Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Abstract:Mufti argues that Turkey's security policy is dominated by an insular and risk-averse 'Republican' strategic culture paradigm, that this paradigm has fallen into crisis, bringing some of its core elements in conflict with others, and that this crisis has permitted the reassertion of a more cosmopolitan and risk-taking 'Imperial' counter-paradigm"

"Keputusan Australia untuk membentuk kerjasama pertahanan AUKUS telah menimbulkan kontroversi di antara negara-negara di kawasan, mengingat naiknya tensi diskursus Indo-Pasifik belakangan ini. Namun, AUKUS bukanlah sekadar aliansi pertahanan untuk menghadapi kekuatan revisionis, AUKUS memiliki signifikansi yang lebih dalam dan besar bagi arah kebijakan pertahanan Australia. Kajian ini bertujuan untuk menjelaskan alasan keputusan Australia menandatangani kebijakan pertahanan AUKUS dan pengadaan kapal selam bertenaga nuklir secara mendadak. Artikel ini berargumen bahwa AUKUS merefleksikan dilema budaya startejik dalam kebijakan pertahanan Australia dihadapkan pada perubahan lingkungan strategis di Indo-Pasifik. Secara strategis, AUKUS membuka peluang bagi Australia untuk terlibat dalam membentuk diskursus Indo-Pasifik serta menjadi wadah untuk mempercepat transfer teknologi di sektor pertahanan. Secara operasional, pengadaan kapal selam bertenaga nuklir di AUKUS akan meningkatkan kemampuan armada bawah air Australia pada misi sea denial dan sea control dalam operasi gabungan. Dengan menggunakan kacamata budaya stratejik, analisis studi kualitatif dari sumber literatur primer dan sekunder ini menyimpulkan bahwa AUKUS memanandakan kembalinya dan menguatnya pola ketergantungan stratejik pada kebijakan pertahanan Australia di era Indo-Pasifik

---

Australia’s decision to enter the AUKUS has caused controversies among regional powers, especially noting the heightened Indo-Pacific discourse lately. But AUKUS isn’t a mere alliance against revisionist power, it has much deeper and greater significance on Australia’s defence policies. The aim of this research is to explain why Australia decided to join AUKUS and to procure nuclear-powered submarine in such a hasty manner. This paper argues that AUKUS reflect the dilemmatic sub-strategic cultures within Australia’s defence policy considerations against the changing strategic environment in Indo-Pacific, the self-reliance and strategic dependence. Strategically, AUKUS presented Australia the opportunity to participate and shaping the Indo-Pacific under US-led initiative and act as technology catalysator on defence sector. Operationally, the nuclear-powered procurement under AUKUS will significantly boost Australia’s submarine fleet capability in sea denial and sea control mission as a part of larger coalition. Using strategic culture lens and studying primary and secondary documents in a qualitative work, the analysis of this paper concludes that AUKUS reflected the return and reinforced pattern of strategic dependence within Australia’s defence policy in the age of Indo-Pacific."

"Penelitian ini akan mencoba menjawab pertanyaan penelitian : Mengapa terjadi variasi dalam doktrin pertahanan Indonesia periode Demokrasi Terpimpin (1959-1965) dan Orde Baru (1966-1998) ? Penelitian ini menggunakan dua kerangka pemikiran, yaitu : Strategic Culture dari Elizabeth Kier dan Teori Struktural dari Michael C. Desch. Penelitian ini bersifat komparatif dengan membandingkan doktrin pertahanan Indonesia dalam dua periode yaitu periode Demokrasi Terpimpin dan Orde Baru. Dari perbandingan tersebut ditemukan variasi-variasi yang terjadi dalam doktrin pertahanan Indonesia. Penelitian ini juga akan menganalisa faktor-faktor yang mendasari dan mempengaruhi mengapa terjadi variasi dalam doktrin pertahanan Indonesia. Analisa mengenai strategic culture Indonesia dan struktur ancaman dalam dua periode tersebut serta pengaruhnya terhadap doktrin pertahanan akan menjadi sebuah bentuk penelitian yang dilakukan untuk melihat pola hubungan antara variabel dependen dan independen.

---

This research will try to answer the research question : Why there is variation in Indonesia military doctrine in Demokrasi Terpimpin period and New Order period? This research uses two frameworks, Strategic Culture from Elizabeth Kier and Structural Theory from Michael C. Desch. This is comparative research which compare two periods of Indonesia military doctrine : Demokrasi terpimpin period and New Order period. From those comparisons, found variation that happened in Indonesia military doctrine. This research will also analyze some factors that become foundation and influence why there is variation in Indonesia military doctrine. Analyzing about Indonesia strategic culture and threat structure in two periods will become a research form to see relation pattern between dependent and independent variable."

"This article seeks to examine the shift in Japanese security policy and potential shift inantimilitaristic strategic culture. Based on the rational proposition that despite the continuouschange, Japan has never changed its strategic culture because of continuous debate in domesticpolitics arena which plays vital role in shaping Japans perceptions and security policy. Thechanging security practices are thus seen as a logical response to the current international security dynamics. Therefore, within this period of time remain, it would be unlikely that ShinzoAbes government would achieved its goal of reforming the constitution in terms of security policy."

"ABSTRAKIndonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia yang memiliki 16.056 pulau terdaftar dengan luas wilayah laut mencapai 5.9 juta km2. Letaknya yang strategis ditandai dari hadirnya beberapa titik sumbat perdagangan dunia di wilayah Indonesia, yakni Selat Malaka, Selat Sunda, dan Selat Lombok. Dimana kini, sekitar 2/3 perdagangan minyak dunia dan lebih dari setengah total pelayaran kapal container dengan nilai 5.4 trilyun USD melewati jalur Selat Malaka untuk menuju ke Laut Tiongkok Selatan. Namun demikian, Indonesia seakan abai terhadap nilai strategis wilayah maritimnya dengan berbagai kebijakan yang disebut Prof. Geoffrey Till sebagai sea blindness. Salah satu yang terlihat adalah dari kebijakan postur pertahanan Indonesia yang dijalankan dengan mengadopsi sistem pertahanan territorial. Pemahaman mendasar ini diperlukan guna membenahi dan menata ulang sistem pertahanan Indonesia yang sesuai dengan realitas letak geografis Indonesia, sebagai Poros Maritim Dunia."

"ABSTRAKIndonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia yang memiliki 16.056 pulau terdaftar dengan luas wilayah laut mencapai 5.9 juta km2. Letaknya yang strategis ditandai dari hadirnya beberapa titik sumbat perdagangan dunia di wilayah Indonesia, yakni Selat Malaka, Selat Sunda, dan Selat Lombok. Dimana kini, sekitar 2/3 perdagangan minyak dunia dan lebih dari setengah total pelayaran kapal container dengan nilai 5.4 trilyun USD melewati jalur Selat Malaka untuk menuju ke Laut Tiongkok Selatan. Namun demikian, Indonesia seakan abai terhadap nilai strategis wilayah maritimnya dengan berbagai kebijakan yang disebut Prof. Geoffrey Till sebagai sea blindness. Salah satu yang terlihat adalah dari kebijakan postur pertahanan Indonesia yang dijalankan dengan mengadopsi sistem pertahanan territorial. Pemahaman mendasar ini diperlukan guna membenahi dan menata ulang sistem pertahanan Indonesia yang sesuai dengan realitas letak geografis Indonesia, sebagai Poros Maritim Dunia."

"Perang Saudara Suriah menjadi medan tempur bagi berbagai macam aktor, salah satunya adalah Turki. Pada periode tahun 2016-2019, Turki melancarkan tiga operasi militer, yaitu Operasi Euphrates Shield, Olive Branch, dan Peace Spring. Secara spesifik, Operasi Euphrates Shield ditujukan untuk melawan ancaman ISIS dengan PYD/YPG sebagai target sekunder, sedangkan Operasi Olive Branch dan Peace Spring ditujukan untuk melawan ancaman PYD/YPG. PYD/YPG sendiri merupakan organisasi yang berkaitan dengan PKK, kelompok separatis yang telah berkonflik dengan Turki sejak tahun 1984. Penelitian ini bertujuan untuk menjawab bagaimana budaya strategis memengaruhi keputusan operasi militer Turki di Suriah tahun 2016-2019? Penulis menggunakan kerangka analisis budaya strategis dengan metode penelitian analisis diskursus, studi pustaka, dan wawancara untuk melakukan analisis terhadap budaya strategis Turki. Hasil penelitian menunjukkan bahwa budaya strategis Turki pada periode 2016-2019 adalah hard realpolitik sehingga menjadikan Turki sebagai negara yang agresif, percaya kepada militernya, dan tidak berkompromi dengan kelompok yang dianggap sebagai ancaman. Budaya strategis tersebut dibentuk dari sejarah, geopolitik, perdebatan elit, dan norma penggunaan kekuatan militer di Turki. Dengan begitu, budaya strategis Turki membentuk lingkungan ideasional yang memberikan kecenderungan bagi pemangku kebijakan keamanan Turki untuk mengeluarkan kebijakan keamanan yang menggunakan militer untuk menumpas PYD/YPG di Suriah.

---

The Syrian Civil War became the battleground for various actors, one of which is Turkey. In 2016-2019, Turkey launched three military operations, named Operation Euphrates Shield, Olive Branch, and Peace Spring. Specifically, Operation Euphrates Shield was primarily aimed to counter the ISIS's threat with PYD/YPG as its secondary target, whereas Operation Olive Branch and Peace Spring were directed against the PYD/YPG. PYD/YPG itself is an organization that is believed to be linked with PKK, a separatist group that has been in conflict with Turkey since 1984. Thus, this research aims to answer how strategic culture influenced Turkey's decision to intervene militarily in Syria from 2016 to 2019? The author uses strategic culture analytical framework, along with discourse analysis, literature review, and interview to analyse Turkey's strategic culture. The findings of this research shows that in 2016-2019, Turkey has a hard realpolitik strategic culture that made Turkey into an aggresive state, rely on its military, and refuses to compromise with groups percieved as threats. Turkey's strategic culture is influenced by its history, geopolitics, elite debates, and norms regarding the use of military force. Therefore, Turkey's strategic culture created an ideational environment that sway its security policymakers to adopt military measures to counter PYD/YPG in northern Syria."