Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Pengukuran dampak ekonomi dari wisatawan mancanegara (wisman) dapat dilakukan melalui Neraca Satelit Pariwisata Nasional (Nesparnas) yang berdasarkan analisis Input-Output. Akan tetapi model Input-Output tidak bisa digunakan untuk melihat distribusi pendapatan. Kekurangan dapat diatasi dengan model Sistem Neraca Sosial Ekonomi Nasional (SNSE) yang merupakan suatu sistem yang komprehensif yang menunjukkan keterkaitan sistem data sosial dan ekonomi nasional. Dengan menggunakan SNSE, dilakukan penelitian untuk melihat dampak peningkatan pengeluaran wisman di sektor hotel, restoran dan angkutan domestik terhadap distribusi pendapatan. Secara khusus, untuk melihat jalur terbaik yang mentransmisikan pengaruh peningkatan penge1uaran wisman di tiga sektor diatas terhadap rumah tangga dilakukan analisis Structural Path Analisis (SPA) Hasil penelitian menunjukkan sektor-sektor yang mendapat tambahan pendapatan yang tertinggi adalah sektor industri makanan, minuman dan tembakau, perdagangan, pertanian tanaman pangan dan sektor industri kimia, faktor tenaga kerja di perkotaan, dan kelompok rumah tangga non pertanian. Ketimpangan distribusi pendapatan antara kelompok rumah tangga pertanian dan non pertanian cenderung semakin rendah.

Abstrak :
Ketimpangan ekonomi antarwilayah di Indonesia telah membentuk suatu pola makro dimana Sumatera, Jawa dan Bali menjadi pusal (core) bagi Kalimantan, Sulawesi dan Wilayah Lain di bagian timur nusantara yang berperan sebagai sekitar (periphery) yang marjinal. Dekomposisi dengan metoda Block Structrural Path Analisis (BSPA) terhadap IRIO Indonesia membuktikan bahwa ketimpangan tersebut secara umum disebabkan oleh ketidakseimbangan dalam struktur economic influence, yang terdiri atas economic self-influence dan transfers of economic influence. Membandingkari kedua struktur tersebut, kontribusi economic self-influence yang jauh lebih besar menunjukkan bahwa perekonomian setiap wilayah sangat bertumpu pads permintaan intrawilayah, dengan kata lain produksi di setiap wilayah sebagian besar berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan lokal. Proses produksi itu jugs sebagian besar memanfaatkan suplai input barang dan jasa lokal, karena jarak geografi maupun jarak ekonomi memiliki implikasi biaya tersendiri. Selain itu, kecilnya kontribusi transfers of economic influence terjadi karena wilayah-wilayah dalam studi ini pada dasarnya mewakili daratan yang sangat luas, yang terkendala oleh kondisi geografis karena terpisahkan oleh laut, selat atau samudera. Meski kontribusi relatifnya sangat kecil, struktur feedback mengkonfirmasikan bahwa perekonomian Sumatera sangat terikat dengan Jawa. Sebaliknya, Jawa lebih terbuka dengan membagi keterkaitan ekonominya hampir secara berimbang dengan Sumatera dan Kalimantan. Sebaliknya, Kalimantan dan Sumatera sangat terkait dengan Jawa dalam struktur ini. Pala keterkaitan ekonomi yang melibatkan ketiga wilayah tersebut menunjukkan bahwa integrasi ekonomi Jawa dan Sumatera cenderung berlanjut dengan melibatkan Kalimantan. Di sisi lain, struktur feedback yang diperlihatkan Sulawesi dan Wilayah Lain secara urnum mengisyaratkan adanya tarikan terhadap perekonomian di kedua wilayah tersebut yang relatrif berimbang antara untuk terintegrasi kedalam (ke kawasan timur Indonesia) dan keluar (ke kawasan barat Indonesia), khususnya ke Jawa dan Kalimantan. Kombinasi masalah tipikal tingkat rata-rata pendapatan perkapita yang rendah, dan distribusi spasial pendapatan yang sangat tidak merata antarwilayah maupun intrawilayah, rnenyebabkan upaya mengatasi ketimpangan struktural di Indonesia menjadi lebih remit dibandingkan pengalaman negara-negara maju dalam mengatasi ketimpangan antarwilayah. Oleh sebab itu dibutuhkan sinergi pendekatan dalam menyusun rekomendasi kebijakan bagi pembangunan ekonomi wilayah, khususnya dalam menciptakan keseimbangan antara pendekatan sektoral dan spasial dalam perencanaan pembangunan. Kebijakan pembangunan ekonomi wiIayah hares bertujuan mendorong spesialisasi di satu sisi, dan meningkatkan perdagangan antarwilayah di sisi lain. Tujuan pertama menyangkut aspek sektoral, sedangkan yang kedua menekankan aspek spasial.

Abstrak :
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak pembangunan sektor pertanian tanaman pangan dalam meningkatkan PDB dan output, dan dalmam memperbaiki distribusi pendapatan. Analisis menggunakan model Sistem Neraca Sosial Ekonomi (SNSE). Untuk menghitung dampak tersebut penulis menggunakan pengganda SNSE, pengganda dekomposisi, Analisis Jalur Struktural, dan koefisien Gini. Hasil perhitungan menunjukkan bahwa sektor pertanian tanaman pangan memiliki kontribusi terhadap penciptaan nilai tambah dan peningkatan pendapatan rumah tangga paling tinggi dibandingkan dennen sektor lainnya. Kemudian, peranan pengeluaran pemerintah di sektor pertanian tanaman pangan terlihat mampu meningkatkan PDB dan output bruto seria dapat memperbaiki distribusi pendapatan. Secara umum kebijakan peningkatan produksi tanaman pangan merupakan kebijakan yang mampu meningkatkan PDB dan pendapatan sektor pertanian tanaman pangan paling baik dibanding kebijakan lainnya......The objective of the research is to analyze the impact of food crops sector development toward the improvement of National GDP and Output, and the improvement of income distribution. The Analysis uses Social Accounting Matrix (SAM) model. In order to accomplish the objective of this research, four tools are used i.e.: accounting multiplier, decomposition multiplier, structural path analysis (SPA), and gini coefficient. The result shows that food crops sector has contributed toward the improvement of National GDP and Output, and the improvement of income distribution. Moreover, government expenditure in food crops sector is able to improve National GDP and Output, and to improve income distribution. Generally, increasing production in food crops is the most effective policy to improve National GDP and to improve output in food crops sector.

Abstrak :
Penelitian ini bertujuan menganalisis dampak dari pencabutan subsidi BBM yang telah dilakukan oleh pemerintah dan skenario kebijakan diversifikasi energi melalui konversi BBM premium ke BBG CNG pada sektor transportasi darat sebagai salah satu langkah mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap minyak dan pembangunan energi yang berkelanjutan di DKI Jakarta pada tahun 2012. Data yang digunakan adalah updating kerangka Sistem Nasional Sosial Ekonomi DKI Jakarta tahun 2012 dan Tabel Input Output DKI Jakarta tahun 2012. Dampak pencabutan subsidi BBM dan konversi BBM premium ke BBG CNG pada penelitian ini dihitung menggunakan analisis dampak penggandaan dan dekomposisi dampak penggandaan dengan menggunakan kerangka SNSE.Selain itu, dilakukan pula penentuan jalur transmisi dampak kebijakan konversi BBM premium ke BBG CNG menuju sektor rumah tangga dengan structural path analysis. Hasil empiris analisis dampak penggandaan dan dekomposisi dampak penggandaan menunjukkan kebijakan konversi BBM premium ke BBG CNG melalui pembatasan pasokan BBM premium bagi sektor angkutan umum darat penambahan pasokan BBG CNG untuk sektor angkutan umum darat secara umum diperkirakan akan meningkatkan pendapatan rumah tangga. Kebijakan konversi BBM premium ke BBG CNG disertai dengan pencabutan subsidi BBM premium untuk direalokasikan pada pembangunan infrastruktur gas akan lebih banyak dinikmati manfaatnya oleh rumah tangga golongan menengah ke bawah. Kenaikan pendapatan institusi di DKI Jakarta akibat adanya kebijakan konversi BBM ke BBG diperkirakan lebih banyak digunakan untuk pemenuhan kebutuhan pangan, papan, dan jasa-jasa. Sedangkan hasil structural path analysis menyatakan bahwa dampak penerapan kebijakan konversi BBM ke BBG ke institusi akan lebih efektif bila ditransmisikan melalui faktor produksi modal. ......The aims of this study are to analyze the impact of the revocation of fuel subsidies have been done by the government and the energy diversification policy scenarios through the conversion of gasoline to CNG on the land transportation sector as one of the ways to reduce the dependence of society on oil and develop sustainable energy in DKI Jakarta in 2012.The data used are updating Jakarta Social Accounting Matrix SAM in 2012 and Input Output Table of DKI Jakarta in 2012. The impact of revocation of fuel subsidy and conversion of gasoline to CNG in this study is calculated using multiplier effects and decomposition of multiplier effects using SAM. In addition, the determination of the transmission path of the conversion of gasoline to CNG to the household sector is calculated using structural path analysis. The empirical results of the multiplier effects and decomposition of multiplier effects indicate the policy of converting gasoline to CNG through the limitation of gasoline supply for the public land transport sector will increase Households income. The policy of converting gasoline to CNG along with the revocation of premium fuel subsidy to be reallocated to the development of gas infrastructure will be more benefited by middle to lower class households. The increase of institutional income in DKI Jakarta due to the conversion of gasoline to CNG is estimated to be more used for food, board and services. While the results of structural path analysis states that the impact of the implementation of the conversion of gasoline to CNG to the institution will be more effective when transmitted through capital production factors.

Abstrak :
Perkembangan ekonomi dan teknologi menuntut ketersediaan tenaga kerja yang mempunyai keahlian yang memadai. Data Produk Domestik Bruto (PDB) serta Sakemas tahun 2003 dan 2006 dari Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa setiap kenaikan l persen pertumbuhan ekonomi membutuhkan pekerja berpendidikan Sl ke atas sebesar 2,3 persen. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi pertumbuhan ekonomi akan semakin banyak ketersediaan tenaga kerja berpendidikan Sl ke atas. Karena untuk menghasilkan pekerja berpendidikan tinggi memerlukan pembiayaan yang cukup besar, maka subsidi pendidikan menjadi suatu hal yang tidak dapat guna mendukuug pertumbuhan ekonomi dan perkembangan teknologi di masa akan datang. Pemerintah Indonesia telah lama mencanangkan subsidi pendidikan guna menyiapkan sumber daya manusia yang handal. Perubahan sasaran subsidi pendidikan terus berlangsung sesuai dengan proses berjalannya waktu. Indonesia pernah mencanangkan wajib belajar 6 tahun, kemudian bergeser menjadi wajib belajar 9 tahun, bahkan saat ini masyarakat sudah menuntut supaya dana pendidikan mencapai 20 persen dari APBN/APBD. Dibeberapa daerah kaya, 20 persen anggaran untuk pendidikan telah terealisasi. Social Accounting Matrix (SAM) Indonesia tahun 2006 digunakan untuk mentransformasi pembahan alokasi anggaran subsidi pendidikan yang diluncurkan oleh pemerintah, guna meningkatkan pendapatan rumah tangga yang pada akhirnya akan mendorong rumah tangga mengalokasikan dananya untuk biaya pendidikan tinggi. Sedangkan alur subsidi pendidikan dirunut dengan menggunakan Structural Path Analysis (SPA). Analisis dampak dari tabel SAM tahun 2006 menunjukkan bahwa setiap pertumbuhan ekonomi naik sebesar 1 persen akan menyediakan kesempatan kerja berpendidikan Sl ke atas sebanyak 24| ribu ekivalen tenaga kerja (EIK). Apabila dilihat pertumbuhannya, maka setiap 1 persen pertumbuhan ekonomi akan meminta pekerja berpendidikan S1 ke atas sebesar 4,l2 persen. Apabila golongan rumah tangga secara desil berdasarkan jumlah penduduk, maka 10 persen rumah tangga golongan paling bawah hanya menikmati pendapatan rumah tangga secara keseluruhan sebesar Rp 35,1 triliun. Untuk 10 persen golongan rumah tangga paling kaya menikmati pendapatan rumah tangga sebesar Rp 1.075,2 triliun. Ini menunjukkan bahwa gap pendapatan antara rumah tangga 10 persen termiskin dengan rumah tangga 10 persen terkaya sebesar 1 banding 31. Hasil simulasi subsidi pendidikan menunjukkan bahwa apabila subsidi pendidikan diberikan secara merata ke seluruh rumah tangga, melalui fasilitas pendidikan, maka pengeluaran rumah tangga untuk pendidikan meningkat sebesar l4 persen. Jika subsidi pendidikan hanya diberikan untuk rumah tangga golongan bawah, maka pengeluaran rumah tangga untuk pendidikan meningkat sebesar 13 persen

Abstrak :
Kebakaran hutan yang selalu berulang setiap tahun selama dua dekade terakhir ini menimbulkan kerugian yang tidak sedikit mengingat sumber daya hutan memiliki keterkaitan yang erat dengan kinerja perekonomian, kualitas ekologi dan ketergantungan sosial. Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui besar dampak ekonomi dan sosial yang timbul akibat kebakaran hutan dan mengidentifikasi jalur jalur utama pengaruh kebakaran hutan pengaruh kebakaran hutan di Indonesia terhadap output, faktor produksi dan institusi (rumah tangga, perusahaan dan pemerintah). Penelitian ini menggunakan metoda penghitungan SNSE atau social accounting matrix (SAM) untuk menghitung nilai penurunan pendapatan (economic loss) dan structural path analysis (SPA) untuk menjelaskan jalur keterkaitan antar sektor. Hasil penelitian menunjukkan bahwa setiap hektar areal hutan yang terbakar di Indonesia menumbulkan dampak berupa penurunan pendapatan total sebesar 269 juta rupiah. Secara sosial rumah tangga adalah kelompok institusi yang mengalami penurunan pendapatan paling besar di banding pemerintah dan di sektor perusahaan. Penurusan terbesar dalam output terjadi pada kegiatan di sektor kehutanan, industri dan perdaganan. Pada kelompok faktor produksi tenaga kerja pertanian di pedesaan mengalami kerugian paling besar di alami sektor seasta dalam negeri. Secara struktual ada jalur keterkaitan yang erat antara sektor kehutanan dengan sektor sektor yang berbasiskan pertanian di pedesaan. bEsaran nilai dampak ekonomi dan sosial akibat kebakaran hutan yang dihasilkan oleh peneliutian ini dapat digunakan sebagai dasar penentuan besaran ganti rugi minimun yang dikenakan kepad pelaku penyebab kebakaran hutan dan sebagai acuan dalam perencanaan alokasi anggaran baik untuk pemerintah maupun perusahaan untuk pengendalian kebakaran hutan.

Abstrak :
Dengan menggunakan data Sistem Neraca Social Ekonomi (SNSE) Indonesia tahun 1995, studi ini mencoba menganalisis dampak jangka panjang dari kebijakan subsidi harga pupuk terhadap peningkatan produksi dan distribusi pendapatan, serta bagaimana alur kebijakan yang efektif untuk meningkatkan pendapatan petani melalui kebijakan subsidi ini. Analisis dilakukan melalui alur struktural (Structural Path Analysis) dengan mensimulasikan kebijakan subsidi harga pupuk untuk subsidi sebesar 1% dan 5% dan dilihat apakah biaya untuk kebijakan itu bisa ditutupi oleh peningkatan pendapatan riel petani kecil secara umum. Hasil penelitian menunjukkan, dengan semakin menurunnya produktivitas lahan antara lain akibat harga pupuk yang semakin tinggi, serta semakin sedikitnya waktu yang digunakan rumah tangga petani untuk usaha taninya, semakin menekan produktivitas bahan pangan secara nasional. Penghapusan subsidi harga pupuk secara langsung juga menyebabkan peningkatan beban ongkos produksi yang cukup besar bagi petani kecil yang merupakan produsen pangan terbesar, sehingga mereka menjadi enggan membeli pupuk. Tindakan petani tersebut pada gilirannya akan menurunkan produksi secara umum. Analisis alur struktural menunjukkan pengaruh paling kecil justru diterima oleh rumah tangga petani pemilik lahan 0.5 sampai I hektar. Sedangkan pengaruhnya terhadap rumah tangga petani gurem dan buruh tani tidak dapat terdeteksi oleh SPA. Hal ini menunjukkan bahwa subsidi harga pupuk memiliki dampak yang mengarah (bias) pada pengusaha menengah besar dibandingkan pada pendapatan petani dan pengusaha pertanian kecil. Kebijakan subsidi pupuk yang dilakukan secara selektif juga dapat mengurangi semakin lebarnya kesenjangan pendapatan antara rumah tangga petani dan bukan petani. Namun perhitungan rasio cost/benefit, menunjukkan bahwa biaya yang dikeluarkan oleh pemerintah tidak sebanding dengan peningkatan pendapatan yang akan diterima oleh kelompok target yang semula dituju.

Abstrak :
The differences in interregional development have caused gaps in regions' advancements and prosperity, such as in the case of Western Indonesia (WI) and Eastern Indonesia (EI) and between urban and rural areas. The objective of this study is to analtze the structural path of road infrastructure construction sector on household income distribution change in both Intra and Inter West--East Region of Indonesia. The model used is Interregional social Acounting Matrix West abd East Region of Indonesia (IRSAM WEI). Within the model framework, construction sector is disaggregated into construction of road infrastructure sector (including bridge) and other construction sector. Meanwhile, the urban and rural household income is disaggregated into low, medium and high income. The structural Path Analysis (SPA) shows that the strongest multiplier effect comes from production factor of worker and capital before reaching households.