Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
ABSTRAK
Dunia perbankan sangat erat kaitannya dengan kepercayaan masyarakat selaku pengguna jasa bank dalam melaksanakan transaksi-transaksi bidang ekonomi. Bank Perkreditan Rakyat sebagai salah satu jenis bank yang diatur dalam Undang-undang Perbankan juga wajib menerapkan asas kehati-hatian dalam mengendalikan risiko yang timbul dari kegiatan usahanya. Bank Indonesia selaku otoritas perbankan dapat mengambil langkah penyehatan terhadap bank-bank yang bermasalah melalui penetapan status dalam pengawasan khusus atau pembekuan kegiatan usaha. Penetapan Bank Perkreditan Rakyat X dengan status dalam pengawasan khusus merupakan langkah penyehatan yang diambil oleh Bank Indonesia. Penetapan tersebut ditindaklanjuti dengan tindakan akuisisi saham dan kewajiban penambahan modal disetor secara akumulatif yang merupakan permintaan Bank Indonesia sebagaimana diatur Pasal 37 Undang-undang Perbankan. Dalam penulisan tesis ini, penulis menggunakan metode penelitian kepustakaan yang bersifat yuridis normatif. Kegiatan penelitian dilaksanakan dengan mengumpulkan data sekunder yaitu data yang diperoleh melalui kegiatan studi dokumen yang terkait dengan pokok permasalahan tesis. Prosedur pelaksanaan akuisisi saham di Bank Perkreditan Rakyat X sebagai salah satu upaya penyehatan adalah sama dengan prosedur akuisisi bank dalam kondisi normal. Perbedaan yang signifikan adalah pada rentang waktu yang tersedia dalam proses akuisisi itu sendiri. Pelaksanaan akuisisi terhadap Bank Perkreditan Rakyat dengan status dalam pengawasan khusus dibatasi rentang waktu 6 (enam) bulan sesuai jangka waktu penetapan statusnya. Kewajiban penambahan modal disetor oleh para pemegang saham dalam rangka mengeluarkan Bank Perkreditan Rakyat X dari status dalam pengawasan khusus yang tidak dapat dipenuhi oleh para pemegang saham minoritas menyebabkan pemegang saham tersebut dapat menjual sahamnya dengan harga wajar sesuai ketentuan Pasal 104 ayat 2 Undang-undang Perseroan Terbatas.

Abstrak :
Pemilihan judul penelitian dilatar belakangi oleh adanya indikasi banyaknya temuan tim pemeriksa atas terjadinya penyimpangan dalam pengadaan barang dan jasa pada proyek pembangunan di lingkungan Ditjen.Cipta Karya sehingga hasilnya belum sesuai dengan sasaran kebijakan pemerintah di bidang pengadaan barang dan jasa yang tertuang dalam Keppres 16 tahun 1994.

Tujuan penelitian adalah untuk mendapatkan substansi program pelatihan yang dapat dikembangkan dalam rangka peningkatan kemampuan Sumber Daya Manusia (SDM) panitia pengadaan sebagai aparatur pelaksana pengadaan barang dan jasa berdasarkan ketentuan Keppres 16/1994.

Jenis penelitian ini adalah diskriptif komparatif yang dapat memberikan jawaban secara mendasar tentang sebab dan akibat dengan pengumpulan informasi sebanyak mungkin tentang masalah yang terjadi termasuk hubungan kegiatan, sikap, pandangan dan proses yang sedang berlangsung pada pelaksanaan pengadaan barang dan jasa di lingkungan Ditjen. Cipta Karya.

Analisis peningkatan SDM dilakukan dengan pendekatan teori perubahan perilaku dengan lour partisipatif dari perubahan pengetahuan, perubahan sikap, perubahan perilaku individu dan akhirnya perubahan perilaku kelompok menuju efektifitas panitia pengadaan. Teknis analisis yang digunakan adalah analisis kualitatif dengan menggunakan data primer yang dikompilasi dari responden terdiri staf/pejabat di lingkungan Ditjen. Cipta Karya dan rekanan pengadaan barang dan jasa melalui kuesioner dan hasil wawancara, serta data sekunder yang didapat dari studi pustaka dan informasi dan sumber lain.

Hasil penelitian ini memberi penekanan pada dua aspek penting yaitu aspek kebijaksanaan dalam bentuk kebutuhan pedoman rinci dan ringkasan ketentuan pengadaan barang dan jasa Keppres. 16/1994, serta aspek kemampuan SDM yang perlu ditingkatkan melalui program pelatihan pelaksanaan ketentuan pengadaan. Ketersediaan SDM yang mampu dan didukung dengan ketentuan yang rinci dan terapan secara konseptual akan meningkatkan efektifitas panitia pengadaan, sehingga sasaran kebijaksanaan pemerintah di bidang pengadaan barang dapat tercapai.

Hasil kajian substansi Keppres. 16/1994 dan permasalahan yang terjadi dalam pelaksanaannya dan dikaitkan dengan perkembangan arus swastanisai serta menyongsong era globalisasi di bidang pengadaan barang dan jasa, merupakan masukan untuk usulan rumusan penyempurnaan Keppres. 16 Tahun 1994.