Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Salah satu hal penting dalam proses Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat (PPMHA) adalah mengasistensi dan mendokumentasi data-data identitas komunitas masyarakat adat. Data-data tersebut dibutuhkan pemerintah untuk membuat produk hukum dan kebijakan yang sesuai dengan kepentingan dan kebutuhan komunitas masyarakat adat. Komunitas Masyarakat adat juga memiliki hak untuk ikut serta dalam pengambilan keputusan yang memengaruhi hak-hak mereka. Strategi yang digunakan untuk mendapatkan hak-haknya adalah melalui penerapan esensialisme strategis, yaitu dengan melakukan penyederhanaan narasi agar lebih mudah dipahami oleh kalangan umum dan menonjolkan keunikan dari identitas komunitasnya. Strategi ini digunakan karena masih banyak pihak yang terjebak memahami masyarakat adat secara kriterial, bukan relasional, di mana terdapat seperangkat ciri yang konstan pada masyarakat adat dari berbagai wilayah. Pengumpulan data identitas budaya adalah proses yang kompleks, sehingga Badan Registrasi Wilayah Adat (BRWA) hadir untuk membantu dan mendampingi komunitas masyarakat adat. Pemerintah mensyaratkan agar formulir identitas komunitas masyarakat adat harus terisi lengkap untuk menciptakan produk hukum dan kebijakan yang efektif. BRWA melakukan fetisisasi tradisi agar formulir tersebut dapat terisi penuh, sehingga proses pengusulan masyarakat adat dan pendaftaran wilayah adat dapat berhasil. Penulisan makalah ilmiah ini adalah hasil refleksi dari kegiatan magang di Kabupaten Gunung Mas, Kalimantan Tengah, yang bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam kepada masyarakat luas tentang proses di lapangan saat menjalankan kegiatan PPMHA.

---

One of the crucial aspects in the process of Recognition and Protection of Indigenous Legal Communities (PPMHA) is assisting and documenting the identity data of indigenous communities. These data are essential for the government to formulate legal products and policies that align with the interests and needs of indigenous communities. Indigenous communities also have the right to participate in decision-making processes that affect their rights. A strategic approach employed to secure their rights is through the application of strategic essentialism, simplifying narratives for broader comprehension, and highlighting the uniqueness of their community identity. This strategy is adopted because there are still many parties who perceive indigenous communities through criteria rather than relational lenses, neglecting the varied and constant characteristics present across various regions. Collecting cultural identity data is a complex process; thus, Badan Registrasi Wilayah Adat (BRWA) exists to aid and accompany indigenous communities. The government requires that the identity forms of indigenous communities be fully completed to create effective legal products and policies. BRWA engages in the fetishization of traditions to ensure these forms are accurately filled, thereby facilitating successful indigenous community proposals and territory registrations. This scientific paper is a reflection of an internship in Gunung Mas Regency, Central Kalimantan, aimed at providing a deeper understanding to the general public about the on-ground processes involved in implementing PPMHA activities."