Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Putusan pengadilan terhadap gugatan yang diajukan oleh WALHI dan YLBHI terkait kasus Lapindo telah berkekuatan hukum tetap (inkracht), meskipun dinilai tidak dapat membuktikan hubungan kausalitas antara gempa bumi dengan luapan lumpur, selain hanya menyatakan bahwa semburan lumpur di area BJP-1 merupakan fenomena alam. Hakim telah tidak menggunakan pendekatan ilmiah untuk mendapatkan fakta ilmiah (scientific fact) dalam menetapkan putusan hukumnya karena fakta hukum memuat fakta ilmiah. Putusan pengadilan tidak dapat membuktikan tentang adanya hubungan kausalitas antara gempa bumi Bantul/Yogyakarta/Klaten dengan luapan lumpur yang terjadi di Porong Sidoarjo. Putusan tersebut telah menimbulkan pendapat-pendapat kontroversial yang mengemuka baik itu dari kalangan ilmuwan terutama ilmuwan tentang geologi/gempa bumi dan ilmuwan/ahli hukum maupun warga masyarakat. Tujuan dilakukannya penelitian ini bukan untuk menjustifikasikan bahwa Lapindo Brantas benar atau salah ataupun memandang bahwa putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap tersebut merupakan putusan pengadilan yang tidak benar, selain untuk melihat implikasi ekonomi yang dapat timbul dari suatu penegakan hukum yang menggunakan dan/atau menerapkan asas-asas hukum dan konsep-konsep hukum tentang strict liability. Pendekatan melalui strict liability sebagai suatu konsep hukum yang telah dituangkan dalam undang-undang sebagai norma hukum dipandang dapat ditelusuri dan dianalisis dengan pendekatan ekonomi melalui pendekatan critical legal studies (CLS) yang memandang hukum melalui pandangan teori sosial, sebagai social institution, akan mempunyai arti yang penting dalam menegakkan keadilan bagi masyarakat yang terkena dampak.

---

Court ruling against a lawsuit filed by WALHI and related YLBHI Lapindo case has legal force and inkracht, although deemed unable to prove causality between an earthquake with a flood of mud, in addition to simply stating that the mudflow in the area of BJP-1 is a natural phenomenon. The judge was not using a scientific approach to get the scientific facts in setting legal decision because the legal facts contain scientific facts. The court's decision not to prove the existence of causality between the earthquake in Bantul / Yogyakarta / Klaten with mudflow that occurred in Porong Sidoarjo. The verdict has led to controversial opinions which arise either from among scientists, especially scientists about the geology / earthquakes and scientists / experts or legal residents. The purpose of this study is not to justify that Lapindo Brantas is right or wrong or who considers that the decision has legal force and equipment is a court ruling that is not true, other than to look at the economic implications that may arise from a law enforcement use and / or apply the principle of law and legal concepts of strict liability. Approach through strict liability as a legal concept that has been poured in the law as a legal norm is seen to be traced and analyzed with the economic approach through the critical legal studies approach (CLS) which looked at the law through the view of social theory, as a social institution, will have meaning important role in upholding justice for the affected communities.

Abstrak :
Tesis ini membahas bagaimana Undang - Undang Perlindungan Konsumen No.8 Tahun 1999 (UUPK) yang mengandung prinsip warranty (Express Warranty dan Implied Warranty) meskipun tidak sepcnuhnya menganut prinsip strict liability dapat memberikan perlindungan kepada konsmnen khususnya konsumen sektor produk jasa dan bagaimana peranan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) dalam menyelesaikan sengketa konsumen khususnya sektor produk jasa. Penelitian ini adalah penelitian hukum norrnatif dengan menggunakan metode yuridis normatif/ data sekunder. Hasil penelitian menyarankan agar UUPK diamandemen agar memuat prinsip strictly liability, diperjelas perihal perlindungan konsumen produk jasa dan memberikan kewenangan yang tegas kepada BPSK sebagai lembaga yang berwenang menyelesaikan sengketa konsumen. ...... The focus of this study is how the Act of Consumer Protection No.8 Year 1999 which is adopting principle of warranty (express warranty and implied warranty) though it is not hilly adopting strict liability principle, but able to give protection to consumer particular consumer of service sector and how the role of the Consumer Dispute Settlement Committee (BPSK) in solving consumer dispute particular for consumer of product service sector. This research is normative law research which using normative juridical method/ secondary data. The researcher suggests that Law of Consumer Protection should be revised/ amendment to adopt strict liability principle, and elaborated consumer protection for product service distinctly and firmly giving competence to BPSK as the institution that authoritative to settle consumer dispute.

Abstrak :
ABSTRACT
Pemerintah seringkali melakukan pembangunan perekonomian yang tidak memberikan jaminan perlindungan terhadap lingkungan. Salah satu buktinya adalah proyek ambisius reklamasi Teluk Jakarta. Reklamasi Teluk Jakarta dianggap sebagai solusi untuk mengatasi kekurangan lahan di DKI Jakarta serta menambah pendapatan daerah melalui investasi, namun reklamasi ini justru telah menyebabkan kerusakan lingkungan yang sangat luas dan juga menimbulkan kerugian bagi puluhan ribu nelayan untuk memperoleh keadilan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penerapan strict liability pada kasus lingkungan di Indonesia seperti reklamasi Teluk Jakarta. Sebab pada umumnya, gugatan perdata lingkungan di Indonesia menggunakan dasar gugatan perbuatan melawan hukum, namun gugatan perbuatan melawan hukum ini dirasa belum mampu berpihak kepada lingkungan. Hal ini disebabkan pembuktian kesalahan dalam perbuatan melawan hukum cenderung memberatkan pihak yang dirugikan seperti lingkungan. Kesalahan yang harus dibuktikan dalam perbuatan melawan hukum menjadi mengesampingkan dampak atau kerugian yang telah ditimbulkan. Namun dalam penerapannya di Indonesia, strict liability ini masih jarang digunakan karena kurangnya penjelasan dan pengaturan secara lebih lanjut mengenai dasar gugatan ini. Oleh karena itu, untuk menerapkan strict liability pada kasus lingkungan seperti reklamasi Teluk Jakarta diperlukan pembelajaran dari peraturan-peraturan yang dihubungkan dengan dampak dan cara kerja reklamasi Teluk Jakarta.

---

ABSTRACT
The government often do economic development which do not provide a guaraantee protecting the environment. One of the evidence is ambitious project called Jakarta Reclamation Bay. This project regarded as a solution to solve the lack of land in Jakarta and to increase revenue through investments, but in other side, reclamation apparently caused enviromental degradation and also caused financial losses for tens of thousands of fishermen. This study aims to analize the implementation of strict liability in the case of Indonesia rsquo s environment such as Jakarta Reclamation Bay. Commonly, a civil suit used tort, but this action have not been able to pro for environmental. It is because of evidence a mistake on tort tended to burden the disadvantaged parties such as environmental. The mistakes to be proved on tort be ruled out an impact that has been inflicted. But on practice in Indonesia, strict liability is still rarely used because lack of explanation andd regulation to give further details pertaining to this lawsuit. For that reason to applied strict liability on Indonesias enviromental case such as Jakarta Bay Reclamation would necessary to learned from law which is connected with Jakarta Bay Reclamation.

Abstrak :
Strict Liability merupakan suatu perkembangan dalam tort law, dimana unsur kesalahan tidak perlu lagi dibuktikan dalam menuntut suatu ganti rugi. Secara analisis ekonomi, strict liability dapat meningkatkan efisiensi dalam pencegahan kecelakaan yang dapat menimbulkan kerugian. Efisiensi ini tercapai oleh karena potential injurer akan berupaya mengambil upaya pencegahan terjadinya kecelakaan (preucationary measure) demi menghindari biaya (cost) yang akan ia tanggung secara serta merta jika terjadi kecelakaan akibat aktivitas atau kegiatan yang ia lakukan dan menimbulkan kerugian terhadap pihak lain. Terkait dengan kondisi transportasi di Indonesia khususnya kereta api, perlu terobosan dalam upaya mengurangi tingkat kecelakaan yang menelan korban baik meninggal ataupun lukaluka. Upaya itu adalah penerapan strict liability dalam hal terjadinya kecelakaan yang menimbulkan kerugian terhadap penumpang selaku konsumen pengguna jasa transportasi kereta api. Prinsip strict liability ini akan mendorong operator jasa transportasi kereta api dalam hal ini PT KAI untuk melakukan perbaikan sistem manajemen perusahaan dalam upaya mencegah timbulnya kecelakaan yang bisa diakibatkan kesalahan teknis ataupun manusia. Di samping itu dengan diterapkannya prinsip strict liability, penumpang yang menjadi korban akan lebih dimudahkan dalam menuntut ganti rugi oleh karena ia tidak perlu membuktikan kesalahan operator kereta api. Undang-Undang No. 23 Tahun 2007 sebenarnya menyiratkan kemungkinan diterapkannya prinsip strict liability ini, hanya saja masih ada ketentuan yang perlu direvisi antara lain ganti rugi yang dibatasi hanya pada ?kerugian yang nyata terlihat? sementara dalam hal korban meninggal dunia atau mengalami luka berat selayaknya diberi kompensasi atas kerugian imateriil pula. ......Strict liability is a modification to the tort law, whereas the plaintiff is not required to prove defendant?s fault in order to claim the remedy or compensation for his damage or losses. According to economic analysis of law, strict liability rule can induce the effectiveness in preventing accident that causes damage. It happens as the potential injurer takes the appropriate preucationary measures in order to avoid the expected cost should the accident occurs. Regard to the condition of our national public transportation, strict liability could serve as a breakthrough in reducing the numbers of accident that took lives or left the victims severely wounded or defected. Strict liability rule will compel the railway company to improve their management system in order to reduce the numbers of accident related to the technical or human error. In addition to the accident prevention, strict liability rule gives easier adjudication for the passengers who become the victims of railway accidents in claiming compensation or remedy for their losses. Railway Act No. 23/2007 in fact implies the strict liability rule application, however there are some provisions that need to be revised in example the compensation is limited only to the tangible losses. Ideally, in addition to the compensation for tangible losses, the railway company should also give the compensation for intangible losses especially for dead or heavily injured victims.

Abstrak :
ABSTRACT
This thesis discussed about the lawsuit filed by the Minister of Environment of Republic of Indonesia to PT Kalista Alam, which in the lawsuit contained the principle of strict liability as part of a lawsuit filed by the plaintiff in Unlawful Act (PMH). The theory used in this thesis is about absolute liability in Article 88 and article 1365 in Indonesian Civil Code. Article 88 UUPLH is the specification or lex specialists from article 1365 in Indonesian Civil Code regulating the Unlawful Act. It?s called lex specialist because perpetrators under article 88 different UUPLH with responsibility under article 1365 in Indonesian Civil Code.

---

ABSTRACT
Skripsi ini membahas mengenai gugatan yang diajukan oleh Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia kepada PT. Kalista Alam, dimana dalam gugatannya terdapat asas tanggung jawab mutlak (strict liability) sebagai bagian gugatan yang diajukan oleh Penggugat dalam Perbuatan Melawan Hukum (PMH). Teori yang digunakan dalam skripsi ini adalah mengenai tanggung jawab mutlak yang ada di dalam Pasal 88 UUPLH dan Pasal 1365 KUHPerdata. Pasal 88 UUPLH merupakan kekhususan atau lex specialis dari Pasal 1365 KUHPerdata yang mengatur mengenai Perbuatan Melawan Hukum. Dikatakan lex specialist karena pertanggungjawaban pelaku berdasarkan pasal 88 UUPLH berbeda dengan pertanggungjawaban berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata.

Abstrak :
Pertanggungjawaban dalam hukum perdata dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu pertama pertanggungjawaban kontraktual dan kedua pertanggungjawaban perbuatan melawan hukum. Pertanggungjawaban perbuatan melawan hukum diatur di dalam Pasal 1365 sampai dengan Pasal 1380 Kitab Undang-Undang hukum Perdata (KUHPerdata). Pertanggungjawaban pemilik hewan termasuk sebagai pertanggungjawaban perbuatan melawan hukum, yang secara khusus diatur di dalam Pasal 1368 KUHPerdata. Skripsi ini mengangkat permasalahan mengenai konsep dan penerapannya suatu pertanggungjawaban perdata pemilik hewan terkait dengan kerugian yang disebabkan oleh hewan peliharaannya selain itu, akan dibahas pula bagaimana mekanisme ganti kerugiannya jika ditinjau dari KUHPerdata. Pokok permasalahan tersebut dijawab dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan tipe penelitian deskriptif analitis terhadap Putusan Nomor 2/PDT/2016/PT.MND jo Putusan Nomor 236/Pdt.G/2014/PN.Mnd., yang menghasilkan kesimpulan bahwa pada konsepnya, pertanggungjawaban perdata pemilik hewan terkait dengan kerugian yang disebabkan oleh hewan peliharaannya yang didasarkan pada Pasal 1368 KUHPerdata menganut prinisp strict liability yang artinya unsur kesalahan dari Tergugat tidak perlu dibuktikan, sedangkan pada penerapannya sebagaimana di dalam pertimbangan hakim dalam putusan tersebut, Majelis Hakim saat menggunakan Pasal 1368 KUHPerdata tetap membuktikan unsur kesalahan, namun hal tersebut bukanlah suatu keharusan. Lalu terkait ganti kerugian, di dalam Putusan Nomor 2/PDT/2016/PT.MND jo Putusan Nomor 236/Pdt.G/2014/PN.Mnd., Majelis Hakim mengabulkan baik permohonan penggantian kerugian materil maupun immaterial, dimana untuk ganti rugi materil sejumlah Rp 42.988.645,- dan kerugian immaterial sejumlah Rp5.000.000,- . Dimana agar nantinya ganti kerugian materiil dapat dikabulkan semaksimal mungkin sesuai dengan permintaan dalam gugatan, haruslah dijelaskan secara jelas dan rinci, yang tidak lain tujuannya adalah agar hakim dapat menilai apakah tuntutan ganti rugi materiil tersebut logis atau tidak, dan bagaimana perhitungan jumlah ganti rugi tersebut dilakukan. Sedangkan untuk pengabulan permohonan kerugian immateril, di dalam pertimbangannya, Majelis Hakim memperhatikan kedudukan, kemampuan, dan menurut keadaan kedua belah pihak yang didasarkan pada Pasal 1371 KUHPerdata. Dengan adanya penelitian ini, disarankan kepada pembuat undang-undang untuk membentuk hukum acara nasional mengenai strict liability untuk menghindari multi tafsir bagi para hakim. Selain itu, disarankan pula agar Majelis Hakim ketika terdapat permohonan ganti kerugian materiil, perlu melakukan penghitungan kembali dengan menyesuaikan dengan bukti-bukti yang ada, dan untuk ganti kerugian immaterial tetap perlu disesuaikan dengan kedudukan, kemampuan dan menurut keadaan kedua belah pihak. ......Liability in civil law can be identified in two categories, namely contractual liability and unlawful act liability. Unlawful act liability is governed in Articles 1365 through 1380 of the Indonesian Civil Code (KUHPerdata). Liability of pet guardians is included as an unlawful act liability, which is specifically governed in Article 1368 of KUHPerdata. This thesis raises an issue on how the concept and implementation of civil liability of pet guardians relates to the losses caused by their pet. In addition, this thesis will also discuss the indemnity mechanism from the perspective of KUHPerdata. These issues will be addressed by applying the juridical-normative research method with descriptive-analytical research type against Decision Number 2/PDT/2016/PT.MND jo Decision Number 236/Pdt.G/2014/PN.Mnd. to arrive at a conclusion that in concept, civil liability of pet guardians in relation to the losses caused by their pets under Article 1368 of KUHPerdata adopts the principle of strict liability, which means that the fault element of the Defendant requires no proof, while in practice, such as in judicial consideration of the decision, the Panel of Judges when applying Article 1368 of KUHPerdata still proves the fault element, although not required. Furthermore, with regard to indemnity, Decision Number 2/PDT/2016/PT.MND jo Decision Number 236/Pdt.G/2014/PN.Mnd., the Panel of Judges granted both the request for indemnity against material loss amounting Rp42,988,645.- and immaterial loss amounting Rp5,000,000.- . In this case, for the material indemnity to be granted to the maximum possible extent to satisfy the request in the legal claim, clear and detailed explanation must be provided for the sole purpose of enabling the judge in assessing whether or not the material indemnity is logical and how such indemnity would be calculated. Meanwhile, with regard to the granting of request for immaterial indemnity, in their consideration, the Panel of Judges took into consideration the position, ability and condition of both parties based on Article 1371 of KUHPerdata. Through this research, legislators are recommended to establish a national procedure law on strict liability in order to prevent multi-interpretation by judges. In addition, it is also recommended that the Panel of Judges, when encountering a request for material indemnity, recalculate the amount by taking into account all evidence available to ensure that it commensurates with the loss suffered. Meanwhile, in regard to immaterial indemnity, it still needs to be calculated according to the position, ability and condition of both parties.

Abstrak :
ABSTRAK
Penelitian yuridis normatif digunakan dalam pembahasan skripsi ini dengan menggunakan data sekunder melalui studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukan bahwa penegakan hukum perdata lingkungan dalam kebakaran hutan dapat menerapkan konsep Perbuatan Melawan Hukum PMH , res ipsa loquitur dan strict liability. Namun demikian, hal tersebut sering dicampur adukkan satu sama lainnya yang menimbulkan pandangan yang keliru dalam setiap putusannya.

---

ABSTRAK
This thesis discussing about Implementation of Tort in Environmental Law Enforcement in Forest Fires Case by PT. Kallista Alam and PT. Bumi Mekar Hijau. Normative and juridical study are used in this thesis with the secondary data through the literature research. The results show enforcement of environmental civil law in forest fires can apply the concept of negligence, res ipsa loquitur and strict liability. However, this is often mixed with one another, giving rise to false views in every court decision. Keywords negligence, strict liability, forest fire case