Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"A single reference source for understanding, leading, and managing the change process to skillfully translate vision into results.Change Basics will enable you to skillfully introduce and manage change. With an essential background on reasons for initial resistance and an analysis of possible outcomes, it provides specific strategies to counter opposition and implement a change initiative in your organization."

"Contents :- Introduction - Chapter 1: React to change—take a breath and wait - Chapter 2: Understand change—position yourself to win - Chapter 3: Fight or flight—decide on your strategy - Chapter 4: It’s not just you—manage your worry - Chapter 5: You’re looking good—attitude matters - Chapter 6: Get over it—communicate “I’m on board” - Chapter 7: Get some political savvy—play the game well - Chapter 8: Make it a career positive—find opportunities amid the chaos - Chapter 9: Don’t let your guard down—prepare for the next change - Chapter 10: Conclusion—lessons in change - Appendix - About the author - Index"

"Industri otomotif merupakan salah satu industri manufaktur yang paling terdampak globalisasi atau disebut oleh Dicken sebagai the most globalized industry. Dalam bahasan perdagangannya, globalisasi industri otomotif utamanya mengacu pada Structural Adjustment WTO. Sejumlah literatur hubungan internasional banyak membahas globalisasi industri, namun demikian belum adanya pemahaman menyeluruh menggunakan pendekatan sektoral yang spesifik. Tinjauan literatur ini hadir dalam mengisi kesenjangan tersebut, membahas globalisasi industri otomotif dengan berfokus pada relasi dua aktor—bisnis dan negara, fokus yang memperkuat esensi dari kajian Ilmu Hubungan Internasional. Dalam menyusunnya, penulis mengklasifikasikan literatur berdasarkan taksonomi dan mengidentifikasi dua tema umum yakni karakteristik dan perkembangan, serta peristiwa internasional yang mempengaruhi globalisasi industri otomotif. Tinjauan literatur ini memiliki tiga argumen. Pertama, penguatan peran aktor bisnis berada pada aktivitas merger dan akuisisi, karakteristik Producer Driven-Global Value Chain (PD-GVC), dan standardisasi yang lebih kompleks dari lean production. Kedua, penguatan peran aktor negara dalam bentuk regulasi pajak, penunjukan produk unggul, desentralisasi pusat industri, serta subsidi dalam riset dan pengembangan. Ketiga, relasi aktor bisnis dan negara berkaitan dengan penguatan masing-masing aktor. Aktivitas mengenai sistem produksi didominasi oleh aktor bisnis, sebaliknya, aktivitas yang berkaitan dengan kebijakan industri didominasi oleh aktor negara. Kedua aktor memiliki posisi dominannya masing-masing, dan disaat yang bersamaan posisi tersebut membuat pola relasi yang bersifat kontekstual mengikuti aktor yang lebih dominan.

---

The automotive industry is one of the most impacted industries for globalization or what Dicken calls as the ‘most globalized industry’. In international trade discussion, the globalization of the automotive industry mainly refers to the WTO's Structural Adjustment. Many international relations literatures discuss industrial globalization, however, there is no comprehensive understanding of using a specific sectoral approach. This literature review is present in filling that niche, examine globalization of the automotive industry by focusing on the relations between the two main actors—state and business, a focus that reinforces the essence of the study of IR. In compiling it, the author uses a taxonomic method and identifies two general themes, namely characteristics and developments, also international events that affect the globalization of the automotive industry. This literature review argues that: First, the role of business actors strengthening in merger and acquisition activities, characteristics of Producer Driven-Global Value Chain (PD-GVC), and more complex standardization of lean production. Second, the role of state actors strengthening in the form of tax regulations, the appointment of product champion, industrial center decentralization, and subsidies in research and development. Third, the relations between business and state actors are related to the strengthening of each of the actors previously. Activities related to the production system are dominated by business actors, in contrast, activities related to industrial policies are dominated by state actors. Both actors have their respective dominant positions, and at the same time, these positions create a contextual relationship pattern that follows which more dominant actor."

"Pada awal Juli 1997, Indonesia mengalami krisis ekonomi yang membuat roda perekonomian dalam negeri menjadi lumpuh. Krisis ini pulalah yang mendorong Indonesia untuk meminta bantuan lembaga internasional. IMF dalam hal ini sebagai Lembaga Keuangan Internasional memberikan bantuan dana serta membahas bersama langkah-langkah pemulihan krisis ekonomi tersebut, guna menstabilkan kembali roda perekonomian di Indonesia. Pengambilan langkah-langkah dalam pemulihan krisis ini dilakukan melalui negosiasi di antara kedua belah pihak. Negosiasi ini tertuang kedalam suatu nota kesepakatan bersama yang disebut Letter Of Intent (LOI). Selama krisis moneter terjadi hingga tahun 2000, tercatat 15 buah LOI telah disepakati oleh IMF.Dengan diterapkannya LOI di Indonesia maka diberikan pula syarat-syarat dalam bentuk program yang harus dijalankan oleh Indonesia. Program-program tersebut dikenal dengan Program Penyesuaian Struktural (SAPs). Di dalam SAPs, IMF memberikan beberapa kebijakan yang harus dilaksanakan oleh pemerintah Indonesia guna memperoleh bantuan dana. Program ini menyentuh seluruh sektor kehidupan di Indonesia, salah satunya adalah kebijakan pembangunan kehutanan.Mengingat SAPs IMF yang diterapkan di Indonesia begitu..luas dan permasalahan yang dibahas begitu universal, uraian mengenai SAPs terhadap kebijakan pembangunan kehutanan di Indonesia, maka dalam penulisan ini dibatasi pada kurun waktu 1999-2000 dengan permasalahan lebih ditekankan pada pengaruh serta dampak yang diberikan SAPs didalam kebijakan kehutanan di Indonesia.Adanya perbedaan sikap, tujuan yang ingin dicapai serta strategi yang dijalankan oleh masing-masing pihak dalam pelaksanaan LOI, menimbulkan kenyataan bahwa terdapat ketimpangan-ketimpangan yang terjadi di dalam kebijakan pembangunan kehutanan di Indonesia."