Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
ABSTRAK
Tesis ini merupakan laporan penelitian tentang implementasi Perusahaan Jawatan Rumah Sakit (Perjan RS) setelah perubahan status yang mulai dilaksanakan selama kurang lebih satu setengah tahun sejak dinyatakan efektif pada Januari 2002. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan informasi bagi masyarakat, pemerintah dan pengelola rumah sakit pemerintah bahwa pelayanan kesehatan oleh rumah sakit kepada masyarakat memerlukan jaminan ketersediaan dana yang tepat dan cepat sehingga rumah sakit dapat memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat pasien. Permasalahan dalam Tesis ini dilatarbelakangi oleh kebijaksanaan nasional di bidang Keuangan Negara dan pengaruh dari perubahan ketatanegaraan mengenai desentralisasi yang antara lain dicirikan oleh lahirnya Undang-undang No. 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (UU PNBP)dan UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. Pengaruh lahirnya UU PNBP bagi Rumah Sakit Pemerintah (RS) sangat besar, yaitu penerimaan RS yang semula dapat dikelola langsung dengan sistem dana swadana, maka sejak era UU PNBP mengharuskan semua•penerimaan RS tersebut disetor seluruhnya ke Kas Negara sedangkan untuk keperluan pembiayaan RS dilakukan melalui sistem APBN. Keadaan demikian kurang kondusif bagi berjalannya kegiatan operasional RS secara normal, sehingga Departemen Kesehatan mengusulkan kepada Departemen Keuangan agar status RS diubah menjadi Perjan, sehingga terlepas dari ketentuan UU PNBP. Landasan hukum Perjan RS menggunakan UU yang lama yakni antara lain Indonesische Bedrijvenwet (Staatsblad Tahun 1927 Nomor 419). Agaknya status Perjan RS ini tidak akan berjalan lama karena UU tentang Badan Usaha Milik Negara yang baru tidak mengakomodasikan lagi bentuk Perjan sebagai salah satu bentuk BUMN dan secara tegas mencabut UU yang mengatur BUMN sebelumnya. Sehubungan dengan perkembangan terakhir tersebut adalah penting dilakukan penyesuaian konsep baru sebagai pengganti bentuk Perjan dalam pengelolaan RS, umpamanya dengan menggunakan bentuk Badan Hukum Milik Negara (BHMN) yang telah digunakan juga di lingkungan Instansi Pendidikan Tinggi dan Instansi Minyak dan Gas Bumi dewasa ini.