Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
ABSTRAK
Salah satu komponen yang mempengaruhi laba rugi sebuah perusahaan asuransi jiwa adalah cadangan polis (policy reserve). Cadangan polis dicatat pada sisi kewajiban dalam laporan keuangan perusahaan, dan kenaikan cadangan polis akan dibukukan sebagai biaya perusahaan. Cadangan polis dapat dikatakan sebagai kewajiban masa datang atas sejumlah manfaat asuransi yang dijanjikan perusahaan untuk dibayarkan kepada pemegang polis sesuai dengan yang ditetapkan dalam polis. Karena adanya unsur ketidakpastian dalam kewajiban tersebut, maka terdapat lebih dari satu metode yang dapat digunakan untuk menghitung cadangan, yang akan menghasilkan cadangan yang berbeda pula. Dengan demikian perbedaan metode penghitungan cadangan akan menghasilkan laba akunting yang berbeda. Secara intuitif dapat diduga bahwa seharusnya cadangan polis tidaklah mempengaruhi laba secara keseluruhan karena cadangan bukanlah arus kas. Juga sebelum pertanggungan dimulai dan setelah pertanggungan selesai, tidak ada cadangan yang diperlukan bagi pertanggungan tersebut, sehingga besarnya cadangan polis adalah nihil, apapun metode pencadangan yang digunakan. Tulisan ini bertujuan untuk memperhatikan perbedaan arus laba yang terjadi karena perbedaan metode pencadangan. Selain itu juga akan dibuktikan bahwa dalam kondisi tertentu, perbedaan metode tersebut hanya terjadi pada arus laba (earning emergence), sedangkan nilai sekarang dan laba tersebut akan bernilai sama dan tidak dipengaruhi oleh metode pencadangan. Pengamatan dilakukan terhadap suatu perusahaan hipotetis (hypothetical company) yang memiliki sebuah kohor dengan produk dwiguna 10 tahun. Selain terhadap perbedaan metode pencadangan, pengamatan juga dilakukan untuk liga skenario premi bruto yang berbeda: premi dengan marjin positif, premi tanpa marjin dan premi dengan marjin negatif. Metode pencadangan yang digunakan adalah metode pencadangan earning reserve di Indonesia dan metode pencadangan statutory reserve di Indonesia. Sebagai pembanding lainnya juga dipilih Policy Premium Method (PPM). Pemilihan PPM sebagai pembanding didasarkan pada dua hal. Pertama, metode ini merupakan metode premi bruto, yang secara teoretis memiliki kelebihan dibandingkan metode premi murni, yang digunakan untuk earning reserve dan statutory reserve Indonesia. Kedua, metode ini pernah digunakan sebagai earning reserve sekaligus statutory reserve di Kanada, sehingga diasumsikan bahwa metode ini dapat mempertemukan dua kepentingan yang berbeda, yaitu pihak investor dan pihak regulator. Pengamatan menunjukkan bahwa ternyata cadangan PPM memberikan arus Laba yang paling konsisten, yaitu memiliki pola menarik. Selain itu juga dapat dibuktikan bahwa nilai sekarang dan laba mendatang yang dihitung dengan tingkat bunga investasi riil akan memberikan hasil yang sama, tidak dipengaruhi oleh metode pencadangan yang digunakan.

Abstrak :
Tesis ini merupakan hasil penelitian tentang implementasi kebijakan Penguatan Manajemen Kelurahan dalam rangka peningkatan kinerja pemerintah kelurahan. Penelitian ini penting, mengingat kompleksitas tuntutan kebutuhan dan permasalahan masyarakat di Provinsi OKI Jakarta yang sangat dinamis dan mendesak untuk segera mendapat penyelesaian. Oleh karena itu, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menggulirkan kebijakan Penguatan Manajemen Kelurahan dengan harapan pemerintahan perlu didekatkan kepada masyarakat, agar pelayanan yang diberikan menjadi semakin baik (the closer goverment, the better it serves). Artinya Kelurahan yang merupakan unsur pelaksana Lini/Pelaksana Kewilayahan mampu memberikan kinerjanya yang optimal dalam menjalankan fungsi utamanya memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat (close to the customer) di wilayahnya. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang menghasilkan data deskriptif yang diperoleh melalui studi pustaka, observasi dan wawancara mendalam (indepth interview) dengan para informan. Sementara itu, pemilihan informan dilakukan secara snowball sampling, informan pertama memberikan petunjuk tentang informan berikutnya yang dapat memberikan informasi yang tepat dan mendalam. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan Penguatan Manajemen Kelurahan dalam implementasinya memiliki kecenderungan pada statutory services, artinya pemerintah kelurahan dalam menjalankan kebijakan tidak memiliki otonomi untuk membuat policy (membuat pengaturan) dan hanya bertugas melaksanakannya, tetapi terkadang pemerintah kelurahan masih mendapat kesempatan dan diskersi untuk membuat keputusan yang bersifat implementatif terhadap kebijakan Penguatan Manajemen Kelurahan. lmplikasinya terjadi penyeragaman pelimpahan kewenangan dan penganggaran dalam kegiatan Penguatan Manajemen Kelurahan, sehingga kinerja pemerintah kelurahan tidak ada perubahan setelah dilaksanakan kebijakan tersebut bahkan lebih terpuruk, karena kegiatan Penguatan Manajemen Kelurahan lebih mengedepankan aspek penyerapan anggaran dibandingkan progress kegiatan, apalagi didukung dengan situasi dan kondisi kelurahan yang minim akan kuantitas dan kualitas personil kelurahan.

Abstrak :
Tesis ini membahas bagaimana regulasi Risk Bases Capital (RBC) atau batas Tingkat Solvabilitas Minimum membatasi dan mengarahkan keputusan keuangan, praktik akuntansi serta pada gilirannya aspek perpajakan perusahaan asuransi. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain deskriptif. Ketentuan RBC banyak bersinggungan dengan aspek investasi perusahaan, Implikasi yang ditemukan terkait dengan penilaian kekayaan perusahaan asuransi, penilain risiko yang melekat pada kekayaan tersebut, pelaporan kekayaan dalam mata uang asing, serta aspek mitigasi risiko mismatch perusahaan asuransi. Selain itu muncul permasalahan akibat adanya kesenjagnan ketentuan RBC dengan ketentuan perpajakan yang berlaku hingga saat penulisan tesis ini. Penelitian ini menyarankan perlunya penelitian lebih jauh atas hubungan manajemen risiko dengan aspek perpajakan pada lembaga-lembaga keuangan. Lembaga keuangan mempunyai potensi pajak yang besar, namun trade off antara tujuan regulator yang cenderung konservatis dan tujuan sistem perpajakan merupakan masalah tersendiri.

Abstrak :
Badan Klasifikasi Indonesia baru saja meluncurkan regulasi baru untuk Kapal Yacht. Hal yang diutamakan pada kapal yacht yaitu kenyamanan dan keselamatan penumpang . Kapal yacht yang dijadikan objek penelitian yaitu kapal yacht yang telah beroperasi puluhan tahun, saat ini ingin menggunakan klas BKI. Aturan keselamatan yang telah di adopt dari statutory oleh klas yaitu aturan terkait persyaratan keselamatan pemadam kebakaran. Regulasi BKI ini perlu ditinjau apakah peraturan yang telah dibuat sudah layak atau belum untuk diterapkan pada kapal-kapal yacht yang sudah beroperasi puluhan tahun. Oleh karena itu, analisis peraturan terkait persyaratan pemadam kebakaran perlu dilakukan untuk memperoleh pengecualian-pengecualian untuk kapal yang telah beroperasi lama. Analisis yang dilakukan bertujuan untuk mengetahui apakah peraturan BKI untuk kapal yacht dapat diterapkan atau tidak pada kapal-kapal yacht yang sudah beroperasi lama.

---

Biro Klasifikasi Indonesia has just launched a new regulation for Yacht Ships. The priority on yachts is passenger comfort and safety. Yachts used as research objects, namely yachts that have been operating for decades, now want to use the BKI class. The safety rules that have been adopted from the statutory by the class are rules relating to fire safety requirements. This BKI regulation needs to be reviewed whether the regulations that have been made are feasible or not to be applied to yachts that have been operating for decades. Therefore, regulatory analysis related to fire fighting requirements needs to be done to obtain exceptions for ships that have been operating for a long time. The analysis carried out aims to find out whether BKI regulations for yachts can be applied or not on yachts that have been operating for a long time.

Abstrak :
Masuknya era globalisasi dalam bidang perdagangan merupakan titik majunya dunia persaingan dalam pasar perdagangan baik domestik maupun internasional. Dimana dalam dunia perdagangan tujuan untuk mencari keuntungan sebesarbesarnya terkadang menyebabkan munculnya tindakan anti persaingan yang salah satu diantaranya adalah tindakan monopoli. Di Indonesia tidak semua monopoli dilarang secara langsung oleh UU yang berlaku. Monopoli yang dilaksakan berdasarkan hukum adalah salah satu bentuk monopoli yang pelaksanaanya tidak dilarang. Monopoli berdasarkan hukum atau Monopoly by Law adalah pelaksanaan monopoli yang didasarkan pada pengaturan hukum tertentu. Pada umumnya monopoli berdasarkan hukum merupakan monopoli yang diberikan sebagai hak istimewa oleh negara kepada BUMN atau badan atau lembaga yang dibentuk atau ditunjuk untuk melaksanakan hak tersebut. Pemberian hak monopoli tersebut hanya terbatas pada produksi-produksi negara yang penting bagi hajat hidup orang banyak dan penting bagi negara. Monopoli berdasarkan hukum juga dapat berbentuk monopoli yang dilaksanakan sebagai bentuk pelaksanaan perintah dari sebuah peraturan tertentu. Pelaksanaan monopoli berdasarkan hukum seringkali disalahartikan dan dianggap sebagai celah oleh pihak-pihak tidak bertanggungjawab sebagai sebuah hak untuk menguasai pasar tanpa memperhatikan hakikat awal tujuan dibentuknya pengaturan ini. Penulis berpendapat bahwa monopoli berdasarkan hukum merupakan sebuah kebijakan negara yang memang murni bertujuan untuk mensejahterakan rakyat Indonesia dan keberadaannya memang dibutuhkan negara. Akan tetapi pelaksanaan monopoli berdasarkan hukum tersebut harus tetap sejalan dengan peraturan perundang-undangan yang mengaturnya agar tujuan awal dari dibentuknya monopoli berdasarkan hukum dapat dirasakan manfaatnya oleh rakyat Indonesia. Maka dari itu pembatasan pelaksanaan monopoli berdasarkan hukum harus lebih dipertegas dan diperjelas sehingga terpisah dari pelaksanaan praktik monopoli. ......The entry of the era of globalization in trade is an advance point in the competitive world market, both domestic and international trade. Where in the world trade, in order to seek profit maximization, sometimes results in the emergence of anti-competitive actions, in which one of them is an act of monopoly. In Indonesia not all monopolies are directly prohibited by applicable law. Monopolies that is held by a certain law is allowed by Indonesia's Competitive Law, but only applicable with some requirements. Monopoly by law is based on specific legal arragement. In general monopoly by law, the privillege of monopolization granted and provided by the state to the state agency or institutions established or designated to exercise such rights. Granting monopoly rights is confined to the productions of the State that are important to the livelihood of many and important to the State itself. Statutory monopoly or monopoly by law can also be a monopoly as the implementation of a certain laws and regulations. Impelementation of the monopoly by law is often misunderstood and considered a gap by the unresponsible parties as a right to dominate the market regardless of the nature of the initial purpose of the establishment of this arrangement. The author argues that the monopoly by law is a state policy which is purely aimed at the welfare of the people of Indonesia and its presence is needed most. However, the implementation of monopoly by law or statutory monopoly should remain in line with laws and regulations that govern them so that the original purposes of the establishment of a monopoly by law can be felt by the people of Indonesia. Thus the limitation of the implementation of statutory monopoly should be more emphasized and clarified so that apart from implementing monopolistic practices.

Abstrak :
Laporan magang ini membahas aspek kombinasi bisnis, serta dampak kombinasi bisnis tersebut terhadap perlakuan akuntansi dan prosedur audit yang dijalankan KAP ABC atas PT. BMV yang akan menghadapi merger. Prosedur audit dijalankan berdasarkan PSA, ISA, serta panduan audit ABC. Pembahasan pada laporan magang ini dimulai dari identifikasi kombinasi bisnis, perlakuan akuntansi, serta prosedur audit secara keseluruhan dari tahap perencanaan hingga finalisasi. Laporan magang ini meyimpulkan bahwa kombinasi bisnis dilakukan dalam bentuk statutory merger, perlakuan akuntansi dengan menggunakan basis likuidasi. Serta terdapat prosedur audit tambahan pada tahap perencanaan, eksekusi, hingga finalisasi akibat penggunaan basis likuidasi.

---

This internship report discusses business combination aspect, along with its impact on the accounting treatment and audit procedures conducted by KAP ABC on PT. BMV which is going to confront merger. Audit procedure is conducted based on PSA, ISA, and ABC Audit Guide. The discussion of this internship report begins with business combination idnetification, accounting treatment, and whole audit procedures from planning to finalization. This internship report concludes that business combination is done under statutory merger form, liquidation basis usage of accounting treatment, and additional audit procedures from planning, execute, and finalization which is caused by the liqudation basis usage.

Abstrak :
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh likuiditas terhadap kinerja bank umum konvensional go public di Indonesia. Objek penelitian adalah seluruh bank umum konvensional go public yang ada di Indonesia selama periode penelitian pada tahun 2009-2013. Variabel yang mewakili pengukuran kinerja bank dalam penelitian ini adalah rasio profitabilitas yang terdiri dari return on asset (ROA), return on equity (ROE), dan net interest margin (NIM). Faktor likuiditas yang diuji pengaruhnya terhadap ketiga rasio profitabilitas tersebut adalah giro wajib minimum primer (GWMP), giro wajib minimum sekunder (GWMS), dan loan to deposit ratio (LDR). Variabel lainnya yang diikutsertakan dalam pengujian ini adalah capital adequacy ratio (CAR), government ownership (GOOWN), dan foreign ownership (FOOWN). Metode yang digunakan adalah dengan model regresi data panel random effect untuk model regresi ROA dan NIM, serta model regresi PLS untuk model regresi ROE. Dari hasil regresi yang dilakukan, menemukan bahwa GWMP berpengaruh negatif signifikan terhadap ROA, ROE dan NIM, variabel GWMS berpengaruh negatif signifikan terhadap ROE, variabel LDR dan GOOWN berpengaruh positif signifikan masing-masing terhadap NIM dan ROA. CAR tidak berpengaruh positif signifikan terhadap ROA dan ROE, sedangkan terhadap NIM berpengaruh positif namun tidak signifikan. Selanjutnya variabel FOOWN tidak berpengaruh positif signifikan terhadap ROE, sedangkan terhadap ROA dan NIM memiliki pengaruh positif namun tidak signifikan Variabel terakhir yaitu GOOWN hanya memiliki pengaruh positif signifikan terhadap ROA. ......This study focuses on the liquidity effect to public commercial banks performance in Indonesia. Object of the research is all commercial banks in Indonesia from 2009 to 2013. Variables representing bank performance measurement in this study are profitability ratio: return on assets (ROA), return on equity (ROE), and net interest margin (NIM). Variables representing bank liquidity in this study are primary statutory reserve ( GWMP ), secondary statutory reserves (GWMS), and loan-to deposit ratio (LDR). Other variables included in this test are capital adequacy ratio (CAR), government ownership (GOOWN), and foreign ownership (FOOWN). The methods used in this study are a panel data regression model with random effects regression models for ROA and NIM, and PLS model for ROE regression model. The results are (1) GWMP has a negative and significant effect on ROA, ROE and NIM, while the GWMS has a negative and significant effect only on ROE, (2) LDR and GOOWN variables have a positive and significant effect on each of the NIM and ROA, (3) CAR has a positive but not significant effect on NIM, (4) FOOWN variable has positive but not significant effect on ROA and NIM, (5) GOOWN as the last variable has a significant positive effect on ROA.

Abstrak :
ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Corporate Income Tax Rate (CITR) terhadap arus masuk Foreign Direct Investment (FDI) pada negara-negara di dunia, dan perbedaan pengaruhnya pada tiga kelompok income level yang berbeda (high income, upper middle income, lower middle dan low income). Penelitian dilakukan dengan unit analisis makro pada 112 negara periode 2003-2017. Estimasi dilakukan dengan menggunakan unbalanced panel data dengan fixed effect model. Hasil estimasi menunjukkan bahwa CITR tidak memiliki dampak signifikan terhadap FDI. CITR bukan merupakan faktor utama yang menentukan keputusan perusahaan multinasional dalam melakukan FDI. Karakteristik Corporate Income Tax (CIT) yang mengikat pada semua sektor bisnis (tanpa terkecuali), penentuan CITR yang dipengaruhi oleh banyak faktor, dan kompleksitas CIT yang lebih tinggi dibandingkan dengan jenis pajak lainnya menyebabkan sensitifitas FDI terhadap perubahan CITR menjadi berkurang. Hasil estimasi menunjukkan bahwa dalam melakukan keputusan investasinya, investor lebih tertarik menanamkan modalnya pada negara yang memiliki market size besar (baik pasar domestik maupun ekspor). Country openness dan stabilitas politik merupakan salah satu faktor utama yang mempengaruhi keputusan FDI di negara-negara lower middle dan low income. Variabel FDI region berpengaruh signifikan pada negara-negara upper middle, lower middle dan low income. Sementara dummy GFC berpengaruh signifikan di semua level, kecuali upper middle income. Hasil estimasi dengan mengeliminasi tax haven country menunjukkan hasil hampir sama, dimana CITR memiliki signifikansi yang lemah pada kelompok negara lower middle dan low income. Klasifikasi host country sebagai tax haven country tidak serta merta menyebabkan perusahaan multinasional menanamkan investasinya melalui skema FDI tanpa mempertimbangkan determinan lainnya.

---

ABSTRACT
This study aims to determine the effect of Corporate Income Tax Rate (CITR) on Foreign Direct Investment (FDI) inflows around the world, and the differences between three income level groups (high income, upper middle income, lower middle and low income). The study was conducted with a unit of macro analysis of 112 countries of period 2003-2017. Estimation is done by unbalanced panel fixed effect models technique. Estimation results show that CITR has no significant impact on FDI. CITR is not the main factor determines the decision of multinational companies in conducting FDI. Characteristics of Corporate Income Tax (CIT) imposed on all business sectors (without exception), determination of CITR which is influenced by many factors, and higher complexity of CIT compared to other types of taxes causes the sensitivity of FDI to CITR changes is reduced. Estimation results show that in making investment decision, investors are more interested in investing their capital in large market sizes countries (both domestic and export market). Country openness and political stability are one of the main factors affecting FDI decisions in lower middle and low income countries. Dummy GFC has a significant effect on all levels, except for upper middle income. The FDI region variable has a significant effect on upper middle, lower middle and low income countries. Estimation results by eliminating the tax haven countries show almost the same results, where CITR has a weak significance in the lower middle and low income countries. The classification of host countries as a tax haven country does not necessarily cause multinational companies to invest in FDI schemes without considering other determinants.

Abstrak :
Laporan ini membahas kasus perbedaan metode yang digunakan dalam pencatatan sewa kendaraan yang disebabkan oleh konteks laporan yang berbeda. Analisis dimulai dengan prosedur audit yang diterapkan atas aset tetap dan dilanjutkan dengan pemeriksaan terhadap perlakukan akuntansi yang diterapkan atas transaksi sewa kendaraan. Berdasarkan hasil analisis, mengacu pada PSAK 16, diketahui bahwa PT Y telah mencatat aset tetap secara wajar. Lebih lanjut, mengacu pada PSAK 30, perbedaan metode pencatatan yang diterapkan atas transaksi sewa kendaraan menyebabkan perusahaan harus melakukan penyesuaian terhadap nilai yang kana dilaporkan pada laporan keuangan, dengan catatan bahwa perbedaan yang timbul merupakan perbedaan yang wajar, bukan perbedaan yang disebabkan oleh salah saji atau kecurangan.

---

This report focuses on case in PT Y which shows a difference in method used to record vehicle leasing caused by different reporting context. Analysis starts with discussion on fixed assets audit procedures and followed by examination of accountign treatment applied on vehicle leasing transactions. Based on the analysis, referred to PSAK 16, the audit concludes that PT Y has recorded their fixed assets fairly. Furthermore, referred to PSAK 30, difference on method applied on vehicle leasing transactions has caused the company to record adjustments on leased assets value which is going to be disclosed in financial statements, with a notes that difference occured is categorized as normal difference, not a difference which caused by misstatement or fraud.