptakan efektivitas dan efisiensi dalam penyelenggaran pemerintahan, serta dapat digunakan sebagai alat untuk meningkatkan kualitas pelayanan umum di daerah. Sebagai pemimpin di kecamatan, seorang camat harus mempunyai sejumlah kemampuan tertentu. Seorang pemimpin dalam melaksanakan manajemen pemerintahan harus memiliki kemampuan manajerial yaitu kemampuan untuk memanfaatkan dan menggerakkan sumber daya yang ada agar dapat digerakkan dan diarahkan bagi tercapainya tujuan melalui kegiatan orang lain serta mempunyai kemampuan leadership yaitu kemampuan untuk memimpin, mempengaruhi, mengarahkan agar timbul pengakuan, kepatuhan, ketaatan serta memiliki kemampuan dan kesadaran untuk melakukan suatu kegiatan (mengambil langkah-langkah) bagi tercapainya suatu tujuan. Dengan posisi barunya di perundang-undangan, seharusnya camat dapat menjadi ujung tombak kembar pelayanan publik di kabupaten./kota karena jika kewenangan terkonsentrasi di kabupaten/kota permasalahan umum yang timbul adalah pemerintah kabupaten/kota akan mengalami overload beban kerja, yang akan mempengaruhi pelaksanaan fungsi pelayanan kepada masyarakat. Tetapi pada kenyataannya selama ini pemerintahan kabupaten/kota lebih menjadikan kepala dinas dan kepala badan sebagai ujung tombak pelayanan, dibandingkan melimpahkan kewenangan kepada kecamatan. Penelitian tentang peran camat di Kecamatan Bekasi Selatan dan Gambir akan dilakukan dengan menggunakan analisa deskriptif kualitatif, dengan narasumber camat, sekretaris daerah, kepala dinas terkait dan aparat dinas terkait. Sebagai sampel penelitian diambil Dinas kependudukan dan Dinas Tata Kota karena kedua dinas tersebut oleh peneliti dianggap sebagai dinas yang paling banyak berhubungan dengan pelayanan kepada masyarakat. Dengan menggunakan analisa data yang bersumber pada hasil wawancara, data sekunder dan peraturan-peraturan pendukung, diperoleh simpulan bahwa masih dimungkinkan untuk melakukan penguatan peran kelembagaan di Bekasi Selatan yang dilakukan dengan cara menegaskan pelimpahan kewenangan dari Walikota kepada camat sehingga dapat memaksa dinas untuk ketentuan tersebut dengan adanya sumber dana yang cukup bagi kecamatan untuk menjalankan fungsi pelayanan kepada masyarakat sehingga tidak muncul keengganan dari aparat kecamatan dalam menjalankan pelimpahan kewenangan. Disamping itu adanya dukungan peralatan dan teknologi yang memadai bagi kecamatan untuk menjalankan kewenangan yang dilimpahkan. Saran yang diberikan yang diharapkan dapat menjadi solusi bagi permasalahan diatas adalah diperlukan adanya ketegasan dari walikota Bekasi untuk memberikan sebagian kewenangan dari dinas kepada kecamatan, adanya kelegowoan dari dinsa terkait dalam memberikan sebagian kewenangan yang dimilikinya, pelimpahan sebagian wewenang harus disertai pula dengan pelimpahan dana, perbaikan sarana dan prasarana di kecamatan yang dapat mendukung pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat yang sudah dilimpahkan kepada kecamatan. Dari sisi sumber daya manusia yang ada di kecamatan juga harus terus ditingkatkan kemampuannya sehingga dapat lebih optimal dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

---

Law Num. 32/2004 emphasizes that the main function of local government is to give service to public. Therefore, in order to enhance the quality of public service, the delegation of some of the authorities of district officer to the subdistrict officer. The one of sub district officer to the subordinate should be regarded as the effort to achieve effectivity and effeciency in performing government, and utilize as the means to improve the quality of public service in local area. The officer of the subdistrict, one must have certain ability. Leading the sub district, the officer must have managerial capability such as empowering and making the best use of the existing human resources, to achieve the goals through activities. The other leadership capabilities are to rule, influence and direct to pull out the admitance, obidience and loyalty. Last but not least, one should be able to make necessary action to achieve the goals. Given a new position in the bill, the officer of the district should become the leading rule in public service of district/municipality. If all the authorities are concentrated in district/municipality, they will be heavy work overload which eventually will influence the quality of public service. In reality, district/municipality, refers to delegate the authority to the head of institution, rather than to the sub district. The research on The Role of Sub District Officer of South Bekasi (Of Bekasi City) and Gambir (of Central Jakarta) is conducted by using qualitative, descriptive analysis. The informen are the head of institution and entailed. The sample are the institution of Demography and Planology, by which most services are given to public. The conclusion gathered from data analysis of interviews, secondary data and laws, as confirmed that if it possible to enhance and enpower the role of sub district by emphasizing the delegation of authority from major to sub district so that it will enforce the institution to obey and adjust themselves to the situation. The delegation of authority should also conclude the adequate funding and technology to support the performance of the tasks. Therefore the subdistrict employee will not be unwilling to do the duties. The recommendation is given hoping to be the solution of the problem. It is the emphasize of the delegation of some of authorities from the major of South Bekasi to sub district and also the willingness of the institution entailed in giving the authority. The delegation must also conclude funding and facility recovery at sub district that will support the public services. More over the quality of human resources should also improve to optimize the public service given.

Abstrak :
Anak sekolah menghabiskan sebagian besar aktivitas sehari-hari di sekolah. Mereka memerlukan asupan gizi yang cukup untuk pertumbuhan, pemeliharaan tubuh, dan aktivitas sehari-hari. Makanan jajanan dapat memenuhi sebagian kebutuhan gizi mereka, walaupun keamanannya masih diragukan karena mengandung kontaminan kimia. Studi ini menilai kontribusi makanan jajanan terhadap asupan gizi dan pajanan kontaminan di antara anak-anak sekolah di Kecamatan Senen. Studi ini merupakan studi potong lintang dengan metode pengambilan contoh secara purposif untuk sekolah dan acak untuk siswa kelas 4 dan 5 SD. Beberapa metode yang digunakan antara lain wawancara terstruktur, daftar ceklis makanan, 3 hari recall 24 jam, pengukuran antropometri, dan analisis kimia kontaminan. Makanan jajanan berkontribusi sekitar seperlima hingga sepertiga terhadap asupan gizi sehari. Kontaminan yang ditemukan adalah formaldehid, siklamat, dan timbal. Sebagian subjek terpajan formaldehid (9.2% jika menggunakan batas aman WHO, 77.6% jika menggunakan batas aman BPOM) dan siklamat (11.8%) di atas batas aman individual mereka.

---

Abstract
School children spent most of their daily activity at school. They need adequate nutrient to provide their growth, body maintenance and daily activities. Street food can provide some nutrient for their daily need, although its safety is still doubtful due to presence of chemical contaminants. This study assessed the contribution of street food to nutrient intake and contaminant exposure among school children in Senen subdistrict, Jakarta, Indonesia. A cross sectional study was done with purposive sampling of school and students from grade 4-5 selected randomly. Several methods were used, such as structured interview, food checklist, repeated 24 hour recalls, anthropometric measurement and chemical analysis of contaminants. Street food contributed about one fifth to one third to nutrient intake. Contaminants found in this study were formaldehyde, cyclamate and lead. Some subjects were exposed to formaldehyde (9.2% using WHO cutoff, 77.6% using NADFC cutoff) and cyclamate (11.8%) above their individual safety level.

Abstrak :
Penelitian ini mempelajari perkembangan dan kesinambungan pelayanan posyandu berkaitan dengan pelayanan proyek kelangsungan hidup anak. Proyek kelangsungan hidup anak dimulai pada bulan September 1992 dan berakhir bulan September 1995 di Kecamatan Balai dan Tayan Hilir Kabupaten Sanggau. Rancangan penelitian adalah cross sectional dengan unit analisis adalah posyandu. Pengambilan sampel dilakukan secara purposive sampling dimana seluruh populasi sebanyak 46 posyandu sekaligus adalah sampel. Analisis univariat dilakukan ; untuk mengetahui perkembangan dan kesinambungan pelayanan posyandu selama dan setelah SCSP berakhir. Analisis bivariat dilakukan untuk mengetahui ada tidaknya hubungan antara faktor-faktor internal dan eksternal dengan kesinambungan pelayanan posyandu. Sedangkan analisis multivariat dilakukan untuk mengetahui faktor faktor yang paling berpengaruh dan memperoleh model hubungan yang paling baik (fit model) dan paling sederhana menggambarkan hubungan antara faktor-faktor pemberdayaan posyandu secara bersama-sama dengan kesinambungan pelayanan posyandu. Hasil penelitian menunjukan bahwa pelayanan SCSP mempunyai andil besar dalam upaya memfungsikan posyandu yang sudah ada, meningkatkan frekwensi kegiatan posyandu, partisipasi masyarakat dan rerata jumlah kader aktif didua kecamatan tsb. Faktor-faktor yang mempengaruhi kesinambungan pelayanan posyandu di wilayah pelayanan SCSP adalah partisipasi masyarakat, rerata jumlah kader aktif dan kunjungan petugas puskesmas. Ketiga faktor tersebut erat kaitannya dengan upaya peningkatan knalitas sumber daya manusia yang dilakukan oleh SCSP baik terhadap pengguna, pelaksana dan provider pelayanan kesehatan yang sudah ada. Ketiga faktor tersebut merupakan faktor kunci yang menjamin kesinambungan pelayanan posyandu pada masa-masa yang akan datang. Dalam proses permodelan, terpilih model terbaik dengan persamaan regresi : Kesinambungan = f (kunj petugas + kader aktif +part Masy + dana)

---

The Progress and Sustainability of Posyandu Activities in Relation with a Child Survival Project in Balai and Tayan Hilir Subdistrict - Sanggau DistrictThe progress and sustainability of Posyandu ( Integrated Services Post) in relation with a Sanggau Child Survival Project ( SCSP ) was explored in this study. The SCSP covers two subdistrict are : Balai and Tayan Hilir in Sanggau District which was started in September 1992 and closed in September 1995. The study design was cross sectional and using posyandu as a unit of analyses. Using purposive sampling methods, all (46) existing posyandu in the two impact areas have selected as a total samples of the study. Univariate analyses have conducted to know the progress and sustainability of the posyandu during and after SCSP. Bivariate analyses have conducted to explore the correlation between internal as well as external factors and the sustainability of the posyandu while the multivariate analyses also conducted to identify the most significant factor influenced sustainability and to find the fit and simple model relationship of both internal and external factor interaction to predict the value of sustainability of the posyandu activities. The study result shows that the ministry of SCSP has a great role in functioning the existing posyandu , increasing the level of community participation and the number of active cadres. The community participation, number of active cadres and frequency of health staff visit are the factors influence the sustainability of the posyandu activities. Those factors are closed related with the effort of SCSP in enhancing the quality of human resources of the users (community), implementors ( cadres) and health providers (puskesmas and BKKBN staff ). Those factors should be consider as key factors to assure the sustainability of posyandu in the future. In modelling process, the fit and simple model has been selected as a regression equation : Sustainability = f (health staff visit + community participation + active cadres + funds)

Abstrak :
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Efektifitas Pelayanan Ijin Mendirikan Bangunan di Kecamatan Ciledug Kota Tangerang, dan Faktor-faktor apakah yang mempengaruhi Efektifitas Pelayanan Ijin Mendirikan Bangunan. Variabel yang diamati adalah Struktur Organisasi Kecamatan, Kewenangan yang dilimpahkan kepada Kecamatan dan Kualitas Pelayanan yang dihasilkan oleh Pemerintah Kecamatan. Pemilihan variabel atau faktor dimaksud, didasarkan pemikiran dan pertimbangan, dilihat dari kepentingan Pemerintah sesuai dengan tugas dan fungsinya, bahwa efektifitas organisasi atau efektifitas pelayanan IMB merupakan tujuan yang harus dicapai oleh Pemeintah Kota khususnya, dalam mewujudkan tertib perijinan bangunan sesuai dengan rencana tata ruang kota dan memberikan kepastian hukum dalam membangun bangunan, serta memberikan pelayanan yang lebih dekat dan mudah dijangkau, cepat dan murah. Dari kepentingan masyarakat, efektifitas pelayanan dicerminkan adanya kepuasan masyarakat menerima pelayanan yang diharapkan. Disadari penulis, bahwa banyak variabel atau faktor yang mempengaruhi efektifitas organisasi atau efektifitas pelayanan, sebagaimana pendapat atau teori yang diungkapkan para ahli, seperti faktor kepemimpinan, kultur, lingkungan, teknologi, motivasi dan lainnya. Akan tetapi, Penulis ingin membatasi pokok bahasan yang difokuskan pada teori yang mendukung dan relevan dengan kondisi nyata dilapangan. Data yang digunakan untuk pembahasan, adalah data yang diperoleh melalui penyebaran angket kepada 196 responden yang terdiri dan masyarakat Kecamatan Ciledug baik yang pernah berhubungan dengan Kecamatan, maupun yang belum pernah berhubungan dengan Kecamatan, serta aparat Kecamatan dan aparat Kota Tangerang. Disamping itu data sekunder diperoleh dari Badan Perencanaan Daerah, Pemerintah Kecamatan dan studi kepustakaan. Metode analisis yang digunakan adalah Deskriptif Analisis bersifat kualitatif yang dikuantitatifkan, dengan cara setiap pertanyaan dalam angket sesuai dengan variabel yang diamati diberi bobot. Bobot tersebut dijumlahkan dan dibandingkan dengan bobot maksimal dari masing-masing variabel, sehingga persepsi responden dari masing-masing variabel, maupun secara menyuluruh dapat diukur efektifitasnya. Untuk memudahkan perhitungan efektivitas masing-masing variabel yang diamati, ditetapkan bobotnya dengan asumsi, jika bobot efektifitasnya 0%-50% efektifitasnya kurang. Jika bobotnya 51%-75% efektifitasnya cukup. Jika bobot efektifitasnya antara 76%-85% efektifitasnya baik dan jika bobot efektifitasnya 86%-100% efektifitasnya sangat baik. Dari hasil penelitian membuktikan bahwa pelayanan ijin mendirikan bangunan di Kecamatan Ciledug belum memuaskan dan tidak sesuai dengan harapan. Hal ini ditunjukkan dari hasil analisis terhadap efektifitas pelayanan, dilihat dari variabel struktur organisasi mendapat skor cukup atau 70,89 %, efektifitas pelayanan dilihat dari variabel kewenangan memiliki skor baik atau 84,25 % , dan efektifitas pelayanan dilihat dari kualitas pelayanan memperoleh skor baik atau 84,53 %. Sedangkan efektivitas pelayanan dilihat secara menyeluruh dari gabungan persentase atau skor masing-masing variabel yang diamati menunjukkan skor cukup atau 73,8 %. Dengan hasil skor cukup tersebut membuktikan, bahwa faktor struktur organisasi, kewenangan dan kualitas pelayanan berpengaruh terhadap efektifitas pelayanan ijin mendirikan bangunan di Kecamatan Ciledug, sehingga pelayanan ijin mendirikan bangunan yang diberikan oleh Kecamatan Ciledug belum baik, atau belum memenuhi harapan dan memuaskan masyarakat. Sebagai masukan bagi Pemerintah Kota Tangerang, diharapkan menetapkan langkah kebijakan untuk melakukan perubahan atau penataan struktur organisasi dan kewenangan Pemerintah Kecamatan, serta penempatan pegawainya secara selektif. Disamping itu, perlu kebijakan khusus untuk memberdayakan Pemerintah Kecamatan sebagai perangkat daerah, untuk berfungsi sebagai back office atau front office dalam memberikan pelayanan ijin mendirikan bangunan di wilayah kerjanya, dalam rangka mendekatkan dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Disamping itu, diharapkan kepada lembaga pendidikan tinggi khususnya Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Indonesia dapat melakukan diskusi dan pengkajian secara ilmiah, mengenai masalah kewenangan atau desentralisasi kewenangan yang saat ini menjadi issue yang mengganggu integrasi bangsa, sebagai akibat perbedaan persepsi dan penafsiran dikalangan praktisi pemerintah, politisi maupun akademisi.

Abstrak :
1. Pembangunan nasional dan pembangunan politik Pembangunan nasional yang dilaksanakan oleh 'bangsa Indonesia, pada hakekatnya bertujuan untuk: "Mewujudkan suatu masyarakat adil dan makmur yang merata materiil dan spiritual berdasarkan Pancasila di dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang merdeka, berdaulat, bersatu dan berkedaulatan rakyat dalam suasana perikehidupan bangsa yang aman tentram, tertib dan dinamis serta dalam lingkungan pergaulan dunia yang merdeka, berdaulat, tertib dan damai". Pembangunan sebagaimana dimaksud meliputi segala aspek kehidupan seluruh rakyat Indonesia, termasuk di dalamnya aspek kehidupan bidang politik. Pembangunan di bidang politik, secara nasional merupakan salah satu tugas Departemen Dalam Negeri, yang dalam hal ini ditangani oleh Direktorat Jenderal Sosial Politik. Ini dapat dilihat dalam Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 45 tahun 1974 tanggal 26 Maret 1974 tentang tugas pokok Departemen Dalam negeri, yaltu: "Menyelenggarakan sebagian tugas umum pemerintahan dan pembangunan di bidang pemerintahan umum, otonomi daerah, pembangunan masyarakat desa dan agraria" Sedangkan urusan pemerintahan umum, yang dimaksud adalah: "Urusan pemerintahan yang meliputi bidang-bidang ketemtraman dan ketertiban, politik, koordinasi, pengawasan dan urusan pemerintahan lainnya yang tidak termasuk dalam tugas sesuatu Instansi dan tidak termasuk rumah tangga Daerah". Pembangunan politik tersebut di atas adalah dalam rangka tercapainya stabilitas politik dalam negeri, dengan sendirinya juga stabilitas keamanan nasional. Dengan dicapainya stabilitas keamanan nasional tersebut, maka pelaksanaan pembangunan dibidang lainnya diharapkan akan dapat berjalan dengan baik. Atas dasar ini, maka pembinaan politik masyarakat perlu mendapatkan perhatian yang serius supaya pelaksanaan dan perwujudannya dapat terarah sehingga pada gilirannya dapat melahirkan suatu kehidupan masyarakat yang menunjang kesinambungan pembangunan Nasional. 2. Sistem pembinaan politik. Berdasar pada Keputusan Presiden di atas, maka yang berwenang mengadakan pembinaan politik terhadap masyarakat adalah Menteri Dalam Negeri, yang taktis operasionalnya dilakukan oleh Dirjen Sospol. Mengingat luasnya wilayah negara Indonesia dengan jumlah penduduknya yang cukup banyak?

Abstrak :
Pembangunan ekonomi pada hakekatnya adalah upaya terencana dalam mengelola sumber daya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Salah satu indikator yang biasa digunakan untuk mengukur perkembangan pembangunan ekonomi yang terjadi pada suatu daerah adalah pertumbuhan ekonomi. Upaya yang dapat dilakukan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah diantaranya adalah pengembangan wilayah pada pusat-pusat pertumbuhan dengan investasi padat modal. Ia diharapkan dapat merangsang pertumbuhan ekonomi yang pada akhirnya merangsang kegiatan pembangunan wilayah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat aksesibilitas kecamatan sebagai hinterland terhadap pusat pertumbuhan, mengetahui arah pengembangan kegiatan ekonomi dan mengetahui keterkaitan antar sektor perekonomian serta pengaruh nilai location quotient (LQ), nilai total aksesibilitas, dan belanja pembangunan terhadap perkembangan ekonomi daerah. Analisis dilakukan menggunakan data sekunder tahun 2001-2003 pada 17 kecamatan di Kabupaten Indragiri Hilir. Alat analisis yang digunakan adalah model gravitasi, LQ dan pendekatan ekonometrika. Dengan model gravitasi didapat bahwa sebagian besar kecamatan mempunyai tingkat aksesibilitas yang kuat terhadap pusat pertumbuhan Tembilahan. Berdasarkan kekuatan aksesibilitas dapat di kelompokkan hinterland-nya setiap pusat pertumbuhan. Dengan formula LQ Kecamatan Reteh yang memiliki sektor/sub sektor unggulan terbanyak (8 kegiatan unggulan). Penyebaran sektor/sub sektor juga tidak merata di setiap daerah. Dengan pendekatan ekonometrika model persamaan simultan, dapat diketahui keterkaitan antar sektor perekonomian dan variabel lainnya. Sektor bangungan/konstruksi (S5) berpengaruh positif terhadap perkembangan sektor pertambangan dan penggalian (S7). Sektor perdagangan, restoran dan hotel (S6) berpengaruh positif terhadap perkembangan sektor listrik, gas dan air bersih (S4); sektor transportasi dan komunikasi (57); dan sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan (S8). Variabel belanja pembangunan hanya berpengaruh langsung dan signifikan terhadap perkembangan sektor pertanian (S1); sektor listrik, gas dan air bersih (S4); dan sektor bangunan/konstruksi (S7). Variabel aksesibilitas berpengaruh secara signifikan terhadap sektor bangunan/konstruksi (S5); sektor transportasi dan komunikasi (S7); dan sektor jasa-jasa.(S9). Sedangkan nilai LQ masing-masing sektor berpengaruh signifikan terhadap sektornya, kecuali sektor transportasi dan komunikasi (S7); dan sektor jasa-jasa (S9). Nilai LQ sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan (S8) mempunyai elastisitas lebih tinggi dibandingkan dengan nilai LQ sektor lainnya.

Abstrak :
Telah dilakukan penelitian tentang struktur dan komposisi vegetasi lanskap pekarangan dan pemanfaatan tanaman pekarangan di Kecamatan Pariangan, Kabupaten Tanah Datar, Sumatra Barat pada bulan Oktober-Desember 2018. Penelitian bertujuan untuk mengkaji struktur dan komposisi vegetasi lanskap pekarangan dan pengetahuan lokal dalam memanfaatkan tanaman pekarangan. Tipe pekarangan yang dijadikan objek penelitian ditentukan secara stratified random sampling berdasarkan lokasi yang berbeda-beda yaitu pekarangan yang berlokasi di dekat hutan, dekat jalan raya dan dekat sungai. Setiap tipe pekarangan dikelompokkan ke dalam dua kelas luasan yaitu kecil dan besar. Masing-masing kelas luasan dicuplik sebanyak 15 pekarangan. Data struktur dan komposisi vegetasi lanskap pekarangan dikumpulkan dengan mencatat nama lokal tanaman, menghitung jumlah individu tanaman dan mengukur diameter batang tanaman sedangkan data pemanfaatan tanaman pekarangan dengan pendekatan etnobotani melalui wawancara semi terstruktur, terbuka dan FGD (Focus Group Discussion). Wawancara dilakukan pada pemilik pekarangan atau anggota keluarga pemilik pekarangan. Data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif dengan statistika deskriptif untuk menggambarkan pengetahuan lokal masyarakat. Analisis secara kuantitatif dilakukan dengan menghitung indeks nilai penting, indeks keanekaragaman menurut Shannon-Wiener (H), indeks kesamaan Jaccard (Ji), indeks nilai kepentingan lokal (Local Users Value Index, LUVI) dan indeks kepentingan budaya (Index of Cultural Significance, ICS). Hasil pencuplikan sebanyak 90 pekarangan teridentifikasi sebanyak 300 spesies terdiri atas 236 genus dan 85 famili. Indeks keanekaragaman di tiap pekarangan tergolong tinggi yaitu 3,97-4,6. Indeks kesamaan tertinggi terdapat di pekarangan dekat sungai ukuran besar dengan pekarangan dekat sungai ukuran kecil. Indeks nilai penting tiap perawakan tanaman di setiap kategori pekarangan memiliki spesies yang berbeda-beda. Stratifikasi tanaman pekarangan lebih menyerupai stratifikasi hutan dengan lapisan tajuk yang rapat. Nilai LUVI di tiga tipe pekarangan menunjukkan adanya perbedaan persepsi mengenai spesies yang disukai pada beberapa kategori pemanfaatan. Nilai ICS tertinggi dimiliki oleh karambia (Cocos nucifera L.) sebesar 68.

---

Research about the structure and composition of vegetation of homegardens landscape and utilization of plants in the homegardens of Pariangan Subdistrict, Tanah Datar district, West Sumatra was conducted on October-December 2018. The purposes of this research were to investigate the structure and composition of vegetation homegardens landscape and the local knowledge in utilizing homegardens plants. The type of homegardens used as the object of research is determined by stratified random sampling based on different locations, namely the homegardens near the forest, near the highway and near the river. Furthermore, each type of homegardens is grouped into two broad classes, namely small and large. Each broad class is sampled as many as 15 homegardens. Data of the structure and composition of vegetation homegardens landscape were collected by recording as local names, calculating individual numbers and measuring in stem diameter while data of utilizing homegardens plants were collected using ethnobotanical approach through semi structured interview, open ended and FGD (Focus Group Discussion). Interview were conducted with the homegardens owner or the family members of the homegardens owner. Data were analyzed qualitatively using descriptive statistics to describe the local knowledge. Quantitative analysis was conducted by calculate the important value index, the diversity index according to the Shannon-Wiener index (HE), the similarity index according to the Jaccard index (Ji), Local Users Value Index (LUVI) and Index of Cultutral Significance (ICS). Sampling results as many as 90 homegardens identified 300 species consisting of 236 genera and 85 families. The diversity index in each homegardens is classified as high, namely 3.97-4.6. The highest similarity index was in the homegardens near the river with a large size with a homegardens near the river with a small size. The important value index for each plant stature in each homegardens category have different species. Stratification of homegardens plants is more like stratification of forests with a dense canopy layer. LUVI in three type of homegardens show the different perception of the preferred species in several utilization categories. The highest ICS has karambia (Cocos nucifera L.) (68).

Abstrak :
Penelitian ini membahas mengenai pengaruh identitas sosial terhadap dorongan untuk memilih masyarakat Kecamatan Cinere, Kota Depok. Hal ini berangkat dari rendahnya partisipasi pemilih masyarakat Kecamatan Cinere, Kota Depok, dalam tiga pelaksanaan pilkada terakhir seperti Pilgub Jabar tahun 2013, Pilwalkot tahun 2015, dan Pilgub Jabar tahun 2018. Tujuan dari penelitian ini ialah untuk mengetahui signifikansi pengaruh identitas sosial terhadap dorongan untuk memilih masyarakat Kecamatan Cinere, Kota Depok, sehingga memiliki partisipasi pemilih yang rendah dalam tiga pilkada terakhir. Penelitian ini menggunakan teori identitas sosial oleh Tracey Raney dan Loleen Berdahl, dan kemudian dipadukan dengan konsep identitas sosial perkotaan oleh Marco Lalli dan dorongan untuk memilih oleh Blais dan Galais. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif, dengan analisis uji kekuatan hubungan antar variabel Somers’D. Hasil dari temuan ini memperlihatkan bahwa dalam uji kekuatan hubungan terdapat pengaruh antara identitas sosial terhadap dorongan untuk memilih masyarakat Kecamatan Cinere, Kota Depok, meskipun dengan nilai Somers’D 0.327 atau bernilai lemah. Namun, temuan tersebut sudah mampu digeneralisasi ke tingkat populasi karena nilai signifikansi 0.000 < α (0,05). Temuan lain dalam penelitian ini menemukan bahwa dalam masyarakat yang tidak menggunakan hak suara dalam pilkada terakhir terakhir yakni Pilgub Jabar tahun 2018, terdapat pengaruh antara identitas sosial terhadap dorongan untuk memilih dengan nilai Somers’D 0.600 atau bernilai sedang. Temuan dalam penelitian ini pada akhirnya sesuai dengan argumen peneliti, yakni terdapat pengaruh antara identitas sosial terhadap dorongan untuk memilih masyarakat Kecamatan Cinere, Kota Depok. ......This research discusses the impact of social identity toward the sense of duty to vote of the people in Cinere Subdistrict during the 2013 gubernatorial elections, the 2015 mayoral elections, and the 2018 gubernatorial elections. The purpose of this research is to measure the impact of social identity toward the sense of duty to vote of the people in Cinere Subdistrict. This research adopts the social identity theory developed by Tracey Raney and Loleen Berdahl, that is combined with the urban related identity concept developed by Blais and Galais. This research used a quantitative method and its variables are tested using the Somers’D method. Based on the findings of this research, social identity has, in fact, impacted the sense of duty to vote of the people in Cinere Subdistrict, even though it shows a 0.327 Somers’D value, which is considered relatively weak. Nonetheless, the findings of this research can still be generalized to the population level, as the significance is valued at 0.000 < α (0,05). In addition to that, this research also finds that based on the voters that didn’t use their voting rights during the 2018 gubernatorial elections, social identity has impacted the sense of duty to vote of the people in Cinere Subdistrict, that shows a 0.600 Somers’D value. The findings of this research clearly indicates that social identity does have an impact on the sense of duty to vote of the people in Cinere Subdistrict.

Abstrak :
Penelitian ini membahas mengenai penyebab rendahnya tingkat partisipasi pemilih dalam pemilu DPR RI tahun 2019 di Kelurahan Penjaringan, Jakarta Utara. Adapun tujuan penelitian ini untuk mencari alasan mengapa partisipasi pemilih pada pemilu DPR RI tahun 2019 di Kelurahan Penjaringan rendah. Studi ini menggunakan teori psikologi politik yang dikemukakan oleh Kuklinski (2002) dan Sears (2003), yang meliputi kepribadian, sikap, nilai/value, keyakinan, (afeksi, emosi, dan mood) dan identitas sosial. Studi ini juga menggunakan teori Voting Behavior yang dikemukakan oleh Miriam Budiardjo (2008). Pada teori ini, terdapat empat faktor psikologis yang memengaruhi seseorang untuk menggunakan hak pilihnya, yakni karakteristik/kualitas personal kandidat, performa pemerintah (yang berkuasa), permasalahan/isu yang di angkat oleh kandidat, dan kesetiaan/ketertarikan terhadap partai atau party identification (PID). Untuk menjawab pertanyaan penelitian tersebut, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam kepada 20 informan dari 18 Rukun Warga (RW) yang ada di Kelurahan Penjaringan. Hasil penelitian ini menemukan bahwa penyebab rendahnya partisipasi pemilih pada pemilu DPR RI 2019 di Kelurahan Penjaringan adalah pertama, karakteristik/kualitas personal kandidat berkaitan dengan rekam jejak yang kurang baik dan tidak adanya wibawa sebagai anggota legislatif. Kedua, performa pemerintah yang sedang berkuasa (tepatnya saat pengambilan keputusan di DPR RI) juga menjadi faktor seseorang apakah memutuskan ingin memilih atau tidak. Menurut para informan, performa pemerintah dalam mengambil keputusan di DPR RI belum baik, belum cukup memberikan pengaruh kepada informan, serta janji yang ditawarkan kandidat tidak terealisasi. Ketiga, permasalahan/isu yang diangkat oleh para calon legislatif juga menjadi faktor yang memengaruhi seseorang untuk memilih atau tidak. Berdasarkan temuan, informan tidak tertarik dengan isu/permasalahan yang diangkat oleh para calon legislatif. Selain itu, kandidat dianggap tidak mewakili kepentingan pemilih. Studi ini juga menemukan faktor lain, yaitu adanya apatisme yang ditunjukkan dengan ketidakpedulian terhadap proses politik. ......This research discusses the causes of the low level of voter participation in the 2019 DPR RI elections in Penjaringan Subdistrict, North Jakarta. The aim of this research is to find the reasons why voter participation in the 2019 DPR RI elections in Penjaringan Subdistrict was low. This study uses the political psychology theory put forward by Kuklinski (2002) and Sears (2003), which includes personality, attitudes, values, beliefs (affection, emotions and mood) and social identity. This study also uses the Voting Behavior theory proposed by Miriam Budiardjo (2008). In this theory, there are four psychological factors that influence a person to exercise their right to vote, namely the personal characteristics/qualities of the candidate, the performance of the government (in power), the problems/issues raised by the candidate, and loyalty/interest in the party or party identification (PID ). To answer these research questions, this research used a qualitative approach with data collection techniques through in-depth interviews with 20 informants from 18 Rukun Warga (RW) in Penjaringan Subdistrict. The results of this research found that the causes of low voter participation in the 2019 DPR RI elections in Penjaringan Subdistrict were first, the candidate's personal characteristics/qualities related to a poor track record and lack of authority as a member of the legislature. Second, the performance of the government in power (precisely when decisions are made in the DPR RI) is also a factor in whether someone decides whether they want to vote or not. According to informants, the government's performance in making decisions in the DPR RI has not been good, it has not had enough influence on informants, and the promises offered by candidates have not been realized. Third, the problems/issues raised by legislative candidates are also a factor that influences someone to vote or not. Based on the findings, the informant was not interested in the issues/problems raised by the legislative candidates. In addition, candidates are considered not to represent voters' interests. This study also found another factor, namely apathy which is shown by indifference to the political process.